<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/IMG_0555JPG-591280863.jpg" alt="Polisi mengamankan salah satu pengunjuk rasa saat saat bentrok aksi menolak pengesahan revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi menolak upaya revisi Undang-undang Pilkada oleh DPR RI tersebut berakhir ricuh dengan pihak kepo" width="100%">
<figcaption>Polisi mengamankan salah satu pengunjuk rasa saat saat bentrok aksi menolak pengesahan revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi menolak upaya revisi Undang-undang Pilkada oleh DPR RI tersebut berakhir ricuh dengan pihak kepo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi kawal putusan MK mendapat sorotan dari sejumlah media asing. Sebut saja Agence France-Presse (AFP), Bloomberg, Reuters, The Straits Times, hingga The Sun Malaysia. Bloomberg yang merupakan media AS turut menjabarkan polemik yang terjadi. &rsquo;&rsquo;Sekutu Jokowi Memicu Protes dengan Langkah Melemahkan Putusan MK.&rsquo;&rsquo; Begitu tulis Bloomberg. Pada pemberitaannya, Bloomberg mengungkapkan, sehari setelah MK menolak permohonan untuk mengubah usia minimum kandidat di pilkada, Baleg DPR menyetujui perubahan undang-undang yang akan melonggarkan persyaratan usia. Revisi UU yang rencananya disahkan parlemen pada Kamis (22/8) itu kemudian menimbulkan kemarahan publik. &rdquo;Sebelumnya, sudah ada kemarahan atas putusan Mahkamah Konstitusi pada 2023, yang ketika itu diketuai saudara ipar presiden, yang merevisi batasan usia dan membuka jalan bagi putra sulung (Jokowi) untuk menjadi wakil presiden pada Oktober,&rsquo;&rsquo; tulis Bloomberg. AFP, kantor berita asal Prancis, juga menjabarkan dinamika protes yang berlangsung di Indonesia. Mereka menuliskan bahwa unjuk rasa di Jakarta diwarnai bentrokan dengan aparat kepolisian. Para pengunjuk rasa membakar ban dan menyalakan petasan sambil meneriakkan slogan-slogan menentang Presiden Jokowi. &rdquo;Saya datang ke sini karena negara saya di ambang kehancuran. Para anggota parlemen ini telah menipu rakyat,&rdquo; kata Muhammad Saleh Zakaria, pengunjuk rasa berusia 64 tahun, kepada AFP. Protes juga dilaporkan terjadi di Jogjakarta, Makassar, Bandung, dan Semarang. Senada, The Straits Times menuliskan laporan-laporan ter-update terkait kondisi di tanah air. Media asal Singapura itu menjabarkan bahwa DPR RI menunda pengesahan perubahan UU Pilkada setelah protes terjadi di berbagai kota di Indonesia. &rdquo;Menyusul protes atas UU yang dianggap memperkuat pengaruh politik Presiden Joko Widodo yang tak lama lagi lengser,&rdquo; tulisnya. Sementara itu, media asal Malaysia, The Sun Malaysia, pada judul beritanya menyebut gelombang protes yang dipicu langkah parlemen menyikapi putusan pengadilan (MK). Media tersebut menjelaskan bahwa rencana parlemen untuk membatalkan putusan MK akan menghalangi calon yang kritis dan vokal terhadap pemerintah dalam perebutan kursi di pilgub DKI. &rdquo;(Kondisi itu) juga membuka jalan bagi putra bungsu (Joko) Widodo untuk mencalonkan diri dalam pemilihan di Jawa pada bulan November ini,&rsquo;&rsquo; jelasnya. The Sun Malaysia juga menuliskan bahwa perkembangan politik yang dramatis selama seminggu terjadi di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kondisi itu terjadi di akhir masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo. &rdquo;Dia (Presiden Jokowi) mengatakan bahwa putusan pengadilan dan musyawarah parlemen adalah bagian dari check and balances yang dilakukan pemerintah. Namun, para ahli hukum dan analis politik menggambarkan peristiwa tersebut sebagai krisis konstitusional,&rsquo;&rsquo; tulis media tersebut. (dee/c6/fal)

Aksi kawal putusan MK mendapat sorotan dari sejumlah media asing. Sebut saja Agence France-Presse (AFP), Bloomberg, hingga Reuters.

AFP, Bloomberg, Reuters, The Straits Times, hingga The Sun Malaysia Sorot Gelombang Protes Revisi UU Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-16-at-09.36.24.jpeg" alt="Penandatangan perjanjian kerja sama antara PT Transportasi Jakarta dengan Bloomberg New Energy Finance (BNEF).(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penandatangan perjanjian kerja sama antara PT Transportasi Jakarta dengan Bloomberg New Energy Finance (BNEF).(Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta bersama dengan PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan upaya kolaboratif untuk mendukung rencana pengoperasian kendaraan umum bertenaga listrik secara menyeluruh pada 2030 berskala global.  Hal itu dilakukan melalui penandatangan perjanjian kerja sama dengan Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Kota Jakarta memiliki target untuk mencapai nett zero emissions pada 2050. Sehingga, perlu dibuat berbagai kebijakan, salah satunya dalam aspek mobilitas perkotaan yang berkelanjutan.  Menurutnya kerja sama tersebut berkaitan tentang keberlanjutan mobilitas, dan pengembangan transportasi publik yang berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas terkait langkah-langkah mitigasi perubahan iklim.  “Tentu ini jadi kesempatan menjelaskan yang sedang dan akan dikerjakan di Jakarta. Pengembangan pedestrian, jalur sepeda, integrasi transportasi publik multi moda dan banyak lagi inisiatif lainnya," kata Anies dalam keterangan tertulis, Senin (16/5).  Anies melanjutkan, kerja sama ini akan berkaitan dengan target elektrifikasi 50 persen armada Transjakarta pada tahun 2025 dan elektrifikasi seluruh armada Transjakarta pada tahun 2030 termasuk kebijakan terkait sustainable mobility.  Sementara, Direktur Utama PT TransJakarta M. Yana Aditya mengatakan, BNEF merupakan penyedia penelitian strategis tentang pasar komoditas global dan teknologi disrupsi. Kerja sama ini diharapkan dapat membantu mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon dan target capaian nett zero emission melalui elektrifikasi bus Transjakarta.  Menurutnya, ini merupakan bentuk pelaksanaan komitmen Pemprov DKI untuk berpartisipasi pada pencapaian peta jalan bebas bahan bakar fosil yang diinisiasi C40 Cities. Menindaklanjuti itu, Transjakarta berkomitmen untuk melakukan transisi bus konvensional menjadi bus listrik dengan target sebanyak 50 persen bus pada tahun 2025 dan secara menyeluruh pada 2030.  “Kerja sama Transjakarta dengan BNEF untuk mengelola data dan riset untuk mendukung adaptasi transisi energi dalam bentuk bus listrik ini,” pungkasnya.

Transjakarta Gandeng Bloomberg Perkuat Implementasi Armada Bus Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-29-at-14.42.50.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6). Hanni Sofia/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6). Hanni Sofia/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengaku tidak sependapat dengan media asing Bloomberg yang memperkirakan kondisi Indonesia baru bisa normal lagi dalam 10 tahun ke depan. Menurut Moeldoko, prediksi tersebut sangatlah berlebihan.  "Enggak lah. Berlebihan itu (prediksi Bloomberg). Suruh belajar sini dulu lah Bloomberg!" ujar Moeldoko dalam diskusi secara virtual, Minggu (7/2).  Mantan Panglima TNI ini menyebut bahwa dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan supaya vaksinasi bisa segera rampung. "Dalam sidang kabinet sudah dipikirkan bagaimana keinginan Pak Jokowi untuk secepatnya setahun setengah," katanya.  Apalagi jika Vaksin Merah Putih sudah diproduksi massal pada 2022, Moeldoko yakin, proses vaksinasi di Indonesia akan lebih cepat lagi. Sehingga masyarakat Indonesia bisa kembali ke kehidupan normal.  "Kalau Vaksin Merah Putih sudah berproduksi tahun 2022 itu lebih cepat lagi," ungkapnya.  Oleh sebab itu, Moeldoko percaya Indonesia bisa melewati pandemi ini kurang dari 10 tahun seperti prediksi Bloomberg. "Orang Indonesia kalau kepepet banyak akalnya," tegasnya.  Sebelumnya, Bloomberg pada Jumat (5/2) menyampaikan laporan mengenai penanganan pandemi dan upaya vaksinasi Covid-19 berbagai negara di dunia. Berdasarkan itungan Bloomberg, proses vaksinasi di Indonesia masih kalah cepat dibanding beberapa negara lainya.  Dengan kecepatan vaksinasi saat ini, diprediksi Indonesia baru bisa menjangkau 75 persen populasi untuk vaksinasi dan mengakhiri pandemi sekitar 10 tahun lagi. Selain Indonesia, India dan Rusia juga diprediksi baru bebas dari pandemi Covid-19 satu dekade lagi.  Prediksi tersebut dibuat setelah Bloomberg membangun basis data suntikan vaksinasi Covid-19 di seluruh dunia.  https://www.youtube.com/watch?v=7UPXKkaYpJU  &nbsp;

Pandemi Diramal Kelar 10 Tahun Lagi, Moeldoko: Belajar Sini Bloomberg!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/bloomberg-bank-dunia-dan-jpmorgan_m_101493.jpeg" alt="Budi Santosa" width="100%">
<figcaption>Budi Santosa</figcaption>
</figure> LAPORAN Bloomberg akhir 2016 yang menyajikan kinerja beberapa pemimpin Asia dan Australia sempat menjadi polemik. Polemik terjadi berkenaan dengan pemberian gelar pemimpin terbaik Asia-Australia untuk Jokowi. Beberapa pihak mengkritisi bahwa Bloomberg tidak pernah menyebut itu.  Sementara Bank Dunia (World Bank) mengeluarkan hasil surveinya mengenai kemudahan menjalankan bisnis yang mengangkat peringkat Indonesia melewati beberapa negara. Di berita lain, pemerintah memutus kontrak dengan JPMorgan karena lembaga itu menurunkan ranking Indonesia dari overweight ke underweight dalam hal surat utang negara. Bagaimana kita menyikapi kontradiksi pernyataan tersebut?  Berkaitan dengan berita Bloomberg, berdasar penelusuran, yang awalnya memberi gelar pemimpin terbaik itu justru media-media dalam negeri. Bagaimana bisa Jokowi dijuluki pemimpin terbaik?  Para pemimpin itu dinilai dari tiga aspek, yaitu tingkat pertumbuhan nilai tukar mata uang, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat dukungan publik. Untuk tiga aspek tersebut, memang Jokowi mendapatkan nilai positif. Sebagai contoh, dari sisi tingkat dukungan publik, Jokowi mendapatkan nilai 69 persen. Nilai itu lebih rendah daripada nilai Duterte dari Filipina yang mencapai 83 persen. Presiden Filipina tersebut mendapat nilai begitu tinggi, tapi di sisi nilai tukar mata uang pertumbuhan peso negatif.  Presiden Xi Jinping dari Tiongkok mendapatkan nilai pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi 6,7 persen, tetapi nilai tukar renminbi negatif. Atau, Perdana Menteri India Narendra Modi mencapai 7,3 persen dalam pertumbuhan ekonomi dan 81 persen dalam dukungan publik. Namun, nilai tukar mata uangnya negatif. Hanya Jokowi yang, meski pertumbuhan ekonomi hanya 5,02 persen, berhasil menjaga nilai tukar rupiah 2,41 persen. Malaysia sebagai negara tetangga yang sering dijadikan pembanding juga mengalami penurunan nilai tukar serta pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah Indonesia, 4,3 persen. Jadi, memang tidak terlalu salah ketika ada media nasional yang memaknai capaian Jokowi sebagai pemimpin terbaik karena berhasil menjaga semua aspek itu bernilai positif.  Sementara lewat survei rutinnya dalam ease of doing business2017 (kemudahan menjalankan bisnis) oleh Bank Dunia, ranking Indonesia naik dari urutan ke-109 pada 2016 menjadi ke-91 pada 2017. Survei tersebut bersifat prediktif dengan melihat kondisi sebelumnya. Dari 10 komponen yang dinilai seperti memulai bisnis, membayar pajak, mendapatkan sambungan listrik, dan mendapatkan kredit, semua komponen mengalami perbaikan. Kecuali perlindungan bagi investor minoritas, nilai Indonesia mengalami penurunan. Ini adalah kemajuan yang sangat signifikan. Melewati hampir 18 negara, termasuk di antaranya Filipina, hanya dalam waktu satu tahun. Dengan capaian tersebut, nyatalah prestasi yang dicapai pemerintahan di bawah Jokowi.  Namun, hasil positif oleh dua lembaga independen itu justru tidak terjadi pada hasil penilaian konsultan pemerintah JPMorgan Chase Bank. Pada November 2016, JPMorgan mengeluarkan pernyataan yang isinya menurunkan peringkat surat utang Indonesia sebanyak dua tingkat. Peringkat surat utang Indonesia itu turun dari overweight menjadi underweight. Rilis juga merekomendasikan adanya alokasi ulang portofolio pada investor terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia, Turki, Brasil, dan Malaysia.  Pemerintah memutus kemitraan tersebut terkait dengan hasil riset JPMorgan Chase Bank N.A. yang dinilai tidak kredibel dan akurat. Hal ini dikhawatirkan berpotensi menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutus kontrak dan mencoret JPMorgan Chase Bank sebagai salah satu bank persepsi program tax amnesty dan juga diler utama surat utang negara (SUN). Meski tidak ada pernyataan resmi Indonesia seharusnya di peringkat apa, pemerintah menilai peringkat Indonesia pada underweight adalah tidak benar. Sebagai pembanding, Brasil yang sedang dilanda gejolak politik justru hanya turun dari overweight ke neutral. Sementara Malaysia yang juga dilanda krisis politik justru naik ke peringkat overweight. Itu dianggap bahwa JPMorgan kurang kredibel dan akurat.  Mencermati hasil tiga lembaga tersebut, tentu kita bisa melakukan analisis objektif bahwa Bloomberg dan Bank Dunia adalah lembaga atau badan yang independen. Mereka melakukan survei dan studi bukan karena pesanan negara tertentu. Indonesia tidak bisa menuntut atas hasil temuan mereka. Jadi, hasilnya bisa dinilai objektif. Sementara melihat indikator positif dari dua lembaga itu, mestinya Indonesia semakin menarik sebagai negara tujuan investasi. Begitu juga surat utang negara akan menjadi lebih prospektif bagi pembeli. Apa yang dirilis JPMorgan justru kontradiksi dengan fakta baiknya kondisi ekonomi Indonesia.  Kita patut memberikan apresiasi atas keberanian Menkeu memutus kontrak dengan JPMorgan. Karena kerja sama dengan JPMorgan lebih banyak merugikan pemerintah. Karena masih banyak bank persepsi untuk program tax amnesty maupun sebagai diler utama SUN Indonesia. Keberanian itu juga menandakan profesionalisme Menkeu dalam mengelola keuangan negara. Keputusan seperti itu tentu tidak akan diambil oleh mereka yang tidak bekerja secara profesional mengingat reputasi JPMorgan Chase Bank selama ini.  Secara keseluruhan, kita perlu mengapresiasi kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Tentu masih banyak indikator di luar ekonomi di mana kinerja pemerintah masih perlu ditingkatkan, misalnya di bidang hukum. Penilaian yang objektif dibutuhkan untuk mengimbangi isu-isu politis atau agama yang berkaitan dengan pilkada DKI Jakarta yang beberapa waktu terakhir sempat menjadi bola panas. Sebagaimana dinyatakan Bloomberg, tantangan terbesar 2017 yang dihadapi Jokowi adalah memastikan bahwa rencananya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tidak tergelincir, terutama saat dia harus menenangkan kelompok-kelompok Islam yang ingin mencegah salah satu dari sekutunya untuk menjadi gubernur beragama Kristen terpilih pertama di Jakarta. Tantangan tersebut memang cukup berat. Sebab, langkah hukum yang sedang diambil pemerintah masih menghadapi tekanan keras dari kelompok-kelompok yang tidak ingin Ahok ikut dan memenangkan pemilihan gubernur DKI Jakarta.  Presiden tidak boleh ikut mencampuri urusan proses peradilan. Kita berharap semua penegak hukum bisa bersikap adil dan berpikir untuk kepentingan negara. Dengan begitu, capaian di bidang ekonomi tidak akan turun. Indikator-indikator positif dalam bidang ekonomi merupakan modal besar untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan terhadap pemerintah. Membaiknya kondisi ekonomi, stabilitas politik, dan besarnya dukungan diimbangi dengan pejabat yang profesional diharapkan bisa meningkatkan kemandirian bangsa untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat terhadap lembaga atau negara asing yang merugikan kepentingan bangsa. (*)     *) Guru Besar Teknik Industri ITS

Bloomberg, Bank Dunia, dan JPMorgan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9459_27011_dolar-AS.jpg" alt="ilustrasi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com- &nbsp;Stamina nilai tukar rupiah mengimbangi rally dolar AS boleh dikata cukup bagus. Ini tercermin dari aksi para investor asing yang cenderung membeli rupiah di pasar uang AS. Laporan Bloomberg Kamis (5/11) pukul 14.00 WIB, dolar yang sempat mengganas di kisaran Rp 13.623 per dolar AS di awal transaksi tadi pagi, perlahan-lahan melonggar hingga level Rp 13.578 per dolar AS. &ldquo;Namun dibanding penutupan Rabu malam kemarin senilai Rp 13.548, &nbsp;dolar masih di jalur hijau.&rdquo; Melihat tren transaksi yang direkam Bloomberg, para investor cenderung melakukan aksi profi taking. Di dalam negeri sepert dikutip dari situs Bank BCA, rupiah cenderung naik. Sampai tadi siang mata uang Indonesia ini tertahan di posisi Rp 13.585 (catatan e-channel). Begitu pun kurs tengah Bank Indonesia (Jidors), rupiah terkapar kembali di jalur merah di posisi Rp 13.603, tergelincir cukup tajam dibanding perdagangan Rabu (4/11) senilai Rp 13.461 per dolar AS.(ham/JPG)

Siang  Ini Rupiah Parkir di Rp 13.580

bloomberg

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bloomberg

Berita Terkini

AFP, Bloomberg, Reuters, The Straits Times, hingga The Sun Malaysia Sorot Gelombang Protes Revisi UU Pilkada

Transjakarta Gandeng Bloomberg Perkuat Implementasi Armada Bus Listrik

Pandemi Diramal Kelar 10 Tahun Lagi, Moeldoko: Belajar Sini Bloomberg!

Bloomberg, Bank Dunia, dan JPMorgan

Siang Ini Rupiah Parkir di Rp 13.580

Download Aplikasi JawaPos.com