<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gantikan-dahnil-di-pp-pemuda-muhammadiyah-cak-nanto-nangis_m_.jpg" alt="Sunanto Ketua PP Muhammadiyah baru yang menggantikan Dahnil Anzar Simanjuhtak menangis saat berpidato di acara pelantikannya." width="100%">
<figcaption>Sunanto Ketua PP Muhammadiyah baru yang menggantikan Dahnil Anzar Simanjuhtak menangis saat berpidato di acara pelantikannya.</figcaption>
</figure>JAKARTA – Komandan Nasional Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) Zainuddin Gayo merespons terbentangnya spanduk ajakan boikot produk-produk Prancis. Spanduk itu dipasang oleh Kokam Pemuda Muhammadiyah Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.  Seperti aksi boikot lainnya, yang dilakukan oleh Kokam Pemuda Muhammadiyah di Penajam Paser Utara itu dipicu pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pernyataan tersebut dinilai telah menyakiti hati umat muslim di seluruh dunia.  Menurut Zainuddin baliho tersebut dinaikkan tanpa pemberitahuan kepada dirinya sebagai Komandan Nasional Kokam. ’’Seharusnya sebelum menaikkan baliho itu, mereka mengkomunikasikannya terlebih dulu ke saya,’’ katanya saat diwawancarai di Jakarta pada Kamis (12/11). ’’Selain itu juga harus sepengetahuan Pengurus Pemuda Muhammadiyah juga yang menaungi Kokam,’’ imbuhnya.  Zainuddin menegaskan baliho Kokam Pemuda Muhammadiyah Penajam Paser Utara itu sama sekali bukan merupakan seruan dari Pemuda Muhammadiyah. Sebaliknya PP Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah justru tidak setuju dengan aksi boikot produk-produk Prancis yang diproduksi di dalam negeri.  ’’Pertimbangannya adalah sisi kemanusiaan,’’ tandasnya. Sebab saat ini masih banyak juga umat muslim yang bekerja dan mencari nafkah di perusahaan-perusahaan Prancis yang ada di Indonesia. ’’Jadi bukan hanya asal boikot tanpa memikirkan nasib sebagian umat di balik boikot itu,’’ tambahnya.  Zainuddin akan mendiskusikan soal baliho itu dengan Komandan Kokam Penajam Paser Utara. Bahkan kalau bisa segera menurunkan baliho itu. Saat ini dia sedang mencoba menghubungi mereka untuk menanyakan apa dasar pemikiran  dan latar belakang menaikkan baliho itu. Secara organisatoris akan dimusyawarahkan. Karena bagian dari Pemuda Muhammadiyah.  Sementara itu di kesempatan lain Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto alias Cak Nanto, mengatakan mereka tidak setuju terhadap aksi boikot dan sweeping produk brand Prancis yang sudah diproduksi di dalam negeri. ’’Pemuda Muhammadiyah tidak akan melakukan aksi-aksi boikot dan sweeping terhadap produk-produk Prancis, apalagi itu yang diproduksi di dalam negeri,’’ jelasnya.  Untuk itu dia menegaskan jangan asal boikot-boikot dan sweeping saja. Harus dilihat dulu yang diboikot dan sweeping itu produk Prancis yang diproduksi di mana. Jika itu produk yang diproduksi di dalam negeri, itu kan akan membuat susah juga saudara-saudara kita umat muslim yang bekerja dan mencari nafkah.  Cak Nanto menuturkan, Pemuda Muhammadiyah menyerahkan penyelesaiannya uruan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron itu ke negara atau pemerintah. Caranya bisa dengan diplomasi politik kepada Macron secara langsung. Supaya Macron bersedia meminta maaf kepada semua umat muslim yang telah disakiti karena pernyataannya. (*)   &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lGsdYKWbOOs&amp;ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;  &nbsp;

Pemuda Muhammadiyah Tolak Seruan Boikot Produk Prancis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Dubes-Prancis-Bayu-Jawa-Pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kedutaan besar Prancis di Jakarta angkat bicara soal maraknya aksi boikot produk-produk yang terafiliasi dengan negara tersebut. Termasuk di Indonesia. Dubes Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard, mengakui jika boikot bisa merugikan Prancis. Namun, Indonesia juga akan merugi.  ’’Ada 50 ribu pekerja Indonesia yang bekerja di perusahaan Prancis,’’ terangnya saat ditemui di kantor kedutaan besar Prancis hari ini Senin, (9/11). Mereka juga berpotensi merasakan dampaknya bila aksi boikot terus dilakukan. Selain itu, ada potensi dampaknya pula terhadap ekspor, karena produk-produk Prancis yang diproduksi di Indonesia juga merupakan komoditas ekspor.  Di Indonesia, ada kurang lebih 200 perusahaan Prancis yang beroperasi. Karena itu, dia menyebut aksi boikot produk Prancis sebagai tindakan ’menembak kaki sendiri’. Selain itu juga menjadi preseden kurang baik bagi Indonesia yang sedang getol menarik investor.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/11/2020/tiru-turki-massa-demo-minta-indonesia-boikot-produk-prancis/">Tiru Turki, Massa Demo Minta Indonesia Boikot Produk Prancis</a>  Menurut Olivier, aksi boikot itu memang tidak lepas dari mispersepsi atas pemberitaan tentang Statemen Presiden Emmanuel Macron. Karena pada kenyataannya, enam juta penduduk muslim bisa tinggal dengan aman di Prancis, sebagaimana pemeluk agama lain.  Salah satu hal yang disalahpahami adalah, pernyataan Macron yang menyebut separatisme Islamis. Menurut Olivier, Macron tidak menyamakan Islam dengan teroris. Yang dibahas Macron adalah terorisme yang mengatasnamakan agama. ’’Krisis terjadi ketika ada sekelompok orang yang mengklaim mewakili Islam, kemudian melakukan aksi teror,’’ lanjutnya.  Prancis, tutur Olivier, memang bukan negara yang religius. Namun, sekulerisme yang dianut Prancis sejak abad ke-18 melindungi semua pemeluk agama di dalamnya. Dalam hukum Prancis, penistaan terhadap agama apapun tidak bisa dipidana. Yang bisa dipidana adalah tindakan yang mengancam orang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BD0jB5iDidY

Dubes Prancis: Boikot Itu Menembak Kaki Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201106-WA0057-1.jpg" alt="Umat Islam se-Jawa Timur serukan boikot produk Prancis karena Presiden Prancis Emmanuel Macron dianggap mendukung media yang menghina Nabi Muhammad. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Umat Islam se-Jawa Timur serukan boikot produk Prancis karena Presiden Prancis Emmanuel Macron dianggap mendukung media yang menghina Nabi Muhammad. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ratusan umat Islam dari seluruh Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi pada Jumat (6/11). Mereka melakukan demonstrasi sekaligus Aksi Bela Rasulullah atas ungkapan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menistakan dan mencemooh Nabi Muhammad.  Massa aksi datang di depan Grahadi sejak pukul 13.00. Mereka terdiri atas jamaah dari beberapa kelompok. Di antaranya Majelis Dakwah Islam Indonesia serta Jamaah Anshor Syaria. Menurut Koordinator Aksi, Muhammad Khoirudin, massa aksi sebenarnya berjumlah ribuan. Mereka berasal dari seluruh daerah di Jatim. Namun, mereka masih belum datang.  ”Diperkirakan massa yang hadir ada 2.500. Mereka datang dari Surabaya, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Madura, dan Malang,” ujar Muhammad Khoirudin.  Dia mengatakan, umat Islam telah merasa gerak karena pembelaan Macron atas media Charlie Hebdo. Sebelumnya, media tersebut telah membuat karikatur yang dianggap mencela Nabi Muhammad .  ”Aksi adalah aksi bela Nabi Muhammad. Kami merasa kartun tersebut telah menghina atau menistakan. Kemudian dibela Emmanuel Macron. Terlebih lagi, itu dipajang di Balai Kota Prancis,” kata Muhammad Khoirudin.  Berangkat dari hal tersebut, massa aksi melakukan demonstrasi untuk membela Nabi Muhammad. Menurut dia, Macron telah melakukan tindakan yang salah.  ”Karena itu, kami mengutuk Emmanuel Macron yang telah menayangkan dan membela kartun Nabi Muhammad SAW. Kami umat Islam yang mencintai Nabi Muhammad tidak rela,” ucap Muhammad Khoirudin.  Ketika disinggung mengenai aksi lanjutan, Khoiruddin mengatakan, jika mereka demonstrasi hanya sebatas orasi, tanpa melakukan sweeping produk Prancis. ”Kalau sweeping kita enggak. Kita hanya seruan boikot produk Prancis. Kita enggak akan sweeping,” kata Muhammad Khoirudin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6rJnJS_ocAE

Umat Islam dari Berbagai Komunitas Jawa Timur Gelar Aksi Bela Nabi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Produk-Prancis-Di-Boikot-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) khawatir aksi sweeping dan boikot terhadap produk-produk Prancis di toko-toko ritel akan menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini sudah terpukul akibat pandemi Covid-19. Sebab, penjualan dari toko-toko ritel turun karena sepi pembeli.  Aksi tersebut memunculkan dampak psikologis masyarakat menjadi gelisah dan khawatir untuk berbelanja di toko-toko ritel.  Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan, aksi-aksi seperti sweeping dan boikot terhadap produk-produk Prancis, pasti akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.  "Karena yang berdampak itu bukan hanya kepada produk-produk Prancis-nya saja, tapi juga produk lainnya karena masyarakat takut untuk berbelanja," ujarnya, Kamis (5/11).  Selain itu, lanjutnya, dampak ekonomi secara nasional juga terimbas karena setiap barang yang dijual terdapat kontribusi pajak untuk negara. "Kalau pembeli berkurang, PPN-nya kan berkurang. Padahal itu digunakan untuk berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, subsidi pemulihan ekonomi nasional, dan sebagainya. Jadi kalau terjadi dampak ke ritel, kan pajaknya juga kurang," jelasnya.  Menurutnya, konsumsi rumah tangga selalu menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada PDB Semester I 2020 yang sebesar 1,26 persen, kata Roy Nicholas Mandey, konsumsi rumah tangga dari peritel berhasil menyumbangkan sekitar 57 persen.  "Konsumsi rumah tangga itu masih selalu yang tertinggi karena memang negara Indonesia masih negara konsumtif, belum menjadi negara pengekspor. Dari beberapa penentu besaran PDB, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor, yang dikurangi dengan impor, semuanya itu yang mendominasi adalah konsumsi rumah tangga. Makanya, untuk pemulihan ekonomi nasional saat pandemi ini, pemerintah mendorong dengan bantuan-bantuan tunai supaya konsumsi masyarakat tetap terjaga, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita," ucapnya.  Selain itu, menurut Roy, aksi sweeping dan boikot ini juga akan berdampak terhadap hampir 5.000 pekerja di semua perusahaan ritel anggota Aprindo, yang terdiri dari kasir, SPG, karyawan toko, gudang, dan kantor.  "Jadi kalau ada gerai yang tutup karena mengalami kerugian oleh ulah aksi itu, akan banyak karyawan yang dipecat. Pengangguran akan bertambah banyak," tuturnya.  Sehingga, pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada para anggotanya untuk boikot atau menarik barang-barang produk Prancis. "Kita memang mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron seperti yang disampaikan pemerintah, tapi Aprindo tidak pernah mau menyerukan ke anggota seperti apa yang dikatakan ormas atau LSM untuk melakukan boikot," ucapnya.  Meskipun demikian, Roy menambahkan, jika kondisinya karena daerah atau lingkungannya, demi menjaga kerukunan, Aprindo menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing anggota atau peritel untuk mengambil keputusan masing-masing untuk mereka menyimpan dan bukan menarik, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.  "Tapi dari asosiasi jelas dalam statement kita mendukung pernyataan pemerintah yang mengecam. Jadi janganlah hendaknya aksi itu sampai menghalang-halangi masyarakat untuk belanja kebutuhan pokok mereka. Kepentingan masyarakat harus dilihat juga, jangan kepentingan kelompok saja yang diutamakan," katanya.  Dia juga berharap sebaiknya persoalan politik di negara-negara luar itu jangan dikait-kaitkan dengan persoalan bisnis yang ada di Indonesia. Sebab, produk-produk Prancis yang ada di Indonesia itu investasinya sudah di Indonesia, pabriknya juga di Indonesia dan karyawannya sudah orang-orang Indonesia. "Produknya itu kan sudah menjadi produk lokal, tapi kok diributkan seolah-olah itu dari Prancis. Jadi kenapa harus diboikot," ujarnya.  Dirinya juga menyayangkan adanya isu-isu yang tidak benar atau ajakan-ajakan sweeping dan boikot yang dihembuskan melalui sosmed, sehingga menjadi pemicu untuk yang lain juga ikutan melakukan aksi serupa. "Kalau sudah sweeping kan arogansinya sangat kental sekali, sehingga akan cenderung ke anarkis. Nah, itu kan sudah tidak memenuhi hukum yang berlaku di Indonesia," tutupnya.

Aksi Boikot Produk Prancis Dikhawatirkan Tekan Pertumbuhan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Produk-Prancis-Di-Boikot-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Sejumlah produk Prancis yang diboikot di salah satu minimarket di Jakarta Selatan, Kamis (5/11). Aksi boikot berbagai macam produk Prancis tersebut sebagai bentuk protes dan kecaman terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghi" width="100%">
<figcaption>Sejumlah produk Prancis yang diboikot di salah satu minimarket di Jakarta Selatan, Kamis (5/11). Aksi boikot berbagai macam produk Prancis tersebut sebagai bentuk protes dan kecaman terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) khawatir, aksi sweeping dan boikot terhadap produk-produk Prancis di toko-toko ritel akan menekan lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini sudah terpukul akibat pandemi. Sebab, penjualan dari toko-toko ritel, terutama dari barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari turun karena sepi pembeli. Aksi tersebut memunculkan dampak psikologis masyarakat menjadi gelisah dan khawatir untuk berbelanja di toko-toko ritel.  Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan, aksi-aksi seperti sweeping dan boikot terhadap produk-produk Prancis, pasti akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.  “Karena yang berdampak itu bukan hanya kepada produk-produk Prancisnya saja, tapi juga produk lainnya karena masyarakat takut untuk berbelanja,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (5/11).  Selain itu, lanjutnya, dampak ekonomi secara nasional juga terimbas karena setiap barang yang dijual terdapat kontribusi pajak untuk negara. “Kalau pembeli berkurang, PPN-nya kan berkurang. Padahal itu digunakan untuk berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat , subsidi pemulihan ekonomi nasional, dan sebagainya. Jadi kalau terjadi dampak ke ritel, kan pajaknya juga kurang,” jelasnya.  Menurutnya, konsumsi rumah tangga selalu menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada PDB Semester I 2020 yang sebesar 1,26 persen, kata Roy Nicholas Mandey, konsumsi rumah tangga dari peritel berhasil menyumbangkan sekitar 57 persen.  “Konsumsi rumah tangga itu masih selalu yang tertinggi karena memang negara Indonesia masih negara konsumtif, belum menjadi negara pengekspor. Dari beberapa penentu besaran PDB, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor, yang dikurangi dengan impor, semuanya itu yang mendominasi adalah konsumsi rumah tangga. Makanya untuk pemulihan ekonomi nasional saat pandemi ini, pemerintah mendorong dengan bantuan-bantuan tunai supaya konsumsi masyarakat tetap terjaga, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita,” ucapnya.  Selain itu, menurut Roy, aksi sweeping dan boikot ini juga akan berdampak terhadap hampir 5.000 pekerja di semua perusahaan ritel anggota Aprindo, yang terdiri dari kasir, SPG, karyawan toko, gudang, dan kantor.  “Jadi kalau ada gerai yang tutup karena mengalami kerugian oleh ulah aksi itu, akan banyak karyawan yang dipecat. Pengangguran akan bertambah banyak,” tuturnya.  Sehingga, pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada para anggotanya untuk boikot atau menarik barang-barang produk Prancis. “Kita memang mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron seperti yang disampaikan pemerintah, tapi Aprindo tidak pernah mau menyerukan ke anggota seperti apa yang dikatakan ormas atau LSM untuk melakukan boikot,” ucapnya.  Meskipun demikian, Roy menambahkan, jika kondisinya karena daerah atau lingkungannya, demi menjaga kerukunan, Aprindo menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing anggota atau peritel untuk mengambil keputusan masing-masing untuk mereka menyimpan dan bukan menarik, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.  “Tapi dari asosiasi jelas dalam statement kita mendukung pernyataan pemerintah yang mengecam. Jadi janganlah hendaknya aksi itu sampai menghalang-halangi masyarakat untuk belanja kebutuhan pokok mereka. Kepentingan masyarakat harus dilihat juga, jangan kepentingan kelompok saja yang diutamakan,” katanya.  Dia juga berharap sebaiknya persoalan politik di negara-negara luar itu jangan dikait-kaitkan dengan persoalan bisnis yang ada di Indonesia. Sebab, produk-produk Prancis yang ada di Indonesia itu investasinya sudah di Indonesia, pabriknya juga di Indonesia dan karyawannya sudah orang-orang Indonesia. “Produknya itu kan sudah menjadi produk lokal, tapi kok diributkan seolah-olah itu dari Prancis. Jadi kenapa harus diboikot,” ujarnya.  Dirinya juga menyayangkan adanya isu-isu yang tidak benar atau ajakan-ajakan sweeping dan boikot yang dihembuskan melalui sosmed, sehingga menjadi pemicu untuk yang lain juga ikutan melakukan aksi serupa. “Kalau sudah sweeping kan arogansinya sangat kental sekali, sehingga akan cenderung ke anarkis. Nah, itu kan sudah tidak memenuhi hukum yang berlaku di Indonesia,” tutupnya.

Aprindo Cemas Aksi Sweeping dan Boikot Produk Prancis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/alfamart-di-semarang-sudah-terapkan-kantong-plastik-berbayar_m_.jpg" alt="Alfamart Setiabudi, Semarang sudah memberlakukan kantong plastik berbayar sejak Jumat (1/3)," width="100%">
<figcaption>Alfamart Setiabudi, Semarang sudah memberlakukan kantong plastik berbayar sejak Jumat (1/3),</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seruan boikot produk Prancis menggema di berbagai belahan dunia. Produk buatan Prancis diminta ditarik peredarannya dari ritel-ritel modern.  Seruan serupa juga muncul di Indonesia. Menanggapi kondisi ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menyampaikan, anggotanya mengikuti aksi boikot tersebut.  Namun, dia juga meluruskan bahwa produk susu dengan merek SGM dan produk minuman air dalam kemasan dengan merek Aqua Danone tidak ditarik dari peredaran. Pasalnya, kedua produk itu dibuat di Tanah Air.  "Aqua Danone dibuatnya dari Sukabumi, dibuatnya di Indonesia. SGM diproduksi di Jawa Tengah, berarti diproduksi di mana? Di Indonesia," ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Rabu (4/11).  Solihin menjelaskan, pihaknya mengikuti Surat Edaran MUI Nomor: Kep-1823/DP-MUI/X/2020 tentang poin dasar MUI desak pemerintah untuk boikot produk Prancis di Indonesia. Aksi boikot itu muncul menyusul kekecewaan terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron.  "Kita nggak masuk ke ranah yang terjadi, tapi di surat edaran mengimbau memboikot yang berasal dari Prancis. Yang dibuat di sana," ucapnya.  Meski mengikuti imbauan MUI, Direktur Utama PT Midi Utama Indonesia Tbk (Midi) atau Alfamidi itu berpendapat semestinya di tengah gejolak ekonomi akibat Covid-19, masyarakat tidak menambah kegaduhan lagi. Menurutnya, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk membangkitkan ekonomi dari jurang resesi.  "Dalam keadaan yang tidak normal ini, kalau ditambah isu kan nggak baik," pungkasnya.  Adapun beberapa poin dalam surat edaran MUI yaitu pertama, memboikot semua produk yang berasal dari Prancis serta mendesak pemerintah melakukan tekanan dan melakukan peringatan keras kepada pemerintah Prancis. Pemerintah diminta mengambil kebijakan untuk menarik sementara waktu Duta Besar Republik Indonesia di Paris hingga Presiden Emmanuel Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam di dunia.  Kedua, jika Presiden Emmanuel Macron tidak menginginkan dan mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati, maka umat Islam dunia terutama Indonesia punya harga diri dan martabat. MUI mengklaim umat Islam di Indonesia akan membalas dengan tindakan memboikot semua produk yang datang dari Prancis.  Ketiga, meminta Prancis menghentikan segala tindakan penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi Besar Muhammad SAW termasuk pembuatan karikatur dan ucapan kebencian dengan alasan apapun. Keempat, mendukung sikap Organisasi Koperasi Islam (OKI) dan anggotanya seperti Turki, Qatar, Kuwait, Pakistan, Bangladesh, yang telah memboikot semua produk Prancis.  Kelima, mendesak Kepala Uni Eropa untuk segera mengambil tindakan dan hukuman kepada Prancis atas tindakan dan sikap Emmanuel Macron yang telah menghina dan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Keenam, mengimbau khatib/dai/muballigh, asatidzagar menyampaikan pesan materi khutbah Jumat untuk mengecam dan menolak penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Terakhir, MUI mengimbau umat Islam di Indonesia bisa menyampaikan aspirasinya secara damai dan beradab.  https://www.youtube.com/watch?v=2Td_lu0UmtM

Ada Seruan Boikot Produk Prancis, Peritel: SGM Dibuat di Mana Emang?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201102-WA0120-1.jpg" alt="Aksi massa di depan Konjen Prancis menyerukan boikot seluruh produk Prancis. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Aksi massa di depan Konjen Prancis menyerukan boikot seluruh produk Prancis. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seruan boikot terhadap produk asal Prancis mulai dikeluarkan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas). Mengantisipasi itu, Polri mulai melakukan penjagaan di objek-objek vital yang milik perusahaan asing untuk mengantisipasi aksi sweeping yang mungkin dilakukan kelompok-kelompok tertentu.  Polri juga melakukan komunikasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang anti terhadap produk-produk Prancis untuk mencegah terjadinya kerusuhan.  "Kami akan melakukan penjagaan di objek-objek vital Perancis termasuk swalayan-swalayan, semua dipatroli. Untuk itu kami juga melakukan koordinasi dengan jajaran Polda," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono kepada wartawan, Rabu (4/11).  Selain itu, Polri juga memberikan edukasi lewat media sosial dalam bentuk meme atau video singkat berisi ajakan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah. Dengan begitu, tidak ada aksi penjarahan atau kerusuhan lainnya.  Sebelumnya Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi juga meminta masyarakat tidak terprovokasi atas pernyataan kontroversial Macron. Ajakan memboikot produk Prancis harus disikapi secara jernih.  "Kepada masyarakat umat Islam dan bangsa Indonesia yang ingin menyampaikan aspirasi penolakan silakan, tapi dengan tertib, tidak boleh merusak dan harus mengikuti aturan main. Saya yakin umat Islam tak anarkis dalam melakukan aksi dan solidaritas. Biasanya ada penyusup bayaran yang merusak akai damai umat," kata Muhyiddin.  Seruan sweeping produk asal Prancis sempat disuarakan oleh Aliansi Pergerakan Islam Karawang (Aspika) yang akan menggelar aksi massa hari ini. Mereka mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai melecehkan agama Islam. "Kita akan aksi bela Islam, bela Rosulullah yang telah dinista oleh si Macron La’natullah Alaih," ujar Koordinator Presidium Aspika, Irwan Taufik Senin (2/11).

Cegah Aksi Sweeping, Polri Jaga Objek Vital Milik Prancis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/hoax-produk-prancis.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KABAR tentang aksi boikot produk Prancis juga ditunggangi produsen hoax. Berbekal video yang kurang begitu jelas, mereka menyebar informasi adanya penguburan masal produk-produk asal Prancis. Meski tidak diberi keterangan tentang lokasi, waktu, dan jenis produk yang dibuang, unggahan itu langsung memantik respons berupa komentar setuju atas gerakan boikot produk Prancis.  Video yang di salah satu sudutnya terdapat logo aplikasi TikTok itu menunjukkan deretan truk kontainer di sebuah gurun pasir. Dari truk itu, pekerja mengeluarkan benda-benda dalam kemasan kotak putih, kemudian menumpuknya di atas tanah. ”Penguburan masal produk Perancis,” hanya seperti itulah keterangan yang menyertai video tersebut (<a href="https://web.facebook.com/javahsan/posts/192642079047936?_rdc=1&amp;_rdr">bit.do/PenguburanProduk</a>).  Memanfaatkan situs padanan gambar, video tentang situasi yang sama ternyata sudah pernah muncul di YouTube pada 2016. Artinya, perristiwa tersebut terjadi sebelum ada aksi boikot produk Prancis yang dipicu pernyataan Presiden Emmanuel Macron baru-baru ini. Anda dapat melihat video yang diunggah kanal YouTube milik Moha M itu di bit.do/VideoNovember2016.  Jawa Pos juga menemukan portal berita english.alarabiya.net yang mengunggah potongan gambar dari video itu pada 17 November 2016. Inti beritanya, Arab Saudi membuang 80.000 bungkus daging ayam yang tidak layak dimakan.  Menurut Al Arabiya, puluhan ribu bungkus daging ayam yang hendak dimusnahkan itu diambil dari kantor pusat distribusi ayam di pinggiran Kota Buraidah, setelah digerebek petugas dalam operasi resmi pengawasan Sekretariat Wilayah al-Qassim. Ada 25 truk yang diparkir di padang pasir dengan para pekerja yang membuang ribuan bungkus ayam. Anda dapat membacanya di <a href="https://english.alarabiya.net/en/variety/2016/11/17/Video-shows-Saudi-Arabia-getting-rid-of-80-000-packs-of-spoiled-chicken-">bit.do/AyamKadaluarsa</a>.  Situs pencari fakta asal India, Boom Live, juga mengulas kabar tersebut. Dalam penjelasannya, Boom Live menyebutkan bahwa video itu merupakan rekaman peristiwa pemusnahan 80.000 bungkus ayam kedaluwarsa yang sempat hendak didistribusikan ke beberapa daerah.  ---  https://www.youtube.com/watch?v=i3Sk6pT1Sx0&amp;feature=youtu.be  FAKTA  Benda-benda yang dikeluarkan dari deretan truk kontainer itu merupakan daging ayam kedaluwarsa yang hendak dimusnahkan pemerintah Arab Saudi pada 2016.

Hoax Video Penguburan Produk Prancis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/DEMO-PRANCIS-EMMANUEL-MACRON-DERY-RIDWANSAH-9-1.jpg" alt="Massa dari berbagai ormas berunjuk rasa menentang sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait gambar Nabi Muhammad SAW di kawasan Kedubes Prancis, Jakarta, Senin (2/11/2020. Aksi tersebut terkait pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron belakangan i" width="100%">
<figcaption>Massa dari berbagai ormas berunjuk rasa menentang sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait gambar Nabi Muhammad SAW di kawasan Kedubes Prancis, Jakarta, Senin (2/11/2020. Aksi tersebut terkait pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron belakangan i</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap telah menghina nabi Muhammad SAW berujung pada seruan aksi pemboikotan produk asal Prancis. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam produk yang berasal dari Prancis. Salah satunya produk milik Danone.  Seperti diketahui, Danone merupakan perusahaan produsen makanan multinasional yang berkantor pusat di negara Paris, Perancis. Ketika dimintai tanggapan atas aksi boikot tersebut,  Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin mengatakan, pihaknya tak bisa berkomentar banyak atas hal itu. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/29/10/2020/seruan-boikot-prancis-umat-islam-jangan-sampai-jadi-alat-bentur/">Seruan Boikot Prancis, Umat Islam Jangan Sampai Jadi Alat Bentur</a></li> </ul> “Mohon maaf karena ini isu politis kami tidak bisa memberi tanggapan,” ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (3/11).  Arif mengaku, ada beberapa produk produk yang dijual di Indonesia saat ini, seperti Aqua dan SGM, murni hasil pengembangan dalam negeri. Lebih jauh, dirinya menyebutkan Aqua telah hadir di Indonesia sejak 1973. Bahkan, SGM telah muncul lebih lama dari isu tersebut, yakni pada 1965. Pihaknya pun berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produknya.  "Kami akan tetap melanjutkan komitmen kami untuk melayani kebutuhan nutrisi dan hidrasi sehat melalui jutaan pedagang yang menjual produk kami di Indonesia dan disiapkan oleh hampir dari 15.000 karyawan kami di seluruh Indonesia," ucapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zGnH7bHCaUc

Aksi Seruan Boikot Produk Prancis, Danone: Ini Isu Politis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT_AKSI-MUJAHID-212_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Massa aksi yang tergabung dalam Mujahid 212 saat menggelar aksi selamatkan NKRI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu, (28/9/2019). Pada aksi tersebut massa aksi menuntut meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur dan mendukung mahasiswa dalam menol" width="100%">
<figcaption>Massa aksi yang tergabung dalam Mujahid 212 saat menggelar aksi selamatkan NKRI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu, (28/9/2019). Pada aksi tersebut massa aksi menuntut meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur dan mendukung mahasiswa dalam menol</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Massa Persaudaraan Alumni (PA) 212 mulai menggelar orasi di depan Gedung Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis di Jalan MH Thamrin, Jakarta. Mereka mengecam keras aksi Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap telah menghina nabi Muhammad SAW.  Massa yang sebagian besar mengenakan baju koko putih dan gamis terus memadati area depan Gedung Kedubes Prancis. Mereka terus melantunkan salawat. Ada pula yang membawa spanduk bertuliskan "Macron the Real Terorist". <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/11/2020/amankan-demo-buruh-dan-ormas-islam-polisi-kerahkan-7-766-personel/">Amankan Demo Buruh dan Ormas Islam, Polisi Kerahkan 7.766 Personel</a></li> </ul> Massa mendorong agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak tegas terhadap Prancis. "Presiden sudah mengecam itu sudah bagus, tapi jangan sekadar mengecam, harus usir kedubesnya dari Indonesia," kata orator, Hanif Al Athos di atas mobil komando, Senin (2/11).  Hanif mengatakan, umat Islam akan berdiri tegak membela Nabi Muhammad SAW. "Kalau ada yang bela nabi kita bela, kalau ada yang hina nabi kita harus hina juga. Saya berbangga berdiri di sini karena bisa menginjak kepalanya Macron," imbuhnya.  Hanif pun meminta pemerintah memgambil tindakan tegas terhadap Prancis. Seperti memboikot seluruh produk asal negeri Menara Eiffel tersebut. "Kami minta Indonesia seperti Turki memboikot semua produk Prancis," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3HSTYxnaD9E&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Tiru Turki, Massa Demo Minta Indonesia Boikot Produk Prancis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#boikot produk prancis

Berita Terkini