<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/Mantan-Ketua-Mahkamah-Konstitusi-MK-Anwar-Usman-Dery-Ridwansah-1JPG-2124806090.jpg" alt="Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman merasa geram atas laporan kinerja hakim MK sepanjang tahun 2025, yang dirilis Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada akhir Desember 2025 lalu. Ia menilai data yang menyebut dirinya sebagai hakim dengan tingkat ketidakhadiran tertinggi perlu diluruskan. &ldquo;Enggak (terima),&rdquo; kata Anwar di Gedung MK, Jakarta, Rabu (21/1). Anwar mengaku langsung menghubungi Kepala Sekretariat MK untuk mempertanyakan data tersebut. Ia menilai informasi yang dipublikasikan tidak disertai penjelasan utuh mengenai alasan ketidakhadirannya. &ldquo;Saya langsung telepon ke kepala sekretariatnya. Mas Fajar, mantan juru bicara MK. Kok bisa begini? Karena pada waktu konferensi pers tidak ada data mengenai ketidakhadiran. Alasannya yang pegang itu panitera,&rdquo; jelasnya. Ia juga menyinggung waktu publikasi laporan MKMK yang dilakukan pada 31 Desember 2025, saat sebagian pegawai MK tengah menjalani kebijakan work from home (WFH). &ldquo;Jadi waktu publish itu WFH, MKMK lalu publish itu,&rdquo; cetus Anwar. Anwar menegaskan, sepanjang 50 tahun kariernya di dunia kehakiman, ia hampir tidak pernah absen, termasuk mengambil cuti. Namun, pada awal tahun 2025 dirinya mengalami musibah kesehatan yang mengharuskannya menjalani perawatan dan pengobatan secara berkelanjutan. &ldquo;Jadi ketidakhadiran saya itu tidak ada yang tanpa alasan sakit,&rdquo; ujarnya sambil menunjukkan kotak berisi obat-obatan yang dikonsumsinya setiap hari. Ia memastikan, seluruh ketidakhadirannya telah disertai izin resmi kepada majelis dan tidak pernah dilakukan tanpa alasan yang sah. Karena itu, Anwar berharap publik mendapatkan penjelasan yang utuh terkait kondisi tersebut. &ldquo;Jadi masih banyak keluarga saya yang belum jelas sekali alasannya. Saya mohon maaf, saya nggak pernah (absen), apalagi bolos,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, MKMK merilis laporan pelaksanaan tugas MK sepanjang tahun 2025 yang menyebut Anwar Usman sebagai hakim dengan tingkat ketidakhadiran tertinggi. Ia tercatat tidak hadir sebanyak 81 kali dalam sidang pleno, 32 kali dalam sidang panel, serta 32 kali dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). Persentase kehadirannya dalam RPH tercatat sebesar 71 persen. Angka tersebut berbeda signifikan dibandingkan hakim konstitusi lainnya. Ketua MK Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur tercatat memiliki tingkat kehadiran 99 persen. Sementara Enny Nurbaningsih dan Arsul Sani sebesar 96 persen, serta Arief Hidayat 93 persen. &nbsp;

Anwar Usman bantah tuduhan bolos dari MKMK. Tegaskan 50 tahun jadi hakim tak pernah cuti, jelaskan alasan ketidakhadiran resmi.

Anwar Usman Geram Disebut MKMK Sering Bolos, Tegaskan 50 Tahun jadi Hakim Tak Pernah Cuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jual-harta-peninggalan-suami-untuk-bayar-utang-cicih-didugat-anaknya_m_190665.jpeg" alt="Ilustrasi hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hakim</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Agung (MA) telah menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap hakim yustisial pada Pengadilan Tinggi (PT) Medan berinisial AGRG di Gedung MA, Jakarta, pada Rabu (4/9). Hasilnya, MKH itu memberikan sanksi berat berupa pemecatan. Adapun MKH itu terdiri dari Hakim Agung Nurul Elmiyah, Irfan Fachruddin, dan Yohanes Priyana dari MA, sementara perwakilan KY terdiri dari Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah, Anggota KY Joko Sasmito, Sukma Violetta, dan Mukti Fajar Nur Dewata. "Menjatuhkan sanksi disiplin kepada terlapor dengan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian tetap seperti dimaksud Pasal 19 ayat 4 huruf d Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/<a href="http://p.ky/09/2012" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://P.KY/09/2012&amp;source=gmail&amp;ust=1725589023945000&amp;usg=AOvVaw3sXCfizE1xBLqITO-kZoql">P.KY/09/2012</a>&nbsp;tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," kata Hakim Agung Nurul Elmiyah yang bertindak sebagai ketua sidang MKH. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/015055684/berikut-tutorial-bikin-video-ai-berpelukan-di-vidu-bikin-sedih-karena-yang-sudah-meninggal-bisa-seolah-hidup-lagi">Berikut Tutorial Bikin Video AI Berpelukan di Vidu, Bikin Sedih Karena yang Sudah Meninggal Bisa Seolah Hidup Lagi</a> Dalam sidang MKH atas usulan MA ini, hakim terlapor AGRG terbukti melanggar KEPPH, karena tidak masuk tanpa keterangan yang sah selama 70 hari kerja, pada periode 2 Juli 2021 hingga 4 Maret 2022. Bahkan, terlapor pernah selama tiga bulan berturut-turut tidak masuk kerja.&nbsp; Padahal, AGRG telah menandatangani fakta untuk disiplin dalam bekerja, dan telah diperiksa hingga tiga kali untuk permasalahan yang sama. Mengutip fakta persidangan MKH, dalam pemeriksaan ketiga oleh tim PT Medan pada Januari dan Februari 2022, terlapor tidak hadir. Karena terlapor tidak hadir dan tidak dapat memberikan alasan ketidakhadirannya, sehingga diajukan ke MKH.&nbsp; Dalam pembelaannya, terlapor mengaku keberatan dibawa ke MKH karena sudah diperiksa oleh dua Ketua PT Medan yang berbeda, dan terlapor menganggap sudah selesai permasalahannya. Selain itu, ketidakhadirannya tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlapor juga meluruskan bahwa menjadi hakim yustisial di PT Medan bukan karena kena sanksi, tapi karena alasan sering sakit, harus merawat ibu yang sakit-sakitan, dan pasca perceraian saat bertugas di Pengadilan Negeri Payakumbuh.&nbsp; Hal tersebut dibuktikan tunjangannya sebagai hakim tidak dipotong, sebagaimana hakim yustisial yang kena sanksi non palu.Terlapor juga harus merawat ibunya yang tinggal sendiri dan sakit-sakitan, meskipun mengakui bahwa tidak pernah melaporkan alasan tersebut ke Ketua PT Medan. Dalam proses pembelaan, terlapor mengajukan alat bukti surat dan saksi ibu kandung terlapor. Perwakilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) memberikan pembelaan bahwa terlapor sudah pernah dijatuhi sanksi di tahun 2021 dan 2022 dengan peringatan tertulis. Sehingga dianggap kurang pas akumulasi pelanggaran 70 hari tersebut, karena sanksi peringatan 1 dan 2 sudah pernah dikenakan, sehingga harusnya mengurangi akumulasi jumlah ketidakhadiran yang diajukan ke MKH. Menurut majelis, pelanggaran terlapor termasuk kategori berat, tetapi majelis masih menimbang pengabdian dan kewajiban terlapor merawat ibunya. Pembelaan dari IKAHI ditolak karena tidak dapat membantah hasil pemeriksaan Badan Pengawas MA.&nbsp; Hal meringankan terlapor punya tanggungan keluarga, yakni ibu. Terlapor mempunyai ibu dalam kondisi sakit-sakitan. Hal memberatkan terlapor tidak masuk kerja dalam kurun waktu yang cukup lama, sudah pernah diperiksa dalam kasus yang sama, dan sudah menandatangani surat perjanjian untuk disiplin dalam bekerja. Dalam pertimbangan, sanksi yang dijatuhkan kepada hakim terlapor&nbsp;tidak sama persis&nbsp;dengan bunyi ketentuan Pasal Pasal 19 ayat 4 huruf d Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/<a href="http://p.ky/09/2012" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://P.KY/09/2012&amp;source=gmail&amp;ust=1725589023945000&amp;usg=AOvVaw3sXCfizE1xBLqITO-kZoql">P.KY/09/2012</a>&nbsp;tentang Panduan Penegakan KEPPH. Karena hakim terlapor belum memenuhi syarat menerima hak pensiun, maka yang dimaksud oleh MKH adalah hakim terlapor diberhentikan dengan hormat sebagai hakim dan tidak diberhentikan sebagai PNS. "Menjatuhkan sanksi disiplin kepada terlapor dengan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian tetap," pungkasnya.

Dalam sidang MKH atas usulan MA ini, hakim terlapor AGRG terbukti melanggar KEPPH, karena tidak masuk tanpa keterangan selama 70 hari.

Bolos Kerja 70 Hari, Hakim PT Medan Berinisial AGRG Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/1652070503162_copy_1589x894.jpg" alt="Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa (kanan) melakukan inspeksi pegawai pemerintah kota pada hari pertama kerja usai cuti Idul Fitri atau Lebaran 2022, Senin (9/5). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa (kanan) melakukan inspeksi pegawai pemerintah kota pada hari pertama kerja usai cuti Idul Fitri atau Lebaran 2022, Senin (9/5). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, memastikan tidak ada pegawai yang bolos pada hari pertama masuk kerja usai cuti bersama merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah.  Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, kepastian tersebut didapatkan melalui pelaporan dari tim inspeksi kedisiplinan pegawai. Tim inspeksi melakukan pemeriksaan secara langsung ke setiap kantor organisasi perangkat daerah (OPD) dan semua bagian kerja sekretariat daerah Kota Palembang.  ”Saya dan tim mengecek langsung yang alhamdulillah syukur fakta di lapangan menemukan tidak ada yang bolos, baik aparatur sipil negara (ASN) atau non-ASN,” kata Ratu Dewa seperti dilansir dari Antara di Kota Palembang.  Berdasar daftar presensi digital dan tertulis, lanjut dia, secara keseluruhan pegawai masuk kerja. Hal itu, menandakan kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang meningkat.  Ada beberapa pegawai yang tidak masuk pada hari pertama kerja usai libur Lebaran.  Alasan ketidakhadiran mereka, masih dapat dipertimbangkan dan dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan.  ”Misal salah satunya ditemukan ada pegawai itu tidak masuk karena harus mengantarkan anaknya ke rumah sakit untuk kemoterapi, tentu diberikan toleransi yang penting melapor kepada atasannya dan dapat dipertanggungjawabkan,” terang Ratu Dewa.  Dia mengatakan, pegawai yang kedapatan membolos kerja diberlakukan sanksi pengurangan tunjangan tambahan (TPP) dan penurunan pangkat.  Pemerintah Kota Palembang mewajibkan seluruh pegawai, baik yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN bekerja dari kantor guna meningkatkan kinerja, produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat.  Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, semua pegawai baik ASN maupun non-ASN harus masuk kerja di kantor masing-masing untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja. Mereka tetap harus kepatuhan protokol kesehatan.  ”Itu sesuai arahan dari Gubernur, tidak ada kerja dari rumah atau work from home (WFH), semua pegawai masuk kerja pukul 07.30–15.00 WIB,” kata Harnojoyo.

Pemkot Palembang Pastikan Tidak Ada Pegawai Bolos Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hari-pertama-2019-2460-anak-buah-anies-bolos-kerja-tanpa-keterangan_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan apel." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan apel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta kembali masuk bekerja hari ini setelah libur Tahun Baru. Namun sangat disayangkan, terdata ada 2.460 anak buah dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan&nbsp;bolos tanpa keterangan. Kepala Bidang Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Wahyono menyatakan para pegawai yang bolos tentunya akan diberikan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Wahyono pun menyebutkan adapula 2.034 ASN yang tidak hadir tetapi memberikan alasan absen. Dia menjelaskan ada 102 pegawai yang sakit, cuti melahirkan sebanyak 89 pegawai, cuti dinas luar 368 pegawai. "Rekap absensi per pukul 09.49 WIB ada 2.460 pegawai yang tidak hadir dari total pegawai di Pemprov DKI Jakarta sebayak&nbsp;65.332," jelas Wahyono saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (2/1). Sesuai aturan, Wahyono menyatakan potongan TKD yang diberikan memang tidak besar perharinya namun sifatnya akan diakumulasi pertahun. Potongan TKD perhari adanya sebesar 3 hingga 4 persen. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Daerah, ada tiga tingkat hukuman disiplin yang akan diberikan kepada pegawai yang seringkali bolos. Ketiga tingkat hukuman yakni hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. "Kalau ringan, tidak masuk tanpa keterangan selama 5 hari dalam setahun maka akan mendapat teguran lisan dan tidak menerima TKD selama 1 bulan. Paling berat pemberhentian secara terhormat, tapi tetap masih menerima gaji pensiun," tandasnya.

Hari Pertama 2019, 2.460 Anak Buah Anies Bolos Kerja Tanpa Keterangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/pns-dki-bolos-kerja-tak-naik-pangkat_m_119063.jpeg" alt="Sumarsono" width="100%">
<figcaption>Sumarsono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jakarta Sumarsono menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Blok G Balai Kota DKI hari ini (27/3). Tepatnya di lantai 20, ruangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dari hasil pengamatannya, Soni -sapaan Sumarsono- menilai, etos kerja para pegawai negeri sipil (PNS) DKI sangat baik. "Di DKI ini cukup disiplin ya. Pegawainya terutama," kata Soni. Seandainya pun ternyata ada kursi kosong, lanjut Soni, itu pasti karena ada alasan. Misalnya cuti melahirkan atau alasan lain yang menurutnya masih bisa dipahami. Namun, data lengkapnya akan dilaporkan pihak BKD kepadanya terkait absensi semua PNS. Berapa banyak yang absen selama kerja dan apa alasannya. Apabila ditemukan pada hari kejepit nasional (harpitnas) bolos, dia tak segan-segan memberikan hukuman ringan atau tertulis. Sekaligus, memotong jatah tunjangan kinerja daerah (TKD) sebulan. "Karena kalau pegawai kena tiga peringatan tertulis ini akan jadi pertimbangan buat promosi. Kemungkinan besar juga tidak akan naik pangkat," imbuhnya. Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, melalui sidak dan langkah pendisplinan PNS, dia ingin memastikan, dengan segala kompleksitas persoalan di ibukota, sangat dibutuhkannya profesionalisme, kecepatan kerja dan integritas yang tinggi. "Itu saya kira, saya lihat sekilas sebagian besar sudah bagus (PNS-nya), tapi belum terukur. Nanti siang lah saya kira lihat perkembangannya," tuturnya. (uya/JPG)

PNS DKI Bolos Kerja, Tak Naik Pangkat

bolos kerja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bolos kerja

Berita Terkini

Anwar Usman Geram Disebut MKMK Sering Bolos, Tegaskan 50 Tahun jadi Hakim Tak Pernah Cuti

Bolos Kerja 70 Hari, Hakim PT Medan Berinisial AGRG Dipecat

Pemkot Palembang Pastikan Tidak Ada Pegawai Bolos Kerja

Hari Pertama 2019, 2.460 Anak Buah Anies Bolos Kerja Tanpa Keterangan

PNS DKI Bolos Kerja, Tak Naik Pangkat

Download Aplikasi JawaPos.com