<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Target-Penerapan-MRT-020320-hma-21.jpg" alt="Ilustrasi kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP). Hafidz Mubarak A./Antara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP). Hafidz Mubarak A./Antara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- &nbsp;Kemacetan merupakan salah satu masalah utama Jakarta yang belum bisa teratasi hingga saat ini. Kondisi itu, terjadi karena pertumbuhan kendaraan di Jakarta tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan. Atas kondisi itu, Gubernur DKI Pramono Anung ingin mengatasi persoalan kemacetan lebih kepada fundamental, dibandingkan dengan memperpanjang atau memperlebar jalan. Salah satunya, akan menerapkan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Terkait rencana itu, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menuturkan, ERP itu bukan sekedar teknologi, tetapi juga refleksi keberanian politik untuk menata ulang hak ruang, mengembalikan jalan kepada yang lebih banyak pihak utama. Yakni, pejalan kaki, pesepeda, pengguna angkutan umum, dan masyarakat kecil yang selama ini kehilangan ruang hidupnya oleh ekspansi mobil pribadi. ''Langkah Pemprov DKI menyiapkan sistem ERP dan manajemen parkir itu sudah jadi bagian strategi mobilitas yang berbasis keadilan ruang dan efisiensi,'' ujar lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat tersebut. Namun, dia menyebutkan, sebelum penerapan ERP itu pemerintah, baik DKI maupun Bodetabek harus memastikan kawasan permukiman di Bodetabek sudah terlayani angkutan umum. Dengan begitu, akan memudahkan masyarakat bermobilisasi. ''Harus diterapkan setelah kawasan permukiman di Bodetabek terlayani angkutan umum. Kalau saat ini yang terlayani belum sampai 50 persen. Pemda di Bodetabek perlu bergerak cepat,'' imbuhnya. Sebagai informasi, sebelumnya, Gubernur DKI Pramono Anung sebelumnya menyampaikan, untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalanan Jakarta &nbsp;perlu diterapkan perbaikan sistem perparkiran dan penerapan ERP. Dia bahkan menyampaikan bahwa penerimaan dari ERP itu bisa digunakan untuk subsidi transportasi umum. ''Kalau nanti ERP dipasang di Jakarta, maka seluruh pendapatan dari ERP tidak digunakan untuk kepentingan revenue-nya Jakarta. Tetapi untuk subsidi transportasi di mana saja. Termasuk di Jabodetabek,'' imbuhnya.(rya/)

Gubernur DKI Pramono Anung mengusulkan penerapan electronic road pricing untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Namun menunggu angkutan umum.

Sebut Penerapan ERP, Pastikan Kawasan Permukiman Bodetabek Dilayani Angkutan Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/13/pendataan-pendatang-surabaya-1653592055.jpg" alt="Petugas mendata para pendatang yang masuk ke Kota Surabaya. (Kecamatan Sawahan)" width="100%">
<figcaption>Petugas mendata para pendatang yang masuk ke Kota Surabaya. (Kecamatan Sawahan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim mengungkapkan sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab utama turunnya angka urbanisasi di Ibu Kota. Diketahui, jumlah pendatang baru ke Jakarta pasca Lebaran 2025 turun tajam hanya menjadi 1.084 jiwa, jauh dari angka pendatang tahun 2024 yang mencapai 16.207 jiwa.&nbsp; "Jumlah pemudik juga menurun sehingga bisa jadi yang mengajak pendatang juga ikut menurun. Pemudik menurun karena menahan diri untuk menghemat pengeluaran melihat kondisi ekonomi tidak menentu," ujar Chico dikutip Senin (14/4). Namun, ia mengungkap data bahwa urbanisasi tidak benar-benar hilang. Fenomena menarik justru terjadi di wilayah sekitar Jakarta. Sebab, pendatang ke Bodetabek meningkat hingga 5 persen dengan alasan biaya hidup yang lebih murah. "Pendatang ke Jakarta menurun, tetapi pendatang ke Bodetabek sebaliknya meningkat hingga 5 persen karena pertimbangan biaya kos dan biaya hidup lebih murah daripada di Jakarta, tetapi mereka tetap ingin atau akan bekerja ke Jakarta," tambahnya. Chico juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki strategi untuk menangani arus pendatang ini agar lebih produktif. "Berbekal data pendatang baik dari Disdukcapil dan Dishub, mereka dapat disalurkan baik oleh Disnaker dan Dinas UMKM untuk pelatihan keterampilan dan penyaluran lapangan kerja yang disediakan, baik untuk di Jakarta, Bodetabek, maupun luar negeri," terangnya. Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menggandeng daerah asal para pendatang untuk membangun potensi ekonomi lokal agar masyarakat tidak perlu hijrah ke ibu kota. "Pemprov DKI akan bekerjasama dengan daerah asal pendatang untuk mengembangkan sentra ekonomi daerah sesuai potensi daerah tersebut," imbuhnya.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Chico Hakim ungkap penyebab turunnya urbanisasi di Jakarta, sementara Bodetabek justru meningkat.

Pendatang di Jakarta Turun Drastis, tapi Bodetabek Malah Kebanjiran Urbanisasi, Ini Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/06/ommalanden-2674948372.jpg" alt="COVER BUKU" width="100%">
<figcaption>COVER BUKU</figcaption>
</figure> Sementara ada perbedaan signifikan antara hubungan Batavia-Ommelanden dan Jakarta-Bodetabek, penting untuk mempertimbangkan sejarah Indonesia dalam memahami hubungan ini. MELIHAT kembali Batavia di zaman VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) bukan sekadar memperhatikan perkembangan sebuah kota, melainkan juga memahami interaksi dan dinamika yang terjalin dengan lingkungannya. Walaupun Batavia menduduki posisi sebagai pusat perdagangan utama bagi VOC dan menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia pada abad ke-17, nyatanya, kota ini mengandalkan dukungan masif dari daerah sekitarnya, terutama Ommelanden, untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Buku Ommelanden: Perkembangan Masyarakat dan Ekonomi di Luar Tembok Kota Batavia, 1684&ndash;1740, yang ditulis oleh Bondan Kanumoyoso, menjelaskan betapa Batavia membutuhkan daerah pedalaman, Ommelanden, sebagai motor perkembangan. Setidaknya ada tiga poin yang menekankan pentingnya Ommelanden bagi Batavia. Pertama, adanya industri perkebunan, terutama gula. Kedua, tenaga kerja, utamanya budak. Ketiga, pembentukan administrasi lokal di tempat tersebut. Batavia dibangun di atas reruntuhan Kota Jayakarta sehingga sumber daya yang tersedia pada saat itu sangat terbatas. Karena itu, VOC membutuhkan daerah pedalaman yang dapat menyediakan kebutuhan penduduk kota seperti tanaman pangan, bahan bangunan, dan sumber daya manusia (hal XV). Daerah yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut ya daerah pedalaman atau Ommelanden. Ommelanden sering disebut sebagai daerah di luar dinding karena terletak terpisah dari Batavia oleh dinding yang panjang. Daerah ini meluas dari Pantai Batavia hingga Gunung Salak di selatan, berbatasan dengan Tangerang dan wilayah Kesultanan Banten di barat, serta meluas ke arah timur setidaknya hingga Karawang. Berkat inisiatif Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen, mulai 1620, tanah di sekitar Batavia dibagi-bagi dan diberikan kepada staf dan para pendukungnya, orang Eropa golongan swasta, Tionghoa, dan Mardjiker (hal 112). Secara ekonomi, Ommelanden sangat dipengaruhi kemunculan properti-properti swasta. Namun, dari seluruh aktivitas ekonomi di Ommelanden, industri gula menjadi salah satu yang terpenting. Bondan juga mengungkapkan bahwa gula menjadi salah satu produk vital bagi VOC, yang sukses memasarkannya di pasar Asia dan Eropa sejak awal 1616. Dengan kualitasnya yang unggul, gula Asia menghasilkan pendapatan yang signifikan di Eropa. Sedikitnya, sekitar 3,0 juta pon gula diangkut ke Eropa (hal 187). Perbudakan di Batavia juga punya arti penting bagi perekonomian. Pada masa Hindia-Belanda, perbudakan paling masif terjadi di kota ini, dengan wilayah Ommelanden (Bogor-Depok) sebagai penyuplai. Adapun fenomena perbudakan itu didorong letak geografis Batavia dan Ommelanden. Batavia dekat dengan Zona Laut Jawa sehingga memungkinkan masuknya budak dari berbagai pulau dan wilayah. Sementara itu, Ommelanden terletak di antara kota pelabuhan dan pegunungan, dan ini mendorong hubungan dengan Batavia dan menciptakan fenomena perbudakan. Dalam hal administrasi dan hukum, mengatur dan mengelola sebuah kota pada akhir abad ke-17 dengan populasi yang terdiri atas beragam etnis dan bahasa serta sekitar 100.000 penduduk merupakan tantangan yang besar. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta mengurus administrasi kepemilikan, perkawinan, dan pelayanan kepada yatim piatu serta kaum miskin, beberapa dewan kota didirikan. Hubungan antara Jakarta dan daerah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) saat ini menunjukkan paralelisme dengan relasi antara Batavia-Ommelanden. Bagaimanapun, Jakarta sangat tergantung pada daerah Bodetabek, menjadikan interaksi dan dinamika antara kedua wilayah tersebut mirip dengan hubungan Batavia dan Ommelanden. Serupa Ommelanden dengan Batavia, Bodetabek mendukung kehidupan sosial-ekonomi Jakarta dengan menyediakan kebutuhan dasar dan tenaga kerja. Relasi ini juga merefleksikan pola urbanisasi dan industrialisasi modern dengan industri Jakarta yang bergantung pada tenaga kerja dan pasokan dari Bodetabek. Meski perbudakan telah dilarang, isu pekerja migran dan buruh kasar masih relevan dalam ekonomi Jakarta. Walaupun administratifnya dikelola terpisah, Jakarta dan Bodetabek masih berkoordinasi dalam berbagai aspek. Selain itu, wilayah-wilayah di Bodetabek memiliki otonomi lokal yang kuat dan beragam kebijakan lokal, tetapi tetap berkoordinasi dengan Jakarta. Sementara ada perbedaan signifikan antara hubungan Batavia-Ommelanden dan Jakarta-Bodetabek, penting untuk mempertimbangkan sejarah Indonesia dalam memahami hubungan ini. Salah satu aspek penting yang sering dilupakan adalah keberagaman etnis. Sebagai cerminan dari Ommelanden, Bodetabek juga menjadi rumah bagi keberagaman etnis yang menggambarkan mozaik multietnis Indonesia, menjadikan setiap wilayah tidak hanya unik, tetapi juga integral dalam mendukung dinamika sosial dan ekonomi Jakarta. Buku yang berasal dari disertasi Bondan Kanumoyoso di Universitas Leiden ini memberikan wawasan mendalam tentang sejarah perkotaan dan ekonomi di Indonesia. Juga menjelaskan hubungan antara Batavia dan Ommelanden, memberikan perspektif baru tentang sejarah kolonial Indonesia dan bagaimana VOC memanfaatkan dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Analisis Bondan tentang berbagai aspek kehidupan di Batavia dan Ommelanden, seperti struktur kepemilikan tanah, perbudakan, dan industri gula, didasarkan pada penelitian arsip primer yang mendalam. Ini sekaligus menunjukkan kompleksitas dan kekayaan sejarah ekonomi dan sosial Indonesia pada era tersebut. (*) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/halte/011774946/refleksi-keroncong-indonesia-masa-kini">Refleksi Keroncong Indonesia Masa Kini</a> --- <ul> <li>Judul Buku: Ommelanden: Perkembangan Masyarakat dan Ekonomi di Luar Tembok Kota Batavia, 1684&ndash;1740</li> <li>Penulis: Bondan Kanumoyoso</li> <li>Penerjemah: Irwan Firdaus</li> <li>Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia</li> <li>Tahun Terbit: Cetakan I, Maret 2023</li> <li>Tebal: xxii + 281 halaman</li> <li>ISBN: 978-623-134-001-6</li> </ul> &nbsp; *) VIRDIKA RIZKY UTAMA, Peneliti PARA Syndicate dan mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Shanghai Jiao Tong University

Sementara ada perbedaan signifikan antara hubungan Batavia-Ommelanden dan Jakarta-Bodetabek, penting untuk pertimbangkan sejarah Indonesia.

Paralelisme Jakarta-Bodetabek dan Batavia-Ommelanden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/Untitledb-3366057912.jpg" alt="CEO Topscore Imam Choirul Roziqin (kiri)." width="100%">
<figcaption>CEO Topscore Imam Choirul Roziqin (kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bagi pencinta olahraga Tanah Air, Topscore mungkin bukan nama yang asing. Topscore merupakan salah satu toko peralatan olahraga yang ramai dikunjungi masyarakat, tak terkecuali atlet profesional. Sejak berdiri pertama kali pada 2014, Topscore kini telah memiliki tujuh cabang. Yakni di Depok, Bandung, Tangerang, Bekasi, Bogor, Semarang, dan Surabaya. Namun, untuk bisa menjadi sukses seperti sekarang memerlukan perjuangan yang tak mudah. Perlu tekad kuat dan pantang putus asa dalam membangun usaha di atas kaki sendiri. Seperti kisah perjuangan CEO Topscore Imam Choirul Roziqin. Sebelum meraup kesuksesan, Imam memulai usahanya dari nol. Tanpa warisan orang tua, hanya bermodal toko teman yang tutup, Imam dipinjamkan aset sebesar Rp 150 juta untuk dijual. Kemudian, dia memulai setahap demi setahap. Hatinya tak goyah meski pada awal merintis mendapatkan keuntungan Rp 6.000. Dengan kesungguhan hati dan niat tulus memenuhi kebutuhan customer, Imam bahkan rela menghabiskan waktu untuk perjalanan Jakarta-Bogor demi mendapatkan produk yang diinginkan customer. &rdquo;Dari Rp 150 juta itu, saya olah sungguh-sungguh hingga saat ini asetnya sudah mencapai nilai yang jauh lebih besar. Perjuangannya tidak mudah, dulu saya ingat, meskipun keuntungan hanya 6.000 rupiah, saya rela memenuhi kebutuhan customer meski harus bolak-balik Jakarta Bogor untuk membeli produk yang customer cari,&rdquo; tutur Imam. &rdquo;Maklum, karena cara saya mengolah keuntungan tadi, adalah dengan menjadi reseller di toko olahraga lain di kawasan Bogor, yang saat ini toko tersebut pun masih berdiri,&rdquo; sambung dia. Meski banyak pengorbanan dan kesulitan yang menghadang, Imam tak goyah. Kecintaan pada olahraga juga yang membuatnya senang menjalani usaha yang kini membesarkan namanya. &rdquo;Sebenarnya tidak ada cita-cita khusus, tapi saya mendapatkan kesempatan untuk menjual produk-produk olahraga dan kebetulan saya sangat suka olahraga khususnya sepak bola. Jadi ya sudah ayo kita lanjutkan,&rdquo; ucap Imam. &rdquo;Rasanya menyenangkan bisa berbisnis di industri yang kita sukai, waktu terasa cepat dan menyenangkan. Kesulitan pun dianggap tantangan, bukan benar-benar hal yang menyulitkan, dan biasanya pasti tercetus ide-ide brilian karena memang basic-nya menyukai industri ini,&rdquo; jelas Imam Choirul Roziqin. Tak terasa, 9 tahun berjalan Imam berhasil melebarkan sayap Topscore ke tujuh kota besar di Indonesia. Topscore mampu berdiri tegap di tengah geliat toko-toko olahraga yang baru berdiri. Soal persaingan Imam tak khawatir. Sebab dia memiliki konsep yang berbeda dari toko-toko olahraga lain. Salah satunya adalah memberikan konten inspiratif bagi para pembeli. Salah satu konten membahas secara detail merek sepatu dengan segala keunggulan dan kekurangan melalui konten video hingga foto di media sosial. &rdquo;Kami memiliki visi menjadi perusahaan olahraga nomor 1 di Indonesia yang membawa kebahagiaan. Dari situ saja sudah tertera jelas bahwa kami adalah perusahaan human centered, perusahaan yang berorientasi kepada manusia, customer senang karyawan juga senang itu tujuan kami,&rdquo; ucap Imam. &rdquo;Dan untuk mencapai itu, sudah tentu pelayanan harus terbaik. Mulai dari kerapian toko, wangi, kalau pelayanan online customer service fast respons. Harus ramah.&nbsp; Ya sudah tentu meskipun orang mau belanja di toko lain, tapi bisa diadu,&rdquo; terang Imam Choirul Roziqin. Imam menambahkan, Topscore selain ramai dikunjungi pembeli, juga menjadi salah satu pionir sebagai toko olahraga yang memberikan inspirasi kepada pelanggan. &rdquo;Kami biasanya fokus ke kampanye-kampanye kreatif dan ide-ide yang unik. Jadi kami punya branding dan marketing dapat kami pastikan akan selalu beda, coba cek di social media kami, pasti selalu ada hal unik setiap hari,&rdquo; kata Imam. &nbsp;

Topscore, salah satu toko peralatan olahraga, lebarkan sayap punya 7 cabang di Depok, Bandung, Tangerang, Bekasi, Bogor, Semarang, Surabaya

Kisah Sukses Imam Choirul Roziqin Sang Pendiri Toko Peralatan Olahraga Topscore

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Dedie-Anies-01-1.jpg" alt="Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim melakukan rapat koordinasi melalui videoconfence dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerapan PSBB. Pemkot Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim melakukan rapat koordinasi melalui videoconfence dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerapan PSBB. Pemkot Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bersama kepala daerah dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) melakukan koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyamakan sikap dan langkah terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Rapat koordinasi antara kepala daerah di Jabodetabek dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilakukan melalui videoconference pada Rabu (8/4) malam.  ”Rapat koordinasi itu dilakukan untuk menyamakan langkah bagi DKI Jakarta yang akan menerapkan PSBB agar ada kesamaan langkah dengan daerah penyangganya di Bodetabek,” kata Dedie seperti dilansir dari Antara pada Kamis (9/4).  Menurut Dedie, melalui rapat koordinasi tersebut Pemerintah Kota Bogor bersama pemerintah daerah lain di Bodebek sudah menyampaikan surat permohonan rekomendasi penerapan PSBB melalui Gubernur Jawa Barat. ”Gubernur ingin semua langkah dikolektifkan bersama-sama. Kita tunggu perkembangannya setelah gubernur menyampaikannya kepada Menteri Kesehatan,” kata Dedie.  Kota Bogor sudah melampirkan sejumlah hasil kajian pendukung untuk kelengkapan administrasi. Dedie berharap surat usulan rekomendasi untuk penerapan PSBB itu bisa cepat diproses dan dalam waktu secepatnya sudah dibahas.  ”Kalau masih ada kekurangan persyaratan kelengkapan administrasi nanti ditambahkan. Kita harapkan Kota Bogor sudah bisa menerapkan PSBB pada pekan depan,” ujar Dedie.  Dedie menjelaskan, jika Kota Bogor menerapkan PSBB poin-poinnya hampir sama dengan aturan yang akan diterapkan di DKI Jakarta. ”Dalam rapat koordinasi, Gubernur DKI Jakarta bahkan menawarkan peraturan gubernurnya dapat diadopsi untuk diterapkan di daerah penyangga agar ada kesatuan langkah dan pelaksanaannya lebih efektif,” terang Dedie.  DKI Jakarta yang akan menerapkan PSBB, menurut Dedie, meskipun sebagian besar perkantoran operasionalnya dibatasi, tapi tidak pada semua sektor, masih ada sektor-sektor yang tetap beroperasi. Seperti logistik, pangan, kesehatan, energi, komunikasi, serta keuangan dan perbankan. ”Pada penerapan PSBB di DKI Jakarta, juga tidak membolehkan adanya kerumuman warga,” ucap Dedie.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6smf6ccIYrw  https://www.youtube.com/watch?v=cwhh4R_v_Iw  https://www.youtube.com/watch?v=eD-vKNfjfzA &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Kepala Daerah di Bodetabek Berkoordinasi dengan Gubernur DKI

Bodetabek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bodetabek

Berita Terkini

Sebut Penerapan ERP, Pastikan Kawasan Permukiman Bodetabek Dilayani Angkutan Umum

Pendatang di Jakarta Turun Drastis, tapi Bodetabek Malah Kebanjiran Urbanisasi, Ini Penjelasannya

Paralelisme Jakarta-Bodetabek dan Batavia-Ommelanden

Kisah Sukses Imam Choirul Roziqin Sang Pendiri Toko Peralatan Olahraga Topscore

Kepala Daerah di Bodetabek Berkoordinasi dengan Gubernur DKI

Download Aplikasi JawaPos.com