<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/balkotdepok1.jpg" alt="Ilustrasi balai kota Depok. Feru Lantara/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi balai kota Depok. Feru Lantara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, Komisi II mempertimbangkan usul Depok, Bogor, dan Bekasi, masuk ke wilayah Jakarta Raya dalam revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.  ”Terkait usul Wali Kota Depok agar Depok, Bogor, dan Bekasi, masuk wilayah Jakarta Raya, Komisi II DPR akan mempertimbangkannya dalam pembahasan revisi UU tentang DKI Jakarta,” kata Rifqi seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Jumat (22/7).  Menurut dia, UU tentang DKI Jakarta harus diubah setelah dibentuk UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Revisi itu akan mengatur apakah wilayah Jakarta akan meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) atau mengatur karakteristik kekhususan.  ”Karena kekhususannya dalam konstitusi pasal 18 harus bersifat beda dari keberadaan provinsi-provinsi lain di Indonesia,” tambah Rifqi.  Rifqi menjelaskan, ketika Jakarta tidak menjadi Daerah Khusus Ibu Kota, wacana yang perlu dipertimbangkan adalah menempatkan wilayah kabupaten dan kota yang saat ini bersifat kota administratif berubah menjadi otonom. Ketika perubahan bentuk kabupaten dan kota tersebut dilakukan, wilayah tersebut akan terjadi pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD secara langsung.  ”Semua itu selambat-lambatnya akan kami bahas pada akhir 2022 agar tidak ada dualisme aspek yuridis ibu kota negara,” ujar Rifqi.  Dia mengakui saat ini secara de jure, ibu kota negara Indonesia berada di dua tempat, Jakarta dan IKN Nusantara, hingga dilakukan perubahan terhadap UU tentang Pemprov DKI Jakarta.

DPR Pertimbangkan Depok Masuk Jakarta Raya Direvisi UU DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ibhdisabilitas1.jpg" alt="Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, angkat bicara soal mahasiswa UI yang ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya, Jalan Palakali, RT7/5, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji." width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, angkat bicara soal mahasiswa UI yang ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya, Jalan Palakali, RT7/5, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Wali Kota Depok menyatakan Kota Depok sangat dimungkinkan bergabung dengan DKI Jakarta. Sebab, ada beberapa alasan penguatan untuk bergabung.  ”Sangat memungkinkan Bodebek (Bogor, Depok, dan Bekasi) gabung ke Provinsi Jakarta. Ini konsep lama, konsep Megapolitan Jabodetabekjur,” kata Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono seperti dilansir dari Antara, Kamis (14/7).  Alas an penguatan Depok gabung dengan Jakarta sebut Imam Budi Hartono, pertama dari sisi wilayah dekat dengan Jakarta dibandingkan ke Bandung. Kedua, sisi budaya, bahasa dan lain juga lebih mirip ke Jakarta.  ”Ketiga untuk koordinasi kepolisian Depok juga untuk masalah kepolisian juga satu sama dengan Jakarta yaitu Polda Metro Jaya,” tutur pria yang akrab disapa Bang Imam.  Imam melanjutkan, untuk bidang keamanan yakni TNI di Depok gabung dengan Pangdam Jaya bukan Siliwangi. Bahkan untuk kode area telkom juga menggunakan kode (021) Jakarta.  Selain itu juga harapan Depok bergabung ke Jakarta akan lebih memudahkan karena jarak yang lebih dekat dan cepat. ”Keuntungan Depok bisa membangun lebih cepat, lebih keren seperti Sudirman,” ungkap Imam, pria menjabat Ketua DPD PKS Depok itu.  Ditambah lagi ada fenomena Sudirman–Citayam–Bojong Gede–Depok, lanjut Imam Budi Hartono, menjadi pemicu menguatkan Depok gabung ke Jakarta. ”DKI Jakarta sebentar lagi bukan lagi menjadi daerah khusus ibu kota karena IKN jadi di Kalimatan Timur (Kaltim). Jakarta jadi provinsi biasa, sama dengan Jabar, Jateng, dan lainnya akan memiliki kota dan kabupaten otda (otonomi daerah),” ujar mantan anggota DPRD Jabar itu.  Selain itu, Depok masuk ke Jakarta mendapatkan keuntungan dalam hal pembangunan yang akan lebih cepat dan terintegrasi. Lalu jika wilayah Bodebek bergabung ke Jakarta menurut Imam Budi Hartono, Jawa Barat diuntungkan karena bisa fokus menangani pengembangan daerah kota dan kabupaten yang relatif masih tertinggal baik bidang infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  ”Mudah-mudahan menjadi pertimbangan dari para elite politik di DPR, terutama dapil Bodebek,” kata Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono.

Wakil Wali Kota Bilang Depok Gabung ke Jakarta Sangat Memungkinkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WhatsApp-Image-2022-02-07-at-13.54.35.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, 80 persen kasus Covid-19 di Provinsi Jabar saat ini terkonsentrasi di enam daerah. Yakni Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Bandung.  ”Jadi 80 kasus di Jabar hanya ada di enam kota, yakni Bogor (kota dan kabupaten), Depok, Bekasi (kota dan kabupaten), dan Kota Bandung serta 20 persen sisanya tersebar di daerah lain,” kata Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara di Gedung Sate Bandung, Senin (7/2).  Oleh karena itu, kata Ridwan Kamil, mobilitas atau pergerakan warga di antara kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek), dan Bandung, saat ini diwaspadai. Sebab, kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya, namun tingkat keterisian rumah sakit masih aman tidak seperti saat kasus Covid-19 varian Delta yang mewabah di Tanah Air.  ”Kalau waktu (varian) Delta dulu kasusnya tinggi dan BOR-nya juga tinggi, sekarang kasusnya tinggi, BOR-nya masih rendah,” ujar Ridwan Kamil.  Dia mengatakan, pembelajaran tatap muka atau PTM di enam daerah yang kasus Covid-19 tinggi juga akan dievaluasi. ”PTM yang dievaluasi di enam kota tersebut, tren itu tidak bisa disamakan. Jadi, kalau bertanya Covid, jangan tanya Jabar terlalu umum, karena beda-beda,” terang Ridwan Kamil.  Menurut gubernur, sejumlah rumah sakit di Jawa Barat sudah bersiaga menghadapi lonjakan kasus Covid-19 saat ini seperti menaikkan kapasitas ruang perawatan bagi pasien Covid-19. ”Rumah sakit sudah mulai kita naikkan lagi kapasitasnya, oksigen disiapkan dan arahan menkes kalau gejala ringan atau tidak bergejala tidak usah minta dirawat di rumah sakit,” tutur Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil Sebut Kasus Covid-19 Jabar Terkonsentrasi di Enam Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WhatsApp-Image-2020-04-07-at-13.55.05.jpeg" alt="Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho. Ombudsman RI Jakarta Raya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho. Ombudsman RI Jakarta Raya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ombudsman Jakarta Raya melayangkan panggilan pertama kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Sebelumnya, kadispendik Jabar mangkir pada tahap klarifikasi secara virtual terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 jenjang SMA/SMK di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi.  "Kami rasa sudah cukup selama 45 menit menunggu di zoom tersebut,” kata Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh P. Nugroho seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Kamis (15/7).  Menurut dia, Ombudsman Jakarta Raya sudah melayangkan surat permintaan keterangan pada Kamis (8/7) maupun secara informal melalui pesan WhatsApp (WA) kepada Kepala Dinas Pendidikan Jabar. Permintaan klarifikasi itu, juga sudah diketahui sebagian besar jajaran Cabang Dinas Pendidikan di Wilayah I, II, dan III.  Sedianya, lanjut Teguh, klarifikasi secara langsung melalui jalur daring dilaksanakan pada Senin (12/7). Namun, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak hadir tanpa alasan yang jelas.  ”Kami konfirmasi melalui WA ke Kadisdik tidak dibalas, ditelepon tidak diangkat. Kami konfirmasi lagi ke Cabang Dinas I, II, maupun III, mereka bilang tidak ada perintah dari pihak provinsi,” ujar Teguh.  Untuk itu, pihaknya akan meningkatkan proses permintaan keterangan menjadi panggilan pertama. Sesuai regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Ombudsman RI, pihaknya dapat melakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan Jawa Barat bahkan dapat melakukan panggilan paksa.  ”Tentunya kami tidak ingin melakukan panggilan paksa karena hal tersebut sangat bertentangan dengan asas-asas pelayanan publik yang baik,” tutur Teguh.  Dalam panggilan kali ini, Ombudsman Jakarta Raya juga melibatkan Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk turut mengawal permasalahan itu. Sebab, setiap dugaan pelanggaran akan masuk dalam ranah Inspektorat.  Beberapa permasalahan yang dilaporkan kepada Ombudsman Jakarta Raya yakni berupa dugaan tindakan malaadministrasi pengusulan kuota siswa. Selain itu, proses penilaian jalur prestasi dan kuota lebih siswa dari calon peserta didik yang tidak melakukan proses lapor diri ke sekolah yang dituju atas pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

Ombudsman Panggil Kadispendik Jabar Soal PPDB SMA/SMK di Bodebek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gubjabar-1.jpg" alt="Gubernur Jabar Ridwan Kamil ketika memberi penjelasan kepada wartawan. ANTARA/ Feru Lantara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Ridwan Kamil ketika memberi penjelasan kepada wartawan. ANTARA/ Feru Lantara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menginginkan satu irama dalam penanganan Covid-19 di Depok, Bogor, dan Bekasi dengan DKI Jakarta. Sebab, banyak warga Bodebek yang bekerja di Jakarta.  ”Saat ini banyak mengemuka pasien Covid-19 terjadi di Depok, Bogor, dan Bekasi adalah klaster keluarga yang datang dari suami yang bekerja di Jakarta dan menularkan ke keluarganya,” kata Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara di Depok, Jumat (2/10).  Untuk itu, kebijakan yang diambil adalah pasien Covid-19 yang tanpa gejala akan diimbau untuk melapor supaya melakukan isolasi tidak di rumah tapi melakukan isolasi di rumah sakit, hotel, atau lainnya, dengan biaya pemerintah pusat. Hal tersebut menjadi kebijakan dalam minggu-minggu ini untuk memastikan kalster keluarga bisa diturunkan.  ”Tingkat infeksi di rumah lebih tinggi dibanding melakukan isolasi di tempat lain,” ujar Ridwan Kamil.  Menurut dia, sejak hari pertama diumumkan adanya kasus positif Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah mengirimkan bantuan ke Depok.  ”Kunci penganganan Covid-19 adalah kebersamaan, untuk itu perlu menyemangati agar kompak, kunci kemenangan adalah kebersamaan,” papar Ridwan Kamil.  Dia menambahkan, ada beberapa catatan untuk kota penyanggah Jakarta. ”Depok tidak bisa berbeda dengan Jakarta. Karena si virus ini tidak mengenal KTP,” ujar Ridwan Kamil.  Karena itu, tidak ada batas administrasi politik. Penanganannya harus sama. Tapi karena ada wilayah-wilayah batas administrasi politik, keputusan yang diambil disesuaikan dengan kearifan lokal. Untuk itu, lanjut Ridwan Kamil, pihaknya sudah koordinasi lebih baik di Jabodetabek, karena memang keputusan di Jakarta memengaruhi wilayah DKI sendiri, regional Jabar dan Banten, bahkan nasional karena ibu kota.   Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZpZMt95LmE0&ab_channel=jawapostvofficial

Ridwan Kamil Ingin Satu Irama dengan Jakarta dalam Penanganan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/20200929_212232-1.jpg" alt="Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengikuti rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui videoconference. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengikuti rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui videoconference. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan berkantor di Kota Depok mulai pekan depan. Hal itu dilakukan untuk memastikan penanganan pandemi global Covid-19 di wilayah Bodebek yakni Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi berjalan baik.  ”Mulai minggu depan, mungkin saya berkantor di Depok seminggu sekali untuk memastikan penanganan Covid-19 di Bodebek bisa lebih terkoordinasi,” ujar Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung.  Sekitar 70 persen kasus Covid-19 di Jabar terjadi di wilayah Bodebek. Merujuk data Gugus Tugas Jabar pada periode 21–27 September, Kota Depok memiliki kasus positif terbanyak di antara daerah lain yakni 1.099 kasus, disusul Kota Bekasi (962 kasus) dan Kabupaten Bekasi (512 kasus). Sementara dari periode yang sama, Kota dan Kabupaten Bogor masing-masing melaporkan 228 kasus dan 465 kasus.  Dari segi keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 per 26 September lalu, 10 besar rumah sakit terbanyak merawat kasus Covid-19 juga didominasi asal Bodebek. Di Kota Depok, urgensi terkait ketersediaan ICU (Intensive Care Unit) dan HCU (High Care Unit) sebagai ruang perawatan pasien Covid-19 kriteria berat. Untuk itu, lanjut Ridwan, penanganan Covid-19 khususnya di Kota Depok perlu lebih ditingkatkan, terutama dari sisi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.  ”Secara umum memang dari seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, dari sebelas rumah sakit tersibuk yang mengurus (kasus) Covid-19 itu sembilan ada di Bodebek. Depok ini paling kritis dari catatan statistik kami sudah di atas 80 persen,” ujar Ridwan Kamil.  Gubernur mengatakan, perlu dibentuk tim khusus untuk menangani Covid-19 di Bodebek. Selain itu, dia mengusulkan kebijakan subsidi silang khusus di wilayah Bodebek bagi warga yang perlu dirawat karena Covid-19.  ”Kami sudah koordinasikan untuk Bodebek ini ingin (ada) satu tim yang kokoh dan kompak. Jadi, nanti ada subsidi silang. Kalau rumah sakit di Depok penuh, nanti warga Depok boleh dirawat di Bogor atau sebaliknya. Saat ini sedang kami kondisikan,” kata Ridwan Kamil.  Dalam arahannya, Menko Luhut Binsar Pandjaitan meminta Ridwan Kamil membentuk tim khusus untuk memverifikasi klaim biaya perawatan pasien Covid-19 dari rumah sakit di Jabar dengan bantuan BPJS Kesehatan.  ”Tim khususnya dibentuk saja, nanti saat Pak Ridwan ada di Depok atau sekitarnya itu untuk membantu verifikasi semua rumah sakit, sehingga tidak ada lagi masalah cash flow ke depan. Sekaligus dari BPJS daerah itu mungkin ikut membantu asistensi rumah sakit supaya paham,” ucap Luhut.  Selain itu, Luhut mengatakan, akan ada tambahan 34 tempat tidur khusus untuk ICU di rumah sakit di Kota Depok. Tambahan tempat tidur itu juga bisa digunakan bagi pasien Covid-19 dari daerah lain di Bodebek. ”Dengan adanya tambahan 34 bed di Depok itu, saya kira akan sangat membantu penanganan Covid-19 di Bogor dan Depok,” ujar Luhut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dda-8umhngE

Gubernur Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/20200825_161319-1.jpg" alt="Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin rapat koordinasi mingguan Gugus Tugas Jabar di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (25/8).  Humas Pemprov Jabar" width="100%">
<figcaption>Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin rapat koordinasi mingguan Gugus Tugas Jabar di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (25/8).  Humas Pemprov Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan pihaknya mendukung penuh kebijakan pengetatan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Dia telah mengintruksikan kepada kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) untuk turut serta menyukseskan PSBB Jakarta. "Hasil rapat dgn Bodebek, semua menyepakati mendukung penuh PSBB ketat di DKI," kata Ridwan Kamil melalui akun resmi Twitternya, Senin (14/9). Ridwan mengatakan, Bodebek akan turut membantu PSBB Jakarta melalui pengawasan ketat di zona merah. Selain itu, semua dampak sosial ekonomi dari PSBB Jakarta di Bodebek akan dimitigasi secara terukur. "Bodebek akan melakukan pengetatan di zona merah covid, penambahan rasio RS (Rumah Sakit)," tegasnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menarik PSBB masa transisi. PSBB akan dikembalikan layaknya saat pertama kali diterapkan dengan sistem pembatasan secara tetap. Keputusan ini tak lepas dari kondisi Covid-19 di Jakarta yang masih terus meninggi. Sampai dengan Rabu (9/9), kasus konfirmas positif di Jakarta berjumlah 49.837. Dengan rata-rata penambahan setiap hari sekitar seribu kasus dalam 2 pekan terakhir. "Situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Maka dengan kedaruratan ini tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies di Balai Kota Jakarta. Selain jumlah kasus positif yang terus melonjak, pertimbangan PSBB kembali diketatkan yakni karena angka kematian dalam 2 pekan terakhir juga ikut meningkat. Selain itu, ketersediaan ruang ICU untuk pasien Covid-19 juga terus menipis.

Dukung PSBB Jakarta, Bodebek Ketatkan Pengawasan di Zona Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-11-at-16.11.22.jpg" alt="Gubernur Jabar Ridwan Kamil seusai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, di Kota Bandung, Jumat (11/9). Ajat Sudrajat/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Ridwan Kamil seusai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, di Kota Bandung, Jumat (11/9). Ajat Sudrajat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyarankan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar mengkonsultasikan ke pemerintah pusat terkait pencabutan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi dan memberlakukan kembali PSBB total.  ”Saya menyarankan ke Gubernur Jakarta agar mengkonsultasikan lebih mendalam ke pemerintah pusat terkait PSBB total. Karena setiap kebijakan di Jakarta tentu berhubungan dengan dampak di level nasional,” kata Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung, Jumat (11/9).  Ridwan mengatakan, Pemprov Jabar telah memutuskan dua strategi terkait strategi penanggulangan Covid-19. Yakni strategi untuk daerah Bodebek (Bogor, Depok, dan Bekasi) serta non-Bodebek. Untuk strategi Bodebek harus satu frekuensi dengan Provinsi DKI Jakarta karena mayoritas kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Barat berada di Bodebek.  ”Jadi kalau Pak Anies ke kiri kita ke kiri, Pak Anies ke kanan kita ke kanan, semata-mata karena klaster Covid-19 Jawa Barat paling besar atau hampir 70 persen ada di Bodebek,” terang Ridwan.  Dia mengatakan, sebenarnya status Bodebek tidak berubah terkait Covid-19 yakni masih PSBB yang diterjemahkan intensitasnya oleh wali kota dan bupati. ”Jadi sebenarnya Jakarta juga bukan hal baru karena statusnya juga masih PSBB. Pembatasan kira-kira, bukan pelarangan, kalau pelarangan itu namanya lockdown,” kata Ridwan.  ”Kalau pembatasan diatur, yang boleh 11 kemudian yang tidak boleh 15. Itu terserah. Jadi Bodebek akan menyesuaikan, yang ada hubungan dengan di Jakarta, Bodebek akan menyesuaikan,” tambah Ridwan.  Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menginjak rem darurat yang mencabut kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi dan memberlakukan kembali PSBB total.  ”Dengan melihat keadaan darurat ini di Jakarta, tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. inilah rem darurat yang harus kita tarik,” kata Anies dalam keterangan pers yang disampaikan di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9) malam.  Alasan Anies untuk mengambil keputusan tersebut, karena tiga indikator yang sangat diperhatikan Pemprov DKI Jakarta yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus Covid-19, dan tingkat kasus positif di Jakarta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Tli9B76jZwg

Ridwan Kamil Sarankan Anies Konsultasi ke Pusat Terkait PSBB Total

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/20200713_200625-1.jpg" alt="Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad. Ajat Sudrajat/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad. Ajat Sudrajat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di wilayah Bodebek (Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) diperpanjang sampai 16 Agustus 2020. PSBB secara proporsional kawasan Bodebek sendiri sebelumnya berakhir pada Sabtu, 1 Agustus 2020.  Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.419-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek. Kepgub tersebut ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Kamis (30/7).  Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Daud Achmad mengatakan, dalam Kepgub itu, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah.  "Pemberlakuan PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)," kata Daud dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (1/7).  Daud mengimbau warga Bodebek untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan PSBB secara proporsional, dan konsisten menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker, jaga jarak, sampai terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).  "Kunci keberhasilan PSBB secara proporsional di kawasan Bodebek adalah kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi segara peraturan dan menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, mata rantai penularan Covid-19 bisa diputus," ucapnya.  Daud mengatakan, keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi sampai 13 Agustus 2020. Keputusan didasarkan juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi.  Selain itu, kata Daud, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Kepgub Nomor:443/Kep.420-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di luar kawasan Bodebek sampai 29 Agustus 2020. Masa AKB tahap pertama sendiri berakhir pada 31 Juli 2020.  Agar AKB berjalan optimal, Daud meminta kepada kepala daerah di 22 kabupaten/kota yang memberlakukan AKB berkoordinasi dengan TNI/Polri dalam pengamanan dan pengawasan pelaksanaan AKB.  "Masyarakat wajib mematuhi semua ketentuan AKB. Kemudian, masyarakat harus konsisten menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19," pungkasnya.‎

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 16 Agustus 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Dedie-Rapat-PSBB-01-1.jpg" alt="Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menghadiri pertemuan kepala daerah dari Bogor, Depok, Bekasi di Pendopo Bupati Bogor, pada Minggu (26/4). Pemkot Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menghadiri pertemuan kepala daerah dari Bogor, Depok, Bekasi di Pendopo Bupati Bogor, pada Minggu (26/4). Pemkot Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan melalui Gubernur Jawa Barat, mengusulkan perpanjangan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerahnya masing-masing selama 14 hari berikutnya.  Menurut wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, salah satu pertimbangan usul perpanjangan penerapan PSBB  agar  aturan PSBB dapat lebih ketat ditegakkan dan lebih konsisten. khususnya di sektor yang tidak dikecualikan.  ”Kami para kepala daerah di Bodebek, sepakat mengirimkan surat usul tersebut pada Senin (27/4) hari ini,” kata Dedie seperti dilansir dari Antara pada Senin (27/4).  ”Kami di daerah penyangga ibu kota kesulitan menegakkan aturan PSBB, karena masih banyaknya sektor yang tidak dikecualikan tapi tetap beroperasi,” tambah Dedie.  Dedie menegaskan, jika usul PSBB tahap kedua disetujui, Pemerintah Kota Bogor akan menegakkan aturan PSBB lebih ketat dan lebih konsisten untuk mempercepat pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Kota Bogor.  Sebelumnya, para kepala daerah dari Bodebek melakukan pertemuan di Pendopo Bupati Bogor, di Cibinong, Bogor, pada Minggu (26/4) petang. Pertemuan dihadiri, Bupati Bogor Ade Yasin, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Wali Kota Bekasi Rachmat Effendi, dan perwakilan Bupati Bekasi. Pada pertemuan tersebut, para kepala daerah sepakat untuk memperpanjang  penerapan PSBB di daerahnya masing-masing mulai 28 April selama 14 hari berikut.  Menurut Dedie, para kepala daerah di Bodebek menilai, penerapan PSBB tahap pertama yakni mulai 15 April lalu, dirasakan masih kurang efektif, karena masih banyak warga yang bekerja bukan pada sektor yang dikecualikan tapi masih tetap aktif di luar rumah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dFIExFe5_SA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Xg4Dcl85KEs   https://www.youtube.com/watch?v=nI_SUJ-nk0w

Kepala Daerah di Bodebek Kirim Surat Usul Perpanjangan PSBB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bodebek

Berita Terkini