<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/f40c1a8d-cd9c-4806-951d-10c949532a8b-616483628.jpg" alt="Peresmian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Kesehatan Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peresmian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Kesehatan Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ekosistem hukum kesehatan diperkuat untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan penyelesaian gugatan hukum tentang kesehatan melalui jalur mediasi. Sejalan dengan ini turut disahkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Kesehatan Indonesia, Perkumpulan Profesional Hukum dan Kesehatan Jurist Indonesia (PPHKJI), serta Lembaga Mediasi Kesehatan Indonesia (MEDIKES). Melalui peresmian ini diharapkan bisa membangun sistem&nbsp;yang lebih tertib, profesional, dan berorientasi pada penyelesaian sengketa secara musyawarah, tidak semata-mata melalui jalur litigasi. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari&nbsp;mengatakan, lisensi LSP Hukum Kesehatan merupakan bentuk pelayanan BNSP untuk memastikan penyelesaian sengketa medis ditangani oleh mediator&nbsp;kompeten dan tersertifikasi. &ldquo;Lisensi LSP Hukum Kesehatan adalah bentuk pelayanan BNSP agar mediasi sengketa kesehatan ditangani oleh mediator kesehatan yang kompetensinya teruji dan diakui secara nasional,&rdquo; ujar Syamsi, Rabu (17/12). Syamsi mengatakan, BNSP&nbsp;berkomitmen mendukung pengembangan sertifikasi profesi, termasuk inovasi layanan sertifikasi berbasis teknologi. Sehingga bisa lebih terjangkau oleh pemohon. &ldquo;Kami mendukung pengembangan sertifikasi jarak jauh atau online serta penerapan e-sertifikat. Namun, prinsip utama tetap pada mutu, standardisasi, dan kepatuhan terhadap regulasi BNSP. Kualitas asesor dan tata kelola LSP harus dijaga,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, Yuli Farianti menilai, kehadiran LSP Hukum Kesehatan sangat strategis dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum di sektor kesehatan. Menurutnya, pendekatan non litigasi perlu ditingkatkan mengingat kompleksitas hubungan antara tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pasien. &ldquo;Pembukaan LSP ini memberikan pengetahuan, literasi, serta sosialisasi advokasi hukum kesehatan. Semua pihak harus memahami interaksi hukum, khususnya sumber daya manusia kesehatan,&rdquo; kata dr. Yuli. Ketua Dewan Pengarah LSP Hukum Kesehatan Indonesia, Faisal Santiago menegaskan bahwa pendirian LSP ini merupakan bagian dari ikhtiar membantu bangsa dan negara mewujudkan masyarakat yang tertib hukum. &ldquo;LSP ini didirikan agar masyarakat tidak sedikit-sedikit ke pengadilan dan tidak mudah saling lapor. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, khususnya Pasal 310, secara tegas mengamanatkan bahwa sengketa tenaga kesehatan diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi sebelum masuk ke Majelis Disiplin Profesi maupun penegak hukum,&rdquo; tandasnya. &nbsp;

BNSP berkomitmen mendukung pengembangan sertifikasi profesi, termasuk inovasi layanan sertifikasi berbasis teknologi.

Bangun Sistem Hukum Kesehatan, BNSP Ingin Sengketa Kesehatan Ditangani Mediator Berkompeten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/patra-jasa-2-1477639824.jpg" alt="Program bertajuk" width="100%">
<figcaption>Program bertajuk</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Dalam rangka mendukung pemberdayaan dan peningkatan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya, PT Patra Jasa, melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon. Program bertajuk 'Pelatihan dan Sertifikasi BNSP Keamanan Pangan Nasional' ini diikuti oleh 50 pelaku UMKM pada 9&ndash;11 November 2025 di Patra Cirebon Hotel &amp; Convention. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Patra Jasa dan Business Development Service (BDS) Kabupaten Cirebon, dengan dukungan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BNSP, yang berfokus pada peningkatan kompetensi pelaku UMKM agar produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar mutu, aman, dan layak konsumsi. Selama pelatihan, peserta mendapatkan berbagai materi secara komprehensif. Kegiatan dimulai dengan sesi daring yang membahas skema sertifikasi dan unit kompetensi, disertai simulasi dan studi kasus, kemudian dilanjutkan dengan sesi tatap muka yang mencakup pengisian formulir portofolio, verifikasi dokumen pendukung, dan konsultasi bersama asesor. Tahapan akhir ditutup dengan uji kompetensi BNSP yang meliputi observasi, wawancara, simulasi, serta verifikasi portofolio. Sebagai bagian dari praktik langsung, peserta juga mengikuti pelatihan dapur (kitchen practice) bersama Chef Pardin dari Patra Cirebon Hotel &amp; Convention, yang memberikan pembekalan mengenai pengolahan makanan higienis, teknik penyajian, dan penerapan prinsip dasar keamanan pangan di dapur produksi. Selain itu, peserta turut dibekali materi pengembangan bisnis digital, meliputi strategi pemasaran online, branding produk lokal, serta pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar. Melalui pendekatan ini, program diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman peserta terhadap prinsip keamanan pangan, tetapi juga mendorong inovasi dan digitalisasi usaha agar UMKM semakin berdaya saing dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, General Manager Patra Cirebon Hotel &amp; Convention I Gusti Made Juniarta menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata Patra Jasa dalam mendukung penguatan kapasitas pelaku UMKM di daerah. "Upaya peningkatan kompetensi ini mendorong pelaku UMKM agar memiliki sertifikasi profesi sesuai standar nasional, sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kami berharap kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kebersihan, mutu, dan keberlanjutan dalam proses produksi. Kedepan, kami ingin semakin banyak pelaku UMKM tumbuh menjadi pengusaha sukses yang mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat," ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Cirebon Dr. Alex Suheriyawan yang juga hadir dalam acara tersebut, menilai pelatihan dan sertifikasi BNSP ini sangat relevan dengan kebutuhan penguatan sektor UMKM di daerah. "UMKM merupakan pilar utama ekonomi kerakyatan. Saat ini kami sedang menyusun Perda Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon untuk pertama kalinya, yang diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan seluruh unsur pentahelix. Melalui sertifikasi BNSP ini, standar kompetensi pelaku UMKM akan meningkat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan memperkuat ketahanan pangan nasional," jelas Alex. Melalui kegiatan ini, PT Patra Jasa menegaskan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas UMKM, sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan ekonomi, dan ketahanan pangan.

Kegiatan ini merupakan langkah nyata Patra Jasa dalam mendukung penguatan kapasitas pelaku UMKM di daerah.

Patra Jasa Tingkatkan Kompetensi UMKM Lewat Pelatihan dan Sertifikasi BNSP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/18/BNSP-Nurul-Fitriyah-18-September-2024-3432128668.jpg" alt="Contoh sertifikat BNSP: Skema pendamping UMKM, skema kewirausahaan jenjang IV, dan skema fasilitator pendidikan, dan pelatihan UMKM (Nurul Fitriyah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Contoh sertifikat BNSP: Skema pendamping UMKM, skema kewirausahaan jenjang IV, dan skema fasilitator pendidikan, dan pelatihan UMKM (Nurul Fitriyah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kredibelitas dan keahlian seseorang yang melakoni usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau mengelola koperasi harus ada kompetensinya. Untuk mengetahui kompetensi itu perlu ada pengakuan, yakni sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ada beberapa skema sertifikasi di BNSP. Untuk mendapatkan sertifikasi itu harus mengikuti ujian kompetensi di BNSP. Sertifikasi profesi merupakan pengakuan formal terhadap keahlian dan kompetensi individu dalam bidang tertentu yang diakui oleh industri. Sertifikasi membantu meningkatkan kredibilitas profesional, membuka peluang karir, dan memastikan tenaga kerja memiliki standar keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dudi Permana dalam channel youtube @ahs_manajemen mengatakan, sertifikasi BNSP yaitu sertifikat atau pengakuan yang dikeluarkan oleh BNSP yang berkaitan dengan bukti bahwa seseorang diakui kompetensinya di bidang tertentu sesuai dengan standar yang ditentukan oleh BNSP. BNSP adalah badan yang mengeluarkan sertifikasi profesi. BNSP merupakan lembaga independen di Indonesia yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan bertanggung jawab untuk menetapkan sistem sertifikasi kompetensi kerja. Lembaga ini berperan dalam mengembangkan standar kompetensi serta mengawasi pelaksanaan sertifikasi guna memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar SKKNI dan diakui secara nasional. Untuk melaksanakan sertifikasi profesi, BNSP menunjuk lembaga yaitu LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Tugas LSP meliputi pengembangan standar kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi, dan penerbitan sertifikat kepada tenaga kerja yang memenuhi syarat. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan dokumen yang menetapkan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja di berbagai sektor di Indonesia. Dokumen ini memastikan bahwa keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri. SKKNI digunakan sebagai acuan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam proses sertifikasi kompetensi. Dengan adanya SKKNI, diharapkan tenaga kerja dapat memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar kerja. Skema Sertifikasi BNSP di Bidang Koperasi dan UMKM Memiliki sertifikat BNSP di bidang koperasi dan UMKM memberikan pengakuan resmi terhadap keterampilan, meningkatkan kredibilitas dan daya saing di pasar, sertifikasi ini membuka akses ke program pelatihan, dukungan tambahan, dan peluang karir yang lebih baik. Berikut daftar skema sertifikasi BNSP di bidang koperasi dan UMKM, dikutip dari laman unitkompetensi.com oleh JawaPos.com (18/9): Skema Pendamping UMKM. Sertifikasi ini memastikan pendamping UMKM memiliki kompetensi sesuai standar nasional dalam membantu pelaku usaha mengembangkan bisnisnya. Sertifikat ini cocok untuk konsultan, pendamping bisnis, dan pelaku UMKM yang ingin meningkatkan keterampilan dan kredibilitas. Skema Kewirausahaan Jenjang IV. Sertifikasi ini menilai kompetensi kewirausahaan tingkat lanjut, mencakup kemampuan mengelola bisnis secara strategis dan berkelanjutan. Skema ini cocok untuk pengusaha, manajer, dan profesional yang ingin meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan pengelolaan usaha. Skema Fasilitator Pendidikan dan Pelatihan UMKM. Sertifikasi ini mengukur kemampuan fasilitator dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan serta pelatihan untuk pelaku UMKM. Skema ini cocok untuk trainer, pendamping, dan praktisi pendidikan yang ingin meningkatkan kompetensi dalam mendukung pengembangan UMKM. Skema Kasir. Sertifikasi ini menilai kompetensi seorang kasir dalam mengelola transaksi, melayani pelanggan, serta memahami prosedur operasional kasir sesuai standar nasional. Skema ini cocok untuk kasir pemula, pekerja ritel, dan mereka yang ingin meningkatkan keterampilan dalam bidang pelayanan transaksi. Skema Manager Toko. Sertifikasi ini menilai kemampuan manajer toko dalam mengelola operasional toko, termasuk manajemen inventaris, pelayanan pelanggan, dan pengelolaan tim sesuai standar nasional. Skema ini cocok untuk manajer ritel, supervisor, dan pemilik usaha yang ingin meningkatkan keterampilan manajerial di lingkungan toko. Skema Konsultan Perkoperasian. Sertifikasi ini mengevaluasi kompetensi konsultan dalam memberikan solusi, pengelolaan, dan pengembangan koperasi sesuai standar nasional. Skema ini cocok untuk konsultan koperasi, pendamping usaha, dan profesional yang ingin meningkatkan keahlian dalam bidang perkoperasian. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015005724/mendag-zulkifli-hasan-dampingi-gibran-tinjau-koperasi-susu-sapi-di-lembang">Mendag Zulkifli Hasan Dampingi Gibran Tinjau Koperasi Susu Sapi di Lembang</a> Skema Kepala Cabang/Manager Sertifikasi ini menilai kemampuan kepala cabang atau manajer dalam mengelola operasional cabang, pengembangan bisnis, dan pengelolaan tim sesuai standar nasional. Skema ini cocok untuk manajer cabang, supervisor, dan pemilik bisnis yang ingin meningkatkan keterampilan manajerial dan operasional. Skema Analisa Pinjaman/Pembiayaan Sertifikasi ini mengukur kemampuan dalam menganalisis kelayakan pinjaman atau pembiayaan, termasuk evaluasi risiko dan manajemen kredit sesuai standar nasional. Skema ini cocok untuk analis keuangan, petugas kredit, dan profesional perbankan yang ingin meningkatkan kompetensi dalam analisis pembiayaan. Skema Customer Service Sertifikasi ini menilai keterampilan dalam memberikan pelayanan pelanggan yang efektif dan berkualitas, serta menangani berbagai situasi pelayanan sesuai standar nasional. Skema ini cocok untuk petugas layanan pelanggan, tenaga penjual, dan profesional yang ingin meningkatkan keterampilan dalam berinteraksi dengan pelanggan. Cara Mempersiapkan Diri Mengikuti Uji Kompetensi BNSP Pahami persyaratan sertifikasi. Sebelum mengikuti uji kompetensi BNSP, penting untuk memahami persyaratan yang harus dipenuhi. Pastikan Anda mengetahui dokumen dan kualifikasi yang diperlukan untuk skema sertifikasi yang Anda pilih, seperti pengalaman kerja atau pelatihan khusus. Pilih lembaga sertifikasi terakreditasi. Memilih lembaga sertifikasi yang terakreditasi BNSP sangat penting untuk validitas sertifikasi Anda. Lembaga ini akan memberikan panduan dan informasi yang diperlukan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai standar yang berlaku. Tentukan skema sertifikasi yang tepat. Identifikasi skema sertifikasi BNSP yang sesuai dengan bidang keahlian atau karier Anda. Misalnya, jika Anda seorang manajer, pilih skema manajemen yang relevan untuk memastikan sertifikasi seseorang relevan dengan peran profesionalnya. Pelajari materi ujian. Kumpulkan dan pelajari materi yang akan diujikan dalam uji kompetensi. Biasanya, materi ini mencakup teori, praktik, dan studi kasus yang berkaitan dengan skema sertifikasi, seperti prinsip manajemen untuk skema kepala cabang. Ikuti pelatihan atau kursus persiapan. Mendaftar untuk pelatihan atau kursus persiapan dapat meningkatkan peluang Anda lulus ujian. Kursus ini sering kali menyediakan simulasi ujian dan penjelasan mendalam tentang topik yang akan diujikan. Latihan dengan simulasi ujian. Latihan dengan simulasi ujian membantu Anda membiasakan diri dengan format dan jenis pertanyaan. Ini juga memberi gambaran tentang waktu yang diperlukan untuk menjawab setiap pertanyaan, sehingga Anda dapat mengelola waktu ujian dengan baik. Tingkatkan keterampilan praktis. Untuk beberapa skema, seperti customer service, keterampilan praktis sangat penting. Berlatih dalam situasi nyata atau simulasi dapat membantu Anda mengasah kemampuan dalam menangani kasus-kasus yang mungkin muncul selama ujian. Periksa kembali dokumen dan persyaratan. Pastikan semua dokumen dan persyaratan administrasi telah disiapkan sebelum ujian. Ini termasuk identifikasi pribadi, bukti pelatihan, dan formulir pendaftaran yang lengkap. Tingkatkan kesehatan dan kesiapan mental. Menjaga kesehatan fisik dan mental menjelang ujian sangat penting. Pastikan Anda cukup istirahat, makan dengan baik, dan siap secara mental untuk menghadapi ujian dengan percaya diri. Contoh persiapan ujian. Misalnya, jika Anda mempersiapkan uji kompetensi untuk skema analisa pinjaman, latihan mungkin melibatkan studi kasus tentang evaluasi risiko pinjaman. Menggunakan contoh praktis seperti ini dapat membantu memahami materi dengan lebih baik dan meningkatkan kesiapan Anda. Sertifikasi BNSP di bidang koperasi dan UMKM menawarkan berbagai skema yang sesuai dengan kebutuhan profesional. Dengan memahami jenis skema dan mempersiapkan diri dengan baik, Anda dapat meningkatkan keahlian dan kredibilitas di bidang ini secara efektif.

Temukan berbagai skema sertifikasi BNSP untuk koperasi dan UMKM serta cara efektif mempersiapkan diri mengikuti uji kompetensi.

Jenis Skema dan Cara Mempersiapkan Diri Mengikuti Uji Kompetensi Sertifikasi BNSP Bidang Koperasi dan UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/01/IMG_0851JPG-2359332004.jpg" alt="Program Sertifikasi Profesi Aplikator Gnetion Bidang Tukang Pasang Rangka Atap Baja Ringan - Jenjang I di kantor distribusi GIAS Jalan Raya Pantura No. 236, Ciperna, Kabupaten Cirebon." width="100%">
<figcaption>Program Sertifikasi Profesi Aplikator Gnetion Bidang Tukang Pasang Rangka Atap Baja Ringan - Jenjang I di kantor distribusi GIAS Jalan Raya Pantura No. 236, Ciperna, Kabupaten Cirebon.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komunitas bahan bangunan pertama di Indonesia, Gnetion kembali menggelar program sertifikasi. Itu kolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bina Konstruksi Nusantara yang telah terakreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Kementerian PUPR. Program Sertifikasi Profesi Aplikator Gnetion Bidang Tukang Pasang Rangka Atap Baja Ringan - Jenjang I itu berlangsung secara offline di kantor titik distribusi GIAS Cirebon di Jalan Raya Pantura No. 236, Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Head of Marketing Community Department GIAS Group Aditya Pratama Saputra mengatakan, terdapat 14 aplikator Gnetion yang menjadi peserta program sertifikasi. Jumlah peserta itu merupakan yang paling banyak sepanjang program sertifikasi berlangsung. &rdquo;Para aplikator sangat antusias untuk mengikuti program dari sesi ke sesi. Antusiasme itu pun terbayar secara tuntas yang mana seluruh 14 peserta aplikator Gnetion dinyatakan lulus uji kompetensi oleh asesor sertifikasi,&rdquo; ujar Aditya Pratama Saputra. Satu hal yang menarik pada pelaksanaan program sertifikasi Gnetion kali ini, yaitu terdapat satu kelompok aplikator yang berhasil mencetak rekor tercepat dalam menyelesaikan ujian praktik kerja. Kelompok aplikator itu mampu mengerjakan ujian praktik kerja secara cepat dan tepat dalam merangkai susunan kerangka atap baja ringan hanya dalam waktu 12 menit. Dia menjelaskan, setelah pelaksanaan ujian praktik kerja, para peserta aplikator memperoleh product awareness dari Head of Product Specialist Department Eka Yunita, berupa demonstrasi penggunaan produk-produk unggulan dari GNET. Sesi product awareness itu diharapkan dapat memberikan insight lebih jauh kepada para aplikator Gnetion. Pada penghujung acara, lanjut Aditya Pratama Saputra, seluruh peserta aplikator Gnetion memperoleh sertifikat penghargaan atas keikutsertaan dari GIAS Group. Kelompok yang sukses mencetak rekor pengerjaan ujian praktik kerja secara cepat dan tepat dalam 12 menit pun mendapatkan apresiasi berupa hadiah merchandise. Aditya Pratama Saputra menyatakan, program sertifikasi yang berlangsung merupakan wujud nyata Gnetion Academy dalam mendukung para aplikator untuk meningkatkan kompetensi. Dengan begitu, aplikator Gnetion dapat lebih kompetitif dan terlibat aktif dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. &rdquo;Kami mempunyai target untuk menyelenggarakan program sertifikasi sebanyak 12 kali selama 2024. Nanti, program tersebut akan berlangsung di berbagai kota-kota strategis di seluruh Indonesia,&rdquo; terang Aditya. Head of Marketing Division GIAS Group Randu Arifiant pun mendukung penuh target Gnetion Academy. Penting untuk mengembangkan kompetensi para aplikator Gnetion. Pasalnya Gnetion bukan hanya wadah untuk menghimpun aplikator. Namun, juga komunitas untuk membantu meningkatkan kapabilitas para aplikator menjadi lebih baik. &rdquo;GIAS Group dan Gnetion berkolaborasi dalam membangun komunitas aplikator pertama dan terbesar di Indonesia dengan lebih dari 3.000 member aplikator. Harapannya Gnetion dapat terus bertumbuh di masa mendatang,&rdquo; tutur Randu. GIAS Group adalah perusahaan distribusi bahan bangunan berkualitas di pasar nasional yang berkomitmen untuk memastikan konsumen memperoleh hasil akhir konstruksi dengan kualitas terbaik. Hal tersebut diwujudkan GIAS Group dengan menginisiasi komunitas tukang bangunan pertama di Indonesia, yaitu Gnetion.

Gnetion gelar program sertifikasi kolaborasi dengan LSP Bina Konstruksi Nusantara yang telah terakreditasi BNSP dan Kementerian PUPR

Antusiasme Tinggi, Gnetion Kembali Gelar Program Sertifikasi untuk Cetak Aplikator Unggul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/25/UMKM-25-1297516458.jpg" alt="Ilustrasi sertifkasi tenaga konstruksi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sertifkasi tenaga konstruksi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) meninjau tahap terakhir dari proses lisensi uji kompetensi berupa witness (kesaksian) yang digelar Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia (Hiptasi) di Kampus Universitas Borobudur Jakarta. Witness yang diikuti puluhan asesi tersebut menjadi rangkaian terakhir sebelum Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) mendapatkan aspek legalitas dari BNSP. &rdquo;Witness adalah pelaksanaan uji kompetensi secara nyata. Dalam klausul pedoman pelaksanaan uji kompetensi bagi LSP itu harus disaksikan BNSP sebelum LSP melakukan kegiatan operasional selanjutnya,&rdquo; kata Ade Syaekudin, Asesor Lisensi Kepala dari BNSP, Jumat (15/12). Menurut Ade, tujuan kedatangan pihak BNSP dalam kegiatan witness yang digelar Hiptasi adalah untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan LSP sudah relevan, sesuai perangkat asesmen yang ada. BNSP berharap ke depannya semua profesi tersertifikasi secara nasional, tidak hanya bidang konstruksi. Misal profesi bidang pariwisata, bidang wirausaha, dan lainnya. Itu penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan apa yang diharapkan lembaga masing-masing. &rdquo;Saat ini, BNSP memiliki sekitar 2.300 LSP yang posisinya mengawasi, memastikan, dan memotret, dokumen apakah sudah sesuai dengan yang berlaku di BNSP atau belum,&rdquo; tegas Ade Syaekudin. Sementara itu, Ketua Umum Hiptasi Hengki Hamino mengungkapkan, witness adalah tahap terakhir dari serangkaian proses lisensi sebuah LSP yang pelaksanaannya harus disaksikan asesor BNSP. Alat uji bisa menggunakan portofolio atau menggunakan mekanisme lain lantaran metode uji memang banyak. Hadirnya asesor lisensi BNSP kata Hengki, bertujuan memastikan seberapa siap LSP tersebut beroperasi, baik secara administratif maupun teknis. Selain itu, juga memastikan bagaimana LSP bisa menjamin konsistensi dokumen, konsistensi proses, sebelum BNSP menentukan dan yakin kalau LSP tersebut telah bisa beroperasi sesuai regulasi. &rdquo;Pesertanya adalah asesi atau pemohon sertifikat kompetensi kerja atau SKK. BNSP ingin membuktikan bahwa LSP tersebut benar-benar siap,&rdquo; jelas Hengki Hamino. Setelah melalui proses witness dan para asesi tenaga kerja bidang konstruksi tersebut mendapatkan predikat kompeten dari salah satu LSP di Indonesia, sertifikat kompetensi kerja (SKK) yang diperoleh dapat digunakan untuk melamar pekerjaan baik di dalam maupun luar negeri. Rangkaian uji kompetensi bagi asesi tenaga kerja bidang konstruksi lanjut Hengki, dimulai dari tahap apresiasi, skema kompetensi, pelatihan asesor kompetensi, asesmen, dan terakhir adalah witness.

BNSP meninjau tahap terakhir dari proses lisensi uji kompetensi berupa witness (kesaksian) yang digelar Hiptasi di Universitas Borobudur

Tinjau Tahap Witness Uji Kompetensi Asesi Bidang Konstruksi, BNSP Berharap Semua Profesi Kantongi Sertifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/13/BNSP-2653890909.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melantik 7 anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) periode 2023-2028 pada Senin (13/11/2023) di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melantik 7 anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) periode 2023-2028 pada Senin (13/11/2023) di Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melantik 7 anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) periode 2023-2028 pada Senin (13/11/2023) di Jakarta. Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 52/M Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Adapun 7 anggota BNSP yang dilantik, yaitu Syamsi Hari (ketua merangkap anggota), Ulfah Masfufah (wakil ketua merangkap anggota), Amilin (anggota), Miftahul Azis (anggota), Adi Mahfudz Wuhadji (anggota), Nurwijoyo Satrio Aji Martono (anggota), dan Muhammad Nur Hayid (anggota). Menaker meminta keanggotaan BNSP yang baru untuk terus meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi agar sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan dunia industri yaitu berupa tenaga kerja yang profesional. Berdasarkan data BNSP per Juli 2023, saat ini terdapat 7.995.017 tenaga kerja yang telah tersertifikasi dari tahun 2006. "Semoga keanggotaan BNSP yang baru ini tidak hanya melaksanakan pekerjaan seperti biasa, tetapi harus dapat meningkatkan sertifikasi serta menjangkau lebih banyak lagi tenaga kerja agar mereka dapat diakui keahlian dan keterampilannya," ucap Menaker. Menaker juga meminta keanggotaan BNSP untuk melakukan hal-hal luar biasa serta menuntaskan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang masih belum tuntas, terutama terkait pembentukan regulasi baik internal maupun nasional, serta peningkatan sertifikasi kompetensi tenaga kerja. "Saudara-saudara dapat memperbaiki apabila ada yang perlu diperbaiki, dan mampu memberikan yang lebih baik lagi apabila sudah ada pekerjaan yang sudah baik," ucapnya. Selain itu, ia meminta komitmen dari keanggotaan BNSP untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan dalam PP Nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP. Bahkan ia meminta apabila tidak mampu berkinerja dengan baik, maka dipersilakan mengundurkan diri. "Permintaan ini saya lakukan agar Saudara terpacu untuk memberikan kinerja yang optimal," ucapnya.

BNSP periode 2023-20028 diminta menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan dalam PP Nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP.

Lantik Anggota BNSP, Menaker Minta Perbanyak Tenaga Kerja Tersertifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/LSP-Halal-1775227092.jpeg" alt="Lembaga Sertifikasi Profesi Halal Indonesia (LSPHI) menggelar halalbihalal sekaligus syukuran atas penerbitan dan penyerahan sertifikat kompetensi nomor 1.000 dan 1.001" width="100%">
<figcaption>Lembaga Sertifikasi Profesi Halal Indonesia (LSPHI) menggelar halalbihalal sekaligus syukuran atas penerbitan dan penyerahan sertifikat kompetensi nomor 1.000 dan 1.001</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Sertifikasi&nbsp;Profesi Halal Indonesia (LSPHI) menggelar halalbihalal sekaligus syukuran atas penerbitan dan penyerahan sertifikat kompetensi nomor 1.000 dan 1.001. Pencapain itu mendapat apresiasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).&nbsp; Penyerahan sertifikat kompetensi nomor 1.000 diberikan kepada auditor halal atas nama&nbsp;Roisatun Nisaa dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dan sertifikat nomor 1.001&nbsp;diberikan kepada penyelia halal atas nama Ety Sri Setiyanti.&nbsp; Apresiasi itu disampaikan Wakil Ketua BNSP Miftakul Azis pada syukuran LSPHI di Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu (10/5). Kegiatan itu juga dihadiri Kepala BPJPH Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham, Wakil Ketua PBNU KH Aizzudin Abdulrohman, pimpinan LPH Sucofindo, LPH Surveyor Indonesia, dan LPH Equitrust Lab, pegiat halal Tati Maryati, serta pimpinan Halal Center Untirta Banten Nurprapti.&nbsp; Pada kesempatan itu, Miftakul bicara tentang peluang-peluang dalam sertifikasi kompetensi untuk profesi halal, di antaranya melalui kebijakan asesmen jarak jauh yang sebentar lagi akan diterbitkan oleh BNSP.&nbsp; Sementara itu, Direktur Utama LSP Halal Indonesia SJ. Arifin menyampaikan bahwa lembaga yang dipimpinnya telah menerbitkan 1.161 sertifikat kompetensi untuk 3 (tiga) skema, yaitu auditor halal, penyelia halal, dan juru sembelih halal.&nbsp; "Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha, LPH, dan perguruan tinggi yang telah mengirim peserta ujian kompetensi ke LSP Halal Indonesia," ujar Arifin melalui keterangan tertulis kepada JawaPos.com di Jakarta, Kamis (11/5).&nbsp; Menurut Arifin, sejalan dengan era mandatory sertifikasi halal di Indonesia sejak Oktober 2019, ekosistem halal terus berkembang untuk mendukung kebijakan negara tersebut. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan pasar yang terus tumbuh, termasuk di dalamnya permintaan terhadap produk-produk bersertifikat halal yang memudahkan muslim mengonsumsi produk halal. "Ekosistem halal adalah ruang yang menghidupi keseluruhan jaminan produk halal," ujarnya.

LSPHI telah menerbitkan 1.161 sertifikat kompetensi untuk 3 (tiga) skema, yaitu auditor halal, penyelia halal, dan juru sembelih halal.

LSPHI Terbitkan Sertifikat Kompetensi nomor 1.000 dan 1.001

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/20230222_165234-01.jpeg" alt="Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno usai meresmikan akun media sosial Creative by Indonesia di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (22/2/2023). ANTARA/ (Sinta Ambarwati)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno usai meresmikan akun media sosial Creative by Indonesia di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (22/2/2023). ANTARA/ (Sinta Ambarwati)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menargetkan sebanyak 45.000 pekerja pariwisata tersertifikasi kompetensi pariwisata berstandar nasional hingga ASEAN sepanjang 2023.  "Target sepanjang 2022 sebanyak 18.000 pekerja pariwisata dapat tersertifikasi dan pada 2023 target meningkat menjadi 45 ribu peserta," ujar Menparekraf Sandiaga Uno, dikutip dari Antara, Rabu (22/3).  Kemenparekraf bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Surya Abadi Konsultan, industri, asosiasi dan pemerintah untuk melakukan sertifikasi tersebut. Hal ini diharpakan mampu mempercepat pemulihan dan peningkatan produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.  Melalui kerja sama yang dilakukan, terdapat program mencakup peningkatan kompetensi, penguatan kompetensi, dan penambahan kompetensi baru agar sumber daya manusia pariwisata dan juga ekonomi kreatif unggul, kompeten dan berdaya saing. "Hal ini diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi SDM parekraf yang kompeten dan berkelanjutan,” ujarnya.  Sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dilangsungkan di enam destinasi pariwisata prioritas yaitu Danau Toba - Sumatera Utara, Wakatobi- Sulawesi Utara, Labuan Bajo-NTT, Lombok-NTB, Borobudur-Jogjakarta-Prambanan (Jogjakarta dan Jawa Tengah, serta Bromo Tengger Semeru- Jawa Timur.  Sandiaga berharap kegiatan itu dapat terus dilakukan sehingga peserta sertifikasi kompetensi pekerja pariwisata tahun 2023 meningkat. Adapun Konsultan Sertifikasi PT Surya Abadi Dr. Agus Sutarna menyampaikan, dengan adanya sertifikasi kompetensi maka SDM parekraf memiliki standard layanan yang lebih baik kepada wisatawan.  Sementara itu, Direktur Standardisasi Kompetensi, Kemenparekraf Titik Lestari, menambahkan kerja sama ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian Program Certification of Tourism Human Resources dalam mengembangkan dan memperoleh pengakuan SDM pariwisata yang kompeten. Selain itu untuk menjamin keberlanjutan pasokan tenaga kerja terampil bagi sektor pariwisata dengan bukti kompetensi berupa sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Sertifikasi Pekerja di Sektor Parekraf, Sandi Targetkan 45.000 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/bnsp.jpeg" alt="kadin dki jakarta teken kerjasama dengan bnsp" width="100%">
<figcaption>kadin dki jakarta teken kerjasama dengan bnsp</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Kerja sama dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah tenaga kerja tersertifikasi.  Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi dalam keterangan resmi yang diterima menyampaikan komitmen pihaknya untuk berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, khususnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga-Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) serta Lembaga-Lembaga Pendidikan untuk dapat menghadirkan lebih banyak lagi tenaga kerja tersertifikasi.  "Terkait hal tersebut, Kadin DKI Jakarta membentuk Badan Pengembangan dan Pelatihan Profesi (BP3). Lewat kerjasama sekaligus pembentukan BP3, dalam tiga tahun ke depan Kadin DKI Jakarta menargetkan tidak kurang dari 1 juta tenaga kerja yang tersertifikasi," ungkap Diana, Jumat (16/12).  "Besar harapan bersama Kadin dan BNSP bisa saling support agar profesi yang tersertifikasi bisa semakin masif dan sesuai dengan kebutuhan industri, dengan mutu yang terjaga," sambungnya.  Hal senada disampaikan Ketua BP3 Kadin DKI Jakarta Laja Lapian.  "Pembentukan BP3 Kadin DKI Jakarta merupakan wujud nyata komitmen dan kepedulian Kadin DKI Jakarta bersama BNSP dalam pengembangan tenaga kerja berkompetensi, sehingga sesuai dengan kebutuhan sektor industri. Memiliki daya saing dan memiliki mutu yang dapat diandalkan dan tersertifikasi adalah hal yang tidak dapat ditawar lagi," jelas Laja.  "Melalui BP3 Kadin DKI Jakarta, kami memiliki tujuan dan arah untuk menjadi HUB atau penyambung antara dunia industri dan dunia pendidikan, yang berperan aktif membantu percepatan juga perluasan tenaga kerja yang tersertifikasi khususnya di DKI Jakarta," pungkasnya.

Siap Hadirkan 1 Juta Tenaga Kerja Tersertifikasi di 3 Tahun Mendatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Screen-Shot-2021-04-27-at-18.51.50_1.png" alt="Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim. Indriani/Antara" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim. Indriani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerhati Pendidikan Doni Koesoema menyampaikan kekecewaannya terhadap pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dari hal ini pun terlihat bahwa sejumlah kebijakan kerap diacuhkan oleh menteri.  Ia melihat bahwa standar pendidikan harus selaras dengan kepentingan menteri. Jadi, apabila itu tidak sejalan, maka kebijakan tersebut tak akan dihiraukan oleh Kemendikbudristek.  "Yang disahkan itu hanya kepentingan menteri, yang tidak selaras dengan program menteri itu tidak disahkan, dan diabaikan tidak dikomentari," ungkapnya dalam dalam siaran YouTube Vox Populi Institute Indonesia dikutip, Selasa (21/9).  Padahal menurutnya, BSNP ini harus bergerak secara mandiri dan profesional. Akan tetapi itu tidak diindahkan oleh pihak kementerian.  Alhasil, pihak BSNP pun tidak memiliki satu pemahaman dengan menteri. Dari hal tersebut pun muncul perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP.  "Jadi PP itu dimainkan untuk kepentingan dari menteri," sebut dia.  Menurut dia, ini merupakan iktikad tidak baik dari pemerintah perihal pendidikan. Terlebih mengingat negara Indonesia berdiri atas dasar demokrasi.  "Sekali lagi jadi ini kepentingan menterti kurang bagus dalam konteks demokrasi," tutup Doni.

Doni: Yang Disahkan itu Hanya Kepentingan Menteri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bnsp

Berita Terkini