<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/ilwQWHIGiia4khq22x2rx0WtUOUH7MYQQyM324o7-2632512126.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau langsung pelayanan kesehatan di RSUD Budi Asih, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (16/9/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau langsung pelayanan kesehatan di RSUD Budi Asih, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (16/9/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung pelayanan kesehatan di RSUD Budhi Asih, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (16/9). Pramono menyebut akan merenovasi RS tersebut guna meningkatkan pelayanan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Pramono menegaskan komitmennya menjadikan RSUD Budhi Asih sebagai rumah sakit rujukan terpercaya dengan fasilitas modern. "Kami ingin RSUD Budhi Asih semakin dipercaya masyarakat. Fasilitas dan layanan akan terus kami sempurnakan agar warga Jakarta mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan nyaman," ujarnya. Renovasi akan meliputi fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD), Catheterization Laboratory (Cath Lab), peningkatan penyediaan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS), inovasi Smart Our System (SOS) untuk sistem rujukan, dan pengembangan ruang rawat inap modern. "Saya sebagai Gubernur Jakarta ingin mensupport untuk beberapa renovasi yang akan dilakukan termasuk perbaikan IGD-nya, kemudian Cath Lab, dan sebagainya," terangnya. Meski begitu, Pramono masih enggan membeberkan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam renovasi. Sebab, pemprov DKI Jakarta masih belum menentukan apakah renovasi akan menggunakan APBD DKI Jakarta ataupun anggaran dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). "Mengenai biaya tentunya ada anggaran dari pemerintah pusat. Tapi memang saya tidak bisa menyampaikan karena memang untuk memperlakukan perbaikan ini ada dua cara. Yang satu dari APBD, yang kedua dari BLUD," terangnya. Pramono mengungkapkan, mayoritas pasien di RSUD Budhi Asih adalah peserta BPJS. Rumah sakit kelas B ini memiliki berbagai layanan unggulan, antara lain kanker, jantung, stroke, uronefrologi dan kesehatan ibu dan anak (KIA). &ldquo;RSUD Budhi Asih memiliki performa yang baik. Hampir 95 persen pasiennya merupakan peserta BPJS, sementara sisanya non-BPJS dengan layanan prioritas, termasuk perawatan kulit dan kecantikan. Memang ada beberapa kendala, seperti soal ketersediaan obat, dan itu akan segera kami tindak lanjuti,&rdquo; jelas politikus PDIP itu.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau RSUD Budhi Asih, berkomitmen untuk renovasi demi pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Gubernur Jakarta Pramono Anung Akan Renovasi RSUD Budhi Asih di Kramat Jati Jakarta Timur, Sumber Anggaran Belum Diputuskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/WhatsApp-Image-2024-10-28-at-062020-167445786.jpg" alt="BPKAD Jawa Timur gelar FGD terkait inovasi untuk menggali potensi pendapatan melalui pemanfaatan aset daerah di Malang pada Kamis dan Jumat (24-25/10). (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>BPKAD Jawa Timur gelar FGD terkait inovasi untuk menggali potensi pendapatan melalui pemanfaatan aset daerah di Malang pada Kamis dan Jumat (24-25/10). (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menurut rencana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD) diterapkan tahun depan. Diperkirakan pendapatan asli daerah (PAD) akan turun termasuk di Jawa Timur. Pemerintah daerah perlu melakukan inovasi untuk menggali potensi pendapatan melalui pemanfaatan aset daerah. Permasalahan tersebut menjadi bahasan pada FGD di Malang pada Kamis dan Jumat (24-25/10). Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur Sigit Panoentoen mengatakan, forum tersebut merupakan ajang untuk menjaring berbagai persoalan. Utamanya dalam upaya memanfaatkan dan kendala di lapangan dan bagaimana solusinya. &rdquo;Empat isu yang menjadi bahasan. Yakni akurasi data barang miliki daerah, pengamanan aset, transfer knowledge, dan peningkatan PAD melalui pemanfaatan aset tersebut. Forum ini diharapkan bisa menjembatani SKPD selaku pengguna barang dengan BPKAD selaku pengelola aset daerah,&rsquo;&rsquo; ungkap Sigit Panoentoen. UU HKPD mengulas berbagai potensi yang dimiliki daerah. Sigit menyebut, perkiraan penurunan PAD di Jawa Timur bisa mencapai Rp 4,1 triliun. Meski begitu, pihaknya meminta SKPD di Jawa Timur tidak resah. Masih ada strategi yang bisa dilakukan. &rdquo;Yakni melalui pemanfaatan aset tersebut. Yang terpenting, fungsi layanan masyarakat harus tetap dijaga,&rsquo;&rsquo; ujar Sigit. Kepala Bidang Aset Herry Indrawanto menambahkan, kebijakan yang akan diterapkan tahun depan itu membawa dampak pada berbagai aspek. SKPD non BLUD akan menyesuaikan anggaran. Begitu juga SKPD yang memiliki BLUD, akan dikurangi anggaran subsidinya. &rdquo;Pada forum ini, SKPD akan memahami implikasi penerapan undang-undang tersebut sehingga bisa mengambil langkah tepat sejak awal,&rsquo;&rsquo; terang Herry Indrawanto. Pemanfaatan aset atau barang daerah memang salah satu inovasi yang bisa diterapkan. Namun, untuk mengimplementasikannya, SKPD atau BLUD harus memahami aturan pemanfaatan barang yang tepat. Dengan begitu, pemanfaatan barang daerah bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, bukan memunculkan masalah hukum di kemudian hari.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah diperkirakan membuat PAD akan turun termasuk di Jawa Timur

BPKAD Jawa Timur Bahas Pemanfaatan Aset Barang Daerah, Antisipasi Penurunan PAD

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/badan-layanan-3371551921.jpeg" alt="Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri meluncurkan Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD bidang Kesehatan. (Dok. Kemendagri)" width="100%">
<figcaption>Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri meluncurkan Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD bidang Kesehatan. (Dok. Kemendagri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada bidang kesehatan akan berimplikasi terhadap akselerasi pemenuhan layanan dasar urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam rangka menjamin ketercapaian output dan outcome pelayanan yang semakin efektif, efisien, ekonomis dan transparan, perlu dilakukan penilaian kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD bidang kesehatan. Menyikapi itu, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri&nbsp;me-launching Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD bidang Kesehatan sebagai pedoman bagi rumah sakit daerah dan puskesmas dalam menyusun Laporan Kinerjanya, serta bagi Pembina BLUD dalam menilai Laporan Kinerja BLUD. Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan dalam keterangan tertulisnya&nbsp;menyampaikan, BLUD memiliki berbagai fleksibilitas dalam aspek pengelolaan keuangannya yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja BLUD khususnya rumah sakit daerah dan puskesmas. &ldquo;Adapun fleksibilitas BLUD tentunya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja blud kesehatan khususnya rumah sakit daerah dan puskesmas dalam akselerasi pemenuhan kebutuhan sarana/prasarana, kebutuhan operasional/ pengawasan, melalui berbagai inovasi program/kegiatan sebagai bentuk pengembangan layanan guna meningkatkan kualitas layanan dan daya saing," ujar Maurits. Terkait pembinaan BLUD kedepan, Maurits menekankan bahwa dibutuhkan dukungan dan Kerjasama dari Pemerintah daerah agar implementasi BLUD menjadi lebih optimal. &ldquo;Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam melakukan pembinaan di pemerintah daerah, tidak dapat bekerja sendirian, sehingga dibutukan peran penting pemda agar implementasi BLUD lebih optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara lain dapat dilakukan dengan penguatan peran pemerintah daerah dalam pembinaan BLUD, menyiapkan regulasi yang dibutuhkan dalam rangka implementasi pengelolaan BLUD, meningkatkan kapasitas SDM pengelola, pembina, dan pengawas BLUD; serta mengalokasikan anggaran melalui APBD sebagai dukungan pengelolaan BLUD,&rdquo; pungkas&nbsp;Maurits. &nbsp;

Perlu dilakukan penilaian kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan Badan Layanan Umum Daerah bidang kesehatan.

Kemendagri Keluarkan Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/IMG_20231122_100308-3700776947.jpg" alt="Mantan bendahara pengeluaran UIN Suska Riau Veny Aprilya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana BLUD di salah satu kampus Islam di Riau tersebut." width="100%">
<figcaption>Mantan bendahara pengeluaran UIN Suska Riau Veny Aprilya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana BLUD di salah satu kampus Islam di Riau tersebut.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim II Akhmad Mujahidin sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) di kampus tersebut. Kejati juga menetapkan mantan bendahara pengeluaran Veny Aprilya sebagai tersangka. Tim jaksa penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau melakukan penahanan terhadap Veny Aprilya. Sedangkan Akhmad Mujahidin sudah lebih dulu ditahan dalam perkara korupsi lain. &rdquo;Berdasar alat bukti yang ditemukan, menetapkan dua tersangka mantan rektor UIN Suska Riau inisial AM saat ini menjalani pidana dan telah ditahan di Rutan. Tersangka kedua bendahara VA dan ditahan di Lapas Perempuan selama 20 hari ke depan,&rdquo; ungkap Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Imran Yusuf seperti dilansir dari Antara, Rabu (22/11). Dia menjelaskan, dalam perkara dugaan korupsi itu terdapat peran kedua tersangka dalam pengelolaan keuangan. Berdasar hasil auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Riau, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 7,6 miliar. Setelah ditetapkan tersangka, tim penyidik akan melengkapi berkas perkara, memanggil kembali saksi, dan memeriksa tersangka. &rdquo;Penyidik akan memaksimalkan penyidikan kedua tersangka. Apabila nanti ditemukan fakta baru dan alat bukti adanya pihak lain yang bertanggung jawab, akan menetapkan tersangka ke publik,&rdquo; ujar Imran. Sebelumnya, mantan Rektor UIN Suska Riau Akhmad Mujahidin juga sudah terjerat perkara korupsi. Dia divonis hukuman penjara selama 2 tahun 10 bulan lantaran terbukti melakukan kolusi dalam pengadaan jaringan internet 2020-2021 saat persidangan di PN Pekanbaru, 18 Januari 2023. Amar putusan dibacakan Hakim Ketua Salomo Ginting. Mujahidin didampingi kuasa hukum mengikuti sidang putusan secara teleconference. &rdquo;Terdakwa terbukti bersalah melakukan kolusi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 10 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan,&rdquo; sebut Hakim Salomo Ginting. Vonis yang diputuskan majelis hakim lebih ringan 2 bulan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni selama 3 tahun kurungan.

Kejati Riau tetapkan mantan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim II Akhmad Mujahidin sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana BLUD

Kejati Riau Tetapkan Mantan Rektor UIN Suska Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/agus-fatoni.jpg" alt="Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan best practice pengelolaan keuangan BLUD berbasis sistem informasi terintegrasi. Pengembangan terhadap modul SIPD/e-BLUD yang terintegrasi dengan Aplikasi Cash Management System (CMS) Perbankan mengacu pada Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.  Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keungan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni menyampaikan, integrasi SIPD BLUD dan Bank Daerah merupakan salah satu bentuk dukungan tercapainya penerapan SPBE. Peran SPBE penting dalam mendukung semua sektor pembangunan dapat tercapai.  “Sebagai pendukung penerapan SPBE adalah adanya integrasi sistem, di mana sistem atau sub sistem dapat saling terhubung dan saling bertukar data sehingga menjadi satu kesatuan sistem," kata Fatoni dalam keterangannya, Kamis (9/2).  Fatoni menekankan, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan keuangan BLUD berbasis sistem informasi terintegrasi (SIPD BLUD), diharapkan dapat kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.  "Untuk itu diminta kepada seluruh Pemda dapat menerapkan integrasi ini," harap Fatoni.  Fatoni menyebut, keuntungan dari penerapan Bridging Host to Host SIPD BLUD dengan aplikasi Perbankan, dapat meminimalisir antrian, mempercepat proses transaksi, meminimalisir pencatatan data secara manual. Serta mampu melakukan pembayaran kapanpun, memberikan rasa aman, menghindari terjadinya praktek korupsi, dan transaksi pembayaran bisa dilihat secara real time.  “Mengingat berbagai keuntungan tersebut, saya tegaskan bahwa penggunaan aplikasi SIPD BLUD merupakan hal yang mutlak untuk diterapkan guna peningkatan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD,” pungkas Fatoni.

Cegah Praktik Korupsi, Kemendagri Minta Pemda Integrasi Sistem BLUD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KOMISI-D-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tiga bulan menjelang tutup tahun anggaran 2022, pendapatan daerah dari badan layanan umum daerah (BLUD) 63 puskesmas di Kota Surabaya masih minim. Dari target Rp 7,1 miliar, baru Rp 2,5 miliar yang masuk ke kas daerah.  Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Nanik Sukristina merasa pesimistis bisa mencapai target itu. Dalam rapat bersama Komisi D DPRD Surabaya kemarin (13/9), dia mengajukan perubahan target menjadi Rp 3,8 miliar. ”Kami merasa belum mampu mencapai target awal,” kata Nanik.  Menurut dia, mendapatkan Rp 7,1 miliar sangat sulit. Apalagi puskesmas lebih banyak melayani masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan. Preminya dibayar APBD lewat universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta. Di sisi lain, sisa tahun anggaran tinggal 3,5 bulan lagi.  Usulan perubahan target itu pun disepakati anggota dewan. Ketua Komisi D DPRD Khusnul Khotimah yang memimpin rapat menyampaikan bahwa status BLUD yang disandang setiap puskesmas diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. ”Prinsipnya, DPRD mendorong inovasi pelayanan di setiap puskesmas,” tegas Khusnul.  Nilai retribusi BLUD yang diterima 63 puskesmas memang bervariasi. Sangat bergantung pada jumlah kunjungan pasien. Menurut Khusnul, tinggi rendahnya pendapatan puskesmas juga bisa dipengaruhi oleh pola pelayanan kepada masyarakat. ”Jika pelayanan berkualitas dan petugas ramah, warga senang berkunjung ke puskesmas,” paparnya.  Anggota Komisi D DPRD Surabaya Juliana Evawati meminta puskesmas untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan. Dengan menjadi BLUD, kata dia, puskesmas bisa meningkatkan pelayanan tanpa harus bergantung pada dinkes.  Jeje, sapaan akrab Juliana Evawati, menambahkan bahwa dengan menjadi BLUD, setiap puskesmas diharapkan bisa berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik. ”Salah satu tujuan BLUD kan agar puskesmas bisa mengatur keuangannya dengan mandiri,” ucap politikus PAN itu.

Dinkes Surabaya Revisi Target Pendapatan, dari Rp 7,1 M Jadi Rp 3,8 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20210714-WA0000.jpg" alt="Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni. Kemendagri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni. Kemendagri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menegaskan pentingnya profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan dengan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini disampaikan Fatoni saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung.  Fatoni mengingatkan pentingnya menggunakan sistem aplikasi pengelolaan keuangan BLUD (e-BLUD) sesuai Surat Edaran Nomor 981/4092/KEUDA tertanggal 2 Oktober 2020. Hal ini demi guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.  "Penggunaan sistem aplikasi dalam pengelolaan keuangan dapat mempermudah kinerja keuangan, hemat biaya dan waktu, serta penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat," kata Fatoni dalam keterangannya, Jumat (24/6).  Dia mengutarakan, pengelolaan keuangan daerah bagi setiap BLUD sangat penting dilakukan. Sebab, BLUD merupakan profit bisnis pelayanan kepada masyarakat yang harus dikelola secara profesional.  "Setiap pelayanan harus cepat, akurat, dan tepat. Pelaksanaan implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) merupakan salah satu usaha untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik," tuturnya.  Menurut Fatoni, dengan status RSUDAM sebagai rumah sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, pemerintah memberikan fleksibilitas dan keleluasaan. Karena itu, diharapkan pelayanan yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta sejalan dengan praktik bisnis yang sehat dalam membantu pencapaian tujuan pemerintah.  "BLUD lebih fleksibel. BLUD punya otonomi untuk mengatur keuangannya sendiri. Semua pemasukannya tidak masuk ke daerah tapi langsung dikelola sendiri sehingga lebih fokus memprioritaskan layanan pengelolaan keuangannya," papar Fatoni. (*)  &nbsp;

Kemendagri Imbau Pengelolaan Keuangan Pemda Dilakukan Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/DLH-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Penanganan limbah di Surabaya belum optimal. Sebab, Kota Pahlawan belum memiliki tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Surabaya meminta pemkot segera membangun fasilitas tersebut.  Ketua Pansus LKPj DPRD Surabaya Baktiono menyampaikan, program pengelolaan sampah B3 dicanangkan sejak dua tahun lalu. Pemkot berencana membangun tempat pengelolaan limbah B3. Sayangnya, hingga saat ini rencana itu belum teralisasi. ”Untuk penanganan limbah B3, pemkot menggandeng pihak ketiga,” jelasnya.  Sejatinya pemkot sudah menyiapkan lahan untuk pengolahan limbah B3. Lokasinya di wilayah Tambak Osowilangun. Luas tanahnya cukup besar mencapai 4 hektare (ha). Akibat pandemi, rencana pembangunan tempat pengolahan sampah (TPS) khusus B3 itu pun terhambat.  Menurut Baktiono, TPS khusus B3 harus segera dibangun. Sebab, Surabaya memiliki puluhan rumah sakit dan puskesmas. ”TPS B3 merupakan bentuk layanan bagi fasilitas kesehatan (faskes),” ujar politikus PDIP tersebut.  Menanggapi saran dari pansus, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya Agus Hebi Djuniantoro segera melakukan kajian. Tujuannya, memetakan tempat yang tepat dibangun TPS khusus B3.  Selain itu, DLH Surabaya akan membuat BLUD khusus pengelolaan limbah B3. Hebi menjelaskan, sesuai dengan regulasi, pendirian BLUD menjadi syarat untuk pengelolaan limbah B3. ”Segera kami rapatkan,” tegasnya.

Mendesak, Pembangunan TPS Limbah B3 di Kota Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/DIKBUD1.jpg" alt="Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto</figcaption>
</figure>JawaPos.com —Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri menggelar rapat koordinasi Badan Layanan Umum Daerah (<a href="https://www.jawapos.com/tag/blud/">BLUD</a>) dalam upaya peningkatan kualitas <a href="https://www.jawapos.com/tag/pelayanan-publik/">pelayanan publik</a>, kualitas pengelolaan keuangan dan manfaat yang optimal khususnya dalam dunia pendidikan.  Rakor dilaksanakan berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikristek dan mengundang Kepala Biro Perekonomian, Kepala BPKAD, Kepala BAPPEDA dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Se-Indonesia.  Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Wikan Sakarinto berharap penerapan BLUD di <a href="https://www.jawapos.com/tag/smk/">SMK</a> dapat mendorong sekolah menjadi fleksibel dan transparan dalam pengelolaan keuangannya, serta mewujudkan sekolah yang mandiri dan merdeka.  "Penerapan BLUD juga diharapkan mampu menghasilkan tamatan yang memiliki softskills, hardskills, dan karakter unggul, serta berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional," kata Wikan.  Di samping itu, dengan penerapan <a href="https://www.jawapos.com/tag/blud-smk/">BLUD SMK</a> diharapkan dapat meningkatkan pelayanan, efisiensi anggaran, dan dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sesuai dengan bidang keahlian sekolah. Dengan menerapkan BLUD dapat mendorong siswa untuk terus berkarya sehingga menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan dapat meningkatkan kesejahteraan guru maupun infrastruktur sekolah.  Berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.  SMK merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat yang tujuan utamanya adalah menghasilkan lulusan siap kerja pada bidang tertentu.  Dalam rangka menghasilkan lulusan SMK yang kompeten, berdaya saing dan siap menghadapi tantangan serta dinamika perkembangan nasional maupun global, perlu dilakukan <a href="https://www.jawapos.com/tag/revitalisasi-smk/">revitalisasi SMK</a>. Pemerintah telah menetapkan Inpres 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.  Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan pola tata kelola yang baik pada SMK supaya menjadi lebih efisien, efektif, professional, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan mutu tata kelola SMK dapat dilakukan dengan menerapkan BLUD pada SMK.

Implementasi BLUD di SMK Diharapkan Dorong Sekolah Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Polpem-lipsus-puskesmas-24-jam-dan-kesiapan-rs-darurat-puskesmas-alfian-rizal_8-1.jpg" alt="Puskesmas Mulyorejo. Alfian Rizal/JawaPos " width="100%">
<figcaption>Puskesmas Mulyorejo. Alfian Rizal/JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 63 puskesmas di Surabaya didorong untuk segera menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) pada 2022. Perubahan itu sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.  Permintaan itu diajukan Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah. Ada banyak kelebihan dan keuntungan jika puskesmas menjadi BLUD. Kondisi tersebut sama seperti rumah sakit yang sudah lama menjadi BLUD.  ”Misalnya, puskesmas bisa mengatur sendiri belanja keuangannya,” tutur Khusnul, Kamis (14/10).  Dengan begitu menurut dia, puskesmas bisa meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa harus tergantung kepada dinas kesehatan (dinkes) jika membutuhkan sarana dan prasarana layanan kesehatan.  ”Puskesmas itu kan layanan kesehatan yang promotif preventif yang menjadi ujung tombak layanan kesehatan di masyarakat. Dengan menjadi BLUD, setiap puskesmas diharapkan bisa berlomba-lomba memberikan pelayanan yang cantik kepada masyarakat,” beber Khusnul.  Menurut Khusnul, BLUD akan memberikan ruang fleksibilitas bagi puskesmas untuk memberikan keleluasan pengelolaan keuangan. Artinya puskesmas bisa berlomba-lomba memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.  Fleksibilitas pengelolaan anggaran sendiri oleh puskesmas, lanjut Khusnul, sangat penting. Sebab, puskesmas bisa belanja kebutuhannya sendiri, khususnya belanja untuk peningkatan layanan kesehatan.  Jika puskesmas ingin membeli sarana dan prasarana untuk meningkatkan layanan kesehatan, puskesmas bisa langsung membelinya tanpa harus menunggu dianggarkan dinas kesehatan.  Dengan menjadi BLUD, kata Khusnul, layanan kesehatan di tingkat puskesmas lebih meningkat. Sebab, sejatinya puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorang tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.  Seiring sedang dibahasnya APBD Surabaya 2022 saat ini, Khusnul meminta Pemkot Surabaya mempersiapkan agar BLUD bisa segera diterapkan di 63 puskesmas.  ”Saya dapat informasi sekarang sudah dilakukan penilaian untuk persiapan BLUD. Pada 2022 semua puskesmas harus sudah menjadi BLUD,” ucap Khusnul.

63 Puskesmas di Surabaya Diminta Jadi BLUD

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#blud

Berita Terkini