<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Profil_Tessa-Mahardika-Sugiarto_MIFTAHUL-HAYAT-03-802305305.jpeg" alt="Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons munculnya nama menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution dalam sidang perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK). KPK mengakui menerima informasi dari jaksa penuntut umum (JPU) terkait disebutnya nama Bobby Nasution dalam sidang Abdul Gani Kasuba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Informasinya sudah disebut. Nanti kalau seandainya ada update kita akan sampaikan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Tessa belum bisa memastikan apakah Jaksa akan memanggil Bobby Nasution untuk bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi yang menjerat Abdul Gani Kasuba itu.&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai saat ini saya belum mendapatkan infromasi apakah jaksa penuntut umum akan memanggil saudara BN untuk hadir," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan itu menyatakan, kebutuhan pemeriksaan untuk mendalami fakta persidangan, sepenuhnya menjadi pertimbangan JPU, termasuk potensi untuk memanggil Bobby.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah memang perlu memanggil atau tidak. Di posisi penyidik, belum ada kebutuhan untuk memanggil yang bersangkutan. Masih didalami prosesnya," tegas Tessa.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Nama Wali Kota Medan Bobby Nasution muncul dalam persidangan kasus dugaan suap mantan Gubernur Abdul Gani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate, Rabu (31/7). Nama itu keluar saat Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili bersaksi di persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Suryanto mengaku istilah Blok Medan merujuk pada Bobby Nasution. Hal ini karena diduga semasa menjabat, Abdul Gani kerap menggunakan istilah itu untuk menggambarkan pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014634085/gubernur-maluku-utara-nonaktif-abdul-ghani-kasuba-didakwa-terima-suap-dan-gratifikasi-lebih-dari-rp-100-m">Gubernur Maluku Utara Nonaktif Abdul Ghani Kasuba Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Lebih dari Rp 100 M</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa KPK Andri Lesmana mempertanyakan kepada saksi Suryanto Andili terkait istilah Blok Medan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kanapa Medan? Kan bisa saja Ternate atau Obi?," tanya jaksa di persidangan, Rabu (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar pertanyaan jaksa, Suryanto mengamini bahwa istilah blok Medan merupakan nama orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hanya itu saja yang saya tahu. Kalau tidak salah itu (istilah blok medan) Bobby Nasution," jawab Suryanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa pun mendalami maksud pernyataan Suryanto itu. "Blok Medan itu Wali Kota Medan maksudnya?," telisik Jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, yang saya dengar begitu," timpal Suryanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

"Sampai saat ini saya belum mendapatkan infromasi apakah jaksa penuntut umum akan memanggil saudara BN untuk hadir," ucap Tessa.

Nama Menantu Jokowi Disebut dalam Sidang Korupsi Eks Gubernur Malut, KPK: Masih Didalami Prosesnya

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/Gibran-Tunjuk-Emil-Dardak-dan-Arumi-Bachsin-Jadi-Jubir-Dery-Ridwansah-2JPG-2116576367.jpg" alt="Calon Wakil Presiden RI dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka  bersama juru bicara Gibran, Emil Elestianto Dardak (kedua kiri) dan Arumi Bachsin saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (14/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Calon Wakil Presiden RI dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka  bersama juru bicara Gibran, Emil Elestianto Dardak (kedua kiri) dan Arumi Bachsin saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (14/11/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPC PDI Perjuangan Kota Medan memberhentikan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution dari keanggotaan partai. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, cerita Bobby Nasution di partainya sudah tak lagi berlanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu sudah semua tutup buku," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta, Rabu (15/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal serupa juga terhadap Wali Kota Surakarta yang juga calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Gibran sudah diberikan surat oleh DPC Kota Solo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mas Gibran juga, Mas Gibran sudah tutup buku, surat sudah diberikan DPC, sama isinya. Yang beda hanya tanggal dan yang tanda tangan, tapi substansinya sama," ucap Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Hasto enggan menyatakan secara verbal apakah Gibran dan Bobby sudah dipecat dari PDIP. "Penegasannya, seluruhnya berkonsentrasi pada pemenangan Pak Ganjar-Prof Mahfud dengan angka nomor 3, yang bahanya bagus, trisula weda, itu lurus, benar dan jujur," tegas Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dikeluarkan dari DPC PDI Perjuangan Kota Medan, buntut tak kembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) usai menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres pada Pilpres 2024. Hal tersebut tertuang dalam surat resmi yang dikeluarkan DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada 10 November 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013289254/deklarasikan-dukungan-bravo-5-ikut-perintah-luhut-menangkan-prabowo-gibran">Deklarasikan Dukungan, Bravo 5 Ikut Perintah Luhut Menangkan Prabowo-Gibran </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bobby Nasution terbukti melanggar kode etik, karena tidak tegak lurus terhadap keputusan partai yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres. Pemberhentian Bobby itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan DPC PDIP Medan bernomor 217 /IN/DPC-29.B-26.B/XI/2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam surat itu juga disebutkan, DPP PDI Perjuangan telah memberikan tenggat waktu kepada Bobby Nasution untuk mengembalikan kartu tanda anggota&nbsp;</div> <div dir="auto">(KTA). Tenggat waktu itu telah diberikan oleh Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat PDIP Komarudin Watubun pada 6 November 2023 lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, suami dari Kahiyang Ayu itu tak juga menyerahkan dan mengembalikan KTA PDIP, serta tak menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPC PDIP Kota Medan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Mas Gibran juga, Mas Gibran sudah tutup buku, surat sudah diberikan DPC, sama isinya. Yang beda hanya tanggal dan yang tanda tangan,

Sekjen PDIP Sebut Cerita Gibran dan Bobby Sudah Tutup Buku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-09-at-14.22.22.jpeg" alt="Bobby Nasution menyapa pelaku UMKM di Kota Medan dalam kegiatan sosialisasi dirinya di Pilwali Medan 2020. (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bobby Nasution menyapa pelaku UMKM di Kota Medan dalam kegiatan sosialisasi dirinya di Pilwali Medan 2020. (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Medan Akhyar-Salman berhasil unggul telak di markasnya dengan perolehan angka yang signifikan. Akhyar berhasil unggul di TPS 022 tempat dirinya memilih, yakni dengan perolehan 238 suara, sementara itu pasangan Booby-Aulia hanya memperoleh 20 suara.<br /> <br /> Selain itu, Salman juga unggul pada perolehan suara di TPS 47, tempat dirinya melakukan pencoblosan.<br /> <br /> Pada akhir perhitungan surat suara, pasangan nomor urut 01 itu unggul telak dengan perolehan 142 suara, sedangkan pesaingnya Bobby - Aulia mendapat 40 suara.<br /> <br /> Sebelumnya, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Bobby Nasution-Aulia Rachman menang prolehan suara Pilkada Kota Medan di tempat pemungutan suara (TPS) 022 Komplek Taman Setibudi Komplek Taman Setia Budi Indah (Tasbih). TPS tersebut merupakan tempat Bobby beserta keluarga menggunakan hak suaranya.<br /> <br /> Pasangan nomor urut 2 ini meraih 73 suara, sedangkan pasangan nomor 1 Akhyar Nasution-Salman Alfarisi meraup 49 suara. Sementara terdapat dua surat suara yang tidak sah lantaran kedua gambar paslon dicoblos.<br /> <br /> "Total ada 122 surat suara sah. Pasangan nomor urut 1 mendapat 29 suara, pasangan nomor 2 mendapat 73 suara dan surat suara yang tidak sah itu ada dua. Jadi kertas suara yang terpakai adalah 124 surat," kata Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 022, Fauzan dalam keterangannya, Rabu (9/12).<br /> <br /> Fauzan menuturkan, dari 314 warga yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 022 terdapat 190 orang yang tidak menggunakan hak suaranya.<br /> <br /> "DPT ada 314 nama, sekitar 38 persen terpakai selebihnya tidak terpakai," cetus Fauzan.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/25/11/2020/pilwali-kota-medan-2020-arena-lokal-rasa-nasional/">Pilwali Kota Medan 2020, Arena Lokal Rasa Nasional</a><br /> <br /> Menurut Fauzan, masalah pandemi Covid-19 salah satu yang menjadi alasan banyak dari warga yang tidak menggunakan hak pilihnya.<br /> <br /> "Kita sudah tebak sebenarnya (banyak yang tidak gunakan hak suara). Kita sudah datang ke masyarakat memberikan undangan ke tiap undangan di tiap DPT tapi ya hasilnya itu," tandasnya.<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=p9pdTLD3R1M

Mantu Presiden Jokowi Kalah Telak di Markas Pesaingnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/survei-index-elektabilitas-pdip-turun-parpol-baru-naik_m_.jpg" alt="PDIP. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PDIP. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka ikut serta dalam pemilihan calon wali kota (Pilwalkot) Solo. Kini si menantu, Bobby Nasution maju dalam Pilwalkot Medan.<br /> <br /> Isu politik dinasti pun berkembang lantaran putra sulung Gibran Rakabuming Raka dan si menantu Bobby Nasution ikut serta dalam pemilihan kepala daerah 2020 melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).<br /> <br /> Menanggapi hal tersebut, politikus PDIP, Junimart Girsang mengatakan adalah hak seorang warga negara Indonesia untuk mencalonkan sebagai kepala daerah.‎ Sehingga siapapun bisa mencalonkan.<br /> <br /> "Menjadi hak warga negara ketika memenuhi syarat mencalonkan, hak beliau dong, enggak ada hal yang menarik saya kira. Hak semua orang,‎" ujar Junimart di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/12).<br /> <br /> Menurut Junimart, saat ini yang disorot adalah politik dinasti. Memang kebetulan saja Bobby adalah menantu Jokowi. Gibran pun sama si putra sulung Jokowi. Sebenarnya tidak ada yang menarik. Kebetulan saja dua pria itu menantu dan putra sulung Jokowi.<br /> <br /> "Kebetulan beliau menantu presiden, jadi sedikit menarik," katanya.<br /> <br /> Junimart berujar, walaupun Bobby sudah mendaftar di PDIP. Namun tidak serta merta partai yang dikomandoi Megawati Soekarnoputri akan memilihnya. Sebab masih ada penjaringan yang dilakukan internal partainya.<br /> <br /> "Jadi bukan berarti sudah pasti. Bagaimana ke depan kita lihat, apakah betul-betul beliau itu lanjut untuk mencalonkan diri menjadi calon walkot Medan," ungkap Anggota DPR dari Dapil Medan ini.<br /> <br /> Sekadar informasi, ‎menantu Presiden Jokowi, Bobby Afif Nasution, mengembalikan formulir pendaftaran untuk maju sebagai calon Wali Kota Medan ke DPD PDIP Sumatera Utara, Selasa (3/12). Dia berharap mendapatkan dukungan dari partai berlambang banteng itu pada Pilkada 2020.<br /> <br /> Formulir pendaftaran yang dikembalikan Bobby diterima langsung Sekretaris PDIP Sumatera Utara Sutarto, didampingi sejumlah pengurus DPD PDIP Sumatera Utara.<br /> <br /> Permasalahan Kota Medan itu juga menjadi bahan pembicaraan Bobby dengan partai lain, seperti dengan Partai Nasdem dan Golkar. Pembicaraan itu juga dinyatakan sebagai persiapan dirinya maju dalam pencalonan Pilkada Kota Medan. Dia ingin melihat kemampuan dirinya sekaligus mencari tahu masalah Kota Medan.

Maju Pilwali Medan, PDIP: Hanya Kebetulan Bobby Menantu Jokowi

Boby Nasution

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Boby Nasution

Berita Terkini

Nama Menantu Jokowi Disebut dalam Sidang Korupsi Eks Gubernur Malut, KPK: Masih Didalami Prosesnya

Sekjen PDIP Sebut Cerita Gibran dan Bobby Sudah Tutup Buku

Mantu Presiden Jokowi Kalah Telak di Markas Pesaingnya

Maju Pilwali Medan, PDIP: Hanya Kebetulan Bobby Menantu Jokowi

Download Aplikasi JawaPos.com