<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/bnpp-ri-terus-memperkuat-pemahaman-generasi-muda-terhadap-pengelolaan-kawasan-perbatasan-negara-melalui-program-bnpp-menyala-menyapa-langsung-praja-dan-mahasiswa-istimewa-8JLyq.webp" alt="BNPP RI terus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap pengelolaan kawasan perbatasan negara melalui program BNPP MENYALA (Menyapa Langsung Praja dan Mahasiswa). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BNPP RI terus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap pengelolaan kawasan perbatasan negara melalui program BNPP MENYALA (Menyapa Langsung Praja dan Mahasiswa). (Istimewa)</figcaption>
</figure>
<figure>JawaPos.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap pengelolaan kawasan perbatasan negara melalui program BNPP MENYALA (Menyapa Langsung Praja dan Mahasiswa).</figure>
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi peran, tugas, dan fungsi BNPP RI yang digelar perdana di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat, Selasa (3/3/2026).
Kegiatan ini sekaligus menjadi pembuka rangkaian BNPP MENYALA yang akan dilaksanakan di delapan ibu kota provinsi perbatasan di Indonesia. Program tersebut dirancang untuk melibatkan praja IPDN serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) sebagai upaya menanamkan kesadaran strategis mengenai pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan negara kepada generasi muda.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/hijrah-ramadan/2603040171/6-kesalahan-saat-tarawih-yang-sering-terjadi-umat-islam-perlu-waspada">6 Kesalahan Saat Tarawih yang Sering Terjadi, Umat Islam Perlu Waspada</a>
Forum ini dikemas secara interaktif dan komunikatif sebagai ruang dialog strategis antara BNPP RI dan para praja IPDN sebagai calon aparatur pemerintahan. Melalui pendekatan tersebut, BNPP RI hadir langsung menyapa, berdiskusi, serta berbagi wawasan mengenai tantangan, dinamika, dan peluang pembangunan kawasan perbatasan.
Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan aparatur yang memiliki pemahaman lintas sektor serta kemampuan koordinatif yang kuat.
&ldquo;Perbatasan itu membutuhkan dirigen. Praja IPDN disiapkan untuk memahami aspek hukum, administrasi, dan sosial secara utuh, sehingga kelak mampu mengoordinasikan pelayanan dan tata kelola di kawasan perbatasan tanpa ego sektoral,&rdquo; tegas Komjen Pol. Makhruzi, Rabu (4/3/2026).&nbsp;
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pengenalan batas wilayah negara, konsep pengelolaan perbatasan, peran strategis Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga berbagai permasalahan aktual di kawasan perbatasan. Ia juga menekankan bahwa kehadiran aparatur negara di wilayah perbatasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan menjaga dan memperkuat nasionalisme masyarakat.
&ldquo;Praja dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pembinaan masyarakat. Nasionalisme warga perbatasan harus dijaga melalui pelayanan yang humanis dan solutif, bukan semata-mata instruksi formal,&rdquo; tambahnya.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/nasional/2603040170/tak-larang-warga-unggah-mbg-nanik-asal-sesuai-fakta-bgn-tidak-akan-laporkan-ke-polisi">Tak Larang Warga Unggah MBG, Nanik: Asal Sesuai Fakta, BGN Tidak Akan Laporkan ke Polisi</a>
Ia berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman praja tentang tugas dan fungsi BNPP RI, dan terbangunnya komunikasi dan sinergi antara BNPP RI dan IPDN, serta publikasi positif kegiatan BNPP RI.
&ldquo;Mudah-mudahan adik-adik kita bisa menjalankan perkuliahan dengan baik dan sampai akhir finish dengan nilai yang baik dan attitude yang baik,&rdquo; tegas Komjen Pol. Makhruzi.
Sementara itu, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis yang juga sebagai narasumber, mengajak para praja IPDN memahami perbatasan negara dari sudut pandang konseptual dan global. Ia menguraikan teori dan evolusi konsep perbatasan, fungsi strategis kawasan perbatasan, hingga dinamika pengelolaan perbatasan di berbagai negara di dunia.
Nur Kholis juga menyoroti isu-isu strategis, termasuk hak asasi manusia (HAM) di kawasan perbatasan serta pentingnya pola pikir kritis bagi calon aparatur negara. Menurutnya, pengelolaan perbatasan harus berbasis pembelajaran berkelanjutan, termasuk belajar dari praktik dan kesalahan.
Kegiatan yang dimoderatori oleh Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat Dr. Maris Gunawan Rukmana ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman praja IPDN mengenai peran strategis BNPP RI, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pembangunan kawasan perbatasan, serta memperkuat komitmen generasi muda dalam mendukung pengelolaan perbatasan negara secara berdaulat dan berkelanjutan.
Melalui BNPP MENYALA, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah generasi muda, membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, serta menyiapkan sumber daya manusia aparatur yang berwawasan kebangsaan, berintegritas, dan siap mengabdi bagi kemajuan kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BNPP RI terus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap pengelolaan kawasan perbatasan negara melalui program BNPP MENYALA (Menyapa Langsung Praja dan Mahasiswa).

IPDN Kalbar jadi Pembuka Rangkaian Nasional Program BNPP MENYALA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/WhatsApp-Image-2026-02-12-at-122432-398481793.jpeg" alt="Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin dan PLBN Entikong, BNPP RI berhasil meraih Penghargaan Zona Integritas (ZI) dengan predikat Menuju WBK dan WBBM pada 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin dan PLBN Entikong, BNPP RI berhasil meraih Penghargaan Zona Integritas (ZI) dengan predikat Menuju WBK dan WBBM pada 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin dan PLBN Entikong, BNPP RI berhasil meraih Penghargaan Zona Integritas (ZI) dengan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 dalam ajang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan ZI Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Rabu (11/2). Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen BNPP RI dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di kawasan perbatasan negara. Menteri PANRB Rini Widyantini dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan fondasi utama dalam mendorong reformasi birokrasi yang berdampak nyata. Menurutnya, pendekatan pembangunan integritas harus dimulai dari unit-unit kerja agar praktik baik dapat direplikasi secara luas di lingkungan instansi pemerintah. &ldquo;Kita memang harus membangun zona-zona integritas di lingkungan instansi pemerintah. Pendekatannya bukan pada instansi secara besar, tetapi pada unit-unit kerja, agar contoh-contoh baik ini bisa ditularkan ke unit lainnya,&rdquo; ujar Rini Widyantini. Lebih lanjut, Rini menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada penguatan integritas internal aparatur serta dampak nyata bagi masyarakat. &ldquo;Integritas menjadi hal yang sangat mendasar bagi para birokrat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat,&rdquo; tegasnya. Menurut Menteri PANRB, keberhasilan pembangunan ZI juga akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat sinergi pengawasan nasional, serta menumbuhkan budaya akuntabilitas di lingkungan birokrasi. &ldquo;Pembangunan Zona Integritas harus mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari penguatan budaya akuntabilitas dan pengawasan nasional,&rdquo; imbuhnya. Di akhir sambutannya, Rini Widyantini berharap unit-unit kerja yang telah meraih predikat WBK dan WBBM dapat menjadi role model dan agen perubahan, dengan terus memperkuat orientasi hasil, melakukan inovasi berkelanjutan, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Penghargaan ZI tersebut secara langsung diterima oleh Kepala PLBN Motamasin Engelberthus Klau dan Kepala PLBN Entikong Teguh Priyadi. Mewakili Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol Makruzi Rahman, turut hadir Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP RI Dr. Belly Isnaeni, serta Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI Budi Setyono. Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI, Budi Setyono, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif dan konsistensi seluruh jajaran dalam menjalankan amanat pengelolaan PLBN. &ldquo;Kita patut bersyukur dan bangga sebagai salah satu pengemban amanat, khususnya dari Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris BNPP RI, dalam mengelola Pos Lintas Batas Negara. Dari 15 PLBN yang kita kelola, hari ini kita berbangga karena PLBN Entikong dan PLBN Motamasin berhasil meraih penghargaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM,&rdquo; ujar Budi Setyono. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak yang selama ini berperan aktif dalam proses pembinaan dan evaluasi, termasuk Sekretariat BNPP RI, Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian. &ldquo;Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan pendampingan yang diberikan. Raihan ini tentu harus dipertahankan, karena substansinya adalah perubahan paradigma ke arah yang lebih baik, terutama dalam manajemen perubahan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan peningkatan kualitas layanan,&rdquo; lanjutnya. Budi Setyono menekankan bahwa BNPP RI terus melakukan pembenahan berkelanjutan terhadap seluruh komponen penilaian Zona Integritas, baik komponen pengungkit maupun komponen hasil. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi lintas instansi di PLBN, khususnya dengan Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, serta unsur terkait lainnya guna menghadirkan pelayanan lintas batas negara yang optimal. &ldquo;Konsolidasi terus dilakukan agar pelayanan semakin baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lintas batas, terutama dari sisi kepuasan pelayanan,&rdquo; ungkapnya. Ke depan, BNPP RI menargetkan perluasan pembangunan Zona Integritas ke PLBN lainnya yang memiliki intensitas perlintasan tinggi. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pelayanan publik yang berintegritas sekaligus menjawab kebutuhan nyata masyarakat perbatasan. &ldquo;Target kami setiap tahun ada PLBN yang didorong menuju WBK dan WBBM. Dengan begitu, kita bisa lebih konkret mengukur kebutuhan, tingkat kepuasan masyarakat, serta hal-hal yang perlu terus diperbaiki, tentunya dengan tetap menjaga integritas kawasan perbatasan,&rdquo; tegas Budi. Kegiatan yang mengusung tema &ldquo;Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045&rdquo; ini menjadi momentum penting bagi BNPP RI untuk terus memperkuat reformasi birokrasi di kawasan perbatasan. Penghargaan ini tidak hanya menjadi capaian institusional, tetapi juga pemacu semangat untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. &ldquo;Kami mengucapkan terima kasih bimbingan dan pendampingan yang diberikan. Raihan ini tentu harus dipertahankan, karena substansinya adalah perubahan paradigma ke arah yang lebih baik, terutama dalam manajemen perubahan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan peningkatan kualitas layanan,&rdquo; lanjutnya. Lebih lanjut, Budi Setyono menekankan bahwa BNPP RI terus melakukan pembenahan berkelanjutan terhadap seluruh komponen penilaian Zona Integritas, baik komponen pengungkit maupun komponen hasil. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi lintas instansi di PLBN, khususnya dengan Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, serta unsur terkait lainnya guna menghadirkan pelayanan lintas batas negara yang optimal. &ldquo;Konsolidasi terus dilakukan agar pelayanan semakin baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lintas batas, terutama dari sisi kepuasan pelayanan,&rdquo; ungkapnya.

pembangunan Zona Integritas merupakan fondasi utama dalam mendorong reformasi birokrasi yang berdampak nyata.

BNPP RI Perluas Pembangunan Zona Integritas ke PLBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/BNPP-4138268132.jpg" alt="Jumpa pers Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Hotel Sentul Lake, Bogor, Selasa (18/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Hotel Sentul Lake, Bogor, Selasa (18/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menetapkan target besar dalam pengelolaan perbatasan untuk periode RPJMN 2025&ndash;2029.&nbsp; Melalui Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) 2025 yang digelar Selasa (18/11), pemerintah pusat dan daerah menyepakati percepatan penyelesaian segmen batas negara, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pembentukan pusat-pusat ekonomi baru di kawasan terluar Indonesia. Rapat strategis yang dipimpin Menko Polhukam sekaligus Ketua Pengarah BNPP Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago serta Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian itu menandai konsolidasi awal kebijakan perbatasan dalam lima tahun ke depan.&nbsp; Keduanya menekankan bahwa pembangunan perbatasan tidak lagi hanya berorientasi pada pengamanan, melainkan juga penguatan kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan negara. Dalam arahannya, Djamari menegaskan bahwa seluruh program lintas kementerian/lembaga harus mengikuti Rencana Induk (Renduk) BWNKP agar pembangunan perbatasan berjalan terpadu.&nbsp; Ia mengingatkan bahwa kawasan perbatasan adalah beranda terdepan bangsa yang harus dikelola secara serius agar memberikan manfaat nyata bagi warga yang tinggal di garis terluar.&nbsp; "Pemerataan pembangunan di daerah perbatasan, menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah," kata Djamari melalui acara yang digelar di Bogor, Jawa Barat itu. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian memaparkan tiga mandat utama BNPP dalam periode mendatang. Pertama, penyelesaian segmen batas negara, baik darat maupun laut, termasuk titik-titik krusial seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, wilayah Oecusse di Timor Leste, serta Pulau Sebatik.&nbsp; Ia memastikan komunikasi dengan negara tetangga terus dibangun agar penyelesaian batas dapat dilakukan secara tuntas dan cepat. Mandat kedua adalah penguatan pengelolaan PLBN. Tito menyebut kualitas PLBN Indonesia kini sudah lebih maju dibandingkan beberapa negara di kawasan, dan pemerintah berencana menambah 11 PLBN baru dalam waktu dekat.&nbsp; "Kami berharap pembangunan fisik tersebut dapat segera diselesaikan Kementerian PUPR," ujar Tito. PLBN, katanya, tidak hanya menjadi pintu gerbang negara, tetapi juga wajah pelayanan pemerintah melalui unsur CIQS yang berada di dalamnya. Hingga saat ini, BNPP telah menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian 15 PLBN sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019. Peningkatan fasilitas PLBN diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi lintas batas, menurunkan biaya logistik, dan memperkuat mobilitas masyarakat serta barang. Tito juga menyoroti mandat ketiga, yakni mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan perbatasan tidak hanya soal infrastruktur dan batas negara, tetapi juga tentang menciptakan produktivitas ekonomi yang menjadi penopang kesejahteraan masyarakat. Kawasan perbatasan, tegasnya, harus mampu menjadi buffer zone yang memperkuat sistem pertahanan nasional, namun tetap hidup secara ekonomi. Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi menambahkan bahwa sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah adalah prasyarat utama keberhasilan pembangunan perbatasan.&nbsp; Tanpa keselarasan program, katanya, pembangunan akan sulit mencapai hasil optimal. Oleh karena itu, Rakorendal tahun ini menjadi forum yang menentukan arah koordinasi lima tahun ke depan. Rakorendal 2025 dihadiri 18 gubernur dari provinsi perbatasan, para bupati dan wali kota, kepala Bappeda, serta perangkat daerah yang menangani urusan batas wilayah. BNPP sendiri menargetkan pembangunan kawasan perbatasan pada 18 provinsi, 74 kabupaten/kota, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 204 kecamatan prioritas selama periode RPJMN 2025&ndash;2029. Dengan target besar dan koordinasi antarsektor yang semakin solid, BNPP RI optimistis pengelolaan perbatasan Indonesia ke depan akan semakin tangguh, berdaulat, dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di wilayah terdepan negara.

BNPP RI menetapkan target besar dalam pengelolaan perbatasan untuk periode RPJMN 2025-2029, fokus pada kesejahteraan dan kedaulatan.

BNPP Target Tuntaskan Batas Negara dan Bangun 11 PLBN Baru pada RPJMN 2025–2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/15/WhatsApp-Image-2025-11-15-at-215003-2428024387.jpeg" alt="ILUSTRASI: Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melaksanakan Forum Pembahasan Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara khususnya pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Rabu (5/11). Forum ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, sekaligus mendorong peningkatan status Bandara Mathilda Batlayeri menjadi bandara bertaraf internasional. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, didampingi oleh Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI, Amrullah M. Ridha. Selain itu, hadir dalam forum tersebut Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkossu, serta para pemangku kepentingan terkait dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, menyampaikan bahwa forum ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. &ldquo;BNPP RI terus berupaya memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dapat berjalan terarah, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat,&rdquo; ujar Mayjen TNI (Purn) Ramses, Jumat (14/11). Menurutnya, peningkatan status Bandara Mathilda Batlayeri menjadi bandara internasional menjadi salah satu fokus utama dalam membuka akses ekonomi dan investasi, terutama menyambut kehadiran proyek migas Blok Masela di wilayah tersebut. &ldquo;Dengan adanya dukungan infrastruktur yang memadai, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia,&rdquo; tambah Mayjen TNI (Purn) Ramses. Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI, Amrullah M. Ridha, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan percepatan pembangunan di Kepulauan Tanimbar. &ldquo;Forum ini bukan hanya untuk membahas pembangunan fisik, tetapi juga memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat perbatasan,&rdquo; ungkap Amrullah. Forum ini turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari kementerian/lembaga terkait, Kepala Bandara Mathilda Batlayeri Amtufu, Syahbandar Saumlaki, staf ahli bupati, asisten daerah, serta pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. BNPP RI berharap percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kepulauan Tanimbar dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan yang maju, tangguh, dan berdaya saing.

BNPP RI melaksanakan Forum Pembahasan Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara khususnya pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

BNPP Perkuat Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan RI, Dorong Bandara Tanimbar Bertaraf Internasional

BNPP RI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BNPP RI

Berita Terkini

IPDN Kalbar jadi Pembuka Rangkaian Nasional Program BNPP MENYALA

BNPP RI Perluas Pembangunan Zona Integritas ke PLBN

BNPP Target Tuntaskan Batas Negara dan Bangun 11 PLBN Baru pada RPJMN 2025–2029

BNPP Perkuat Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan RI, Dorong Bandara Tanimbar Bertaraf Internasional

Download Aplikasi JawaPos.com