<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/ttEV4SkRdGcyKtQosVLyZLOq5MTi6EmWIUVoKvrD-3250720828.jpg" alt="Warga Palmerah menutup akses jalan menuju Perempatan Slipi sebagai bentuk protes kepada aparat kepolisian, Kamis (28/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Warga Palmerah menutup akses jalan menuju Perempatan Slipi sebagai bentuk protes kepada aparat kepolisian, Kamis (28/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kericuhan antara massa dengan aparat di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, pada Kamis (28/8) malam memicu kemarahan warga. Mereka pun menutup akses jalan menuju Perempatan Slipi sebagai bentuk protes. Seorang warga mengungkapkan kemarahan warga dipicu tembakan gas air mata yang masuk ke lingkungan mereka. Awalnya, petugas Brimob disebut tengah memukul mundur massa ke arah Pasar Palmerah. Namun saat kembali menuju kumpulan aparat di Perempatan Slipi, seorang anggota Brimob terlibat cekcok hingga dikerumuni massa. Warga sekitar mencoba melerai agar petugas itu tidak menjadi korban amukan massa. Namun setelah berhasil dilepaskan, Brimob tersebut malah menembakkan gas air mata ke arah warga. "Kita lepasin dia (Brimob) tapi pas udah dilepasin malah dia nembak gas air mata ke sini," ujar warga yang enggan menyebutkan namanya itu. Hingga pukul 19.20 WIB, akses lalu lintas di Palmerah masih diblokade oleh warga. Mereka berjaga di setiap pintu masuk agar tidak ada massa maupun aparat yang masuk ke lingkungan tempat tinggal mereka. "Kita warga di sini gamau jadi korban," katanya. Situasi di Perempatan Slipi pun masih memanas. Dalam rekaman video yang beredar, tampak aparat menghajar massa yang diamankan di depan SPBU Palmerah arah ke Slipi. Bentrokan sendiri sudah berlangsung sejak siang hari ketika massa, mayoritas remaja, menggeruduk kawasan DPR RI. Kericuhan tak hanya pecah di Palmerah dan Slipi, tetapi juga meluas hingga Pejompongan, Jakarta Pusat. Aksi tersebut bahkan membuat perjalanan commuter line rute Palmerah&ndash;Tanah Abang terhenti. Selain itu, kericuhan juga terjadi di wilayah Patal Senayan, Jakarta Pusat.

Kericuhan di Palmerah, Jakarta Barat, memicu protes warga setelah aparat Brimob menembakkan gas air mata.

Warga Palmerah Blokade Jalan, Kesal Usai Bantu Polisi Dari Amukan Massa, Tapi Dibalas Tembakan Gas Air Mata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapolri-raker-1.jpg" alt="TANYA JAWAB: Idham Aziz (kanan) dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TANYA JAWAB: Idham Aziz (kanan) dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis kembali mengeluarkan Surat Telegram terkait penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia. Telegram kali ini menyangkut upaya pencegahan terhambatnya logistik selama pandemi terjadi.  Dalam telegram nomor ST/1148/IV/OPS.2/2020 tertanggal 9 April 2020 itu, Idham menilai pengiriman bahan pokok dan logistik lainnya sempat terhambat akibat adanya blokade jalan di beberapa wilayah. Hal ini diperintahkan untuk segera ditanggulangi.  "Menjamin tidak ada blokade/pemblokiran jalan oleh pihak manapun di area/tempat/jalan di wilayah masing-masing yang mengakibatkan terhambatnya distribusi bahan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya," tulis Idham dalam telegram tersebut.  Idham mengintruksikan kepada seluruh Kapolda agar menjamin tidak ada lagi blokade jalan. Dengan begitu, distribusi bahan pangan kepada masyarakat bisa berjalan normal.  Selain itu, para Kapolda juga diminta mengerahkan jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) atau Samapta Bhayangkara (Sabhara) untuk melakukan pengawalan kepada kendaraan pengangkut bahan pokok. Terakhir Idham meminta agar physical distancing tetap dilaksanakan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IqEwLsB5CPA  https://www.youtube.com/watch?v=0Wo8tedM9Dc  https://www.youtube.com/watch?v=sDLZU97NEq0

TR Kapolri: Seluruh Kapolda Diminta Pastikan Tak Ada Blokade Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/hadiri-1.jpg" alt="KTT LUAR BIASA: Presiden Jokowi didampingi Menlu Retno Marsudi dan Menkeu Sri Mulyani kemarin (26/3). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>KTT LUAR BIASA: Presiden Jokowi didampingi Menlu Retno Marsudi dan Menkeu Sri Mulyani kemarin (26/3). (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bulan puasa Ramadan segera tiba. Sebulan kemudian diakhiri dengan hari raya Idul Fitri. Presiden Jokowi bersama jajarannya melakukan persiapan.  Dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Kamis (2/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, Ramadan dan Idul Fitri tahun ini berbeda. Negara sedang palagan melawan covid-19. Ada sejumlah kebijakan ekstra untuk melayani masyarakat.  "Saat ini memang berada dalam konteks yang berbeda dari (tahun) sebelumnya. Karena, kita sedang menghadapi tantangan Covid-19," ujar Jokowi.  Untuk itu, eks gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan seluruh menteri di kabinetnya ‎untuk memperhatikan ketersediaan bahan-bahan pokok. Masyarakat jangan sampai kesulitan saat menghadapi Ramadan dan Idul Fitri.  "Betul-betul dicek di lapangan ketersediaan bahan-bahan pokok. Dan saya cek juga ke Bulog, saya cek juga ke daerah-daerah mengenai panen raya seperti apa. Melihat beras daging telur, gula terigu, dan lain-lain, masih berada dalam kondisi baik," katanya.  Selama Ramadan dan Idul Fitri, eks wali kota Solo itu meminta distribusi pasokan kebutuhan bahan pokok berjalan dengan lancar. Maka dari itu, dia memerintah Mendagri Tito Karnavian turun tangan. Jangan sampai distribusi bahan pokok terhambat karena penutupan jalan akibat pandemi virus korona.  "Saya harapkan Mendagri memberi teguran kepada daerah yang memblokade jalan-jalannya agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu," katanya.  Jokowi mendapat infomasi bahwa ada ada distribusi beras terganggu karena jalan diblokade. Oleh sebab itu, Mendagri Tito Karnavian harus memberitahu kepada kepala daerah agar tidak melakukan penutupan jalan. "Jadi tolong pemda diberitahu mengenai hal ini," tuturnya.

Presiden Perintah Mendagri, Tegur Kepala Daerah yang Blokade Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tagih-janji-gubernur-100-warga-blokade-jalan-perbatasan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI blokade jalan" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI blokade jalan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekitar 100 warga Desa Simba Raya dan sekitar Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Kalimantan Barat melakukan aksi pemblokadean Jalan Lintas Sintang-Ketungau, Selasa (12/2) pagi. Mereka menuntut agar jalan provinsi tersebut mendapat perhatian pemerintah. Koordinator Aksi, Remegius mengatakan, masyarakat menuntut agar jalan segera perbaiki. Khususnya di Desa Simba Raya. Lantaran berada di bibir kota. Hanya berjarak 7 kilometer dari Kota Sintang. "Kami juga menuntut janji Gubernur saat kunjungannya ke sini pada 25 Januari 2019," ujarnya dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Rabu (13/2). Melalui aksi tersebut, Remegius berharap masyarakat Desa Simba Raya dan sekitarnya bisa menimkati jalan yang memadai. Seperti daerah-daerah lainnya. "Harapan besar kami dengan adanya aksi ini, instansi terkait bisa datang untuk memberikan solusi," harapnya. Seandainya perwakilan pemerintah tidak datang, maka pihaknya tak akan membuka pemblokadean tersebut. Bahkan warga mengancam akan mengadakan aksi lebih besar lagi. Jika pemerintah tidak merespon. "Inilah harapan kami, makanya instansi terkait kami harapkan bisa hadir di sini," tukasnya. Dijelaskannya, jalur tersebut merupakan penghubung empat kecamatan. Sehingga Desa Simba Raya mewakili empat kecamatan tersebut untuk menyuarakan aspirasi. Maka untuk aksi awal kemarin hanya melibatkan warga Desa Simba Raya dan sekitarnya. "Tapi kalau tidak ada tanggapan, maka akan lebih ramai lagi," ancam Remegius. Kepala Desa Simba Raya, Sugiono menjelaskan, janji Gubernur Kalbar saat kunjungan kerjanya kemarin akan memanggil delapan perusahaan yang berada di Binjai-Ketungau untuk perbaikan jalan. Namun sampai hari ini (kemarin, Red) belum ada realisasinya. Apakah Gubernur belum panggil atau memang perusahaan yang melalaikan, pihaknya tidak tahu. "Makanya janji itu juga menjadi tuntutan warga," jelasnya. Selaku Kades, dirinya merasa bangga dengan aksi yang dilakukan warga kemarin. Mengingat kondisi jalan memang sudah sangat memprihatinkan. "Sehingga memang harus segera dapat ditangani," ucapnya. Ditegaskan Sugiono, aksi mereka bukan untuk menghambat. Tapi memperlancar agar pemerintah segera memberikan solusi jalan untuk masyarakat. "Karena sebelum ada aksi ini, tidak ada perhatian khusus dari instansi terkait," sebutnya. Lantaran Dinas PU Sintang memberikan jawaban yang diharapkan warga, pemblokadean jalan tersebut dibuka sekira pukul 13.00 WIB. Tapi warga mengancam akan melakukan pemblokiran kembali jika janji yang disampaikan tidak ditepati. Pantauan Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), jalan yang baru sekitar dua tahun berstatus provinsi itu memang rusak parah. Jalan sudah tidak bisa dilalui kendaraan roda dua. Sedangkan mobil hanya bisa dilintasi double gardan. Namun tak jarang pula ada yang amblas. Sementara kendaraan roda dua, sedikitnya ada delapan jembatan darurat. Jembatan tersebut dibuat warga di sepanjang jalan tersebut agar dapat melintas. Namun pengendara roda dua harus membayar Rp2 ribu hingga Rp5 ribu. Sehingga untuk pulang pergi, pengendara roda dua menggelontorkan uang hampir Rp 50.000.

Tagih Janji Gubernur, 100 Warga Blokade Jalan Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sempat-diblokade-larangan-parkir-jalan-sudirman-tetap-diberlakukan_m_.jpg" alt="Suasana ketegangan yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang" width="100%">
<figcaption>Suasana ketegangan yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi blokade Jalan Jenderal Sudirman tak membuat gentar Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang. Mereka tetap menerapkan aturan larangan parkir di kawasan tersebut. Hal ini dikarenakan aturan itu mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 4 Pasal 3 tahun 2009 tentang tidak boleh berhenti di jalan nasional.. "Kami terus memberlakukan kebijakan larangan ini. Karena itu, bukan hanya kebijakan Wali Kota tapi seluruhnya," kata Kepala Dishub Palembang, Kurniawan saat ditemui, Rabu (9/1). Sebelumnya, Dishub Palembang telah memberikan fasilitas bagi para pengusaha seperti shutlle bus sehingga bagi pelanggan ingin berbelanja dapat parkir di kantong parkir yang telah disediakan seperti di Internasional Plaza (IP), Cinde, Masjid Agung dan lain sebagainya. Namun, pada kenyataannya pelanggan tidak memanfaatkan fasilitas tersebut dan tetap memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Pihaknya pun kembali memperingan, dengan memberikan kesempatan bagi kendaraan untuk parkir selama lima menit dengan syarat pengemudi tetap di dalam mobil dan menghidupkan lampu sen. Sedangkan, untuk kendaraan barang diberikan selang waktu 15 menit untuk menurunkan barangnya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menolaknya. "Pada saat rapat para pengusaha pun setuju akan hal tersebut. Tapi, terkadang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menarik pungutan liar," terangnya. Ia mengaku jika nanti pun ditemukan oknum Dishub Palembang yang menarik pungutan. Maka, dirinya menegaskan untuk melaporkan kejadian tersebut.&nbsp; Serta, ia mengimbau untuk melampirkan bukti rekaman agar dapat diviralkan. "Karena itu, kami akan terus melanjutkan kebijakan dan aturan larangan parkir di jalan tersebut," tutupnya. Seperti diketahui, pengendara yang melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman mendadak heboh. Pasalnya, ratusan pengusaha di kawasan tersebut memblokade jalan. Hal ini dikarenakan menurunkan omset penjualan mereka karena kebijakan larangan parkir di Jalan Jenderal Sudirman. Akibatnya, kemacetan panjang tidak dapat terhindari. Hingga, akhirnya pihak kepolisian dan TNI pun datang untuk mengatasi persoalan tersebut.

Sempat Diblokade, Larangan Parkir Jalan Sudirman Tetap Diberlakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-diblokade-pengusaha-lalin-di-kawasan-jenderal-sudirman-lancar_m_.jpg" alt="Suasana blokade Jalan Jenderal Sudirman Palembang" width="100%">
<figcaption>Suasana blokade Jalan Jenderal Sudirman Palembang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kekesalan pengusaha di sepanjang kawasan Jalan Jenderal Sudirman berujung pada pemblokadean jalan utama di kawasan tersebut, Rabu (9/1). Hal ini sempat menyebabkan kemacetan panjang karena kendaraan tidak dapat melintas di kawasan tersebut. Namun, kini kondisi jalan telah kembali lancar dan pemblokadean yang dilakukan pengusaha pun telah dibuka. Terlihat, kawasan tersebut pun lengang terutama yang menuju ke Jembatan Ampera. Beberapa kendaraan baik roda empat maupun roda dua terlihat bebas melintas tanpa adanya kemacetan. Selain itu, aktivitas pertokoan di kawasan tersebut juga berjalan seperti biasanya. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang, Kurniawan mengatakan jika pemblokadean tersebut hanya dilakukan selama 10 menit oleh pengusaha. Hal ini dikarenakan bantuan dari pihak kepolisian dan TNI sehingga aksi tersebut pun digagalkan.&nbsp; "Jadi blokade ini tak lama, hanya sebenar untuk menghalangi petugas mengangkut kendaraan disana," katanya saat ditemui, Rabu (9/1). Ia mengaku, kejadian ini sebenarnya bermula saat petugas Dishub melakukan penertiban parkir liar di Kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian, pihaknya melihat banyak mobil dan motor terparkir. Pihaknya pun langsung mengingatkan para sopir untuk memindahkannya. Lantaran, larangan parkir di bahu jalan. Beberapa kendaraan pun berhasil dipindahkan oleh pemiliknya. "Nah, kami melihat ada tiga motor yang masih terparkir di trotoar tanpa ada pemiliknya," jelasnya. Kemudian, petugas pun berusaha untuk mengangkut motor tersebut. Namun, salah satu anak dari pemilik toko keluar dan langsung marah. Mereka beralasan jika parkir tersebut tidak melanggar karena terparkir di lorong. Padahal, petugas menyaksikan betul terparkir di trotoar. Saat akan diangkut anak dari pemilik toko itu pun langsung berusaha menarik motor agar motor tersebut terjatuh. Hingga akhirnya terjadi blokade jalan. "Motor itu sebenarnya bukan milik salah satu pengusaha. Jadi, pemilik toko itu hanya memprovokasi saja," ujarnya. Suasana pun menjadi tegang, terjadi aksi saling dorong pengusaha dengan petugas Dishub. Hingga, akhirnya datang pihak kepolisian dan TNI. Kemudian, dilakukan langkah persuasif dan pihaknya pun mengembalikan motor tersebut ke pemiliknya. "Semua ini sudah sesuai dengan aturan jadi tidak melanggar," terangnya. Aksi blokade tersebut pun akhirnya berhasil diredam oleh pihak kepolisian dan TNI. Kemacetan di kawasan tersebut juga berhasil ditangani dan kembali berjalan lancar. "Kami tidak mau masalah ini membesar jadi kami melakukan langkah persuasif dan mengembalikan motornya," tutupnya.&nbsp;

Usai Diblokade Pengusaha, Lalin di Kawasan Jenderal Sudirman Lancar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-kesal-omzet-menurun-pengusaha-blokade-jalan-sudirman_m_.jpg" alt="BLOKADE JALAN: Kondisi aksi yang dilakukan para pengusaha di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Palembang, Rabu (9/1)." width="100%">
<figcaption>BLOKADE JALAN: Kondisi aksi yang dilakukan para pengusaha di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Palembang, Rabu (9/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pengusaha di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Palembang meradang, Rabu (9/1). Pasalnya sejak penerapan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/01/2019/soal-pembangunan-bandara-nyia-sultan-jadi-memang-bandung-bondowoso" target="_blank">kebijakan larangan parkir</a> diberlakukan, omzet para pemilik ruko di kawasan tersebut turun drastis. Hal ini diperparah dengan tindakan Dinas Perhubungan setempat yang melakukan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/01/2019/soal-pembangunan-bandara-nyia-sultan-jadi-memang-bandung-bondowoso" target="_blank">penggembokan kendaraan</a> para pelanggan yang hendak bertransaksi. Kemarahan para pengusaha pun memuncak melihat aksi tersebut dan langsung <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/01/2019/soal-pembangunan-bandara-nyia-sultan-jadi-memang-bandung-bondowoso" target="_blank">melakukan&nbsp;aksi blokade </a>di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, Rabu (9/1). Berdasarkan pantauan, akibat blokade tersebut kemacetan panjang terjadi di Jalan Sudirman hingga akhirnya personel polisi dan TNI diturunkan untuk mengatasi kemacetan tersebut.&nbsp; Ketua Persatuan, Pemilik, Pengguna dan Pemakai Ruko di Kawasan Jenderal Sudirman, Palembang Syahriah Aziz mengatakan kebijakan larangan parkir ini telah dilakukan sejak Asian Games lalu atau sekitar enam bulan.&nbsp; Kondisi ini membuat pendapatan para pengusaha ini pun <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/01/2019/soal-pembangunan-bandara-nyia-sultan-jadi-memang-bandung-bondowoso" target="_blank">turun drastis</a> hingga 70 persen. "Kalau ini terus berlangsung maka bagaimana nasib usaha kami? Siapa yang akan menjaminnya?," kata Aziz saat ditemui disela aksi, Rabu (9/1). Sebelumnya, Aziz dan para pengusaha lainnya sempat melayangkan surat protes kepada<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/01/2019/usai-sidang-terdakwa-keluar-ruangan-dan-merangkul-ayah-korban" target="_blank"> Wali Kota dan Gubernur.</a> Namun, tidak juga ditanggapi.&nbsp;Dirinya bersama pengusaha tentu sangat mendukung terlaksananya Asian Games. Tapi, pemerintah tidak memperhatikan para pengusaha.&nbsp; Hingga, Rabu (9/1) kekesalan para pengusaha memuncak saat motor milik pelanggan yang tengah parkir diangkut oleh Dishub. "Kami sudah muak, ada dua motor yang sudah diangkat jadi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/01/2019/usai-sidang-terdakwa-keluar-ruangan-dan-merangkul-ayah-korban" target="_blank">kami tahan </a>dan mereka (Dishub) tidak jadi pergi membawa motor," tegasnya.&nbsp; Ia berharap kebijakan ini dicabut dan aksi yang dilakukan kali ini sebagai <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/01/2019/usai-sidang-terdakwa-keluar-ruangan-dan-merangkul-ayah-korban" target="_blank">bentuk protes atas kebijakan</a> yang tidak berpihak kepada para pengusaha di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Palembang.&nbsp; "Ada sekitar 200 pengusaha yang berjualan di sepinggir kawasan Sudirman ini," tutupnya.&nbsp; Sementara itu, Kapolresta Palembang Kombes Pol Wahyu Bintono Hari Bawono mengatakan kebijakan ini merupakan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/01/2019/usai-sidang-terdakwa-keluar-ruangan-dan-merangkul-ayah-korban" target="_blank">keputusan dari Wali Kota Palembang</a> dan hukumnya sudah jelas dan saat ini regulasi tersebut tetap berlaku.&nbsp; "Silakan saja kalau berunjuk rasa tapi jangan menganggu ketertiban umum apalagi membuat kemacetan," singkatnya.

Diduga Kesal Omzet Menurun, Pengusaha Blokade Jalan Sudirman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ricuh-warga-sempat-bakar-ban-dan-blokade-jalan-di-tanah-kusir_m_211051.jpeg" alt="Warga memblokade jalan dan membakar ban di daerah Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan" width="100%">
<figcaption>Warga memblokade jalan dan membakar ban di daerah Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kodam Jaya akan melakukan pengosongan rumah dinas bagi Prajurit TNI AD yang pensiun di Asrama Kodam Jaya Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (9/5) pagi. Namun, pada saat rencana pengosongan ada perlawanan dari para penunggu rumah. Alhasil, kejadian kericuhan sempat terjadi di Jalan Iskandar Muda atau dikenal Jalan Arteri Pondok Indah menuju Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Para warga atau pemilik rumah membakar ban di tengah jalan yang membuat arus lalu lintas menjadi macet. Rencana pengosongan tak berjalan mulus. Mereka yang rumahnya tak mau dikosongkan sempat melakukan perlawanan dengan menggelar aksi unjuk rasa. "Memang mereka sempat memblokade agar kendaraan tak boleh masuk ke sana. Tapi sudah dibuka," kata Kapendam Jaya Letkol Inf Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi, Rabu (9/5). Namun, dampak dari blokade itu memang masih terasa di Jalan Arteri Pondok Indah hingga berdampak pada kemacetan di sana. Sejauh ini sudah ada satu rumah yang berhasil dikosongkan. "Ada sepuluh rumah yang akan dikosongkan," kata dia.

Ricuh! Warga Sempat Bakar Ban dan Blokade Jalan di Tanah Kusir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/penganiayaan-berujung-aksi-blokade-jalan_m_152103.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yosep Itlay (21) warga Jalan Sosial, Kelurahan Kebun Siri dilaporkan telah menjadi korban pengeroyokan dan penikaman oleh sekelompok pemuda. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat (18/8) sekitar pukul 02.00 dini hari, di seputaran kompleks Kebun Siri. Kasat Resrkim Polres Mimika, AKP Dionisius VDP Helan, SIK dalam rilisnya yang diterima Radar Timika (Jawa Pos Group) menjelaskan kronologis kejadian tersebut. Di mana berawal saat korban yang pada saat itu baru pulang dari rumah duka salah satu kerabatnya, tiba-tiba saat di tempat kejadian perkara (TKP). Kemudian langsung dihampiri sekelompok pemuda, dan langsung melakukan penyerangan terhadap korban. Akibat kejadian pengeroyokan tersebut, korban Yosep mengalami luka tusuk senjata tajam pada bagian kepala, serta luka robek pada bagian bibir, lengan bagian kiri maupun sebelah kanan. Selanjutnya kata Dion dalam rilisnya, buntut dari kejadian pengeroyokan tersebut, mengakibatkan pihak keluarga korban yang tidak menerima dengan kejadian itu, langsung melakukan aksi pemalangan pada ruas jalan di Kompleks Kebun Siri. "Keluarga tidak terima kemudian lakukan pemalangan jalan, dan menuntut agar aparat kepolisian secepatnya bisa menangkap pelaku. Namun setelah diberikan pemahaman oleh pihak kepolisian, pihak keluarga akhirnya bisa mengerti, dan kemudian membuka ruas jalan yang sempat dipalang tersebut. "Keluarga sudah percayakan polisi, untuk bisa ungkap siapa pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban. Yang jelas kami dari kepolisian sudah ambil langkah-langkah, mendatangi TKP, mengevakuasi korban ke rumah sakit, mencari pelaku serta bernegosiasi dengan keluarga korban untuk membuka palang,"jelas Kasat Reskrim. Dion juga menjelaskan, setelah korban menerima perawatan medis di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Caritas, selanjutnya korban oleh pihak rumah sakit diperbolehkan kembali pulang ke rumah. "Korban sudah diperbolehkan pulang ke rumah, dan kami masih berupaya untuk mengungkap pelakunya, karena masih lidik,"tandasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#blokade jalan

Berita Terkini