<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/15/wilayah-konservasi-3907157754.jpg" alt="Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan tiga kawasan konservasi perairan baru di Provinsi Maluku. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan tiga kawasan konservasi perairan baru di Provinsi Maluku. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan tiga kawasan konservasi perairan baru di Provinsi Maluku melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. "Ketiga kawasan tersebut berada di Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan total luasan mencapai hampir 300 ribu hektare," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, Erawan Asikin, dikutip Sabtu (15/11). Asikin mengatakan, penetapan kawasan konservasi ini merupakan momentum penting bagi Maluku dalam memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. "Tiga kawasan konservasi ini menjadi tonggak baru dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut di Maluku. Kami ingin memastikan bahwa kekayaan laut yang kita miliki dapat dimanfaatkan tanpa merusak keseimbangan alamnya," ujarnya. Ia mengungkapkan, penetapan tersebut dituangkan dalam tiga Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen) yang diterbitkan pada 11 November 2025, yaitu Kepmen Nomor 69 Tahun 2025 menetapkan&nbsp;Kawasan Konservasi di Perairan Buru&nbsp;seluas 57.594 hektare, dengan zona inti 608,91 hektare. Fokus konservasi mencakup perlindungan padang lamun, terumbu karang, dan habitat pantai peneluran penyu belimbing. Kemudian, Kepmen Nomor 70 Tahun 2025 menetapkan&nbsp;Kawasan Konservasi di Perairan Buru Selatan&nbsp;dengan luas 51.115 hektare dan zona inti 813,48 hektare. Kawasan ini menitikberatkan pada perlindungan ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang, serta habitat peneluran penyu. Selanjutnya, Kepmen Nomor 71 Tahun 2025 menetapkan&nbsp;Kawasan Konservasi di Perairan Seram Bagian Timur&nbsp;dengan total luas 189.875,65 hektare dan zona inti 2.922 hektare. Fokus konservasi di wilayah ini mencakup mangrove, lamun, dan terumbu karang sebagai habitat penting bagi biota laut. Erawan menjelaskan, penetapan kawasan konservasi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara KKP, Pemerintah Provinsi Maluku, dan pemerintah kabupaten terkait. Proses penetapan dilakukan melalui kajian ilmiah, survei lapangan, serta konsultasi dengan masyarakat pesisir dan pemangku kepentingan lokal. "Pendekatan berbasis sains dan partisipatif menjadi kunci dalam menentukan batas dan fungsi kawasan konservasi. Kami ingin masyarakat ikut merasa memiliki dan menjadi bagian dari upaya menjaga laut mereka sendiri," tambahnya. Lebih lanjut, Erawan menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses penetapan kawasan konservasi tersebut, termasuk lembaga riset, akademisi, dan komunitas lokal. Ia berharap langkah ini memperkuat posisi Maluku sebagai provinsi kepulauan yang berdaya saing dalam pengelolaan laut berkelanjutan. "Dengan adanya kawasan konservasi ini, kita tidak hanya melindungi ekosistem, tapi juga menciptakan ruang bagi pengembangan ekonomi biru, wisata bahari, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir," tutupnya.

Penetapan kawasan konservasi ini merupakan momentum penting bagi Maluku dalam memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan.

KKP Tetapkan 3 Wilayah Konservasi Baru: Di Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, dan Kab. Seram Bag. Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/Putu-Indobatt-3951182644.jpeg" alt="Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Putu Supadma Rudana. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Putu Supadma Rudana. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana mengatakan, Sidang Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP), di Senayan, Jakarta Pusat, menjadi momentum untuk mendorong konsep blue economy, karena negara-negara kepulauan yang menjadi pesertanya dikeliling oleh lautan. Makanya, tema yang diusung dalam forum ini &lsquo;Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development&rsquo;. &ldquo;Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, Pasific juga negara-negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan," ucapnya, dikutip RM.id (Jawa Pos Group), Senin (29/7). Putu Rudana melanjutkan, 2 per 3 wilayah Indonesia adalah lautan. Potensi maritim, potensi dari blue economic sangat besar. Indonesia menjadi marine mega-biodiversity karena begitu luasnya. "Jadi, potensi pertama hubungannya dengan food security kita. Kita harus merawat laut kita, memang blue economic menjadi penting karena perikanan potensinya di situ,&rdquo; kata Putu. Kedua, lanjut Putu, pertanian pesisir dan potensi kepariwisataan penting juga untuk dibuatkan format kerja sama blue economy. Kata dia, ekonomi yang dibangun dengan konsep blue economy akan menjadi sangat luar biasa. Karena, biasanya negara yang dikelilingi oleh lautan itu sangat indah. &ldquo;Bayangkan, Indonesia memiliki Raja Ampat, Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan Bali serta pulau lainnya. Di Pasifik juga begitu indahnya. Jadi destinasi dan potensi pariwisata begitu besar," terangnya. Potensi laut juga, kata Putu, tidak kalah pentingnya, baik dari sisi food security. Di laut Pasifik begitu banyak spesies ikan yang dapat dikonsumsi untuk kebutuhan food security. "Makanya, ke depan harus dijaga keberlangsungan potensi laut kita ini,&rdquo; ujarnya. Putu mengatakan, ekonomi ke depan harus dibangun secara sustainable atau berkelanjutan. Potensi ini harus mampu digali untuk kebutuhan peningkatan (growth) dan ekonomi masyarakatnya. &ldquo;Terakhir, laut juga harus kita jaga preservasinya (pemeliharaan atau perawatan) dan menjaganya agar tetap berkesinambungan, lestari sepanjang masa bagi genearsi berikutnya,&rdquo; jelas Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini. Oleh karenanya, Putu mengatakan, blue economy adalah konsep mendasar negara-negara kepulauan dan memang harus di-mainstreaming. Memang, kata dia, Pemerintah sudah berusaha melakukan ini sehingga dari parlemen ingin terus mendorong perannya. Misalnya, peran parlemen membangun regulasi untuk meningkatkan konsep blue economy. &ldquo;Bagaimana afirmasi anggaran, pengawasan kita agar pemerintah betul-betul yakin bahwa konsep blue economy akan memberikan kesejahteraan pada setiap masyarakat, baik Indonesia maupun negara-negara Pasifik. Tentu blue economy ini menjadi konsep ke depan yang patut kita kawal. Tapi, tidak bisa hanya kita gunakan konsep harus ada capacity building, harus ada peningkatan bagaimana kita me-maping laut kita,&rdquo; ungkapnya. Terpenting, lanjut dia, menjaga isu-isu climate change, karena potensi laut juga dapat memetakan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan alam. &ldquo;Tentu harus ada satu konsep mainstrem untuk melakukan penelitian terhadap laut Indonesia dan laut-laut Pasifik. Ini menjadi sangat penting,&rdquo; kata Legislator asal Bali ini. Menurut dia, dalam isu climate chane atau perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi climate change, negara maju dan negara kaya sudah menyampaikan komitmennya pada 2020. Kini, komitmen itu harus diwujudkan dengan bantuan 100 miliar dolar AS per tahun. Kalau dihitung sampai sekarang, lanjutnya, mungkin sudah hampir 500 miliar dolar AS. &ldquo;Pada saat COP28 di Dubai, kebutuhannya bukan miliar dolar AS lagi tapi triliun dolar ASm Jadi bayangkan, betapa besarnya kebutuhan dana untuk mitigasi dan adaptasi climate change. Sehingga negara-negara maju wajib berkomitmen, karena negara Pasifik langsung nyata dampaknya terjadi. Mungkin kenaikan suhu bumi, kenaikan permukaan air laut. Tentu ini kita perjuangkan bersama,&rdquo; ujarnya lagi. Dalam forum ini, Putu mengatakan, Parlemen Indonesia-Pasifik ingin menemukan komitmen sama-sama memperjuangkan isu climate change dalam forum internasional, salah satunya COP29 nanti yang membahas masalah climate finance, climate found.

Putu Supadma Rudana mengatakan, Sidang Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership, menjadi momentum untuk mendorong blue economy.

BKSAP DPR Sebut Forum Parlemen Indonesia-Pasifik Dorong Konsep Blue Economy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/26/NELAYAN-1-3301361472.jpg" alt="Berkat dukungan dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), nelayan seperti Sukardi mendapatkan bantuan modal usaha serta akses untuk menjual hasil tangkapan mereka ke pasar." width="100%">
<figcaption>Berkat dukungan dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), nelayan seperti Sukardi mendapatkan bantuan modal usaha serta akses untuk menjual hasil tangkapan mereka ke pasar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal ASEAN bersama dengan Duta Besar Jepang untuk ASEAN dan Kepala Perwakilan UNDP Indonesia secara resmi meluncurkan proyek ASEAN Blue Economy Innovation, Selasa (14/5). Inisiatif ASEAN yang didukung oleh Pemerintah Jepang dan UNDP yang berkantor di Jakarta ini mengajak inovator dari sepuluh negara ASEAN dan Timor Leste untuk menjawab tantangan dan mendorong kemajuan di sektor biru, yang mencakup ekosistem laut dan air tawar. Proyek ini mencakup tiga kegiatan utama: ASEAN Blue Innovation Challenge, Program Inkubasi, dan program Temu Usaha (Business Matchmaking). Melalui ketiga inisiatif tersebut, 60 inovator terpilih akan menerima dukungan finansial, masing-masing hingga USD 40.000. Mereka juga akan diikutsertakan ke dalam program pendampingan selama program inkubasi untuk menyempurnakan dan mengomersialisasikan solusi mereka selama periode enam bulan. Selain itu, selama menjalani kegiatan Business Matchmaking, tim pemenang berkesempatan mempresentasikan solusi inovatif mereka kepada komunitas bisnis, pemodal, dan investor untuk memperoleh akses ke investasi biru di wilayah tersebut. Dalam acara peluncuran proyek di Sekretariat ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN, H.E. Dr. Kao Kim Hourn menyampaikan pidato pembukaannya melalui rekaman video. Beliau menyebutkan bahwa momentum kehadiran proyek ASEAN Blue Economy Innovation sangat strategis karena bertepatan dengan persiapan kawasan ASEAN dalam mengimplementasikan Kerangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN. "Proyek ini tidak hanya bertujuan memperbaiki hasil ekonomi dari sektor kelautan, tapi juga meningkatkan resiliensi masyarakat pesisir dalam menghadapi perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Inisiatif ini menjadi perwujudan komitmen ASEAN dalam memanfaatkan ekonomi biru untuk pembangunan regional, keberlanjutan lingkungan, dan inklusi sosial-ekonomi," ucap Dr. Kao Kim Hourn, dalam keterangan dikutip Rabu (15/5). Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Ekonomi ASEAN, H.E. Satvinder Singh, mengatakan bahwa sejak diadopsinya Kerangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN pada bulan September 2023,&nbsp;pihaknya terus mengambil langkah maju dalam upaya bersama untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya laut dan air tawar secara berkelanjutan demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ASEAN. "Proyek perintis ini juga semakin menegaskan komitmen dan kesiapan ASEAN dalam memimpin kerja sama regional dan integrasi ekonomi terkait inovasi ekonomi biru," lanjutnya. ASEAN berada di garis depan potensi maritim dunia. ASEAN juga memiliki beragam sumber daya kelautan dengan estimasi nilai pasar hingga USD 2,5 triliun per tahun atau lima persen dari ekonomi global. Seiring besarnya potensi ekonomi biru ASEAN, ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Isu seperti penangkapan ikan berlebih, degradasi habitat, dan polusi laut menjadi ancaman yang signifikan bagi ekosistem laut dan air tawar di kawasan ini. Hal ini mempertegas kebutuhan mendesak akan upaya kolaboratif dan terpadu untuk mengatasinya. Duta Besar Jepang untuk ASEAN, H.E. Kiya Masahiko mengatakan bahwa kerja sama ASEAN-Jepang telah mengawali perjalanan baru menuju 50 tahun ke depan. Jepang terus mendorong kesuksesan ASEAN di&nbsp;ranah ekonomi dan inovasi biru yang baru ini. "Saya menantikan kerja sama dengan Anda semua untuk membuat proyek ini berdampak bagi masyarakat di seluruh wilayah. Saya juga berharap proyek ini akan menjadi katalisator untuk semakin mendorong kerja sama dan investasi di bidang ini," katanya. Sejalan dengan pesan Duta Besar Kiya perihal pentingnya kolaborasi, Perwakilan Residen UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura, mengatakan bahwa kolaborasi dan inovasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan dalam memanfaatkan dan mengelola ekosistem laut dan air tawar secara berkelanjutan. "Dari kantor kami di Jakarta, kami berharap proyek inovasi ekonomi biru ini akan bermanfaat bagi negara anggota ASEAN dan Timor Leste dalam mengembangkan potensi ekonomi biru di negara-negara tersebut," tuturnya. Lebih lanjut, UNDP telah mengadvokasi sektor biru dalam skala global selama lebih dari 25 tahun. UNDP telah memobilisasi lebih dari USD 1 miliar untuk melindungi dan merestorasi laut di lebih dari 100 negara. Juga, terus berkomitmen mendorong ekonomi biru global yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya laut dan air tawar untuk pembangunan yang inklusif. Sebagai contoh, di Indonesia, UNDP telah membantu mewujudkan visi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama multilateral dengan tujuan melindungi lingkungan laut dan mendorong ekonomi biru. Yaitu,&nbsp;melalui Archipelagic Island States (AIS) Blue Hub 2.

ASEAN memiliki beragam sumber daya kelautan dengan estimasi nilai pasar hingga USD 2,5 triliun per tahun atau lima persen dari ekonomi dunia

ASEAN, Jepang, dan UNDP Luncurkan Proyek Inovasi Ekonomi Biru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/13/DA260DD5-2093-4A25-8C55-F8F04E8BEEFE-2544642496.jpeg" alt="Sekretaris Jenderal Perhubungan Novie Riyanto di Young Engineers Festival 2023." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Perhubungan Novie Riyanto di Young Engineers Festival 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Perhubungan Novie Riyanto mewakili Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan transportasi laut berperan penting atas terlaksananya blue economy atau Ekonomi Biru. Hal ini disampaikan Sekjen Kemenhub dihadapan para insinyur muda yang hadir dalam acara Young Engineers Festival 2023 di Kantor Kemenhub Jakarta, Jumat (10/11) malam. &ldquo;Sektor Transportasi Laut memiliki peran penting untuk mendukung terlaksananya ekonomi biru dengan menyediakan layanan angkutan laut untuk penumpang maupun barang. Salah satunya yang dapat membantu memobilisasi hasil-hasil perikanan bahkan mengantarkan ekspor hasil laut hingga ke luar negeri,&rdquo; kata Sekjen Kemenhub. Terlebih, menurut data Kadin, Indonesia sendiri telah mengekspor sekitar 10 persen dari komoditas perikanan dunia. Adapun nilainya dari sektor perikanan mencapai USD 29,6 miliar atau setara dengan 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. &ldquo;Sehingga menjadikan negara kita sebagai negara kedua terbesar dalam produksi ikan dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut, Sekjen Kemenhub menyatakan tak hanya dari sektor perikanan, kehadiran transportasi laut juga berperan penting dari sektor pariwisata kelautan. Diantaranya, pembukaan akses transportasi yang akan memudahkan para wisatawan menuju destinasi pariwisata kelautan. Di sisi lain, berkaitan dengan perlindungan lingkungan maritim, transportasi laut berperan untuk melestarikan ekosistem laut dengan berbagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan maritim. &ldquo;Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2030 dan mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat,&rdquo; jelasnya. Dalam rangka melaksanakan transisi energi menuju green energy, saat ini kata Novie, Kemenhub telah menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Bahkan, pengembangan angkutan umum perkotaan berbasis listrik juga terus didorong. Dengan diawali oleh pemanfaatan kembali bus listrik yang digunakan saat G20 di Bali, untuk sistem angkutan massal perkotaan di Kota Bandung dan Surabaya. Kemudian membangun infrastruktur transportasi ramah lingkungan yang dilengkapi sumber energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan penerangan jalan bertenaga surya. &ldquo;Kami berharap melalui upaya tersebut sektor transportasi dapat terus menciptakan transportasi yang berkelanjutan dan melaksanakan transisi energi dengan menggunakan energi yang ramah lingkungan dan dapat mengelola energi secara bijak,&rdquo; ujar Novie Riyanto. &ldquo;Saya juga sangat berharap melalui kolaborasi yang erat dan tekad bersama, kita dapat mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan yang dapat diwariskan kepada anak cucu kita,&rdquo; pungkasnya.

Sekretaris Jenderal Perhubungan Novie Riyanto mengatakan transportasi laut berperan penting atas terlaksananya blue economy.

Young Engineers Festival 2023, Kemenhub Sebut Transportasi Laut Berperan Penting Terlaksananya Ekonomi Biru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/pemkot-semarang-2404563467.jpg" alt="Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mendorong investasi di kawasan pesisir untuk menumbuhkan perekonomian." width="100%">
<figcaption>Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mendorong investasi di kawasan pesisir untuk menumbuhkan perekonomian.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mendorong investasi di kawasan pesisir untuk menumbuhkan perekonomian, khususnya di kawasan Pearl of Java (POJ) City, mengingat lokasinya yang sangat strategis. "Kami dari Pemkot Semarang sangat mendorong investasi karena memang di wilayah ini dekat bandara, belum ada pusat mal," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di Semarang, kemarin. Hal tersebut disampaikan Ita, sapaan akrab Hevearita, saat menghadiri prosesi ground breaking&nbsp;Mal 23 Semarang, mal baru yang terletak di kawasan POJ City, Marina Semarang. Menurut dia, kawasan pesisir tersebut sangat strategis untuk dikembangkan karena lokasinya yang dekat dengan Bandara Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Mas, perumahan, dan pusat kota. "Dan ini daya tarik di pinggir pantai, saya lihat ada kanal dan ini hampir mirip dengan Pantai Indah Kapuk (PIK). Tentu sebagai destinasi wisata juga bisa jadi wisata belanja dan alam, karena ini sangat terbuka," katanya. Oleh karena itu, ia memastikan akan mendukung pembangunan di wilayah itu, seperti yang pertama kali dilakukan oleh PT Indonesia Paradise Property dalam mendirikan Mal 23 Semarang untuk menumbuhkan perekonomian dan membantu UMKM. "Makanya kami mendorong ketika ada proses perizinan untuk pengembangan di sini. Kami sangat mendorong, selain investasi kita juga ada perputaran perekonomian," tambahnya. Apalagi, pusat perbelanjaan tersebut dekat dengan Kampus Bina Nusantara (Binus) Semarang sehingga nantinya tidak hanya warga Semarang yang akan melakukan transaksi di Mal 23 Semarang. "Apalagi, Kota Semarang menjadi simpul Jawa jadi orang mau ke Surabaya atau ke Jakarta pasti lewat Semarang, karena tol sudah jalan. Dan juga di (Jalan) Madukoro sedang dibangun oleh PUPR dan Kaligawe sedang dibagusin," katanya. Sementara itu, Director CEO Paradise Anthony Prabowo Susilo menjelaskan bahwa pihaknya menggandeng Binus sebagai institusi pendidikan Indonesia berkelas dunia untuk membuat langkah strategis membangun Mal 23 Semarang. Mal 23 Semarang, kata dia, dibangun sebagai pusat perbelanjaan baru di Kota Semarang dengan mengusung konsep ikonik di atas lahan seluas 6 hektare yang ditargetkan rampung pada 2025. Menurut dia, kondisi geografis yang berbatasan dengan Laut Jawa membuat suhu udara rata-rata di Kota Semarang cukup panas sehingga menjadi dasar pemikiran untuk mengembangkan mal dengan konsep unik. Konsep Mal 23 Semarang dengan fitur utama menyediakan sebanyak mungkin ruang terbuka sebagai area lansekap vegetasi dan kolam ikan untuk menurunkan suhu sekitarnya agar tercipta secara alami suasana mal yang teduh dan sejuk meski berada di tepi laut. "Konsep ini akan menjadikan Mal 23 Semarang sebagai satu-satunya pusat perbelanjaan yang menggabungkan kekuatan elemen arsitektural dengan kondisi alam sekitarnya," katanya. Mal tersebut memiliki akses utama di sisi barat serta akses dari sisi timur dengan Open Plaza menghadap ke kanal yang menuju ke Laut Jawa. "Kedua akses utama tersebut terhubung melalui fitur utama berupa ruang terbuka hijau di tengah-tengah mal yang direncanakan sebagai tempat pengunjung menikmati suasana hutan kota yang rindang," katanya. Managing Director Bina Nusantara Francis Budiraharja Santoso menambahkan bahwa pihaknya terus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Kerja sama Paradise Indonesia dan Binus, kata dia, merupakan langkah penting untuk menunjang pengembangan ekosistem yang dapat menghasilkan SDM berkualitas dalam menyongsong revolusi industri 4.0. Selain itu, Mal 23 Semarang diharapkan menjadi destinasi wisata baru yang membawa manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Semarang. "Dengan beragam tenant, fasilitas hiburan, modern, dan acara komunitas, Mal 23 Semarang akan menjadi destinasi wisata baru yang menarik untuk kota ini," katanya.

"Dan ini daya tarik di pinggir pantai, saya lihat ada kanal dan ini hampir mirip dengan Pantai Indah Kapuk (PIK)," ujar Ita.

Tumbuhkan Perekonomian, Pemkot Semarang Dorong Investasi di Kawasan Pesisir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/maratua.jpeg" alt="Meski sudah ada, namun pengembangan hotel dan sejenisnya masih memungkinkan di Maratua." width="100%">
<figcaption>Meski sudah ada, namun pengembangan hotel dan sejenisnya masih memungkinkan di Maratua.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendukung pengembangan kawasan ekonomi biru atau&nbsp;blue economy&nbsp;yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Berau di kawasan perairan laut Maratua. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan Pemprov Kaltim berusaha memaksimalkan potensi penerapan ekonomi biru sebagai kawasan strategis pariwisata hingga berpotensi mendapatkan kompensasi dari sertifikat blue bond. "Keberadaan Tim Pelaksana Percepatan Kerja Sama Pengembangan Strategis Kepariwisataan Kepulauan Maratua ini sangat penting," kata Akmal Malik saat mengikuti FGD Pengembangan Investasi melalui Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Berau secara virtual dari Kantor Bupati Penajam Paser Utara (PPU), kemarin. Ia mengatakan, program ekonomi biru untuk kawasan pariwisata yang diluncurkan oleh Pemkab Berau dan Pemprov Kaltim telah melibatkan pemuda dan masyarakat lokal. "Tidak menutup peluang bagi Maratua uuntuk menjadi kawasan konservasi sekaligus pengembangan pariwisata," imbuhnya. Ia mengungkapkan, blue economy atau ekonomi biru menjadi isu prospektif dalam pengembangan investasi daerah. Meski demikian, pengembangan ekonomi biru secara nasional diakui masih belum maksimal. "Kendalanya masih seputar pemahaman dan sumber daya manusia, institusi dan kelembagaan serta regulasi yang belum memadai," kata Akmal Malik. Akmal menjelaskan, Indonesia menargetkan 32,5 juta kawasan konservasi perairan (KKP) atau 10 persen dari luas perairan Indonesia pada 2030. Hal ini merupakan kontribusi untuk komitmen global sustainable development goals atau convention of biology diversity. "Pada awal KKP ditujukan untuk perlindungan biodiversity. Namun, seiring waktu diperlukan juga untuk kawasan konservasi yang bermanfaat bagi keberlanjutan sumber daya perikanan. Ini menjadi potensi yang bagus," jelasnya.

Indonesia menargetkan 32,5 juta kawasan konservasi perairan (KKP) atau 10 persen dari luas perairan Indonesia pada 2030.

Dukung Pengembangan Kawasan 'Blue Economy' di Maratua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/06/BNI-678399500.png" alt="CHANDRA BAGUS SULISTYO" width="100%">
<figcaption>CHANDRA BAGUS SULISTYO</figcaption>
</figure> SEBELUM&nbsp;menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U-17 di pengujung tahun, saat ini Indonesia punya hajatan berupa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta Convention Center, pada 5&ndash;7 September 2023. Adapun temanya adalah ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, yang memberikan arti penting peran negara ASEAN bagi ekonomi kawasan dan dunia. Diharapkan pertemuan tersebut juga dapat menghasilkan beberapa kesepakatan lainnya, yaitu penguatan infrastruktur ASEAN, food security, blue economy dan green economy, serta digital economy dan payment ecosystem. Pokok bahasan blue economy dan green economy menjadi sesuatu yang menarik karena tema tersebut sangat kontekstual dengan kondisi saat ini. Terjadinya global warming, perubahan iklim ekstrem, termasuk adanya polusi udara di Jakarta, perlu mendapat perhatian bersama bagi negara-negara ASEAN dan peserta lainnya. Kejadian tersebut memaksa negara di dunia, termasuk ASEAN, agar dapat mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Di Indonesia, ekonomi hijau ditetapkan menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Peran ASEAN dalam Ekonomi Hijau Mengapa tema ekonomi kawasan ASEAN perlu dibahas dalam KTT kali ini? Karena di tengah kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi global, bahasan stabilitas ekonomi kawasan ASEAN menjadi sesuatu yang urgen untuk menjadi awareness bersama. Namun, harus disadari bahwa kawasan ASEAN yang paling terdampak oleh bencana alam dan risiko terkait iklim. ASEAN perlu merapatkan barisan guna mempersiapkan dan mengarah ke tujuan yang sama terkait transisi menuju ekonomi hijau. Di antaranya; melalui penyusunan ASEAN Taxonomy on Sustainable Finance, Study on the Role of Central Banks in Managing Climate and Environment-Related Risk, serta ASEAN Strategy for Carbon Neutrality. Data di forum ekonomi hijau ASEAN di Pulau Bangka Belitung (7/2023) menunjukkan bahwa lebih dari 66 persen Asia Tenggara adalah laut dan samudra. Laut ASEAN menyumbang 15 persen perikanan global dan menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 625 juta pekerja di instansi terkait. Dapat dikatakan bahwa mendorong ekonomi hijau di bidang-bidang seperti ekowisata, pengelolaan limbah laut, dan perikanan berkelanjutan akan menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan di setiap negara anggota ASEAN. Mengapa (Harus) BUMN Fokus Ekonomi Hijau Implementasi ekonomi hijau di Indonesia sudah menjadi bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga 2024. Tiga program yang menjadi prioritas adalah peningkatan kualitas lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon. Keberhasilan program prioritas tersebut membutuhkan partisipasi seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, swasta, hingga badan usaha milik negara (BUMN). Selain tertuang dalam blueprint BUMN 2024&ndash;2034 terkait peran BUMN sebagai pelopor perwujudan ekonomi hijau di Indonesia. BUMN juga mempunyai peran strategis dalam implementasi ekonomi hijau karena area kewenangan dan segmennya cukup luas dalam mengakselerasi misi ekonomi hijau Indonesia berupa net zero emission maksimal pada tahun 2060. Apa saja sih manfaat yang akan dirasakan BUMN ketika mengimplementasikan ekonomi hijau? Pertama, untuk membangun rantai pasok yang lebih berkelanjutan karena perusahaan yang menerapkan konsep ini dalam bisnisnya biasanya lebih sedikit mengalami gangguan pasokan bahan baku. Kedua, menciptakan basis pelanggan yang lebih setia karena semakin banyak konsumen kini mencari perusahaan untuk produk yang memenuhi dampak sosial dan lingkungan. Ketiga, menciptakan peluang usaha baru. Transisi dari kegiatan ekonomi konvensional ke ekonomi hijau sangat menantang, namun penerapan ekonomi hijau akan berpotensi membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang besar. Keempat, mendapat fasilitas green financing. Kemudahan dalam akses layanan perbankan, baik berupa lending (green loan) maupun layanan transaksi melalui digital channel yang mendukung operasional ekonomi hijau. Oleh karena itu, ada beberapa langkah strategis serta tanggung jawab yang harus dilakukan para BUMN agar ekonomi hijau lebih masif implementasinya untuk Indonesia. Yakni; pertama, meningkatkan pembiayaan bank BUMN di sektor environmental, social &amp; governance (ESG). Peran bank BUMN dalam membiayai transisi ke ekonomi hijau adalah untuk membuka investasi swasta, menjembatani penawaran dan permintaan dengan mempertimbangkan seluruh spektrum risiko, dan untuk mengevaluasi proyek dari perspektif ekonomi dan lingkungan. Kedua, BUMN harus mulai menghijaukan kegiatan operasionalnya sendiri. Lingkungan BUMN harus segera mengintegrasikan risiko lingkungan dan perubahan iklim ke dalam strategi dan sistem manajemen risikonya. Ke depan, semakin hari semakin banyak entitas BUMN yang berkeinginan menjadi lebih hijau dan bahkan mulai meluncurkan produk/proses berwawasan ekonomi hijau. Ini tidak hanya untuk meningkatkan nilai ekonominya, tetapi juga untuk menjadikan good corporate citizens. Ketiga, kolaborasi entitas BUMN dalam mewujudkan green industry cluster melalui penyediaan energi baru terbarukan (EBT) dalam pengembangan green hydrogen dan green ammonia. Keempat, dibentuknya program management office (PMO) oleh Kementerian BUMN. Bertugas mengoordinasikan proyek strategis dan aksi korporasi dalam mendukung program implementasi dekarbonisasi. Peran BUMN sebagai agent of development dalam implementasi blue economy dan green economy di Indonesia merupakan bentuk komitmen Indonesia atas hasil kesepakatan KTT ASEAN nantinya. Walhasil, Indonesia akan dapat berkontribusi secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan kawasan ASEAN khususnya dan negara dunia pada umumnya. Semoga.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;CHANDRA BAGUS SULISTYO,&nbsp;Business incubation &amp; stakeholder management department head divisi business program BNI

Temanya adalah ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, yang memberikan arti penting peran negara ASEAN bagi ekonomi kawasan dan dunia.

KTT & Peran BUMN Wujudkan Ekonomi Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/publikasi_1633873008_6162ec7052f71.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kemenko Perekonomian/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kemenko Perekonomian/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya menjaga optimisme atas momentum pemulihan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekonomi/">ekonomi</a> <a href="https://www.jawapos.com/tag/indonesia/">Indonesia</a> yang pada tahun lalu berhasil tumbuh positif agar dapat terus dilanjutkan di tahun ini. Pasalnya, terdapat sejumlah tantangan yang muncul untuk pemulihan ekonomi ini.  Adapun, tantangan utama yang muncul saat ini berasal dari penyebaran <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> varian Omicron, inflasi, normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral, disrupsi rantai pasokan, serta yang terbaru adalah adanya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang mendorong gejolak kenaikan harga komoditas energi, pangan, dan mineral.  Melihat tantangan tersebut, pemerintah pun mendorong agar sektor swasta dapat terlibat berinvestasi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Terutama di tengah momen Presidensi G20 Indonesia yang tengah berlangsung, di mana agenda utamanya berfokus pada tiga hal, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi.  “Berkaitan dengan transisi energi, energi baru dan terbarukan menjadi sangat relevan,” ucap Menko Bidang Perekonomian <a href="https://www.jawapos.com/tag/airlangga-hartarto/">Airlangga Hartarto</a>, Jumat (11/3).  Dalam mewujudkan langkah transformatif tersebut, Indonesia tengah mengkaji mekanisme pembiayaan yang tepat. Hal ini tentunya perlu dibarengi dengan upaya mendorong investasi di bidang renewable energy yang saat ini tengah dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia, antara lain hydropower dan solar.  "Termasuk upaya untuk mengenalkan teknologi carbon capture and storage,” imbuh Airlangga.  Pemerintah juga melakukan penerbitan green sukuk yang bertujuan untuk memperluas basis investasi yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial, sembari mendorong pertumbuhan jangka panjang berkelanjutan yang akan menguntungkan perusahaan dan investor.  Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab besar, sekaligus memberikan peluang besar. Potensi di sektor energi terbarukan harus diikuti dengan skenario dan peta jalan yang jelas, termasuk dalam hal pendanaan dan investasi.  Karena itu, seluruh elemen diharapkan dapat segera mempersiapkan infrastruktur, perangkat dan instrumen yang lebih baik di tahun 2022, khususnya terkait dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/green-economy/">green economy</a>.  “Dengan kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, kita dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan investasi di bidang green dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/blue-economy/">blue economy</a>, serta mendorong SDG’s dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Airlangga.

Pemerintah Akselerasi Pemulihan Ekonomi Lewat Green and Blue Economy

blue economy

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#blue economy

Berita Terkini