<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1903_18820_FOTO-BOKS-perbatasan.jpg" alt="Pos Lintas Batas Long Nawang, Malinau, Kalimantan Utara. BAYU PUTRA/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pos Lintas Batas Long Nawang, Malinau, Kalimantan Utara. BAYU PUTRA/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti wilayah perbatasan negara dengan jarak yang berlapis, bukan hanya jarak geografis, tetapi juga jarak antara warga dan negara. Menurutnya, di kawasan perbatasan, kehadiran negara tidak diukur dari pidato atau simbol proyek, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan dasar yang menentukan kehidupan sehari-hari masyarakat. Azis menyoroti kondisi wilayah Papua Selatan yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini di darat dan Australia di laut sebagai cermin nyata bagaimana negara diuji di titik terluarnya. "Di kawasan ini, persoalan akses jalan, listrik, pendidikan, kesehatan, hingga kehadiran aparat negara masih menjadi tantangan yang dirasakan langsung oleh warga," kata Azis kepada wartawan, Jumat (6/2). Azis menilai, Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara secara tegas menempatkan kawasan perbatasan sebagai ruang strategis yang menyangkut kedaulatan, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat. "Namun, regulasi yang kuat tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik di lapangan," ucapnya. Anggota Panja Perbatasan Negara itu menyatakan, pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai lembaga lintas sektor dinilai sudah tepat secara konsep. Namun, ia melihat persoalan utama justru terletak pada kesenjangan antara visi regulasi dan realitas kehidupan masyarakat perbatasan. Negara dinilai memiliki kerangka kebijakan, tetapi belum mampu memastikan kebijakan itu bekerja secara nyata dan terintegrasi. Ia menilai, kehadiran negara di perbatasan sejauh ini masih bersifat simbolik. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) seperti PLBN Sota di Merauke dan PLBN Yeteken di Boven Digoel memang berdiri megah, namun belum sepenuhnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Azis menyoroti desain kelembagaan pengelolaan perbatasan yang menempatkan BNPP sebagai perumus kebijakan dan koordinator, sementara pelaksanaan teknis tersebar di berbagai kementerian dan lembaga sektoral. Kondisi ini, membuat tanggung jawab besar tidak diiringi kewenangan yang memadai untuk memastikan hasil pembangunan benar-benar terukur dan berkelanjutan. "Dampak dari desain tersebut terlihat pada pembangunan perbatasan yang berjalan secara parsial. Infrastruktur dibangun tanpa diikuti penguatan sumber daya manusia, keamanan diperketat tanpa pembukaan ruang ekonomi legal, serta penegakan hukum yang belum disertai perlindungan sosial yang memadai," cetusnya. Ia juga menekankan, bagi masyarakat selatan Papua, perbatasan bukan sekadar garis administratif, melainkan ruang hidup yang telah terbentuk jauh sebelum batas negara ditetapkan. Jalur laut Arafura, misalnya, menjadi nadi mobilitas manusia dan barang, namun hingga kini masih minim simpul layanan legal yang dapat melindungi sekaligus memberdayakan masyarakat. Azis menekankan, kehadiran negara juga sangat ditentukan oleh konsistensi aparatur yang bertugas di perbatasan. Pola penugasan jangka pendek tanpa pemahaman konteks lokal membuat pelayanan publik sulit berkelanjutan dan kepercayaan masyarakat mudah terkikis. "Dalam kondisi seperti ini, negara kerap dipersepsikan datang dan pergi, sementara warga tetap hidup dengan keterbatasan yang sama," tuturnya. Lebih lanjut, Azis menegaskan kewenangan BNPP menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan perbatasan tidak berhenti pada simbol dan dokumen perencanaan. Negara harus benar-benar hadir secara konsisten dan bekerja dari dekat. "Di wilayah perbatasan, kedaulatan tidak cukup dinyatakan, tetapi harus dirasakan melalui pelayanan yang hadir setiap hari dalam kehidupan masyarakat," pungkasnya.

Komisi II DPR soroti wilayah batas negara dan minta pemerintah hadir nyata dengan layanan publik, bukan sekadar simbol atau retorika.

Komisi II DPR Soroti Wilayah Batas Negara, Minta Pemerintah Hadir Tak Sebatas Retorika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/05/Pasca-Bentrok3-1-3570078174.jpeg" alt="TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah Puncak Jaya mengantisipasi terjadinya bentrok antar pendukung pasangan cakada di Puncak Jaya. (TNI AD)" width="100%">
<figcaption>TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah Puncak Jaya mengantisipasi terjadinya bentrok antar pendukung pasangan cakada di Puncak Jaya. (TNI AD)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sedang dikebut. Di dalam revisi itu isi membahas sejumlah jabatan sipil yang dapat diduduki TNI aktif. Ketika memegang jabatan tersebut, perwira TNI yang ditunjuk negara tidak perlu mundur atau pensiun dari tugas kemiliteran. Adapun jabatan sipil yang dapat diemban oleh prajurit TNI aktif, yakni di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Masuknya BNPP dalam barisan jabatan sipil yang diisi oleh prajurit TNI aktif, maka total kementerian dan lembaga yang bisa diduduki oleh militer aktif bertambah menjadi 16. Dalam UU TNI yang berlaku saat ini, prajurit TNI bisa bertugas di 10 kementerian dan lembaga negara. Lewat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU TNI, pemerintah mengusulkan tambahan lima kementerian dan lembaga. Sehingga total ada 15 institusi sipil yang bisa diisi oleh tentara aktif. Dengan tambahan BNPP, jumlahnya menjadi 16. &rdquo;Tadi juga didiskusikan ada penambahan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu kan 10. Kemudian, muncul dalam revisi itu adalah 5. Sekarang ada ditambah satu yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan,&rdquo; ungkap Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin kepada awak media di Jakarta. Menurut Hasanuddin, BNPP muncul lantaran dalam peraturan presiden juga sudah tertulis bahwa ada penempatan personel TNI di institusi tersebut. Di luar 16 kementerian dan lembaga tersebut, lanjut dia, prajurit TNI aktif harus mundur atau pensiun dini bila memilih bertugas menduduki jabatan sipil. Itu sudah menjadi komitmen dan keputusan bersama yang berdasar pada aturan. &rdquo;Kemudian pertanyaan tadi soal penempatan prajurit TNI di tempat lain di luar yang 16 itu, tetap harus mengundurkan diri. Jadi, kalau itu sudah final,&rdquo; tegas dia. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti sejumlah pasal yang dinilai bermasalah. Tidak hanya itu, mereka melihat masih ada celah terjadinya dwifungsi TNI. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menyampaikan hal itu kepada awak media pada Jumat (14/3). Menurut dia, secara substansi Revisi UU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah. Di antaranya perluasan pada jabatan sipil dari semula sepuluh pos menjadi 15 pos. Ardi menila hal itu sebagai bagian dari celah dwifungsi TNI dalam revisi UU TNI yang akan dibahas bersama DPR. &rdquo;Menambah (pos) Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak tepat dan ini jelas merupakan bentuk dwifungsi TNI. Untuk di kantor Kejaksaan Agung, penempatan itu tidaklah tepat karena fungsi TNI sejatinya sebagai alat pertahanan negara, sementara kejaksaan fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum,&rdquo; kata dia.

Masuknya BNPP dalam barisan jabatan sipil yang diisi oleh prajurit TNI aktif, maka total jabatan yang bisa diduduki oleh militer jadi 16.

Tidak Perlu Pensiun dari Militer, Prajurit TNI Aktif Dapat Duduki 16 Jabatan Sipil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/03/WhatsApp-Image-2024-12-03-at-091611-785288036.jpeg" alt="Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melakukan kegiatan identifikasi pilar dan sarana prasarana batas negara wilayah darat di kawasan perbatasan Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste." width="100%">
<figcaption>Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melakukan kegiatan identifikasi pilar dan sarana prasarana batas negara wilayah darat di kawasan perbatasan Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melakukan identifikasi pilar dan sarana prasarana batas negara wilayah darat di kawasan perbatasan Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RI-RDTL) Sektor Timur di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya ini dilakukan melalui Keasdepan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP RI. Dalam kegiatan identifikasi ini, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP RI Ismawan Harijono, melaksanakan tugas dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Korem 161/Wirasakti, Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif 742/SWY, serta Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Belu. "Maksud dan tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui kondisi eksisting pilar dan sarpras pendukung pengamanan perbatasan darat di kawasan perbatasan RI-RDTL Sektor Timur di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, NTT," ujar Ismawan, Selasa&nbsp;(3/12). Ismawan mengatakan, nantinya kegiatan identifikasi ini dapat disusun untuk dijadikan database sebagai bahan masukan dalam menentukan lokasi prioritas yang membutuhkan perhatian dalam pembangunan dan pemeliharaan sarpras di kawasan perbatasan RI-RDTL. "Pada pelaksanaannya telah teridentifikasi pilar dan sarpras batas negara wilayah darat di perbatasan RI-RDTL Sektor Timur ini, BNPP RI memiliki sasaran kegiatan dengan target identifikasi hingga 30 kilometer. Hal tersebut meliputi 9 Pos Pamtas, 125 Pilar Batas Negara (PBN), 11 Pilar Pembantu CBDRF, dan sebanyak 112 Border Sign Post (BSP),"&nbsp;tutur Ismawan. Ismawan menjelaskan, bahwa pada identifikasinya terdapat sejumlah 88 PBN dalam kondisi baik, 19 PBN dalam kondisi rusak ringan, 12 PBN rusak berat, dan sejumlah 6 PBN hilang. Kemudian, sebanyak 10 Pilar pembantu CBDRF dalam kondisi baik dan 1 Pilar pembantu CBDRF hilang. "Terdapat juga PBN tipe Auxiliary yang lokasinya tidak kondusif, yakni PBN nomor C01107-RI yang berlokasi di tengah kebun milik warga dan PBN nomor C01114-RI berlokasi di tengah bangunan kantin pada zona pendukung di PLBN Motamasin," tutur Ismawan. Terkait kondisi tersebut, Ismawan mengungkapkan bahwa hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus Satgas Pamtas dan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat khususnya pemilik lahan kebun, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. "Ada beberapa masalah pada pilar batas negara yang perlu segera dilakukan penanganan berupa pergantian dan reposisi PBN melalui survei bersama RI-RDTL karena kondisinya yang rusak berat, bergeser, serta hilang," jelas dia. Untuk PBN yang hilang, lanjut Ismawan, perlu segera dilakukan pengukuran ulang untuk reposisi PBN agar dapat meminimalisir terjadinya konflik di perbatasan hingga dimanfaatkannya situasi yang serba tidak menentu dan tidak ada kepastian hukum di perbatasan oleh para pelaku ilegal. "Kemudian, terdapat sebagian besar patok yang mengalami kerusakan juga disebabkan oleh faktor alam, seperti patok yang sejajar dengan sungai menjadi hal yang signifikan dengan terjadinya erosi tanah," katanya. Ismawan menyampaikan, perlu penanganan khusus untuk PBN yang berada di sungai agar konstruksinya lebih kuat, sehingga menghindari pergeseran maupun hilangnya patok akibat tergerus arus air atau banjir yang sering terjadi. Selanjutnya, berdasarkan identifikasi sarpras pendukung pengamanan perbatasan datat RI-RDTL, diketahui bahwa sebagian besar bangunan pos pamtas dalam kondisi yang baik hingga rusak berat. Beberapa pos yang dipandang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk segera direnovasi adalah Pos Pamtas Dafala, Fatuha, Pos Auren, dan Pos Haslot karena kondisinya yang rusak berat dan kurang cukup layak untuk dihuni anggota Satgas Pamtas. Selain dari sisi bangunan pos pamtas, sarpras pendukung lainnya yang perlu diperhatikan adalah alsatri, ketersediaan sumber air bersih, sinyal telekomunikasi, dan listrik yang masih sangat minim. "Sebagai sarpras pendukung pengamanan perbatasan, perlu dibangun jalan penghubung yang hanya diperuntukkan bagi satgas pamtas dalam berpatroli seperti yang ada di perbatasan darat RI&ndash;Malaysia di Kalimantan dan tidak dibangun sejajar dengan sungai agar tidak menimbulkan erosi tanah," tegasnya.

BNPP RI melakukan identifikasi pilar dan sarana prasarana batas negara wilayah darat di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.

BNPP RI Identifikasi Pilar dan Sarpras Batas Negara RI-RDTL di Sektor Timur NTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/23/Kepala-Basarnas2-1303393021.jpeg" alt="Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo menjelaskan beberapa hal mengenai kecelakaan perkapalan yang terjadi selama lima tahun belakangan. (Basarnas)" width="100%">
<figcaption>Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo menjelaskan beberapa hal mengenai kecelakaan perkapalan yang terjadi selama lima tahun belakangan. (Basarnas)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas mencatat ribuan kecelakaan kapal terjadi selama lima tahun belakangan. Keterangan itu disampaikan langsung oleh Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo dalam acara workshop di Jakarta pada Senin (23/9). Dia menyatakan bahwa secara keseluruhan terjadi 3.991 kecelakaan kapal yang tercatat oleh Basarnas sejak 2019-2024.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015118755/bisa-jadi-contoh-dan-panutan-6-kebiasaan-yang-sering-dilakukan-orang-sukses-menurut-psikologi">Bisa Jadi Contoh dan Panutan: 6 Kebiasaan yang Sering Dilakukan Orang Sukses Menurut Psikologi</a> &rdquo;Operasi SAR pada kecelakaan bidang pelayaran mendominasi dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data kami, dalam rentang tahun 2019 sampai dengan 2023 telah terjadi 3.991 kecelakaan,&rdquo; terang dia.&nbsp; Kusworo menyatakan bahwa ribuan kecelakaan kapal tersebut mencakup berbagai peristiwa. Mulai kapal penumpang yang tenggelam, kecelakaan kapal kargo, sampai kecelakaan kapal nelayan yang terjadi akibat cuaca buruk dan cuaca ekstrem. Angka itu menunjukkan bahwa Basarnas harus lebih siap dan siaga dalam menjalankan tugas. Sehingga operasi SAR yang mereka laksanakan bisa lebih maksimal dan optimal.&nbsp; &rdquo;Karena itu, workshop ini penting dalam rangka kolaborasi lintas instansi dan peningkatan kesiapsiagaan mengatasi dan mengantisipasi potensi kecelakaan di sektor pelayaran,&rdquo; kata dia. Perwira tinggi bintang tiga TNI AU itu menyatakan bahwa butuh penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih kuat. Sehingga nantinya diharapkan itu tidak hanya berdampak pada keselamatan sektor pelayaran, melainkan juga dapat memberikan manfaat lainnya. Workshop tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, KNKT, Direktorat Kesiapsiagaan Basarnas.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas mencatat ribuan kecelakaan kapal terjadi selama lima tahun belakangan.

Basarnas Catat 3.991 Kecelakaan Kapal Dalam Lima Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/Basarnas-Lagi2-3160393751.jpeg" alt="Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo meninjau langsung latihan personel BNPP untuk mendukung gelaran Bali International Air Show 2024. (Foto: Basarnas)" width="100%">
<figcaption>Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo meninjau langsung latihan personel BNPP untuk mendukung gelaran Bali International Air Show 2024. (Foto: Basarnas)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas memastikan mengerahkan dua unit helikopter untuk mendukung event Bali International Air Show 2024. Tidak hanya itu, Basarnas turut menggerakkan kapal SAR, dan seratus orang personel Basarnas untuk bersiap siaga selama acara tersebut berlangsung di Pulau Dewata. Sesuai rencana, Bali International Air Show mulai berlangsung pada Rabu (18/9) hingga Sabtu (21/9). Untuk memastikan kesiapan seluruh unsur dan personel Basarnas, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo meninjau langsung latihan dan persiapan yang dilakukan oleh anak buahnya. &rdquo;Rangkaian kegiatan ini dalam rangka mendukung event Bali International Air Show, khususnya dari segi keselamatan dan kedaruratan,&rdquo; terang perwira tinggi bintang tiga TNI AU tersebut pada Selasa (17/9). Kusworo melihat langsung refresh helly rescue yang dilaksanakan oleh personel Basarnas. Orang nomor satu di Basarnas itu ingin memastikan bahwa semua persiapan benar-benar sudah matang. Bukan hanya personel, seluruh unsur atau alut yang dikerahkan juga dipastikan dalam keadaan siap operasi. Dia ingin semua pihak yang terlibat dalam tugas tersebut menitikberatkan pada aspek keselamatan. &rdquo;Ingat, safety first dan zero accident,&rdquo; kata dia menegaskan. Untuk memastikan kesiapsiagaan Tim SAR yang bertugas, Basarnas melaksanakan latihan atau refresh helly rescue di hanggar Basarnas, Komplek Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Selasa (17/9). Seluruh personel melaksanakan teknik helly rappeling. Setelah itu, mereka melaksanakan teknik Evakuasi Medis Udara (EMU).

BNPP atau Basarnas memastikan mengerahkan dua unit helikopter untuk mendukung event Bali International Air Show 2024.

Kawal Pulau Dewata, Basarnas Kerahkan 2 Helikopter, Kapal SAR, dan 100 Personel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/bnppJPG-959591824.jpg" alt="ILUSTRASI: BNPP mendorong percepatan pembangunan PLBN Sei Kelik untuk aktivitas lintas batas negara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: BNPP mendorong percepatan pembangunan PLBN Sei Kelik untuk aktivitas lintas batas negara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Luasnya wilayah Indonesia adalah sebuah Rahmat dan anugerah tersendiri bagi bangsa ini. Tanah yang subur dan lautan yang luas, tentu menjadi modal dasar yang begitu mempesona. Namun hal ini berbeda jika disampaikan pada warga yang hidup diperbatasan negeri ini. Hidup di tapal batas negara yang bersebelahan dengan negara tetangga, tidaklah selalu terlihat hebat ataupun baik. Meski bagi sebagian orang akan berpikir begitu nikmatnya tinggal diperbatasan negara, karena bisa setiap saat melancong keluar negeri. Kenyataan ini berbanding terbalik bagi sebagian besar wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, khususnya Malaysia. Jauhnya akses dan sumber mata pencarian yang layak dinegeri tetangga, menjadi alasan mereka untuk melirik negeri tetangga sebagai tujuan untuk pemenuhan kebutuhan, baik pekerjaan atau untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Perjalanan yang terlalu jauh ke desa terdekat atau kota terdekat didalam negeri, menjadi alasan utama warga perbatasan memilih melintas melalui jalur tidak resmi ke negara tetangga, Malaysia. Bahkan, di beberapa titik, pelintasan ini seakan menjadi lumrah dilakukan, tanpa adanya Pas Lintas batas, cukup hanya bermodal uang dan fisik yang kuat. Memanggul berpuluh kilogram barang kebutuhan, mereka berjalan kaki menapaki jalan tradisional melintas dari Indonesia ke Malaysia, atau sebaliknya. Salah seorang warga Desa Sei Kelik, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Heri, menyampaikan bahwa hanya bermodal KTP bisa dengan mudah melintas ke wilayah Malaysia untuk keperluan bekerja di Malaysia sebagai buruh kebun sawit, bahkan tinggal selama seminggu, dan pulang secara teratur setiap akhir pekan. &ldquo;Kita biasa jak ke Malaysia, jalan 30 menit ke pasar Lacau (wilayah Malaysia), disana dijemput Toke dengan Lori. Kerja kebun jak, seminggu kita pulang. Tak perlu surat, KTP jak cukup," tuturnya. Heri menambahkan bahwa hal ini dilakukan, lantaran didesanya tidak ada pekerjaan, dan untuk berbelanja setiap akan pulang Kembali ke desanya cukup mudah diperoleh di wilayah Malaysia. Heri mengaku bahwa para TDM (Tentara Diraja Malaysia) sudah terbiasa dengan mereka. Tak ada yang berani menangkap lantaran para pemilik kebun di Malaysia juga sudah &ldquo;menjalin&rdquo; hubungan dekat dengan TDM tersebut. Namun terkadang jika sedang sial, maka seluruh hasil kerja mereka juga terpaksa harus direlakan karena terkena razia. Lalu bagaimana jika pelintasan regular tak resmi ini kemudian dinaikkan statusnya menjadi resmi? Heri mengatakan mendukung hal tersebut, selama proses melintas dipermudah, karena banyak warga diperbatasan yang tak terlalu paham hal-hal formal seperti ini. Melihat hal tersebut,&nbsp;pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sudah tepat untuk menetapkan Jalur Lintas Batas Negara di Sei Kelik dapat ditingkatkan menjadi Pos Pelayanan Lintas Batas Negara. Hal ini sebagai sarana prasarana penunjang pelayanan lintas batas negara. Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan melalui inpres nomor 1 tahun 2019 tentang Percepata Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara terpadu dan sarana prasarana penunjang dikawasan perbatasan, dimana Sei Kelik ada didalamnya dengan status PLBN type B. Hal ini dirasa perlu, dikarenakan aktifitas lintas batas batas negara di Kawasan sei kelik, dinilai cukup massif yang di khawatifkan menjadi peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menyelundupkan pekerja migran, atau bisa saja barang-barang haram lainnya. Titik perlintasan Sei Kelik, dinilai cukup strategis, karena bagi warga masyarakat perbatasan setempat, titik inilah yang paling dekat dengan kota terdekat di Malaysia yaitu Lacau yang selama ini menjadi tumpuh pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, serta kemudahan yang didapatkan. Dengan survey kali ini, BNPP berharap bisa membuat sebuah rekomendasi dan ajuan saran kepada pemerintah pusat agar Pembangunan PLBN Sei Kelik dapat segera terwujud, untuk pemenuhan pemenuhan kebutuhan pengawasan dan pelayanan lintas batas negara, khususnya di kawasan perbatasan negara di Kabupaten Sintang. Terkait dengan pengelolaan lintas batas negara, Budi Setyono, Asisten Deputi Pengelolaan lintas Batas Negara, BNPP menyampaikan bahwa saat ini BNPP telah mengelolaa 15 PLBN. "Itu sangat penting dan wajib kita lakukan, baik oleh BNPP berkolaborasi bersama jajaran Custom Immigration Quarantine Security (CIQS) untuk memberikan sosialisasi melalui pertemuan-pertemuan dengan pemerintah desa, dengan warga masyarakat dikawasan perbatasan mengenai pelayanan apa saja yang ada di PLBN," ungkapnya. "Dan tentunya bagaimana tata cara baru jika hendak melintas ke dan kembali ke negara tetangga. Apa saja yang boleh dan tidak boleh misalnya. Apa perbedaan dahulu saat PLBN belum dibangun dan setelah dibangun,"&nbsp;ucap Budi Setyono. Budi Setyono juga menyampaikan bahwa , BNPP dan CIQS tetap wajib menjamin dan memfasilitasi aktifitas lintas batas negara yang menjadi tradisi turun temurun, baik untuk berkunjung satu sama lain karena ada kegiatan sosial budaya, kekerabatan, bahkan perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari tetap dapat dilakukan tanpa ada halangan dan hambatan dari pengelola PLBN. Bahkan BNPP bersama Imigrasi juga memberikan Pass Lintas Batas atau PLB secara gratis untuk warga yang berKTP setempat jika hanya ingin melintas tak terlalu jauh dari PLBN.

Titik perlintasan Sei Kelik, dinilai cukup strategis, karena bagi masyarakat perbatasan, titik inilah yang paling dekat dengan Malaysia.

BNPP Dorong Percepatan Pembangunan PLBN Sei Kelik, Biar Aktivitas Lintas Batas Negara Berjalan Lancar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/Artikel-PelepasanJPG-5511660.jpg" alt="Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merancang strategi penanganan yang tepat terhadap jalur pelintasan antar negara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merancang strategi penanganan yang tepat terhadap jalur pelintasan antar negara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Panjangnya area perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga yang perlu diawasi dan dijaga menjadi sebuah tantangan tersendiri. Sehingga, bagi Badan Nasional Pengelola Perbatasan&nbsp;(BNPP) ikut&nbsp;merancang strategi penanganan yang tepat terhadap jalur pelintasan antar negara yang digunakan warga. Bagaimana tidak, di wilayah Kalimantan Barat saja misalnya, di area sepanjang 966 Km yang melintasi 5 kabupaten yang langsung bersinggungan dengan negara tetangga, hanya terdapat 9 pintu yang diakui 2 negara sebagai gerbang untuk masuk atau keluar wilayah. 4 diantaranya telah menjalankan fungsi maksimal sebagai PLBN yaitu aruk, jagoi babang, entikong dan Badau, sementara 5 lokasi selebihnya yaitu Temajuk, saparan, segumon, Sei Kelik, dan merakai panjang merupakan gerbang tradisional dengan pelayanan lintas negara yang terbatas. Di luar sembilan lokasi gerbang tersebut, jika menjadi pilihan warga untuk melintas pada hakekatnya dikategorikan melintas Tidak pada lokasi semestinya atau melintas di Jalur Tidak Resmi (JTR). Lokasi-lokasi yang dikategorikan seperti JTR tersebut terdeteksi di 4 kabupaten perbatasan yaitu Sambas, Bengkayang, Sanggau dan Kapuas hulu sebanyak 81 lokasi yang sangat urgent untuk terus dipantau karena rawan disalahgunakan untuk tindakan ilegal. Banyak jalur yang sejatinya terbatas digunakan warga lokal, saat lengah sedikit saja, kurang pengawasan dan longgar penjagaan, secara cepat dimanfaatkan oleh oknum warga untuk kegiatan yang dilarang seperti ilegal entri, penyelundupan PMI ilegal, penyelundupan barang sampai dengan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Secara kuantitas jumlah jalur-jalur tidak resmi jauh lebih banyak jika dibandingkan jalur dengan status pintu resmi. Jalur tidak resmi tersebut secara normal berkarakter untuk aktifitas jembatan sosial budaya dan pemenuhan kebutuhan harian warga. Menjelang&nbsp;hari kemerdekaan tahun 2024 ini, BNPP kembali melanjutkan pemetaan dan profiling terhadap jalur2 tidak resmi sepanjang perbatasan negara yang ada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. survei tersebut akan memotret karakteristik JTR sebagai wilayah terbuka yang secara geografis dan sosiologis tak memiliki barrier pagar secara fisik yang bisa dengan mudah dimanfaatkan melintas untuk pergi dan pulang dari wilayah Indonesia ke negara tetangga, dan begitu sebaliknya. Menyoroti hal tersebut, saat pelepasan tim survei jalur tak resmi 2024 di Kalimantan barat, Deputi BNPP Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP DR. Robert Simbolon, MPA menyampaikan bahwa kedepan beberapa titik jalur tak resmi yang menghubungkan perkampungan dua negara misalnya akan diusulkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi jalur resmi. &ldquo;Untuk itu tentu ada kebutuhan untuk memperkuat diplomasi perbatasan melalui forum lintas batas negara dua negara, sebagian akan kita usulkan untuk diintegrasikan pelayanannya antara satgas pamtas dengan unit-unit pelayanan lintas batas negara, khususnya dan yang mendesak itu adalah dengan imigrasi,&rdquo; tuturnya. Penggunaan JTR perbatasan negara di kabupaten Sintang untuk aktifitas warga, tentu tidak dapat dihindari dan muncul secara alamiah menjadi pilihan dan merupakan kebutuhan dari warga sekitar. M engingat pula, bahwa untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang Sebagian besar memang didapatkan dari negara tetangga yang memiliki jarak tempuh yang relative dekat. Kemudian juga mengingat kekeluargaan yang masih kental secara turun temurun dari warga kedua negara jauh sebelum kemerdekaan, menjadi pertimbangan yang begitu membatasi ruang gerak penindakan di perbatasan dua negara. Membangun PLBN tentu merupakan sebuah jalan keluar yang nyata. Namun membangun sebuah PLBN bukan hal yang mudah begitu saja dibangun. &nbsp; &ldquo;Tentu kita harus realistis juga, sangat tergantung juga kepada satu keuangan negara, kita tidak bisa juga berangan-angan tanpa melihat fakta. Untuk menciptakan barrier secara non-fisik di perbatasan negara sejak tahun 2022 yang lalu, kami inisiasi program dengan sebutan LKD Mentas, yaitu lembaga kemasyarakatan desa menjaga perbatasan,&rdquo; tegas Robert. Program ini bertujuan memberikan peran yang besar kepada lembaga kemasyarakatan desa untuk ikut bersama Satgas Pamtas untuk jadi pengawas segala aktifitas lintas batas negara yang ada di desanya masing-masing. Tidak mudah tentu saja mengelola wilayah perbatasan. Karena&nbsp;koordinasi antar kementrian dan lembaga negara sangat dibutuhkan. Tak hanya masalah pengamanan atau sekedar membuat jalur perlintasan ekonomi, namun selama kebutuhan ekonomi warga tak bisa dipenuhi dinegara sendiri, mereka tetap akan terus melakukan perlintasan secara berkala untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

Penggunaan JTR perbatasan negara di kabupaten Sintang untuk aktifitas warga, tentu tidak dapat dihindari dan muncul secara alamiah.

BNPP Lakukan Pemetaan dan Profilling Jalur Tak Resmi di Kabupaten Sintang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/08/WhatsApp-Image-2024-06-07-at-202401-321519055.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian yang juga Kepala BNPP." width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian yang juga Kepala BNPP.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) gelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024. Rakordal dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto selaku Ketua Pengarah BNPP. Acara juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga sebagai Kepala BNPP. Menurut Tito, mengembangkan kawasan perbatasan merupakan tugas yang sangat besar. Rakordal spesifik mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan BNPP selama 2020-2024. Juga merencanakan mengenai apa yang akan dikerjakan BNPP pada 2025-2029. Sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo tentang Membangun Indonesia dari Pinggiran, lanjut dia, BNPP berkomitmen dalam mengembangkan kawasan perbatasan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). &rdquo;Ini sudah dilaksanakan. Ada 15 PLBN yang dibangun dan membanggakan kita. 8 PLBN sudah beroperasi penuh dan diresmikan. Tinggal 7 PLBN yang belum diresmikan dengan 5 PLBN di antaranya sudah beroperasi dan 2 PLBN lagi sedang tahap pembangunan,&rdquo; ucap Menteri Tito. Menurut Tito, aspek dalam pembangunan kawasan perbatasan menjadi tugas besar karena Indonesia salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada. &rdquo;Untuk itu mengembangkan kawasan perbatasan ini banyak targetnya. Daerah perbatasan ini harus kuat, masyarakatnya harus dibangun sejahtera supaya ada pemerataan,&rdquo; jelas Tito. Dia berharap, dengan target pemerataan pembangunan itu akan menjadikan buffer zone kawasan perbatasan. Hal itu akan menjadikan daerah perbatasan menjadi semakin kuat secara ekonomi. Menteri Tito juga menerangkan, akan memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara. Itu untuk memperkuat penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Tito menambahkan, membangun kawasan perbatasan tidak terlepas dari kewenangan dan peran pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota. Penguatan pembangunan di kawasan perbatasan perlu diperkuat dengan kebijakan daerah. "Saya minta seluruh gubernur dan bupati/wali kota anggota BNPP memberi perhatian khusus dan serius mengawal perbatasan di daerah dan mengalokasikan sebagian anggaran daerah untuk percepatan membangun kawasan perbatasan yang lebih baik, berkembang, dan maju, yang menggambarkan kebanggaan wajah bangsa Indonesia,&rdquo; tandas Tito. Rakordal diikuti 62 pejabat kementerian dan lembaga, 18 kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi, 54 kepala BPPD kabupaten/kota, serta 54 kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota. Kemudian 54 camat di Lokasi Prioritas (Lokpri) pembangunan perbatasan negara. Sedangkan 168 camat di Lokpri lain hadir secara daring.

Mendagri Tito Karnavian sebut mengembangkan kawasan perbatasan merupakan tugas yang sangat besar sebagai negara kepulauan

Bangun Indonesia dari Pinggiran, Menteri Tito Sebut Bangun Kawasan Perbatasan Negara Jadi Tugas Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Paulus-Waterpowu-BNPP.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan instansi terkait dalam membenahi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skow Jayapura. Salah satunya sinergitas terkait perbaikan dan pemeliharaan area tapal batas negara dengan Papua Nugini tersebut, yang sebelumnya tidak diurus dengan baik.  Upaya tersebut membuahkan hasil, seperti dijelaskan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Perbatasan BNPP, Paulus Waterpauw yang mengatakan, kondisi PLBN Skow saat ini telah bersih terawat. Hal itu disampaikan dalam laporannya, setelah ia melakukan empat kali peninjauan ke Pasar Skouw dan menggelar dua kali rapat serta memberikan arahan di lapangan.  “Usai melihat kondisi itu, kami langsung melakukan pembersihan area pasar dengan melibatkan staf PLBN, Pospol Skouw dan tenaga pendukung operasional, serta melakukan pembabatan rumput di area pasar dan berkoordinasi dengan UP 3 PLN  untuk menyambungkan kembali aliran listrik sehingga saat ini listrik area zona penunjang sudah normal kembali,” kata Paulus dalam laporanmya ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Minggu (21/11).  Selain dibersihkan, saat ini juga PLBN Skouw telah membuat spanduk dan papan imbauan “Dilarang Membuang Sampah dan Ludah Pinang Sembarangan” menggunakan bahasa Indonesia dan Papua Nugini.  “Mengantisipasi kotor kembali, kami sudah atensi langsung untuk petugas PLBN bersama anggota Pospol Skouw melakukan patroli jalan kaki dan terus memberi imbauan berbahasa Indonesia-Papua Nugini agar pengunjung, pembeli dan warga patuh," tuturnya.  Padahal sebelum mendapat atensi dari BNPP, Paulus mengatakan, kondisi wajah PLBN Skouw itu sebelumnya kotor karena karena kurang diurus dengan baik sehingga banyak tumpukan sampah berserakan.  “Kondisi sebelumnya ditemukan banyak sekali tumpukan sampah non organik di sekitar pasar. Sampah berserakan di pelataran pasar dan lantainya kotor karena ludah pinang diselasar pasar dan depan kios pasar blok A hingga Blok C,” katanya.  Selain itu, ia juga melaporkan kondisi toilet yang kotor dan sangat jorok karena penuh dengan kotoran manusia, dan tidak ada air serta beberapa lampu mati.  “Lampu-lampu disebagaian area pendukung pasar tidak menyala dan alami kerusakan, selain itu juga taman sekeliling tugu, sekliling pasar tidak terawat karena banyak ilalang yang tinggi dan dipenuhi sampah,” tutur Paulus.

Usai Benahi PLBN Skow Jayapura, Paulus Langsung Lapor Tito

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/mahfud-md.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Institut Pemerinatahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo menerima penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.  Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diberikan penghargaan atas jasanya dalam berkontribusi pada Penyelesaian Batas Negara RI-Malaysia. Penghargaan diberikan bertepatan dengan peringatan Sebelas Tahun Pengelolaan Perbatasan, (17/9).  "Baru saja kita lakukan penyerahan penghargaan kepada personel-personel dari K/L yang telah melaksanakan tugas secara gemilang dalam menyelesaikan dua segmen wilayah sengketa perbatasan darat Indonesia-Malaysia, yakni sungai simantipal dan segmen C500-C600 di pulau Kalimantan pada tahun 2019," kata Mahfud MD Dewan Pengarah BNPP.  Diketahui sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia tercatat pernah melakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Demarkasi dan Survei Batas Internasional antara Malaysia (Sabah dan Serawak) dan Indonesia (Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat). Penandatanganan dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (21/11) lalu, bertepatan dengan Joint Malaysia-Indonesia Boundary Between Malaysia (Sabah &amp; Serawak) and Indonesia (Kalimantan Utara &amp; Kalimantan Barat) (JMI-43).  Diketahui, MoU ditandatangani oleh Ketua Setia Usaha Kementerian Air, Tanah, dan Sumber Asli Malaysia Datuk Zurinah Pawanteh dan Hadi Parabowo yang kala itu menjabat sebagai Sekjen Kemendagri. Selain MoU, peta hasil survey demarkasi yang merupakan lampiran dari MoU juga telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Departemen Survey and Mapping Malaysia Dato' Sr Dr. Azhari bin Mohamed dan Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Laksamana Pertama Bambang Supriadi, masing-masing selaku Ketua Tim Teknis Penegasan batas kedua negara.  “Pencapaian tersebut adalah hal yang tentu membanggakan bagi kita dan merupakan catatan prestasi yang luar biasa bagi negara dan pemerintah, mengingat setelah kurang lebih 50 tahun tidak menemui titik temu,” tuturnya.  MoU tersebut dipandang sebagai tonggak sejarah yang istimewa dalam hubungan bilateral kedua negara karena mengakhiri perbedaan pendapat dalam penegasan batas darat atau yang lazim dikenal dengan Outstanding Boundary Problems (OBP) di dua segmen yaitu segmen di sekitar Sungai Simantipal dan segmen C500-C600 yang keduanya terletak di perbatasan antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Kedua segemen tersebut telah menjadi OBP masing-masing sejak tahun 1978-1989.  Penandatanganan MoU tersebut juga telah membuka jalan bagi kedua negara untuk mempercepat penyelesaian OBP di tiga segmen lain, yaitu Segmen Pulau Sebatik, Sungai Sinapad-Sesai, dan B- 2700-3100 yang disepakati akan diselesaikan pada tahun 2020. Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Lambang, yang letaknya tidak jauh dari Kawasan Sungai Simantipal yang telah disepakati.  “Saya selaku Menko Polhukam atas nama negara dan pemerintah, sekali lagi menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang luar biasa kepada saudara-saudara sekalian, semoga apa yang dilakukan oleh saudara menjadi contoh dan motivasi bagi seluruh urusan perbatasan dalam melaksanakan tugas,” pujinya.

Mahfud MD Ganjar Hadi Prabowo Penghargaan Penyelesaian Batas Negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bnpp

Berita Terkini