<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/PHK-Jawaposcom-4109715306.jpg" alt="Ilustrasi PHK. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PHK. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com  &ndash;  Di tengah melonjaknya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak awal 2025, gelombang seruan boikot terhadap produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel yang masih berlanjut menciptakan tekanan ganda bagi dunia usaha nasional dan rantai pasoknya. Kondisi ini menciptakan dilema serius bagi stabilitas ketenagakerjaan dan ekonomi negara.&nbsp; Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terkena PHK, naik tujuh kali lipat dari 3.325 orang pada Januari menjadi 24.083 orang per April 2025. Sepanjang 2024, angka PHK bahkan telah mencapai sekitar 80.000 orang. Hal ini mencerminkan tekanan struktural yang semakin kompleks dalam ekosistem ketenagakerjaan Indonesia.&nbsp; Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker, Anwar Sanusi, menekankan bahwa situasi PHK saat ini menjadi semakin dilematis dengan adanya dinamika sosial dari seruan boikot. "Dari perspektif ketenagakerjaan sendiri kita terus berupaya menjembatani hal ini, namun tentu tidak mudah," kata Anwar beberapa waktu lalu. Pemerintah, lanjutnya, saat ini tengah melakukan komunikasi lintaspihak untuk mendapatkan masukan dalam merumuskan mitigasi terkait persoalan tersebut, yang tidak hanya adil, tetapi juga tepat sasaran. Menurut data lain dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dalam kurun waktu Januari hingga Februari 2025 ada 60.000 buruh dari 50 perusahaan mengalami PHK. Atas gelombang PHK besar-besaran ini, KSPI pun mendesak Kemnaker agar segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk menangani persoalan secara menyeluruh. &nbsp;Anwar menjelaskan bahwa pembentukan Satgas PHK sedang berlangsung dan melibatkan koordinasi lintas Kementerian. Langkah awalnya adalah menyusun struktur kelembagaan, menetapkan instansi terkait, dan merumuskan tugas khusus untuk mitigasi PHK. Pemerintah juga akan menentukan indikator untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas , termasuk penguatan sistem deteksi dini potensi PHK, pemenuhan hak pekerja, serta memastikan pekerja bisa kembali mendapatkan pekerjaannya.&nbsp; Anwar menambahkan, Kemnaker akan terus berupaya untuk memfasilitasi reintegrasi pekerja dengan menyediakan informasi peluang kerja dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. "Kita akan melakukan pemetaan komprehensif untuk mengetahui faktor-faktor lonjakan PHK, termasuk soal dampak dari aksi boikot, sebelum menentukan arah mitigasi yang akan dilakukan," ujar Anwar. Dari sudut pandang keislaman, forum bahtsul masail bertajuk 'Menyoal Aksi Boikot Produk-Produk Diduga Terafiliasi Israel' yang digelar Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menyimpulkan bahwa boikot hanya dibenarkan jika menyasar perusahaan yang terbukti secara faktual dan nyata mendukung atau mendanai agresi dan genosida Israel terhadap Palestina.&nbsp; Forum yang dihadiri para ulama dan kiai dari wilayah Jabodetabek itu menegaskan bahwa menyebarkan tuduhan tanpa bukti terhadap suatu perusahaan terafiliasi dengan Israel adalah tindakan yang haram menurut hukum Islam. Forum juga menyerukan masyarakat lebih cermat dan berhati‑hati menerima informasi terkait isu Palestina dan boikot produk dengan melakukan tabayyun serta verifikasi bukti sebelum bertindak.&nbsp; "Forum ini digelar dengan prinsip ilmiah dan kehati-hatian dalam menyikapi isu boikot. Kami ingin melestarikan tradisi ilmiah dalam memutuskan sesuatu, sehingga tidak hanya dari katanya-katanya. Tugas ulama adalah penuh rahmat, menjauhkan umat dari kebingungan," tegas Sekretaris LBM PWNU DKI, KH . Ahmad Fuad dalam forum Bahtsul Masail tersebut. Sementara itu, Wakil Sekretaris PWNU DKI Jakarta Emka Farah Mumtaz menegaskan, forum bahtsul masail yang digelar LBM PWNU DKI Jakarta tersebut, sekadar diskusi, dialog, forum akademis yang dilakukan oleh lembaga. "Barangkali ada pandangan yang berbeda dalam diskusi biasanya adalah hal yang wajar, tetapi jangan dimaknai sebagai satu hasil pandangan atau pegangan yang diluncurkan oleh PWNU," jelas Gus Mumtaz, dikutip dari&nbsp;Antara Rabu (14/5). PWNU DKI Jakarta turut mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.&nbsp;Setiap pernyataan resmi dari PWNU DKI Jakarta harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan organisasi, melibatkan pimpinan syuriyah dan tanfidziyah, serta diumumkan melalui saluran resmi organisasi.

Dampak seruan boikot terhadap produk Israel memperburuk situasi PHK di Indonesia, Kemenaker siapkan mitigasi.

Kemenaker Siapkan Strategi Mitigasi PHK di Tengah Boikot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/IMG-20240731-WA0030-1478369515.jpg" alt="Kegiatan Forum Ukhuwah Islamiyah yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta pada Rabu (31/7). (Humas MUI)" width="100%">
<figcaption>Kegiatan Forum Ukhuwah Islamiyah yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta pada Rabu (31/7). (Humas MUI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Forum Ukhuwah Islamiyah di Jakarta pada Rabu (31/7). Forum tersebut menegaskan posisi MUI untuk mendukung Palestina. Kemudian juga mempertegas aksi boikot produk-produk yang terafiliasi Israel. Wakil Ketua MUI Marsudi Syuhud menuturkan, kegiatan Forum Ukhuwah Islamiyah itu, digelar untuk menciptakan persaudaraan antarsesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah) yang nyata. "Dari ukhuwah Islamiyah akan berlanjut menjadi ukhuwah basyariyah dan wathaniyah," kata Marsudi saat memberikan sambutan. Ia meminta agar fatwa-fatwa MUI terkait kehidupan sosial terkini disampaikan kepada publik dengan baik dan bijaksana. Termasuk fatwa tentang dukungan terhadap Palestina. Agar umat bisa memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan yang sama, Ketua MUI Bidang Fatwa Cholil Nafis menyampaikan arahan dari Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar. Yaitu memerintahkan agar ukhuwah antar umat Islam digalakkan dan dakwah dikuatkan. Menurutnya, sesama umat Islam seharusnya mencari persamaan, bukan perbedaan. Ia kemudian memaparkan bahwa Fatwa MUI Nomor 83/2023 Tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina punya dampak cukup baik terhadap produk-produk dalam negeri yang tidak terafiliasi dengan Israel. Fatwa itu menegaskan bahwa mendukung agresi Israel ke Palestina, baik langsung atau tidak langsung, hukumnya haram. Menurutnya, menggunakan produk dalam negeri adalah implementasi dari jargon cinta tanah air adalah bagian dari iman (hubbul wathan minal iman). "Toko-toko kopi juga bergerak naik," ucapnya. Melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang diselenggarakan di Bangka Belitung pada 28-31 Mei 2024 lalu, lanjutnya, MUI menyerukan komitmen prioritas penggunaan produk dalam negeri. Hal itu mendorong umat Islam untuk membeli dari teman sendiri. Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh menegaskan, makna ukhuwah Islamiyah tidak hanya bertemu.&nbsp;Akan tetapi,&nbsp; mengimplementasikannya ke dalam tindakan sesuai lingkup tanggung jawab masing-masing. Mengingkari dalam hati adalah selemah-lemahnya iman. Ia menjelaskan, Fatwa MUI Nomor 83/2023 adalah terkait dengan dukungan umat Islam Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Adapun turunannya, adalah memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Niam menambahkan, Ijtima Ulama Komisi Fatwa 2024 memutuskan bahwa hubungan antarbangsa harus memegang prinsip menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan, dan melindungi kemanusiaan. "Ketika ada downgrade terhadap kemanusiaan, umat Islam wajib memberikan pertolongan," tegasnya. Niam lalu memaparkan tentang empat prinsip dalam fatwa MUI. Yaitu mendukung yang baik, mengoreksi yang kurang baik, memperbaiki yang kurang baik, dan menginisiasi kebaikan. Misalnya, disebutkan, MUI sudah lama menginisiasi sertifikasi halal produk untuk mengarusutamakan produk-produk syariah. Serta mendorong produsen-produsen dalam negeri untuk bersaing secara global. Arif Fahrudin, Wasekjen MUI, mendorong ormas untuk terus bersinergi dan memperkuat barisan. Khususnya untuk menggaungkan fatwa MUI tentang dukungan terhadap Palestina dan boikot produk Israel. Baginya, fatwa itu harus diimplementasikan menjadi aksi nyata. 'Kita perlu mendukung produk-produk dalam negeri," tegasnya.

Forum tersebut menegaskan posisi MUI untuk mendukung Palestina. Kemudian juga mempertegas aksi boikot produk-produk yang terafiliasi Israel.

Gelar Forum Ukhuwah Islamiyah, MUI Pertegas Aksi Boikot Produk Terafiliasi Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/WhatsApp-Image-2023-11-16-at-122947-3243958575.jpeg" alt="Konferensi pers MUI di Jakarta, Rabu (15/11/2023)" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers MUI di Jakarta, Rabu (15/11/2023)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seruan untuk tidak menggunakan produk yang terafiliasi dengan zionis Israel kembali digaungkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Kami mengajak masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, tak sebatas untuk umat Islam, untuk stop minum, makan, dan menggunakan produk yang terafiliasi dengan zionis Israel. Ini fatwanya jelas. Produk apa saja, silakan banyak bertebaran di medsos," kata Wakil Sekretaris MUI Ikhsan Abdullah di Kantor MUI Jakarta, Rabu (15/11). Ikhsan mengingatkan, MUI telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Fatwa Haram Produk Pendukung Israel. Fatwa itu merupakan wujud nyata dukungan dari Indonesia terhadap penjajahan yang terjadi di Palestina. "Wujud dukungan nyata dari ulama dan bangsa Indonesia yang cinta akan perdamaian dunia dan anti penjajahan dan untuk Palestina merdeka," ucap Ikhsan. Menurut dia, warga Indonesia dapat mendukung Palestina dengan memberikan donasi dan memboikot produk-produk Israel. MUI pun menilai gerakan boikot akan melumpuhkan ekonomi para pendukung zionisme dan Israel. Namun, masih ada saja pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang membuat pernyataan menyesatkan tentang seruan boikot produk oleh MUI. Salah satunya adalah isu tentang fitnah terhadap produk nasional yang sudah masuk pasar internasional seperti Mayora Group, Wings Group, dan Indofood Group. Ikhsan justru menegaskan produk bernilai ekspor itu tentu harus didukung. Bila perlu seluruh dunia membeli produk perusahaan Indonesia. &ldquo;Yang kita perangi sekarang adalah produk asing yang terafiliasi dengan Zionis Israel yang ada di Indonesia itu yang kita sekarang sedang lakukan boikot,&rdquo; tandasnya. Ikhsan menyampaikan, boikot lewat Fatwa MUI ini sekaligus mengajak masyarakat Indonesia untuk kembali lebih mencintai dan menggunakan produk lokal yang sepenuhnya milik warga negara Indonesia. Menurut dia, gaung boikot ini harus menjadi momentum kemanusiaan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. &ldquo;Semoga masyarakat juga mengikuti anjuran ulama ini, agar tidak makan, minum dan menggunakan produk-produk yang terafiliasi (dengan Zionis Israel),&rdquo; pungkasnya. Salah satu produk buatan karya anak bangsa misalnya air minum dalam kemasan (AMDK) Le Minerale yang diproduksi PT Tirta Fresindo Jaya. Le Minerale merupakan produk 100 persen lokal dan pemilik perusahaan sepenuhnya adalah orang Indonesia.

Seruan untuk tidak menggunakan produk yang terafiliasi dengan zionis Israel kembali digaungkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Seruan MUI: Gunakan Produk Lokal, Boikot Produk yang Terafiliasi dengan Zionis Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/wasekjen-mui-4118394553.jpg" alt="Wakil Sekjen MUI bidang hukum Ikhsan Abdullah." width="100%">
<figcaption>Wakil Sekjen MUI bidang hukum Ikhsan Abdullah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) semakin kencang mengajak masyarakat Indonesia memboikot produk dari perusahaan yang pro Israel. Bahkan MUI mengkaji mencabut sertifikat halal bagi produk-produk dari perusahaan yang mendukung Israel. Keterangan itu ditegaskan Wakil Sekjen MUI bidang hukum Ikhsan Abdullah di kantornya pada Rabu (15/11). Sejumlah petinggi MUI hadir merespons gejolak aksi boikot produk dari perusahaan yang pro Israel. MUI menegaskan dampak dari aksi boikot itu tidak sebanding dengan kepedihan yang dirasakan rakyat Palestina di Gaza. Ikhsan segera melakukan diskusi untuk mengambil sikap khusus. Yaitu menyikapi sejumlah produk dari perusahaan yang pro Israel, namun sudah mendapatkan label halal di Indonesia. "Bagaimana terhadap produk yang sudah berlabel halal, tapi keuntungannya dipakai buat mendukung Israel. Mendukung buat perang, buat beli senjata," kata Ikhsan Abdullah. Dia menegaskan keputusan atas sikap itu segera diputuskan. Pasalnya, serangan atau agresi Israel di Palestina semakin menjadi-jadi. MUI tidak bisa ikut angkat senjata di Gaza. Harapannya dengan fatwa haram terhadap produk dari perusahaan yang pro Israel itu bisa menekan Israel. Supaya segera mengakhiri serangannya. Ikhsan menceritakan keluarganya konsisten mengikuti fatwa MUI itu. Dia mencontohkan sudah tidak mengkonsumsi air mineral kemasan yang diproduksi perusahaan pro Israel. Bahkan sampai sepatu sekalipun, kini dia menggunakan produk lokal yang jauh lebih terjangkau. Baginya aksi boikot itu sekaligus momen untuk kemajuan produk lokal atau UMKM Indonesia. Pada kesempatan yang sama Sekjen MUI Amirsyah Tambunan meminta mereka tidak dibenturkan dengan perusahaan apalagi tenaga kerja. "Tidak ada kaitannya ini dengan PHK," tuturnya. Selain itu Amirsyah menegaskan dampak dari aksi boikot itu, tidak ada apa-apanya dengan kepedihan warga Palestina di Gaza. Terkait dengan aksi penyaluran bantuan kemanusiaan Palestina dari perusahaan yang pro Israel, MUI menyambut baik. Namun MUI tetap tidak menerima donasi atau sumbangan buat warga Palestina yang disalurkan oleh perusahaan pro Israel. Perusahaan ini diminta mencari lembaga sosial lainnya. Pada forum itu juga dibacakan secara resmi sikap MUI. Diantaranya adalah mengajak seluruh masyarakat Indonesia, dari agama apapun, untuk stop minum, makan, dan menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel. Sesuai dengan fatwa 83/2023 yang dikeluarkan MUI beberapa waktu lalu. MUI menilai serangan Israel di Gaza yang sudah berlangsung sebulan lebih, sudah meluluhlantakkan Gaza. Di sisi lain mereka menyebut PBB hanya diam saja. Selain itu komunitas internasional, termasuk Liga Arab tidak mampu menghentikan agresi Israel itu.

MUI semakin kencang mengajak masyarakat Indonesia memboikot produk dari perusahaan yang pro Israel. MUI mengkaji mencabut sertifikat halal.

MUI Kaji Pencabutan Label Halal di Produk dari Perusahaan yang Mendukung Israel

boikot produk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#boikot produk

Berita Terkini

Kemenaker Siapkan Strategi Mitigasi PHK di Tengah Boikot

Gelar Forum Ukhuwah Islamiyah, MUI Pertegas Aksi Boikot Produk Terafiliasi Israel

Seruan MUI: Gunakan Produk Lokal, Boikot Produk yang Terafiliasi dengan Zionis Israel

MUI Kaji Pencabutan Label Halal di Produk dari Perusahaan yang Mendukung Israel

Download Aplikasi JawaPos.com