<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Penyaluran-Bansos-di-Kecamatan-Rungkut-10.jpg" alt="Salah seorang warga menunjukkan kartu penerima BLT miliknya. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Salah seorang warga menunjukkan kartu penerima BLT miliknya. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus berupaya agar dana desa dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kementerian melakukan penilaian kebijakan Dana Desa Tahun 2022 untuk perencanaan Kebijakan Tahun 2023.  Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Sudirman mengatakan, ada beberapa aspek yang penting untuk dibahas. Seperti kebijakan realokasi sisa BLT Desa yang tidak terserap, rencana kebijakan Dana Desa Tahun 2023, dan kendala serta tindaklanjut hasil monitoring di lapangan.  "Kami apresiasi kebijakan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Harapannya isu-isu tematik perlu terus dikawal dan ditindaklanjuti pada rapat tingkat teknis segera," kata Sudirman, Selasa (21/6).  Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan, Adriyanto menambahkan, kebijakan mengenai penggunaan sisa selisih Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak salur masih berproses dan segera ditetapkan.  "Terkait alokasi Dana Desa untuk ketahanan pangan perlu adanya kolaborasi untuk memastikan agar program berjalan efektif," ucapnya.  Sejalan dengan hal tersebut Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa Kemendagri Lutfi menyampaikan, semakin cepat kebijakan realokasi maka desa akan dapat segera memanfaatkan Dana Desa. Realisasi kegiatan dapat dilaksanakan lebih awal.  "Hal lain yang diperlukan yaitu kebijakan terkait realokasi penggunaan Dana Desa 8 persen untuk penanganan covid yang tidak terserap, mengingat di banyak daerah kasus covid semakin menurun," kata Lutfi.  Terkait kebijakan Dana Desa Tahun 2023, Pemerintah masih akan berfokus pada penyempurnaan kebijakan penganggaran Dana Desa, penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan kinerja desa, penentuan fokus penggunaan Dana Desa yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional, memperbaiki mekanisme penyaluran Dana Desa, dan melanjutkan mekanisme penerapan sanksi.

Kemenko PMK Soroti Penggunaan Sisa Selisih Dana Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Untitled.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyampaikan, hingga hari ini, Kamis (21/5), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa telah tersalur ke 23.963 desa. Angka ini tercatat mencapai 43 persen dari desa yang mendapatkan Dana Desa.  "Sepanjang Rabu (20/5) penyaluran melonjak 7.496 desa," ujarnya dalam keterangan resmi.  Dia menyebut, saat ini ada 55.260 desa yang sudah mendapatkan dana desa di rekening kas desa. Artinya, desa-desa tersebut siap menyalurkan BLT Desa.  Sementara itu, Dana Desa di 5.437 desa masih diproses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. "Ini juga segera tersalur ke rekening kas desa," tuturnya.  Terdapat empat tahapan penyaluran BLT Desa, yaitu pendataan keluarga miskin, musyawarah desa khusus untuk menetapkan daftar penerima BLT Desa, pengesahan Bupati terhadap daftar usulan desa tersebut, dan penyaluran BLT Desa. "Hari ini desa yang sudah melakukan pendataan keluarga miskin mencapai 62.063 desa. Ini naik 3.690 desa dari hari sebelumnya," ucapnya.  Desa yang sudah melaksanakan musyawarah desa khusus mencapai 54.451 desa, atau 99 persen dari desa yang sudah mendapat Dana Desa di atas. Angka ini juga menunjukkan kenaikan 5.332 desa dibandingkan hari sebelumnya.  Pengesahan Bupati/Wali Kota sudah bisa ditangguhkan setelah penyaluran BLT Desa tahap pertama. Sebanyak 23.963 desa sudah menyalurkan BLT Desa. Angka ini mencakup 43 persen desa yang sudah mendapat dana desa.  "Hari ini sudah ada 2.469.025 keluarga miskin yang mendapatkan BLT Desa. Jumlahnya 30 persen dari target 12 juta Keluarga Penerima Manfaat," kata Abdul Halim.  Abdul Halim menuturkan, dalam sehari terjadi kenaikan penerima sebesar 815.345 keluarga miskin. Nilai Dana Desa yang disalurkan kepada warga mencapai Rp 1,48 triliun.  "Nilai ini naik Rp 489,2 miliar daripada hari sebelumnya," imbuhnya.  Sesuai perkembangan terakhir, kata dia, urutan provinsi yang mampu menyalurkan BLT Desa tertinggi ialah Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, DI Jogjakarta, dan Sulawesi Tenggara. Sebaliknya, provinsi yang paling rendah dalam persentase penyaluran BLT Desa berturut-turut yaitu Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, dan Maluku Utara.  Ia menambahkan, berbagai upaya relaksasi dilakukan pemerintah untuk memperlancar penyaluran BLT-DD. Instruksi Menteri Desa PDTT No 1/2020 memperbolehkan desa-desa yang telah melaporkan daftar penerima BLT Desa kepada Bupati/Wali Kota lebih dari lima hari maka bisa langsung menyalurkan kepada warganya sesuai daftar tersebut.  Instruksi Menteri Desa PDTT No 2/2020 bertambah menegaskan, desa-desa selanjutnya dapat langsung menyalurkan BLT Desa tahap pertama sesuai daftar hasil musyawarah desa. Adapun pengesahan Bupati/Wali Kota atas daftar itu menjadi basis penyaluran pada tahap kedua dan seterusnya.

2,47 Juta Keluarga Miskin di Desa Sudah Terima BLT Dana Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gara-gara-konflik-kades-dan-perangkatnya-dana-desa-di-sini-tak-cair_m_.jpg" alt="BANGUN: Salah satu contoh penggunaan dana desa untuk pembangunan, seperti yang dilakukan masyarakat Desa Tewang Pajangan, yang bergotong royong membangun jalan desa, belum lama ini." width="100%">
<figcaption>BANGUN: Salah satu contoh penggunaan dana desa untuk pembangunan, seperti yang dilakukan masyarakat Desa Tewang Pajangan, yang bergotong royong membangun jalan desa, belum lama ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melonggarkan syarat pencairan anggaran dana desa dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2020.  Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengungkapkan, aturan tersebut sudah dirilis dan bisa segera diimplementasikan. Penyederhanaan syarat itu guna mempercepat bantuan kepada masyarakat yang ekonominya terdampak Covid-19.  "Baru keluar kemarin, masih hangat, berisi tentang relaksasi atau perubahan syarat penyaluran dana desa," ujarnya dalam video conference, Jakarta, Rabu (20/5).  Prima menjelaskan relaksasi pada tahap pertama hanya memberlakukan Perkada yang bisa digantikan oleh surat keputusan kepala daerah dan surat kuasa. Sebelumnya terdapat tiga syarat, yaitu Perkada yang mengatur rincian dana desa tiap desa, Perdes/APBDes, dan surat kuasa,  "Sekarang relaksasi hanya dengan dua syarat," ucapnya.  Aturan baru mengatur pencairan tahap kedua tidak perlu melaporkan realisasi penyerapan dan penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya. Sebagaimana diketahui, tadinya harus dilaporkan penyaluran tahap I sebesar 50 persen dan tahap II paling sedikit 35 persen.  "Tapi, Pemdanya harus melakukan tagging atas desa-desa mana yang layak salur. Harapannya tahap kedua tanpa syarat, seluruh dana desa tahap pertama yang sudah tersalur, bisa menikmati salur tahap kedua," tuturnya.  Sementara, pada pencairan tahap ketiga tetap diberlakukan syarat yang sebelumnya. Yakni, membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai tahap II.  Rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90 persen dan rata-rata keluaran paling sedikit 75 persen. Saat ini, porsi pencairan dana desa masih sama yakni tahap I sebesar 40 persen, tahap II sebesar 40 persen, dan tahap III 20 persen.  Periode pencairan tahap I pun masih sama. Yakni, bulan pertama 15 persen, bulan kedua 15 persen, dan bulan ketiga 10 persen.  Saat ini, baru sekitar 57 ribu desa dari 75 ribu desa yang merealisasikan penyaluran dana desa. Guna mengejar ketertinggalan ini, pemerintah membuka kemungkinan untuk penyaluran lebih dari 1 kali dalam 1 bulan.  "Harapan kita, dana desa ini uangnya sudah tersedia di desa. Tinggal desanya bisa kelola bagi orang orang yang berhak," pungkasnya.

Kemenkeu Perlonggar Syarat Pencairan Dana Desa dan BLT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Untitled.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dalam merespons dampak wabah Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat. Salah satu jaring pengaman sosial yang digulirkan yaitu Bantuan Tunai Langsung (BLT) Desa yang diambilkan dari maksimal 35 persen anggaran dana desa di masing-masing desa.  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menuturkan, hingga pekan lalu, realisasi penyaluran dana desa sudah menjangkau lebih dari 11 ribu desa. "Laporan yang baru saya terima, sekitar 11 ribu desa yang sudah menyalurkan BLT Desa, dengan jumlah penerima 1,1 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan total dana Rp 660 miliar," katanya kepada JawaPos.com, akhir pekan lalu.  Abdul Halim menyontohkan, di Jawa Timur, sudah ada beberapa kabupaten yang telah menyalurkan 100 persen BLT Desa. Demikian juga dengan penyaluran BLT Desa di provinsi lain.  "Karena memang warga masyarakat sudah menunggu. Dan saya berkali-kali mengimbau dan meminta kepada Bupati/Wali Kota untuk percepat dalam sinkronisasi, supaya Kepala Desa bisa segera menyalurkan dana desa yang duitnya sudah ada di rekening desa masing-masing," katanya dalam webinar pekan lalu.  Lebih lanjut dia menginstruksikan agar BLT Desa bisa segera disalurkan ke masyarakat KPM sebelum Hari Raya. Abdul Halim mengatakan, dari hasil koordinasi dengan pemerintah daerah, hampir semua kabupaten menjanjikan BLT Desa tahap pertama akan disalurkan sebelum Lebaran.  "Mudah-mudahan itu betul, karena ditunggu oleh rakyat, dan jangan biarkan rakyat kita kelaparan," pungkasnya.  Asal tahu saja, BLT Dana Desa merupakan salah satu jaring pengaman sosial (social safety net) yang disediakan pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19. Sasarannya adalah warga miskin di perdesaan yang belum terjaring pengaman sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (Kartu Sembako), bansos tunai Kemensos, serta Program Kartu Prakerja.  Ada rumus atau patokan untuk penyediaan BLT Dana Desa ini. Pertama, untuk desa yang memiliki Dana Desa di bawah Rp 800 juta per tahun, maka anggaran yang dialokasikan untuk BLT Dana Desa maksimal 25 persen dari Dana Desa.  Kedua, untuk desa yang memiliki Dana Desa Rp 800 juta-Rp 1,2 miliar per tahun, maka anggaran yang dialokasikan untuk BLT Dana Desa maksimal 30 persen. Terakhir, untuk desa yang memiliki Dana Desa di atas Rp 1,2 miliar per tahun, maka anggaran yang dialokasikan untuk BLT Dana Desa maksimal 35 persen.

Mendes: Realisasi Penyaluran BLT Desa Lebih dari Rp 660 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Jokowi-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberikan banyak stimulus ekonomi untuk masyarkat, seperti bantuan sosial (bansos), guna mengantisipasi dampak negatif dari penyebaran Covid-19 ke perekonomian. Misalnya, menggratiskan tagihan listrik untuk pelanggan rumah tangga 450VA dan diskon 50 persen bagi pelanggan rumah tangga subsidi 900VA selama tiga bulan.  Kemudian, pemerintah juga membagikan Kartu Sembako (program Bantuan Pangan Non-Tunai/BPNT) kepada 20 juta sasaran penerima. Target sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) juga ditambah menjadi 10 juta keluarga.  Selin itu ada Bansos Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Presiden Jokowi secara khusus menyoroti dua jenis bantuan, yaitu BST dan BLT Desa, yang nominalnya Rp 600 ribu per bulan dan diberikan selama tiga bulan terturut-turut.  "Sampai saat ini saya melihat di masyarakat masih terjadi riuh rendah karena tidak mendapatkan BLT Desa dan Bansos Tunai. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen, artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (16/5).  Sementara itu, penyaluran Bansos Tunai ini juga baru terealisasi sekitar 25 persen dari sasaran penerima. "Sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima," ‎tambahnya.  Oleh sebab itu, Presiden Jokowi langsung memerintahkan jajaran terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai. Presiden ingin agar prosedur penyaluran bansos tersebut disederhanakan.  "Dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini, baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai. Masyarakat saya harapkan juga menanyakan terus kepada RT, RW, atau kepala desa," pungkasnya.

Jokowi Minta Masyarakat Aktif Ngecek BST dan BLT Desa ke RT/RW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Untitled.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di perdesaan yang terdampak situasi virus korona (Covid-19). Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.  Pendataan calon penerima BLT Desa nempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT.  Dilansir dari Setkab.go.id, Sabtu (25/4), besaran BLT adalah Rp 600 ribu per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan selama 3 bulan, yaitu April hingga Juni 2020. BLT dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35 persen dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya.  Penyaluran Dana Desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat. Kepala Desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban BLT Desa.  BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, Pemerintah Desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50 persen untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III. Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8Y4CaUASVPM  https://www.youtube.com/watch?v=LCNwf2BEMfA  https://www.youtube.com/watch?v=BUgKwymoGHc

Pemerintah Desa Tak Anggarkan BLT Kena Sanksi Pemotongan Dana Desa

BLT Desa untuk Warga Tak Terjaring PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja

BLT Desa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BLT Desa

Berita Terkini