<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/6d5bb0d9-dd62-4d12-97a3-0bf6a0a7ad39-4038123542-4188243871.jpeg" alt="Ilustrasi: Pengurusan STNK dan BPKB. (Dok. Humas Polri)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pengurusan STNK dan BPKB. (Dok. Humas Polri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Memiliki mobil yang sudah dijual tapi masih atas nama kamu bisa menjadi masalah serius, terutama soal pajak dan tanggung jawab hukum. Jika dibiarkan, kamu tetap bisa terkena denda pajak hingga risiko hukum apabila kendaraan tersebut terlibat pelanggaran. Kabar baiknya, kini pemblokiran STNK mobil lama tidak selalu harus dilakukan secara offline di kantor Samsat. Di sejumlah daerah, kamu sudah bisa mengurus blokir STNK secara online melalui aplikasi resmi pemerintah daerah, cukup lewat smartphone. Berikut cara blokir STNK mobil lama secara online seperti dirangkum dari laman OLX! 1. Unduh aplikasi resmi pemblokiran STNK Langkah awal yang perlu kamu lakukan adalah mengunduh aplikasi resmi yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Setiap wilayah biasanya memiliki aplikasi berbeda untuk layanan pajak kendaraan. Pastikan kamu memilih aplikasi yang sesuai dengan domisili kendaraan. Sebagai contoh, warga DKI Jakarta dapat mengakses layanan melalui situs pajakonline.jakarta.go.id, sementara untuk wilayah Jawa Barat tersedia aplikasi SAMBARA. Menggunakan aplikasi resmi penting agar data kamu tercatat secara sah. 2. Registrasi akun pengguna Setelah aplikasi berhasil diunduh, kamu perlu melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Proses pendaftaran umumnya cukup sederhana dan mengikuti petunjuk yang tersedia di aplikasi. Biasanya kamu akan diminta mengisi data pribadi seperti NIK, nama lengkap sesuai KTP, nomor ponsel, serta alamat email aktif. Pastikan semua data yang kamu masukkan benar agar proses selanjutnya berjalan lancar. 3. Masuk ke menu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pilih blokir STNK Jika akun sudah aktif dan kamu berhasil login, cari menu layanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di dalam menu ini, biasanya terdapat beberapa pilihan layanan terkait kendaraan bermotor. Pilih opsi blokir STNK atau pengalihan kepemilikan sesuai keterangan di aplikasi. Menu ini digunakan khusus untuk kendaraan yang sudah kamu jual atau tidak lagi kamu kuasai. 4. Isi data kendaraan dan unggah dokumen pendukung Pada tahap ini, kamu akan diminta mengisi data kendaraan secara detail, seperti nomor polisi, tahun pembuatan, merek kendaraan, hingga identitas pemilik lama. Selain itu, kamu juga wajib mengunggah sejumlah dokumen pendukung. Dokumen yang umumnya diminta antara lain KTP, Kartu Keluarga (KK), STNK, BPKB, surat jual beli kendaraan, serta surat pernyataan pengalihan kepemilikan. Pastikan dokumennya jelas dan dapat terbaca dengan baik. 5. Kirim data dan tunggu konfirmasi Setelah semua data dan dokumen diisi lengkap, kamu bisa langsung mengirimkan permohonan pemblokiran STNK melalui aplikasi. Sistem akan memproses pengajuan kamu secara bertahap. Biasanya, kamu akan menerima notifikasi atau konfirmasi melalui email atau SMS jika permohonan sudah diterima atau disetujui. Waktu proses dapat berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing daerah. 6. Perhatikan aturan dan simpan bukti dokumen Sebelum mengajukan pemblokiran STNK, kamu perlu memahami bahwa setiap daerah memiliki aturan dan prosedur yang bisa berbeda. Oleh karena itu, selalu ikuti panduan resmi dari aplikasi yang kamu gunakan. Selain itu, simpan seluruh salinan dokumen dan bukti transaksi jual beli kendaraan dengan baik. Dokumen tersebut akan sangat berguna jika di kemudian hari muncul masalah terkait pajak atau status kepemilikan kendaraan.

Blokir STNK mobil lama kini mudah lewat HP dengan 6 cara online resmi. Hindari denda pajak dan masalah hukum dengan langkah praktis ini.

Tak Perlu ke Samsat! Ini 6 Cara Blokir STNK Mobil Lama Secara Online Lewat HP

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/12/Screenshot_20241211_183504_WPS-Office-1-3078375590.jpg" alt="Ilustrasi: Lembaran STNK baru setelah berlaku Opsen Pajak. (Modul PPRD)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Lembaran STNK baru setelah berlaku Opsen Pajak. (Modul PPRD).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banyak mengira urusan selesai begitu kunci dan kendaraan diserahkan kepada pembeli. Padahal, ada satu langkah administratif penting yang sering terlupakan, yaitu memblokir STNK kendaraan yang sudah dijual. Tanpa langkah ini, kamu berpotensi tetap tercatat sebagai pemilik resmi, lengkap dengan segala konsekuensi yang bisa muncul sewaktu-waktu Memblokir STNK bukan sekadar formalitas, tapi bentuk perlindungan hukum dan finansial buat diri kamu sendiri. Lewat proses ini, kepemilikanmu dihentikan secara administratif sehingga kamu tidak lagi dibebani pajak, tidak ikut menanggung risiko hukum, dan tidak tersangkut masalah ketika kendaraan itu dipakai pihak lain. Karena itu, memahami pentingnya blokir STNK setelah menjual kendaraan adalah langkah yang wajib kamu lakukan. Berikut lima alasan kamu harus blokir STNK seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia! 1. Menghindari Tagihan Pajak Progresif yang Membengkak Pajak progresif berlaku untuk pemilik yang tercatat memiliki lebih dari satu kendaraan. Masalahnya, kalau kendaraan yang sudah kamu jual belum diblokir, sistem perpajakan tetap menganggap kendaraan tersebut sebagai milikmu.&nbsp; Jadi, ketika kamu membeli kendaraan baru, kamu akan masuk hitungan pajak progresif yang tarifnya lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, selisih pajaknya bisa cukup besar dan terasa memberatkan. Dengan melakukan blokir STNK, kamu memastikan bahwa kendaraan lama sudah lepas dari identitasmu sehingga tidak akan menambah daftar kepemilikan yang memicu pajak lebih tinggi. 2. Menghindari Risiko Penyalahgunaan Kendaraan yang Masih Atas Namamu Selama kendaraan belum diblokir, semua tanggung jawab terkait kendaraan itu tetap melekat pada kamu sebagai pemilik lama. Ini bisa berbahaya kalau pemilik baru menggunakan kendaraan untuk hal-hal yang merugikan atau melanggar hukum.&nbsp; Misalnya, pelanggaran lalu lintas yang terekam ETLE, kecelakaan, atau bahkan tindak kriminal. Tanpa blokir STNK, alamat dan nama kamu masih tercatat sebagai pemilik sah sehingga kamu bisa ikut terseret urusan yang seharusnya bukan tanggung jawabmu. Dengan memblokir STNK, kamu memutus hubungan administratif dan menghindari risiko yang tidak perlu. 3. Mempermudah dan Mempercepat Proses Balik Nama Pemilik Baru Pemblokiran STNK membuat jalur balik nama jadi lebih jelas bagi pembeli kendaraan. Ketika data kepemilikan sebelumnya telah dinonaktifkan, pemilik baru bisa langsung mengurus balik nama tanpa harus melibatkan kamu atau meminta persetujuan tambahan.&nbsp; Ini sangat membantu jika pembeli ingin segera mengurus perpajakan, mutasi, atau kebutuhan administratif lain. Kamu pun tidak akan terus-terusan dihubungi untuk melengkapi dokumen tambahan yang kadang merepotkan, terutama kalau kamu sudah pindah kota atau sibuk. 4. Mendukung Pembaruan Data Kendaraan Agar Lebih Akurat di Kepolisian Dengan melakukan blokir STNK secara resmi, kamu ikut berperan dalam memastikan data kendaraan di kepolisian tetap valid dan mutakhir. Data yang tepat ini penting untuk kebutuhan administrasi nasional, seperti pendataan jumlah kendaraan, pemilik, wilayah penggunaan, sampai pelacakan ketika terjadi masalah di lapangan.&nbsp; Ketika tiap pemilik melakukan pemblokiran setelah menjual kendaraan, proses pendataan jadi lebih rapi dan meminimalkan tumpang tindih informasi yang bisa menghambat berbagai urusan administratif. 5. Membantu Penegakan Aturan Lalu Lintas Secara Lebih Efektif Pemutakhiran data lewat blokir STNK juga berdampak besar pada penegakan aturan lalu lintas. Misalnya, dengan sistem tilang elektronik, petugas membutuhkan data kepemilikan yang benar agar surat konfirmasi bisa dikirim ke orang yang tepat.&nbsp; Jika kamu tidak memblokir STNK kendaraan yang sudah dijual, kamu mungkin menerima surat tilang untuk pelanggaran yang tidak kamu lakukan. Dengan memblokir STNK, kamu memastikan bahwa penegakan hukumnya berjalan adil dan tepat sasaran, tanpa menyeret dirimu dalam urusan yang sudah tidak kamu kendalikan lagi. (*) <h1>&nbsp;</h1>

Banyak mengira urusan selesai begitu kunci dan kendaraan diserahkan kepada pembeli. Padahal, ada satu langkah administratif penting

Jual Kendaraan? Jangan Lupa Blokir STNK, atau Siap-Siap Kena Masalah Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/18/shutterstock_2182618747-1-3320064262.jpg" alt="Ilustrasi: STNK kendaraan bermotor. (Seva)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: STNK kendaraan bermotor. (Seva)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Karena memiliki kendaraan sudah semakin mudah, baik mobil, apalagi sepeda motor, banyak dari kita pasti sudah akrab dengan proses jual-beli kendaraan bekas. Terutama kalau ingin upgrade ke model baru, biasanya yang lama dijual dulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebanyakan demikian, atau masih dipakai walau akhirnya tetap dijual juga. Pada proses jual kendaraan lama kita, motor atau mobil, bahkan kendaraan berat seperti bus atau truk, disarankan untuk langsung memblokir STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan perlu dilakukan setelah kendaraan dijual untuk menghindari pajak progresif. Alasan lainnya juga untuk menghindari sanksi pelanggaran lalu lintas dari pemilik setelahnya yang mungkin akan dibebankan kepada pemilik lama jika tidak melakukan pemblokiran STNK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemblokiran STNK dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Unit Pelaksana Regident Ranmor. Pemblokiran ini bisa dilakukan secara online maupun offline.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cara memblokir STNK gampang banget. Ada dua cara untuk melakukan proses blokir Surat Tanda Nomor Kendaraan usai unit mobil bekas laku terjual. Cara pertama melakukan proses blokir manual dengan mengunjungi Samsat (Sistem Manunggal Satu Atap). Kedua, secara daring atau online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk proses blokir manual, pemilik kendaraan cukup mengunjungi kantor Samsat sesuai domisili dan pendaftaran kendaraan. Bawa dokumen yang diperlukan, yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik kendaraan. Siapkan juga salinannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bawa juga dokumen salinan STNK dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan tanda bukti penjualan (kuitansi) yang asli. Dalam kuitansi itu harus termuat tanggal transaksi, nama pemilik harus sama dengan KTP dan STNK, serta tanda tangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KK (Kartu Keluarga) sebagai data induk untuk membandingkan identitas pemilik juga perlu dibawa. Dan Anda juga harus mengisi surat pernyataan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah berkas-berkas tersebut siap, silahkan laporkan kepada petugas loket pemblokiran. Anda akan diserahi formulir yang harus diisi lengkap. Setelah itu kembali serahkan berkas dan tunggu proses selanjutnya, gampang, kan?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu bagaimana cara melakukan pemblokiran bagi yang tidak sempat mendatangi kantor Samsat?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk melakukan proses blokir STNK secara online, misal Anda di Jakarta dan sekitarnya atau berada di wilayah hukum Polda Metrojaya, caranya cukup mengunjungi halaman&nbsp;<a href="https://pajakonline.jakarta.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://pajakonline.jakarta.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1737258128717000&amp;usg=AOvVaw3F4Y8JWtlvufp58Vt7KTl6">https://pajakonline.jakarta.go.id</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, ikuti langkah-langkah seperti memilih menu PKB. Pilih jenis layanan blokir kendaraan, kemudian memilih nomor kendaraan yang akan diblokir. Unggah semua persyaratan seperti dokumen fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), surat kuasa, bukti bayar, fotokopi STNK atau BPKB jika ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu, klik Kirim. Anda tinggal menunggu instruksi selanjutnya via email atau SMS yang akan dikirimkan ke nomor ponsel yang terdaftar. Sangat mudah dan ringkas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melakukan blokir STNK usai jual mobil atau motor bekas bagi pemilik kendaraan tunggal tentu tidak terlalu berpengaruh. Pasalnya, pemilik kendaraan tunggal tidak terkena pajak progresif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun demi keamanan, pemilik sebaiknya tetap melakukan proses tersebut. Selain mudah, ternyata proses blokir STNK juga tanpa dikenai biaya.</div>

Pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan perlu dilakukan setelah kendaraan dijual untuk menghindari pajak progresif.

Cara Gampang Blokir STNK, Wajib Dilakukan saat Kendaraan Sudah Dijual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/18/Screenshot_20240718-140403-3775220522-3524458544.jpg" alt="Ilustrasi STNK. (Dok.JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi STNK. (Dok.JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berniat jual kendaraan seperti mobil atau motor bekas? Jangan lupa untuk segera melakukan pemblokiran STNK setelah laku. Kenapa harus melakukan hal tersebut. Blokir STNK harus dilakukan sebagai langkah untuk menghindari terkena pajak progresif. Langkah ini juga sebagai tindakan antisipasi jika terjadi pelanggaran pajak dari pihak kedua. Sebagai informasi, pemberlakuan pajak progresif berlaku di beberapa wilayah hukum Republik Indonesia. Tidak semua daerah menerapkan pajak progresif. Pajak progresif untuk kendaraan bermotor dikenakan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu dalam satu alamat domisili. Kebijakan itu berlaku untuk kendaraan dengan jenis yang sama. Misalnya seseorang memiliki lebih dari satu mobil. Maka mobil kedua, ketiga, dan seterusnya dikenakan tarif pajak progresif saat membayar pajak. Hal itulah alasan penting untuk melakukan blokir STNK setelah menjual mobil lama. Dilansir dari Seva, ada dua cara untuk melakukan proses blokir Surat Tanda Nomor Kendaraan usai unit mobil bekas laku terjual. Cara pertama melakukan proses blokir manual dengan mengunjungi Samsat (Sistem Manunggal Satu Atap). Kedua, secara daring atau online. Untuk proses blokir manual, pemilik kendaraan cukup mengunjungi kantor Samsat sesuai domisili dan pendaftaran kendaraan. Bawa dokumen yang diperlukan, yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik kendaraan. Siapkan juga salinannya. Bawa juga dokumen salinan STNK dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan tanda bukti penjualan (kuitansi) yang asli. Dalam kuitansi itu harus termuat tanggal transaksi, nama pemilik harus sama dengan KTP dan STNK, serta tanda tangan. KK (Kartu Keluarga) sebagai data induk untuk membandingkan identitas pemilik juga perlu dibawa. Dan Anda juga harus mengisi surat pernyataan. Setelah berkas-berkas tersebut siap, silahkan laporkan kepada petugas loket pemblokiran. Anda akan diserahi formulir yang harus diisi lengkap. Setelah itu kembali serahkan berkas dan tunggu proses selanjutnya, gampang, kan? Lalu bagaimana cara melakukan pemblokiran bagi yang tidak sempat mendatangi kantor Samsat? Untuk melakukan proses blokir STNK secara online, misal Anda di Jakarta dan sekitarnya atau berada di wilayah hukum Polda Metrojaya, caranya cukup mengunjungi halaman https://pajakonline.jakarta.go.id. Selanjutnya, ikuti langkah-langkah seperti memilih menu PKB. Pilih jenis layanan blokir kendaraan, kemudian memilih nomor kendaraan yang akan diblokir. Unggah semua persyaratan seperti dokumen fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), surat kuasa, bukti bayar, fotokopi STNK atau BPKB jika ada. Setelah itu, klik Kirim. Anda tinggal menunggu instruksi selanjutnya via email atau SMS yang akan dikirimkan ke nomor ponsel yang terdaftar. Sangat mudah dan ringkas. Melakukan blokir STNK usai jual mobil bekas bagi pemilik kendaraan tunggal tentu tidak terlalu berpengaruh. Pasalnya, pemilik kendaraan tunggal tidak terkena pajak progresif. Namun demi keamanan, pemilik sebaiknya tetap melakukan proses tersebut. Selain mudah, ternyata proses blokir STNK juga tanpa dikenai biaya.

Berniat jual kendaraan seperti mobil atau motor bekas? Jangan lupa untuk segera melakukan pemblokiran STNK setelah laku.

Habis Jual Mobil Bekas, Sebaiknya Blokir STNK atau Tidak? Simak Penjelasannya

Blokir STNK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Blokir STNK

Berita Terkini

Tak Perlu ke Samsat! Ini 6 Cara Blokir STNK Mobil Lama Secara Online Lewat HP

Jual Kendaraan? Jangan Lupa Blokir STNK, atau Siap-Siap Kena Masalah Besar

Cara Gampang Blokir STNK, Wajib Dilakukan saat Kendaraan Sudah Dijual

Habis Jual Mobil Bekas, Sebaiknya Blokir STNK atau Tidak? Simak Penjelasannya

Download Aplikasi JawaPos.com