<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/Ilustrasi-Bansos-PKH-dan-BPNT-Cair-1391277020.jpg" alt="Ilustrasi Bansos PKH dan BPNT cair. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bansos PKH dan BPNT cair. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah kembali menyiapkan beragam bantuan sosial (bansos) untuk periode November 2025. Bansos yang akan cair bulan ini cukup beragam, seperti Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Program Keluarga Harapan (PKH). Bansos-bansos ini disalurkan untuk menjaga daya beli masyarakat di akhir tahun. Terlebih, biasanya harga bahan pokok menjadi naik pada periode ini. Bagi para keluarga penerima manfaat (KPM) tentu tak perlu khawatir. Pasalnya, terdapat 6 bansos ini yang akan cair pada November ini, berikut daftarnya: <h3>1. BLT Kesra: Khusus Masyarakat Desil 1-4</h3> Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) akan dicairkan bagi masyarakat yang tergolong dalam Desil 1 hingga Desil 4 menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kategori ini mencakup masyarakat yang sangat miskin (Desil 1) hingga yang ekonominya pas-pasan (Desil 4). Untuk pencairan dana sebesar Rp 900 ribu (untuk alokasi November), penerima bisa menggunakan bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau PT Pos Indonesia.&nbsp; Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat menarik dana langsung di ATM dengan langkah mudah. Yakni dengan masukkan kartu, PIN, pilih "Tarik Tunai", dan masukkan jumlah yang diinginkan. <h3>2. Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 4</h3> PKH Tahap 4 kembali menjadi fokus utama pemerintah, dengan penyaluran dilakukan pada November hingga Desember 2025. Bantuan ini ditujukan untuk Keluarga Miskin dan Rentan yang telah terdaftar di data Kemensos. Nominal bantuan PKH sangat bervariasi, disesuaikan dengan komponen penerima di dalam keluarga, seperti: <ul> <li>Ibu hamil/nifas dan Anak Usia Dini: Dapat mencapai hingga Rp3 juta.</li> <li>Anak Sekolah (SD, SMP, SMA): Menerima antara Rp225.000 hingga Rp2 juta.</li> <li>Lansia &amp; Penyandang Disabilitas Berat: Hingga Rp 2,4 juta.</li> <li>Korban Pelanggaran HAM Berat: Diberikan bantuan hingga Rp10,8 juta.</li> </ul> Pencairan dapat dilakukan melalui bank penyalur Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN, BSI), ATM, agen bank, atau e-warong. <h3>3. BPNT Tahap Akhir: Bantuan Pangan Rp 600 Ribu</h3> Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memasuki tahap akhir penyaluran untuk alokasi Oktober&ndash;Desember 2025. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima total saldo Rp 600.000 (Rp 200.000 per bulan) yang wajib digunakan untuk membeli bahan pangan.&nbsp; Dana ini tidak bisa dicairkan secara tunai, melainkan hanya dapat dibelanjakan di e-warong atau toko yang ditunjuk pemerintah. <h3>4. BLT Dana Desa dan Bansos Pangan Tambahan</h3> Dua program lain yang berfokus pada ketahanan pangan dan kesejahteraan desa juga disiapkan, yakni: <ul> <li>BLT Dana Desa: Bantuan ini menargetkan 35 juta KPM di pedesaan, dengan total bantuan Rp 900.000 untuk periode Oktober&ndash;Desember 2025 (Rp 300.000 per bulan). Pencairan dilakukan via bank Himbara atau PT Pos Indonesia setelah verifikasi data.</li> <li>Bansos Pangan Beras &amp; Minyak Goreng: Sebagai langkah menjaga ketahanan pangan, 18,3 juta KPM akan menerima bantuan dari Bapanas dan Bulog. Bantuan bulan November 2025 berupa Beras 10 kg ditambah Minyak Goreng MinyaKita 2 liter.</li> </ul> <h3>5. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)</h3> Pemerintah menanggung penuh iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 42.000 per bulan bagi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini memastikan mereka tetap dapat mengakses layanan kesehatan gratis di fasilitas medis. <h3>6. ATENSI&nbsp;</h3> &nbsp;Program ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) memberikan bantuan antara Rp 200.000&ndash;Rp 300.000 per anak per bulan (dalam bentuk tunai atau barang) kepada anak-anak yatim piatu yang terdaftar di DTKS, untuk memastikan mereka tetap mendapatkan pendidikan dan kebutuhan hidup yang layak. &nbsp; &nbsp;

Pemerintah menyiapkan beragam bantuan sosial untuk November 2025, termasuk BLT Kesra, PKH, dan BPNT, demi menjaga daya beli masyarakat.

 Jangan Sampai Terlewat! 6 Bansos Ini Cair Bulan November 2025, dari BLT Kesra hingga PKH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/bansos-gresik.jpg" alt="CEPAT SALURKAN: Penyerahan BLT dari dana desa di wilayah Kecamatan Cerme. (Camat Cerme for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>CEPAT SALURKAN: Penyerahan BLT dari dana desa di wilayah Kecamatan Cerme. (Camat Cerme for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai salah satu rogram Perlindungan Sosial dan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi, penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) terus dioptimalkan. Pemerintah pun telah melakukan pemetaan terhadap 75 ribu desa seluruh Indonesia guna mempercepat penyaluran BLT Desa. Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi menyatakan, kebijakan BLT Dana Desa berperan sebagai jaring pengaman sosial di masa pandemi, untuk menopang daya beli masyarakat agar perekonomian desa produktif dan bergerak. Sejauh ini, penyerapan BLT Dana Desa 2021 telah tersalurkan sebanyak 55,75 persen dari pagu sebesar Rp 72 triliun per 17 Agustus 2021. Disebutkan, adapun untuk BLT Desa ini, setiap keluarga menerima Rp 300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan selama 12 bulan. Penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin non program keluarga harapan/bantuan pangan non-tunai, yang kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, belum terdata (exclusion error), serta keluarga miskin penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN. “Pendataan dilakukan oleh Kepala Desa, dan jumlah penerima manfaat dapat ditambah, sebagai respons atas perkembangan kondisi ekonomi rakyat akibat pandemi. Penambahan tersebut diputuskan atas dasar musyawarah desa, siapa yang berhak mendapatkan,” ungkap Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi, dalam Dialog Media Center KPCPEN Kamis (19/8). Untuk itu, Budi menekankan, prioritas dari penyaluran BLT Dana Desa ini adalah tepat sasaran dan adil. Sehingga setiap warga yang berhak, akan mendapatkan hak bantuannya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, menyebut bahwa BLT Dana Desa sangat penting jika dilihat dari posisi strategis desa dalam perekonomian. Sehingga harus terus dioptimalkan. Meski Desa hanya berkontribusi 14 persen dari PDB nasional. Namun demikian, selama pandemi, desa terbukti mampu menahan tingkat pengangguran terbuka daripada di perkotaan. Selain itu ,juga mampu menahan naiknya angka kemiskinan. “Semoga program BLT Dana Desa ini dapat mengubah kondisi desa sehingga lebih baik, mandiri dan mampu jadi sumber penggerak ekonomi,” harapnya. Menyoroti perubahan penyaluran dari Rp 300 ribu per bulan menjadi Rp 900 ribu per 3 bulan sekaligus, Piter menilai kebijakan tersebut positif. Sebab, nilai yang diterima warga lebih besar, sehingga bisa melakukan pengelolaan dana dengan lebih baik. “Namun bantuan adalah bantuan, sifatnya adalah membantu. Jadi kita tidak bisa menuntut pemerintah untuk bekerja seorang diri. Setiap pihak saling mendukung bekerja bersama-sama agar masyarakat segera bisa merdeka dari pandemi Covid-19,” pungkasnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Ipin Arifin, mengapresiasi program jaringan sosial BLT Dana Desa, juga Bantuan Program Padat Karya yang juga diluncurkan oleh pemerintah. Program tersebut efektif untuk menciptakan lapangan pekerjaan terutama bagi mereka yang tidak memiliki keahlian, kehilangan pekerjaan, dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Bantuan tersebut dipercaya akan mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat, meningkatkan daya beli, sekaligus menggerakkan perekonomian, yang pada akhirnya juga akan menambah perberdayaan ekonomi dan sumber daya lokal.

Dari Rp 72 T, 55,75 Persen BLT Dana Desa 2021 Telah Disalurkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-05-at-18.35.23.jpeg" alt="Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara didampingi Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi. meninjau penyaluran BST dan BST-DD di Kantor Desa Manyeti Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. (For. JawaPo" width="100%">
<figcaption>Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara didampingi Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi. meninjau penyaluran BST dan BST-DD di Kantor Desa Manyeti Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. (For. JawaPo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus menyalurkan bantuan sosial tunai dana desa (BST-DD). Hingga kini sudah tersalurkan sebanyak Rp 48,38 triliun atau 67,95 persen di 33 provinsi.  Skema penyaluran BST-DD itu sama dengan BST yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos), yakni melibatkan PT Pos Indonesia. Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyebut bahwa BST-DD dapat dimanfaatkan untuk penanggulanan Covid-19.  Adapun alokasi penyaluran BST-DD untuk 136.384 keluarga penerima manfaat (KPM)."Skema BST-DD yang disiapkan pemerintah di luar bansos dan bantuan lainnya bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19," kata Halim.  Pada Kamis (5/11), Abdul Halim Iskandar bersama Menteri Sosial Juliari P. Batubara meninjau penyaluran BST dan BST-DD di Kantor Desa Manyeti Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Keduanya didampingi oleh Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi.  Faizal R. Djoemadi menuturkan, untuk penyaluran BST di Desa Manyeti merupakan tahap 8 dengan nilai bantuan Rp 300 ribu untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM). Di desa tersebut terdapat alokasi 317 KPM.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/17/06/2020/mendes-11-kabupaten-belum-salurkan-blt-dana-desa-sama-sekali/">Mendes: 11 Kabupaten Belum Salurkan BLT Dana Desa Sama Sekali</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/10/06/2020/status-desa-hingga-kades-buta-huruf-hambat-penyaluran-blt-dana-desa/">Status Desa hingga Kades Buta Huruf Hambat Penyaluran BLT Dana Desa</a></li> </ul> Sementara untuk penyaluran BST dari tahap 1 sampai tahap 7 di wilayah Jawa Barat sudah terealisasi sebanyak 1.210.880 KPM. Sementara alokasi BST di Jawa Barat sebanyak 1.220.935 KPM. "Artinya sudah 99,18 persen," kata Faizal kepada wartawan, Kamis (5/11). Adapun penyaluran BST secara nasional sampai dengan tahap 6 telah mencapai 98 persen. Untuk BST-DD di Jawa Barat alokasinya sebanyak 5.184 KPM.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Mhe0qbAL8YM

Dua Menteri Tinjau Penyaluran BST di Subang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Gudang-Sembako-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Petugas melakukan paking sembako yang akan di kirim ke lokasi rumah terdampak Covid-19 di Kota Tangerang, Banten, Indonesia, Minggu (10/5/2020). Sebanyak 55.066 paket sembako dari Presiden siap didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Tanger" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan paking sembako yang akan di kirim ke lokasi rumah terdampak Covid-19 di Kota Tangerang, Banten, Indonesia, Minggu (10/5/2020). Sebanyak 55.066 paket sembako dari Presiden siap didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Tanger</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain bansos karyawan yang sedang dikonkretkan, ada program jaring pengaman sosial (JPS) tahap kedua. Program itu berjalan mulai Juli hingga Desember 2020. Bentuknya berupa program sembako, bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai dana desa (BLTDD), serta bantuan khusus sembako Jabodetabek.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menerangkan, penyaluran tahap kedua akan melanjutkan bansos tahap pertama yang sudah baik. Bedanya, bakal ada penambahan nilai bantuan kepada keluarga miskin dan rentan penerima program reguler.  Penambahan nilai ditujukan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam program reguler program keluarga harapan (PKH) dan program sembako. KPM PKH nanti diberi tambahan bantuan beras. Sedangkan untuk KPM program sembako yang awalnya tidak dapat dana PKH bakal ditambah uang tunai.  Detailnya, 10 juta keluarga penerima PKH akan mendapat tambahan bantuan berupa beras kualitas medium sebanyak 15 kg/bulan. Kemudian, 9,2 juta KPM penerima program sembako yang tidak mendapat PKH diberi bantuan tambahan uang tunai Rp 500 ribu dalam sekali salur. ”Rencananya di bulan Agustus 2020,” tuturnya.  Untuk mekanisme penyaluran tambahan uang tunai bagi KPM program sembako, lanjut dia, pemerintah kembali mempertimbangkan melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Sebab, seluruh penerima bantuan telah memiliki KKS (kartu keluarga sejahtera) dari Himbara. Sementara itu, penyaluran bansos beras rencananya dilakukan Perum Bulog.  ”Mekanisme penyaluran melalui Himbara tersebut sesuai dengan Perpres 63 Tahun 2017. Kemudian untuk bansos beras oleh Perum Bulog sampai ke titik bagi di tingkat desa atau kelurahan,” paparnya.  Muhadjir juga menyinggung pentingnya sinergisitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menentukan prioritas penerima bansos dan mekanisme penyaluran. Sebab, beberapa pemerintah daerah tidak meneruskan penyaluran bansos melalui APBD. Dia mewanti-wanti, jangan sampai ada kegelisahan di lapangan. ”Karena pihak-pihak yang selama ini sudah mendapatkan bantuan sosial dari APBD tapi tidak mendapatkan bantuan lagi,” ungkap mantan Mendikbud tersebut.  Sementara itu, penyaluran BST gelombang kedua atau tahap keempat telah dimulai Rabu (5/8) di Kota Bandung, Jawa Barat. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara pun turun langsung untuk memastikan penyaluran tahap kedua itu berjalan dengan baik.  Jumlah BST gelombang kedua Rp 300 ribu yang diberikan kepada 9 juta KPM. Bantuan diberikan selama enam bulan, sejak Juli hingga Desember 2020. ”Program ini merupakan kelanjutan dari BST sebelumnya dengan nilai Rp 600 ribu per bulan, yang telah dibagikan melalui tiga tahap sejak April,” bebernya. Total anggaran untuk gelombang pertama dan kedua Rp 32,5 triliun.  Dia menambahkan, program tersebut bertujuan membantu memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak Covid-19, namun belum terdaftar sebagai penerima program sembako dan PKH.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=EtDLsCfrnIk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=OydaFeAA6uw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2DAP2Eyn4Sk

Jaring Pengaman Sosial Tahap Kedua Terima Tambahan Beras dan Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/BLT-Rawas-4.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyampaikan, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa per 15 Juni 2020 telah disalurkan ke sebanyak 65 ribuan desa. Jumlah tersebut sudah mencapai 88 persen dari total 74 ribuan desa.  "Jadi naik, tepatnya ada 65.711 atau 88 persen dari 74.953 desa," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/6).  Kemudian, lanjutnya, jika dilihat dari jumlah kabupatennya, sudah ada 277 kabupaten yang menyalurkan 100 persen BLT Dana Desa. Namun ternyata, terdapat 11 kabupaten yang sama sekali belum menyalurkan dana desa.  "Ada 95 kabupaten yang sudah menyalurkan 75-99 persen, kemudian ada 24 kabupaten kota penyalurannya 50-74 persen, ada 27 yang 1-49 persen, dan ada 11 kabupaten yang masih nol," tuturnya.  Abdul Halim menjelaskan, sebanyak 11 kabupaten yang belum menyalurkan BLT DD paling banyak tersebar di provinsi Papua, Papua Barat, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).  Sementara itu, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima BLT-DD tercatat sebanyak 6.881.778 KPM. Dengan demikian, anggaran BLT DD yang disalurkan mencapai Rp 4,129 triliun.  Dia mendorong pemerintah desa segera melakukan musyawarah desa khusus (Musdesus) untuk menetapkan keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa. Setelah daftar ini diumumkan, langsung BLT DD siap dibagikan kepada KPM.  Sementara itu, untuk proses monitoring dan evaluasi akan dibantu oleh badan permusyawaratan desa, camat, dan inspektorat kabupaten/kota. Namun, penanggung jawab penyaluran BLT tetap di tangan kepala desa setempat.

Mendes: 11 Kabupaten Belum Salurkan BLT Dana Desa Sama Sekali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/bansos-gresik.jpg" alt="CEPAT SALURKAN: Penyerahan BLT dari dana desa di wilayah Kecamatan Cerme. (Camat Cerme for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>CEPAT SALURKAN: Penyerahan BLT dari dana desa di wilayah Kecamatan Cerme. (Camat Cerme for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyampaikan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa telah disalurkan kepada sekitar 61.837 desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan, jumlah tersebut setara dengan 83 persen dari jumlah desa yang sudah mengalokasikan BLT Dana Desa yang sebanyak 74.953 desa.  Jumlah keluarga penerima BLT Dana Desa di 61.837 desa tersebut mencapai 6.591.206 KPM. Dengan nominal bantuan Rp 600 ribu, maka BLT Dana Desa yang sudah disalurkan mencapai lebih dari Rp 3,95 triliun.  "BLT Dana Desa yang sudah masuk ke rekening kas desa itu ada sekitar 70.786 desa atau sekitar 94 persen dari total seluruh wilayah desa," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/6).  Ia menjelaskan, terdapat beberapa hal yang membuat penyaluran BLT Dana Desa belum berjalan 100 persen. Salah satunya, Dana Desa belum masuk ke dalam rekening kas desa.  Kendala lainnya, Dana Desa sudah masuk ke rekening kas desa tetapi ada hambatan dalam proses penyalurannya. "Hingga kini masih ada 4.167 desa yang belum masuk BLT Dana Desanya ke rekening kas desa," ucapnya.  Sejumlah wilayah masih terkendala status desa. Pemerintah Daerah setempat memutuskan wilayah tersebut sebagai desa. Namun, Kemendagri mengidentifikasinya sebagai kelurahan.  Kendala lain yaitu belum diunggahnya dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) ke dalam Sistem Keuangan Desa. Beberapa desa yang masih memiliki kekosongan perangkat desa juga terpaksa harus menunggu pencairan BLT Dana Desa.  Abdul Halim juga mengakui, ada kepala desa yang buta huruf. Hal ini, kata dia, tentu menyulitkan penyelesaian administrasi.  Sementara itu, untuk Dana Desa yang sudah masuk ke rekening kas desa namun BLT Dana Desanya belum cair, Abdul Halim menuturkan dikarenakan berbagai kondisi. Salah satunya, di desa tersebut memang keluarga yang berhak mendapat bantuan telah terjaring program pengaman sosial di luar BLT Dana Desa.  Kondisi lain yaitu sudah terpakainya Dana Desa, sehingga tidak ada anggaran lagi untuk BLT. Kondisi geografis juga menjadi hambatan penyaluran, untuk mencapai KPPN dan bank.  "Belum lagi data hasil sinkronisasi dari kabupaten/kota belum dikeluarkan," tuturnya.

Status Desa hingga Kades Buta Huruf Hambat Penyaluran BLT Dana Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Untitled.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyampaikan, sebanyak 38 Kabupaten/Kota belum menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Banyaknya kepala daerah yang baru saja dilantik menjadi salah satu kendala penyaluran.  "Untuk Kapubaten/Kota itu sudah ada yang 100 persen, ada 109 desa. Ada juga 38 Kabupaten/Kota yang 0 persen," ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar melalui telekonferensi pers, Rabu (27/5).  Abdul Halim mengatakan beberapa pimpinan perangkat desa baru saja dilantik. Sehingga, desa tersebut belum menyusun APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).  "Di NTT itu kepala desa baru dilantik dan belum menyusun APBDes, itu kendala yamg sifatnya mendasar ketika masih ada 38 kawasan yang belum cair (BLT DD) sama sekali," tambah dia.  Kendala lainnya adalah lokasi desa yang sangat terpelosok. Kondisi ini menyebabkan distribusi memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.  "Seperti di Papua, Papua Barat masih mendominasi yang masih kosong," ungkap dia.  Provinsi lain yang punya kendala serupa yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sumatera Utara. "Di Kaltim (Kabupaten/Kota) Mahakam Ulu itu karena faktor geografis, (Kepulauan) Nias (Sumatera Utara) sama juga, Kalimantan Utara juga karena memang prosesnya cukup panjang," tambah Abdul.  Lebih lanjut dia merincikan, sebanyak 138 Kabupaten/Kota telah menyalurkan 75-99 persen BLT DD. Sementara itu, sebanyak 55 Kabupaten/Kota telah merealisasikan penyaluran 50-74 persen BLT DD.  Sedangkan 94 Kabupaten/Kota sudah menyalurkan 1-49 persen BLT DD. Sebanyak 4.992.025 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah menerima bantuan ini, dari target 12.347.160 KPM.  "Dengan dana yang sudah tersalur Rp 2,99 triliun," pungkasnya.

Mendes PDTT Ungkap Kendala Penyaluran BLT Dana Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/20141118447-1.jpg" alt="Penyaluran BLT Bandung Penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dengan persyaratan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima di kantor pos. Fahrul Jayadiputra/Antara" width="100%">
<figcaption>Penyaluran BLT Bandung Penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dengan persyaratan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima di kantor pos. Fahrul Jayadiputra/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menyampaikan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga Sabtu (23/5) telah tersalur ke 40.086 desa. Aggka tersebut mencakup 67 persen dari 59.453 desa yang telah menerima transfer dana desa ke rekening kas desa.  “Kita memang berkejaran dengan dana desa yang tersalur ke desa, agar segera dibelanjakan sebagai BLT Dana Desa,” kata Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dalam keterangannya, Sabtu (23/5).  Dia memaparkan selama sehari terakhir saja, penyaluran BLT Dana Desa telah berlangsung di 3.074 desa. Hari ini, Sabtu (23/5) sebanyak 4.172.053 keluarga miskin telah mendapatkan BLT Dana Desa. Nilai yang disalurkan mencapai Rp 2.503.231.800.000.  “Dalam sehari terakhir terjadi penambahan penyaluran kepada 369.686 keluarga miskin berupa dana Rp 221.811.600.000,” tuturnya.  Desa yang benar-benar siap menyalurkan BLT Dana Desa ditandai telah selesai melakukan musyawarah desa khusus. Wadah demokratis ini dijalankan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa. Setelah daftar ini diumumkan, langsung dana desa siap dibagikan kepada KPM.  “Sampai hari ini sebanyak 57.899 desa telah melakukan musdes khusus. Ini setara dengan 99 persen dari desa telah mendapat transfer dana desa. Dalam sehari saja tercatat musyawarah dilakukan 1.159 desa” ucapnya.  Pihaknya sendiri telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempermudah desa dalam mencairkan dana desa, lalu mempermudah penyaluran BLT Dana Desa kepada warganya. Sinkronisasi deregulasi dijalankan bersama Kementerian Keuangan. Kementerian Dalam Negeri turut mendukung dengan memfasilitasi para bupati dan walikota yang mengalami kesulitan mempercepatan penyaluran BLT Dana Desa.  Selama ini Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) menjadi mitra Relawan Desa Lawan Covid-19. Mereka turut menjaga kondusivitas proses penyaluran BLT Dana Desa. Peran mereka semakin diteguhkan melalui kerja sama Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan Polri dan TNI.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=On7UhQ7fwmE  https://www.youtube.com/watch?v=bx9V4NwY6rY  https://www.youtube.com/watch?v=oylD8JlcTbE

BLT Dana Desa Telah Menembus Lebih dari 40 Ribu Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Abdul-Halim-Iskandar-Raka-Denny.jpg" alt="Abdul Halim Iskandar di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Abdul Halim Iskandar di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus menyalurkan dana jaring pengaman sosial atas dampak dari Covid-19. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengklaim telah menyalurkan bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT-DD) di 17.259 desa. Angka itu setara dengan 32 persen dari total desa.  "Desa yang sudah tersalurkan ada 17.259 desa, 32 persen dari total. Ini naik jika dibandingkan kemarin lusa 14.000 desa yang menyalurkan BLT dana desa kepada yang berhak," terang Abdul Halim Iskandar dalam telekonferensi pers, Rabu (20/5).  Adapun desa yang sudah dilakukan pendataan adalah 58.594 desa. Dari jumlah tersebut, 52.077 desa telah melakukan musyawarah desa khusus (musdesus) dan siap untuk mendapat BLT Dana Desa.  Abdul Halim Iskandar meyakini penyaluran BLT DD tepat sasaran. Dalam pengawasannya, warga desa ikut berpartisipasi dan mengetahui siapa saja penerima BLT Dana Desa.  "Saya optimistis penyaluran BLT dana desa ini tidak banyak menimbulkan permasalahan karena sejak awal dibangun dengan cara transparan," ungkap dia.  Hingga saat ini, alokasi dana desa yang digunakan untuk Desa Tanggap Covid-19 sebanyak Rp 2,59 triliun. Hal itu menunjukkan penanganan Covid-19 di desa terbilang efektif dan efisien karena pemetaannya tidak terlalu kompleks dan zonasi wilayahnya mudah dicermati.  Seperti diketahui, 5 provinsi dengan presentase penyaluran BLT Dana Desa tertinggi adalah Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Kemudian, 5 provinsi dengan presentase penyaluran BLT Dana Desa terendah yaitu Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4t_x5965xbs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=k80dvBB-1z8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=BotqVLJAUqU

Mendes PDTT Klaim Sudah Salurkan BLT DD di 17.259 Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Untitled.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Adapun dana yang akan diberikan sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga.  "(Penerima BLT Dana Desa) Adalah warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena Covid-19 dan belum dapat apapun dari kebijakan pemerintah," ungkapnya melalui telekonferensi pers, Jumat (8/5).  Kriteria penerima BLT Dana Desa lainnya adalah keluarga yang memiliki anggota dengan riwayat penyakit kronis seperti darah tinggi, gagal ginjal, jantung serta bentuk penyakit menahun lainnya. "Kenapa (penyakit kronis) dimasukkan? Karena kedekatan Covid-19 dengan penyakit menahun," tuturnya.  Selain itu, penerima BLT adalah mereka yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Kemudian, bagi masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja tidak mendapatkan BLT.  "Itulah justru sasarannya supaya bisa mengisi ruang kosong dari kebijakan jaring pengaman sosial yang selama ini sudah ada," tambah Mendes.  Sebagai informasi, BLT Dana Desa yang diambil dari Dana Desa ini akan menyasar 12,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan besaran Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan hingga Juni 2020. Adapun, total anggarannya yang disiapkan sebesar Rp 21 triliun dari APBN.

Mendes Ungkap Kriteria Penerima BLT Dana Desa Untuk 12,3 Juta KK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#blt dana desa

Berita Terkini