<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/antarafoto-uji-kepatutan-dan-kelayakan-anggota-bpk-12082024-ada-7-3953846314.jpg" alt="Calon anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan gagasan saat uji kepatutan dan kelayakan dengan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Asprilla Dwi Adha/Antara)" width="100%">
<figcaption>Calon anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan gagasan saat uji kepatutan dan kelayakan dengan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Asprilla Dwi Adha/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPR RI Komisi I Bobby Adhityo Rizaldi menepis anggapan tentang adanya pengondisian partai politik (parpol) untuk meluluskan calon tertentu&nbsp;menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024&ndash;2029. Dia menyatakan, semua calon anggota BPK mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). &rdquo;Itu (pengondisian) saya rasa tidak ada. Kami semuanya mendapatkan kesempatan yang sama,&rdquo; ujar Bobby Adhityo Rizaldi, yang juga merupakan salah satu peserta seleksi anggota BPK seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, sudah memaparkan semua ide-idenya dalam proses tersebut dan kini tengah menunggu proses selanjutnya. &rdquo;Semoga ini relevan dengan apa yang disampaikan atau yang akan diputuskan teman-teman Komisi XI,&rdquo; ucap Bobby Adhityo Rizaldi. Komisi XI DPR RI resmi memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan bagi calon anggota BPK pada Senin (2/9) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Uji kelayakan dan kepatutan tersebut diikuti 74 calon dan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari pada 2-4 September. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan, BPK telah menyampaikan surat kepada DPR tertanggal 10 Juni 2024 perihal penugasan untuk membahas terkait berakhirnya masa jabatan anggota BPK. &rdquo;RDP Umum kita hari ini adalah dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI. Uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK merupakan bentuk pelaksanaan pasal 14 UU 15 tahun 2006 tentang BPK,&rdquo; ucap Amir Uskara. Komisi XI DPR RI telah menerima 76 nama calon anggota BPK, namun dua di antaranya tidak melanjutkan ke tahap uji kelayakan dan kepatutan. Berdasar rapat internal pada 8 Juli, satu orang calon atas nama Sanko Simanulang tidak lolos verifikasi administrasi. Kemudian, pada 9 Juli 2024, satu calon anggota BPK mengundurkan diri atas nama Laode Muhamad Syarif.

DPR RI menepis anggapan tentang adanya pengondisian partai politik untuk meluluskan calon tertentu menjadi anggota BPK periode 2024-2029

Anggota DPR Sebut Tak Ada Pengondisian Parpol atas Seleksi Anggota BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/MEDSOS-44432170.jpg" alt="Ilustrasi: Banyak bahaya mengintai, kita harus lebih bijak menggunakan medsos. (Tom" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Banyak bahaya mengintai, kita harus lebih bijak menggunakan medsos. (Tom</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, ruang digital dalam demokrasi menjadi ruang partisipasi publik. Interaksi secara virtual terjadi. Namun, ruang digital juga perlu diwaspadai masyarakat. &rdquo;Kemudahan itu tetap perlu diwaspadai dengan keamanan digital,&rdquo; kata Bobby dalam acara yang bekerja sama dengan Dirjen IKP Kominfo. Bobby mengatakan, kegiatan yang bertajuk Etika Berpendapat dan Berdemokrasi di Ruang Digital itu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berdemokrasi secara etis dan bertanggung jawab di era digital. Selain itu, bertujuan untuk mengajak masyarakat menggunakan ruang digital dengan bijak dan mempertahankan etika berpendapat yang baik. &rdquo;Serta toleransi dalam berdiskusi di ruang digital,&rdquo; ucap Bobby. Bobby menambahkan, pengguna digital perlu menghargai kebebasan berpendapat secara online, menghindari penyebaran informasi palsu, dan konspirasi. Selain itu, mencegah pelecehan dan penghinaan terhadap individu dan kelompok. Sementara itu, Dosen FISIP UIN Raden Fatah, Ahmad Muhaimin membenarkan bahwa masyarakat perlu waspada dan hati-hati dalam menggunakan digital. Masyarakat harus bertanggung jawab terhadap apa yang diunggah. &rdquo;Kita harus empati memikirkan dampak bagi orang lain ketika menyebarkan informasi, harus berani menyerukan kebenaran dan melawan perilaku negatif di dunia online,&rdquo; tutur Ahmad. Di tempat yang sama, Dewan Pengawas PFN Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, masyarakat digital harus menjadi masyarakat digital yang cerdas. Untuk menjadi cerdas digital harus memenuhi ruang digital dengan narasi. &rdquo;Yaitu narasi kebangsaan, keagamaan, kebudayaan dan karya-karya positif yang membangun,&rdquo; kata Rosarita.

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi sebut, ruang digital dalam demokrasi jadi ruang partisipasi publik dengan tetap menjaga etika

Anggota DPR Minta Masyarakat Jaga Etika Bermedsos

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/legislator-golkar-di-komisi-i-dpr-tolak-penutupan-facebook_m_205079.jpeg" alt="Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan, pihaknya tidak setuju dengan rencana penutupan Facebook di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan, pihaknya tidak setuju dengan rencana penutupan Facebook di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan data pribadi. Pasalnya, kejahatan siber makin merajalela di tengah era digital saat ini.&nbsp; "Selain merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan data pribadi. Masyarakat juga harus mampu menjaga data pribadi. Seperti menjaga kerahasiaan dan selalu memproteksi data pribadi dengan pengamanan ganda," kata Bobby dalam rangka sosialisasi pemanfaatan infrastruktur teknologi, informasi dan, komunikasi (TIK), Senin (24/7). Menurutnya, dengan adanya perlindungan data pribadi, setiap pengguna internet dapat memiliki kontrol atas informasi pribadi dan menjaga privasi dari penyalahgunaan atau pelecehan. Bobby juga berharap, melalui Pertunjukan Rakyat, masyarakat dapat selektif dalam memberikan data pribadi. &ldquo;Memberikan data pribadi boleh saja jika itu menyangkut pada kepentingan lembaga pemerintah, dan memang untuk hal-hal yang terpercaya," katanya. Karena itu, jangan sembarang memberikan data pribadi karena di iming-imingi hal tertentu. Apalagi sampai oversharing di media sosial karena dampaknya akan bahaya pada diri sendiri. Diketahui, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 menetapkan melalui Rapat Paripurna DPR secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus, dan didampingi Wakil Ketua Rachmat Gobel. Pengambilan keputusan di tingkat I itu dilakukan dalam rapat Komisi I DPR usai seluruh fraksi menyatakan sepakat RUU terkait perlindungan data pribadi itu dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan itu dihadiri perwakilan pemerintah yakni Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo. &nbsp;

Komisi I DPR juga berharap, melalui Pertunjukan Rakyat, masyarakat dapat selektif dalam memberikan data pribadi.

DPR Minta Masyarakat Lindungi Data Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Benny-Wenda-ULMWP-For-Cepos.jpg" alt="Ketua Eksekutif United Liberation Movement For Wets Papua (ULMWP) Benny Wenda. (dok ULMWP For Cepos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Eksekutif United Liberation Movement For Wets Papua (ULMWP) Benny Wenda. (dok ULMWP For Cepos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemanggilan Duta Besar Inggris di Jakarta Owen Jenkins oleh pemerintah Indonesia atas insisden Benny Wenda, yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat, pada 1 Desember 2020 adalah langkah yang tepat. Hal itu dan menunjukkan ketegasan pemerintah terhadap pihak-pihak yang mengganggu NKRI.  “Apa yang dilakukan pemerintah adalah hal yang tepat, kita wajib protes, siapa pun tidak boleh ada yang mengganggu kedaulatan NKRI, termasuk Inggris,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Bobby menilai, apa yang dilakukan oleh Benny Wenda tidak masuk akal, karena karena ia bukan warga Papua Barat melainkan warga Inggris.  "Benny Wanda telah menjadi warga negara Inggris sehingga tidak berhak mewakili rakyat Papua Barat," ungkap politisi Partai Golkar tersebut. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/12/2020/soal-deklarasi-papua-merdeka-hnw-pemerintah-harus-selamatkan-nkri/">Soal Deklarasi Papua Merdeka, HNW: Pemerintah Harus Selamatkan NKRI</a></li> </ul> Selain itu Bobby juga mengingatkan kembali terkait petisi Benny Wenda tahun 2017 telah ditolak oleh Ketua Komisi Khusus Dekolonialisasi PBB.  Bobby sangat menyayangkan pemerintah Inggris melakukan pembiaran pada warganya, karena hal ini bisa mengganggu hubungan diplomasi dan bilateral antar kedua negara. Tentu diperlukan iklim yang kondusif dalam menjaga investasi perusahaan Inggris, salah satunya investasi British Petroleum (BP) di Tangguh teluk Bintuni Papua Barat.  “Hal yang sangat disayangkan jika ternyata Inggris melakukan pembiaran, karena urusan Papua Barat itu sudah final. Jadi negara manapun dilarang mendukung gerakan separatis dari negara yang sudah ada pemerintahannya,” pungkasnya.  Seperti yang kita ketahui pada Majelis Umum PBB, dalam The Act of Free Choice diterima oleh Sidang Umum PBB dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2054 pada 19 November 1969 dengan disahkannya hasil Perpera, dinyatakan Papua Barat merupakan bagian dari NKRI yang sah menurut hukum internasional.

Komisi I DPR: Benny Wanda Sudah Jadi Warga Negara Inggris