<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/18/Berburu-Bebagai-Baju-Skena-Ala-Thrifting-di-Blok-M-Dery-Ridwansah-5JPG-2906077886.jpg" alt="Pembeli memilih berbagai macam pakaian bekas impor atau Thrifting di Pasar Baju Thrifthing di Terowongan Blok-M, Jakarta Selatan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pembeli memilih berbagai macam pakaian bekas impor atau Thrifting di Pasar Baju Thrifthing di Terowongan Blok-M, Jakarta Selatan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait rencana pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) atas impor produk benang filamen sintetik tertentu dari Tiongkok. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sebelumnya diketahui mengusulkan tarif tinggi untuk BMAD benang filamen tertentu sebesar 42,3 persen. KPPU menyebut telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Perdagangan (Mendag). KPPU menekankan bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat dan merugikan industri hilir. &ldquo;Setelah melakukan analisis menyeluruh melalui instrumen Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) dan pendekatan struktur-perilaku-kinerja (structure-conduct-performance) terhadap impor produk benang filamen sintetik tertentu yang berasal dari RRT, KPPU menyoroti beberapa hal krusial,&rdquo; ujar Direktur Kebijakan Persaingan pada Sekretariat Jenderal KPPU Lelyana Mayasari. KPPU menilai bahwa cakupan produk dalam kebijakan anti dumping terlalu luas. Sebagian produk yang akan dikenai BMAD tidak diproduksi di dalam negeri, tapi tetap tercakup dalam pengenaan bea masuk. Hal ini dikhawatirkan dapat membatasi pilihan produk bagi penggunanya. Analisis juga menunjukkan bahwa pasar benang filamen domestik saat ini sangat terkonsentrasi. Beberapa segmen utama hanya dikuasai oleh satu atau dua pelaku usaha. Misalnya, segmen Partially Oriented Yarn (POY) dan Spin Drawn Yarn (SDY) masing-masing hanya memiliki satu produsen aktif. Segmen Drawn Texture Yarn (DTY) warna pun hanya dipasok oleh satu pelaku usaha dengan kapasitas terbatas. &ldquo;Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya penguatan posisi dominan oleh satu pihak, bukannya menciptakan persaingan yang sehat,&rdquo; urainya. Di lain pihak, Ketua Komite Tetap Kebijakan dan Regulasi Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Veri Anggrijono mendukung langkah KPPU tersebut. Veri menegaskan, apabila bahan baku tidak dapat disiapkan di dalam negeri sedangkan BMAD tetap dijalankan otomatis akan banyak industri TPT yang akan bangkrut. &ldquo;Jika bahan baku dalam negeri tidak bisa terpenuhi sedangkan BMAD tetap dijalankan, saat ini kita berbicara nasib puluhan ribu pekerja industri TPT yang harus kita jaga,&rdquo; ujarnya. Veri juga menekankan, pemerintah seharusnya dapat melihat, jika memang bahan baku di dalam negeri itu tidak bisa terpenuhi maka seharusnya kebijakan impor untuk bahan baku tersebut dipermudah agar tercipta ekosistem dalam negeri yang baik.

KPPU mengingatkan potensi dampak negatif pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atau BMAD terhadap industri hilir dan persaingan usaha.

KPPU Soroti Rencana Pengenaan BMAD Benang Filamen dari Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/antidumping-1789497745.jpg" alt="Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo dalam konferensi pers di Kantor KKP, Senin (28/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo dalam konferensi pers di Kantor KKP, Senin (28/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan perkembangan terbaru terkait tuduhan antidumping udang di pasar Amerika Serikat (AS). Pihaknya menyampaikan bahwa tarif bea masuk antidumping udang di AS turun menjadi 3,9 persen dari sebelumnya 6,3 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo mengatakan, keputusan penurunan tarif antidumping itu seiring dengan rilisnya hasil final determination yang dikeluarkan oleh US Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia menyayangkan bahwa ada perbedaan penerapan tarif bea masuk antidumping udang yang diputuskan oleh USDOC. Pasalnya, hanya PT Bahari Makmur Sejati (BMS) yang dinyatakan bebas bea masuk, sedangkan PT First Marine Seafood (FMS) masih dikenakan sebesar 3,9 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada tanggal 22 Oktober, USDOC membuat keputusan finalnya dan menetapkan rate antidumping untuk respondent BMS tetap sebesar 0 persen. Sedangkan untuk FMS dan pelaku usaha lainya turun dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen," kata Budi Sulistiyo dalam konferensi pers di Kantor KKP Jakarta, Senin (28/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa perbedaan bea masuk itu telah memicu persaingan usaha yang tidak sehat diantara para eksportir udang ke AS. Sehingga ke depan, pihaknya bersama dengan Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) berkomitmen untuk kembali memperjuangkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan adanya perbedaan rate antara respondent pertama sebesar 0 persen dengan anggota AP5I lainnya sebesar 3,9 persen, pelaku usaha AP5I yang terdampak rate 3,9 persen merasakan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perhitungan harga bahan baku dan harga penjualan produk udang ke Amerika Serikat," jelas Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga perjuangan untuk membantah tuduhan dari Petitioner mash perlu dilanjutkan di hadapan USITC (International Trade Commission)," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas AP5I/Penasihat Tim Satgas AP5I untuk Kasus bea masuk imbalan (countervailing duties/CVD) dan tuduhan antidumping (AD), Harry Lukmito mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan pemerintah akan terus berjuang untuk mematahkan tuduhan yang disampaikan&nbsp; USITC (Office of Tariff Affairs and Trade Agreements) atau Komisi Perdagangan Internasional AS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Dirjen tentang strategi pembelaan, tim Satgas AP51 bersama-sama dengan Pemerintah, legal counsel, dan economist akan terus berjuang untuk mematankan tuduhan yang disampaikan oleh petitioner di USITC," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagaimana kita telah berhasil mematahkan argumentasi petitioner untuk menggunakan laporan keuangan CP Prima sebagai data pembanding di USDOC. Untuk itu, kita sama-sama berdoa agar perjuangan ini dapat memberikan hasil yang baik," pungkas Harry Lukmito.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, mulanya US Department of Commerce (USDOC) menetapkan preliminary rate Antidumping Duties (AD) sebesar 0 persen untuk respondent PT Bahari Makmur Sejati (BMS) dan 6,3 persen untuk respondent PT First Marine Seafood (FMS), serta 6,3 persen untuk pelaku usaha lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan dikenakan rate 6,3 persen ini, baik FMS maupun pelaku usaha lainnya merasa sangat berat untuk bersaing dalam usaha pengolahan udang di tanah air. Kemudian, pada 20 Agustus pemerintah berangkat ke Amerika Serikat untuk menemui USDOC secara langsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam laporan USDOC tertanggal 21 Oktober, keberatan ini berhail diterima dan disetujui shingga CP Prima tidak lagi digunakan sebagai data pembanding. Hingga akhirnya muncul keputusan penurunan tarif bea masuk, meskipun masih belum sama rata nilainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Budi menjelaskan bahwa perbedaan bea masuk itu telah memicu persaingan usaha yang tidak sehat diantara para eksportir udang ke AS.

KKP Ungkap AS Turunkan Tarif Bea Masuk Antidumping Udang jadi 3,9 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Industri-Tektil-Salman-Toyibi-5.jpg" alt="Pekerja menlayani calon pembeli di salah satu toko tektil di kawasan Mayestik, Jakarta, Senin (12/9/2022). Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengatakan, pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia di kuarta" width="100%">
<figcaption>Pekerja menlayani calon pembeli di salah satu toko tektil di kawasan Mayestik, Jakarta, Senin (12/9/2022). Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengatakan, pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia di kuarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberi perhatian lebih pada industri padat karya. Khususnya tekstil.  Industri tersebut sempat diterpa isu PHK pada akhir 2022 dan ancaman tersebut masih nyata di tahun ini. Untuk meredam hal tersebut, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan berupaya memberikan proteksi dan dukungan.  Kementerian Perindustrian menyatakan, industri tekstil, alas kaki, dan furnitur tengah tertekan. Sebab, pasar ekspor tradisional industri tersebut, Amerika Serikat (AS) dan Eropa, tengah lesu.  "Tetapi, ada harapan paling lama sampai kuartal II tahun ini, (kemudian) bisa rebound," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akhir pekan lalu.  Menperin menyatakan, pihaknya telah mengusulkan sekitar tujuh kebijakan ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). Usulan tersebut, antara lain, pemerintah akan memberlakukan kebijakan larangan dan pembatasan (lartas). Dengan begitu, akan ada barang yang dilarang atau dibatasi impornya ke Indonesia.  "Pemerintah tidak akan melakukan lartas terhadap seluruh produk, tetapi akan menetapkan secara selektif," bebernya.  Selain itu, Kemenperin mengusulkan kebijakan post-border menjadi border. "Tentu tidak semuanya juga, tapi secara selektif berdasar kode HS-nya," tuturnya.  Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut akan memperbarui kebijakan trade remedies guna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industri dalam negeri. Khususnya sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).  Trade remedies merupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk itu bisa berupa bea masuk antidumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan (BMTP) atau safeguards.  "Kami terus melakukan workshop dan pertukaran informasi mengenai kebijakan perdagangan untuk mencegah adanya kerugian yang dialami industri tekstil dalam negeri," ujar Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag Kasan.  Kasan menyatakan, Kemendag telah membentuk tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) pun telah melakukan survei ke tiga pelaku usaha TPT di Jawa Tengah. Yakni, PT Sri Rejeki Isman, PT Dan Liris, dan PT Prima Sejati Sejahtera.

Pasar AS dan Eropa Lesu, Industri Tekstil Butuh Kebijakan Proteksi

BMAD

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BMAD

Berita Terkini

KPPU Soroti Rencana Pengenaan BMAD Benang Filamen dari Tiongkok

KKP Ungkap AS Turunkan Tarif Bea Masuk Antidumping Udang jadi 3,9 Persen

Pasar AS dan Eropa Lesu, Industri Tekstil Butuh Kebijakan Proteksi

Download Aplikasi JawaPos.com