<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SIDANG-DAKWAAN-KORUPSI-MINYAK-GORENG-FEDRIK-TARIGAN-4.jpg" alt="Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn" width="100%">
<figcaption>Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Perlindungan Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Mira Riyanti Kurniasih menyampaikan, dalam rangka meringankan beban masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada 1 April 2022. Pemerintah memutuskan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Hal ini disebabkan tingginya harga minyak goreng di pasar domestik.  “Sudah dimulai dari April (2022) kami realisasikan BLT untuk migor,” kata Mira Riyanti Kurniasih saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor CPO di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (18/10).  Mira menjelaskan, anggaran untuk BLT diambil dari pos anggaran bansos secara umum yang memang sudah dialokasikan dalam APBN sejak November 2021, sebelum adanya kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng.  “Sebenarnya itu diambil dari anggaran kami. Kami kan punya angggaran bansos, sejak November 2021. Dianggarkan untuk program reguler. Kami ini, sebelum ada BLT migor, sesuai tugas dan fungsi kemensos memang punya program BPNT dan program keluarga harapan," ucap Mira.  Karena itu, Mira memastikan, tidak anggaran khusus yang secara mendadak dialosikan untuk BLT migor. “Jadi saat itu kami gunakan anggaran yang ada dulu untuk menindaklanjuti arahan presiden,” ungkap Mira.  Mira mengungkapkan, nilai BLT yang diberikan sebesar Rp 300 ribu dalam rentan waktu tiga bulan, atau Rp 100 ribu perbulan per penerima manfaat. Menurutnya, BLT tersebut tidak khusus ditujukan hanya untuk membeli migor, tapi juga kebutuhan pokok yang lain karena terimbas inflasi pangan dari migor.  “Sebelumnya mereka sudah mendapatkan program BPNT (bantuan pangan non tunai), tetapi dirasakan kurang, maka itu ditambahkan. Terkait program tadi, istilahnya BLT Migor,” pungkasnya.

Kemensos Sebut BLT Migor untuk Masyarakat Imbas Lonjakan Harga CPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-27-at-15.22.04.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 79.579 warga Sidoarjo masuk dalam daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial RI.  Setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tersebut menerima BLT minyak goreng sebesar Rp 100.000/bulan disalurkan untuk April, Mei dan Juni. Mereka juga menerima BPNT untuk bulan Mei sebesar Rp 200.000,- yang disalurkan dalam bentuk uang tunai.  “Total yang diterima setiap KPM uang tunai sebesar Rp 500 ribu, rinciannya bantuan BLT minyak goreng berupa uang tunai sebesar Rp 300 ribu dan bantuan BPNT senilai Rp 200 ribu. Bantuan tersebut disalurkan semua pada bulan April ini,” ujar Sekretaris Dinas Sosial, Ahmad Misbahul Munir.  Puluhan ribu KPM tersebut tersebar di 18 kecamatan. Penyaluran bantuan telah dilakukan mulai pertengahan April secara bergiliran ke semua kecamatan.  “Setiap kecamatan sudah ditentukan tempat pengambilannya, seperti di kecamatan Buduran dipusatkan di 8 lokasi, yakni di kantor Balai Damarsih, Prasung, Dukuh Tengah, Wadungasih, Pagerwojo, Sidokerto, Sukorejo dan Sidokepung,” imbuhnya.  Sedangkan untuk mekanisme penyalurannya, lanjut Misbah, diberikan dalam bentuk uang tunai oleh PT Pos Indonesia.  “Untuk memperlancar proses penyaluran, ratusan tanaga SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) kita kerahkan membantu di lapangan, dan telah tuntas pada saat ini,” pungkas Misbah

79.579 Warga Sidoarjo Terima BLT Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/20220425-presiden-blt-minyak-goreng-bpnt-sembako.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) agar tidak membelanjakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk membeli pulsa telekomunikasi. Presiden juga menitipkan pesan itu agar diteruskan oleh para petugas penyalur kepada KPM sesuai arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini, di sela-sela meninjau langsung penyaluran BLT minyak goreng dan bantuan pangan nontuni (BPNT) sembako di Gedung Pos, Pasar Baru, Jakarta, Senin (15/4).  "Tolong disampaikan kepada penerima bahwa BLT minyak goreng ini betul-betul digunakan sesuai yang telah diarahkan Menteri Sosial baik itu untuk membeli minyak goreng maupun sembako, tapi jangan dipakai untuk beli pulsa," kata Presiden sebagaimana disimak dalam siaran kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Senin (25/4).  Dalam kesempatan itu, Presiden juga melakukan pemantauan secara daring penyaluran BLT minyak goreng dan BPNT sembako yang dilakukan di sedikitnya enam titik lain di seluruh Indonesia.  Petugas dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, melaporkan bahwa di wilayahnya penyaluran BLT minyak goreng dan BPNT sembako telah mencapai realisasi sebesar 99,35 persen dan hanya menyisakan 61 KPM lagi. Di Medan, Sumatera Utara, penyaluran bantuan-bantuan sosial itu telah mencapai tingkat 97,21 persen setelah 60 KPM menerima hak mereka. Di Serang, Banteng, tingkat penyaluran telah mencapai 98,36 persen, sedangkan di Depok, Jawa Barat, menyentuh prosentase 98,87 persen. Di Pontianak, Kalimantan Barat, penyaluran telah mencapai 96,8 persen, sementara DKI Jakarta berada di tingkat 93,30 persen dengan 1.420 KPM belum menerima haknya.  Salah satu warga yang menerima langsung bantuan sosial tersebut di Gedung Pos, Siti Maimunah, mengaku sangat terbantu dengan apa yang didapatkannya dari pemerintah. "Kebetulan saya menjual nasi goreng, Alhamdulillah sangat membantu sekali dalam keadaan seperti ini. Terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk menerima bantuan ini," kata Maimunah yang terdata sebagai pedagang penerima bantuan sosial tersebut.  Penyaluran BLT minyak goreng sebelumnya diinstruksikan oleh Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna pada 5 April lalu sebagai langkah pemerintah membantu masyarakat menghadapi situasi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di pasaran.

Presiden Jokowi: BLT Minyak Goreng Jangan Dipakai untuk Beli Pulsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Penyaluran-Bansos-di-Kecamatan-Rungkut-10.jpg" alt="Salah seorang warga menunjukkan kartu penerima BLT miliknya. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Salah seorang warga menunjukkan kartu penerima BLT miliknya. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tinggal 2 persen warga Kota Surabaya yang belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng. Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan bahwa Dinas Sosial (Dinsos) akan terus membagikan bantuan tersebut pada warga.  Berdasar catatan Dinsos Surabaya, 98,26 persen warga Kota Surabaya sudah menerima bantuan tersebut. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin mengatakan, dari jumlah total keseluruhan 85.328 KPM BLT minyak goreng di Surabaya, sebanyak 83.845 atau sekitar 98,26 persen sudah tersalurkan.  ”Artinya ada beberapa yang tidak tersalur itu bisa jadi karena data orangnya meninggal, kemudian ada yang tidak ditemukan. Ini ada sebuah proses yang dinamis untuk data yang KPM itu,” kata Anna pada Jumat (22/4).  Meski begitu, Anna menyebut, hingga saat ini PT Pos Indonesia terus menyelesaikan penyaluran BLT minyak goreng sebelum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Bahkan, bagi KPM yang tidak bisa ambil ke kantor, petugas PT Pos Indonesia bersama pihak kelurahan akan mendatangi rumah warga.  ”Ini terus disalurkan teman-teman PT Pos. Jadi yang tidak bisa datang ke Kantor Pos, akan didatangi pihak kantor pos bersama teman-teman kelurahan,” ujar Anna.  Anna menjelaskan, dalam SOP Kementerian Sosial (Kemensos), salur BLT minyak goreng terakhir pada 18 April 2022. Kemudian, dalam salur bantuan sosial itu, ada proses 14 hari kerja setelah jadwal penyaluran terakhir. Dalam masa 14 hari itu petugas akan mendatangi rumah-rumah KPM yang berhalangan hadir mengambil BLT minyak goreng.  ”14 hari itu adalah masa-masa mereka (petugas) harus datang ke rumah warga. Misal ada KPM yang sakit, ya kita datangi ke rumah sakit. Kita datangi penerima itu, karena harus yang bersangkutan sendiri. Jadi proses-proses SOP dari Kemensos seperti itu,” terang Anna.  Selama 14 hari itu pula, Anna menyatakan, Dinsos Surabaya juga melakukan pencocokan data KPM BLT minyak goreng dengan hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel). ”Ternyata memang ada yang meninggal, sehingga tidak bisa tersalurkan 100 persen,” ungkap Anna.  Selain diketahui KPM itu sudah meninggal dunia, kata Anna, ada juga yang tidak ditemukan rumahnya. Artinya, KPM tersebut sudah pindah alamat namun tidak melaporkan ke kelurahan. “Jadi kembali lagi ada proses dinamis seperti pindah alamat dan tidak melaporkan ke kelurahan,” terang Anna.

2 Persen Warga Surabaya Belum Terima Bantuan Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/BLT-MIGOR.jpg" alt="Warga Sidoarjo menunggu panggilan petugas sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial RI." width="100%">
<figcaption>Warga Sidoarjo menunggu panggilan petugas sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial RI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang libur Hari Raya Idul Fitri 2022, pemerintah semakin menggencarkan distribusi bantuan sosial (bansos). Berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo, khusus hari Lebaran, penyaluran bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/bantuan-langsung-tunai/">Bantuan Langsung Tunai</a> (BLT) Minyak Goreng langsung dirapel sekaligus tiga bulan dari April-Mei yang dibayarkan pada bulan pertama.  Masing-masing bansos yang dipercepat penyalurannya yakni <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpnt/">BPNT</a> senilai Rp 600 ribu atau Rp 200 ribu per bulan, dan BLT Minyak Goreng senilai Rp 300 ribu atau Rp 100 ribu per bulan. Penyaluran ini dilakukan oleh PT Pos Indonesia.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, alasan percepatan distribusi bansos sekaligus tiga bulan adalah untuk menunjang daya perekonomian masyarakat menjelang hari raya.  "Jadi untuk tiga bulan ke depan diberikan untuk bulan April sekaligus. Sehingga mereka yang mengalami kejutan inflasi tidak mengalami konstraksi yang berlebihan. Karena itu ini segera kita bantu terutama untuk menyambut Idul Fitri," ujar Muhadjir kepada wartawan, Rabu (20/4).  Muhadjir juga menyempatkan berinteraksi dengan warga yang mengantre menerima bansos di Medan, Sumatera Utara. Beberapa warga menerangkan mereka sudah terdaftar dalam skema bansos PKH, BPNT, dan BLT Minyak Goreng.  Sejauh ini, Muhadjir menilai penyaluran bansos sudah berjalan dengan baik. "Tadi saya sudah cek di sini penyalurannya sudah bagus. PT Pos juga sudah bekerja dengan baik," imbuhnya.  Lebih lenjut, Menko PMK meminta agar percepatan penyaluran bansos ini tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu yang mengambil keuntungan sepihak. Misalnya mengklaim bahwa dia yang mengusahakan turunnya bansos kemudian minta bagian dari yang diterima warga.  "Karena ini adalah untuk mereka yang tidak mampu. Jangan mencoba untuk mengambil hak mereka yang tidak mampu. Karena itu sangat tidak dibenarkan oleh ajaran agama maupun peraturan undang-undang," tegasnya.  Dia berharap, penyaluran bansos berjalan lancar dan bisa selesai sebelum masa libur hari Lebaran. "Kalau ini bisa dilakukan, maka apa yang menjadi target dari pemerintah akan terpenuhi," pungkasnya.

Bansos April-Mei Dirapel, Pencairan Ditarget Selesai Sebelum Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/pembagian-BLT-kemensos-kecamatan-kenjeran13.jpg" alt="Seorang penerima BLT di Kecamatan Rungkut. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Seorang penerima BLT di Kecamatan Rungkut. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Capaian penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng di Kota Surabaya disebut tinggi. Per hari ini, Minggu (17/4), Surabaya sudah menyalurkan 72 persen BLT.  Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin menyebut, realisasi penyaluran BLT minyak goreng di Surabaya sudah mencapai 72 persen.  ”Jadi, realisasi BLT Minyak Goreng di Surabaya sudah sangat bagus, saya harap bisa segera 99 persen. Saat ini (penyalurannya) terus dikebut, karena targetnya selesai sebelum Lebaran,” kata Pepen Nazaruddin pada Minggu (17/4).  Dia berharap kepada warga Kota Surabaya yang telah menerima bantuan untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebab, mereka adalah orang yang beruntung sudah mendapatkan bantuan.  ”Jadi, tolong dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat,” tegas Pepen Nazaruddin.  Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri Kemensos Faozan Amar mengatakan, secara umum, penyaluran BLT minyak goreng di Surabaya sudah berjalan baik.  ”Saat ini sudah mencapai 72 persen. Angka ini masih bisa dikejar terus. Mudah-mudahan masyarakat makin tahu informasinya, sehingga mereka yang sudah mendapatkan undangan bisa segera datang ke kantor pos atau titik-titik yang sudah ditentukan,” papar Faozan Amar.  Sebelumnya, pemberian BLT telah dilakukan di Kecamatan Rungkut dan Kecamatan Simokerto. Kali ini BLT minyak goreng sekaligus bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) disalurkan di kantor Kecamatan Kenjeran.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan, total ada sebanyak 220 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima secara simbolis bantuan itu di kantor Kecamatan Kenjeran.  ”Alhamdulillah lancar semuanya. Kita juga bisa melihat kecepatan-kecepatan yang dilakukan PT Pos maupun BNI, sehingga ini bersama-sama memberikan yang terbaik untuk warga, karena warga juga tidak perlu menunggu lama,” tutur Eri.  Wali kota bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini. Apalagi, yang dicairkan itu bersamaan, mulai dari BLT minyak goreng, PKH, dan BPNT.  ”Insya Allah ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Surabaya yang sampai hari ini masih masuk ke dalam MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” ujar Eri.  Menurut dia, berkat kerja sama dan sinergi dari semua pihak, terutama dukungan dari Dirjen, saat ini penyaluran BLT minyak goreng di Kota Surabaya paling besar. Sebab, sudah mencapai 72 persen.  ”Jadi, saya terima kasih banyak atas dukungan Pak Dirjen, sehingga kami di Surabaya ini terus berjibaku untuk menyiapkan data sekaligus pencairan, biar tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Surabaya,” ucap Eri.

BLT Minyak Goreng Surabaya 72 Persen, 2 Minggu Ditarget 99 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220415_171258.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbincang dengan salah seorang penerima BLT minyak goreng di Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jumat (15/4). Humas Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbincang dengan salah seorang penerima BLT minyak goreng di Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jumat (15/4). Humas Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau warga yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng agar menggunakan sesuai dengan peruntukan.  ”Gunakan sebaik-baiknya, sesuai peruntukan. Jangan buat beli pulsa, apalagi untuk beli rokok suaminya,” kata Ganjar seperti dilansir dari Antara di Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jumat (15/4).  Orang nomor satu di Jateng itu ingin memastikan bahwa warga penerima BLT minyak goreng sudah paham peruntukan bantuan yang diberikan pemerintah. ”Iya hari ini )15/4) kita melihat pembagian BLT minyak goreng, masyarakat saya tanya tahu semua, dapat Rp 500.000 dan tahu penggunaannya. Untuk beli minyak Pak, beras Pak, dan lainnya. Hanya saja tadi banyak yang mengeluh, minyaknya masih mahal,” ujar Ganjar.  Harga minyak goreng di pasaran, lanjut Ganjar, masih tinggi dan masyarakat masih kesulitan mendapatkan minyak goreng curah dengan harga murah. ”Akhirnya mereka beli yang kemasan dengan harga komersil dan tidak dibantu pemerintah. Rata-rata Rp 25 ribu per liter, tapi karena mereka mendapatkan bantuan ini, ya mereka beli harga segitu, mudah-mudahan bisa membantu,” ucap Ganjar yang juga mantan anggota DPR itu.  Ganjar menambahkan, pembagian BLT minyak goreng di Jateng sudah dimulai. pihaknya terus memantau dan mendapat laporan pembagian BLT dari PT Pos Indonesia.  ”Jateng sudah jalan, yang bagi PT Pos. saya pantau terus dan sudah bergerak. Memang kami minta sesegera mungkin ini didistribusikan. Hari ini (15/4) saya cek di Boyolali, nanti ke depan saya cek di daerah lain,” terang Ganjar.  Saat mengecek pembagian BLT minyak goreng di Kabupaten Boyolali, Ganjar sempat menanyakan akan mendapatkan bantuan berapa dan akan digunakan untuk apa kepada salah seorang warga.  ”Ini Pak, dapat BLT Rp 500.000, yang Rp 300.000 untuk beli minyak goreng, yang Rp 200.000 untuk beli sembako,” kata salah seorang perempuan bernama Narti.  Ganjar pun mengacungkan jempolnya pada Narti serta berpesan agar bantuan digunakan sebaik-baiknya sesuai peruntukan.

Ganjar Imbau Warga Gunakan BLT Minyak Goreng Sesuai Peruntukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220414-WA0042.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Warga Banyuwangi mulai menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng. Sebanyak 124.047 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Banyuwangi menerima bantuan tersebut.  “Ini adalah bantuan dari Presiden Jokowi untuk meringankan biaya pembelian minyak goreng. Semoga bisa membantu bapak/ibu semua,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat meninjau langsung pendistribusian “BLT Minyak Goreng” di Desa Keradenan dan Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Kamis (14/4/2022).  Ipuk meminta agar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos PPKB) terus mengawal penyalurannya. “Pastikan semuanya sesuai yang ada di DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) sehingga bantuan ini betul-betul tepat sasaran," ujar Ipuk.  Distribusi dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Secara terjadwal, petugas akan hadir ke kantor-kantor desa untuk menyalurkan langsung kepada KPM. Adapun besaran bantuan yang diterima masing-masing KPM sebesar Rp 100 ribu per bulan. Berlaku 3 bulan terhitung April hingga Juni 2022. Pencairan dilakukan sekaligus Rp300.000 pada bulan April.  Dalam waktu yang berbarengan, juga disalurkan Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang besarannya Rp200 ribu per bulan. “Jadi masing-masing KPM akan menerima langsung dua bantuan, BSP untuk jatah bulan Mei dan BLT Minyak Goreng jatah bulan April – Juni. Total yang diterima Rp500 ribu,” urai Kepala Dinsos PPKB Banyuwangi Henik Setyorini.  Henik menjelaskan, para penerima BLT minyak goreng ini adalah warga penerima bantuan sosial pangan dan penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Pendistribusian BLT minyak goreng sudah dilakukan sejak 12 April 2022, dan ditargetkan tuntas pada 21 April 2022.  Dengan jumlah penerima BLT minyak goreng dan BSP, maka pada April 2022 akan disalurkan total sekitar Rp62 miliar untuk 124.047 keluarga.  Sementara Kepala Kantor Pos Banyuwangi Trian Nugroho menambahkan, pendistribusian dilakukan secara bertahap. Khusus bagi warga yang belum bisa hadir ke kantor desa sesuai jadwal yang telah ditentukan, bisa mendatangi kantor-kantor pos terdekat di lain waktu. “Kami tunggu maksimal hingga 28 April 2022,” kata Trian.  Selain itu, ujar Trian, pihaknya juga memberikan kemudahan bagi KPM yang kondisinya memang tidak mendukung untuk hadir langsung ke kantor desa maupun kantor-kantor pos terdekat.  “Misalnya lansia sakit. Kami berkoordinasi dengan pihak desa siapa saja yang memang berhalangan. Nanti kami yang akan mengantarkan bantuan ke rumah-rumah mereka,” pungkasnya.  Bantuan ini disambut positif oleh warga. Salah satunya Umi Handayani yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani. “Alhamdulillah bisa buat beli minyak goreng dan kebuituhan dapur lainnya. Ini sangat membantu kami,” kata Umi.  Menariknya, kegiatan pendistribusian di kantor-kantor desa di Banyuwangi ini juga dilengkapi dengan layanan vaksinasi covid-19. Sehingga warga yang belum melakukan vaksinasi, bisa langsung memanfaatkan layanan ini.  "Ini memudahkan warga untuk mendapatkan vaksin. Sambil nungu antri dipanggil, silakan memanfaatkan layanan vaksin ini. Alhamdulillah banyak yang memanfaatkan juga, tapi ini bukan menjadi syarat pencairan bantuan," tambah Ipuk.

BLT Minyak Goreng Disalurkan ke 124.047 Keluarga di Banyuwangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/MIGOR-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Bantuan langsung tunai <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> (BLT migor) akhirnya sampai ke warga Kota Pahlawan. Bantuan dari APBN itu mulai disalurkan hari ini (12/4). BLT akan diberikan melalui PT Pos Indonesia secara bertahap.  Berdasar data dari Kantor Pos <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a>, tercatat ada 85.868 keluarga penerima manfaat (KPM) yang bakal mendapat BLT migor tahap I. Mereka tersebar di seluruh kecamatan. Kantor pos menargetkan penyaluran tahap I tuntas dalam waktu seminggu.  Executive General Manager Kantor Pos Cabang Surabaya Imanuel Agung menuturkan, sejumlah upaya persiapan dilakukan untuk menyukseskan penyaluran. Surat undangan sudah disebar. Jadwal kedatangan KPM diatur supaya tidak terjadi aksi desak-desakan.  Sama dengan pencairan bantuan pangan nontunai (BPNT) sembako, penyaluran <a href="https://www.jawapos.com/tag/blt-migor/">BLT migor</a> melibatkan banyak pihak. Kantor pos menerima bantuan dari pengurus RW dan kelurahan dalam sosialisasi. ”Kami juga melibatkan komunitas dan melakukan penyaluran secara langsung atau door-to-door,” ujar Imanuel.  Dia menjelaskan, BLT migor tidak hanya diberikan kepada penerima BPNT sembako. Pelaku <a href="https://www.jawapos.com/tag/umkm/">UMKM</a> yang terdampak kenaikan harga migor juga diberi BLT. ”Datanya dari Kemensos. Kami hanya membantu pencairan,” kata Imanuel.  Menurut dia, pada penyaluran perdana kali ini, per KPM akan mendapat uang tunai Rp 300 ribu. BLT migor cair untuk tiga bulan sekaligus. Mulai April sampai Juni 2022.  Imanuel menyampaikan, syarat pengambilan bantuan sama dengan sebelumnya. KPM harus membawa surat undangan, KTP, dan kartu BPNT. ”Yang belum dapat undangan bisa berkomunikasi dengan petugas,” tutur Imanuel.  Dia mengungkapkan, pencairan BLT migor bakal dibarengkan dengan penyaluran BPNT sembako untuk Mei. Nilainya mencapai Rp 200 ribu. Jadi, masyarakat yang tercatat menerima dua jenis bantuan nanti membawa pulang uang Rp 500 ribu.

Hari Ini 85.868 Keluarga di Surabaya Bakal Terima BLT Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/BHIMA-YUDHISTIRA.jpg" alt="BHIMA YUDHISTIRA (JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BHIMA YUDHISTIRA (JAWA POS)</figcaption>
</figure>PEMERINTAH menyiapkan bantalan sosial sebagai respons atas perkembangan ekonomi dunia yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Juga kemungkinan naiknya harga-harga komoditas.  Ada dua jenis subsidi yang diberikan. Yakni, subsidi terhadap barang dan subsidi langsung ke masyarakat.  Subsidi barang seperti penetapan pertalite sebagai bahan bakar khusus penugasan, LPG (liquid petroleum gas), dan listrik dalam rangka menjaga stabilisasi harga.  Subsidi tersebut dibutuhkan. Sebab, yang terdampak bukan hanya kategori masyarakat bawah. Kelas menengah rentan miskin juga turut merasakan dampaknya.  Yang jadi masalah adalah subsidi yang diberikan langsung. Misalnya, BLT migor (bantuan langsung tunai minyak goreng) dan BSU (bantuan subsidi upah). Dua bantuan tersebut tidak memberikan efek terhadap harga bahan pokok karena tujuannya penyelamatan daya beli dan penambahan pendapatan masyarakat.  Khusus BSU, berkaca dari penyaluran pada 2020 dan 2021, kurang efektif. Sebab, cenderung tidak langsung dibelanjakan oleh para pekerja. Sebagian besar justru memilih untuk saving.  Selain itu, masih banyak masalah terkait pendataan BPJS Ketenagakerjaan. Masih ada pekerja yang sebenarnya memiliki gaji di atas UMR (upah minimum regional), tapi di BPJS Ketenagakerjaan justru tercatat di bawah nominal ketentuan. Untuk menghindari iuran yang terlalu tinggi. Jadi, laporannya palsu. Ini masalah ketepatan sasaran, pendataan, dan pengawasan.  Penyaluran BLT migor hanya untuk 2,5 juta pedagang. Padahal, ada 64 juta pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di Indonesia. Sebagian besar berusaha di sektor makanan-minuman dan turunannya. Artinya, jumlah penerima itu masih sebagian kecil.  Sebenarnya, kemampuan fiskal pemerintah saat ini cukup kuat untuk menggelontorkan subsidi kepada masyarakat. APBN Indonesia mendapat surplus windfall dari kenaikan komoditas global. Dana tersebut dimasukkan sebagai subsidi.  Tapi, pemerintah juga perlu melakukan efisiensi yang signifikan dalam pos belanja pusat maupun transfer daerah. Juga menunda proyek-proyek strategis nasional yang masih belum berjalan, dalam tahap uji kelayakan, dan tidak urgen. Termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Soalnya, dananya dari APBN sangat besar. Kalau pemerintah tidak melakukan efisiensi, kondisinya bisa berbalik defisit di semester II 2022.  Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengurai masalah tata niaga minyak goreng. Sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, seharusnya pemerintah tegas menjalankan undang-undang. Mampu mengendalikan dan menertibkan praktik kartel dan mafia minyak goreng di tanah air. Sehingga negara tidak perlu mengeluarkan subsidi tambahan untuk BLT minyak goreng.  Pemerintah harus memberikan hukuman yang keras dan tegas bagi siapa saja yang menimbun. Jadi, ada efek jera. Kemudian, jalur distribusi yang macet juga harus dibenahi. (*/c6/fal)  *) BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios)  **) Disarikan dari wawancara dengan Agas Hartanto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BLT minyak goreng

Berita Terkini