<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/BLK-RIAU-3053579374.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Satuan Pelayanan Balai Latihan Kerja (Satpel BLK) Karimun/(Menaker untuk Jawapos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Satuan Pelayanan Balai Latihan Kerja (Satpel BLK) Karimun/(Menaker untuk Jawapos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam mewujudkan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), perlu adanya kerja sama antara pemerintah dam sejumlah pemangku kepentingan terkait. Salah satu yang dapat dilakukan yakni dengan mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk masyarakat. Terkait ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan dukungannya kepada Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui pembentukan Satuan Pelayanan Balai Latihan Kerja (Satpel BLK) Karimun. Menurut Ida, berdirinya Satpel BLK Karimun, sebagai perwujudan dari implementasi transformasi BLK, dan juga komitmen dari pemerintah dalam meningkatkan SDM di bidang ketenagakerjaan. "Oleh karena itu, dengan adanya Satpel BLK Karimun diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan mereka, agar dapat bersaing di pasar kerja," tutur Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada peresmian Satuan Pelayanan Balai Latihan Kerja Karimun, Kepulauan Riau, Kamis (11/7/2024). Ida menyampaikan, saat ini pemerintah tengah fokus pada pilar pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan hanya menjadi pekerjaan pemerintah tapi juga tanggung jawab semua stakeholder baik di pusat maupun daerah. "Jika kita bekerja sama untuk memperkuat SDM ini, saya yakin kita akan menjadi negara yang maju," ujar Ida. Lebih lanjut, Ida mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah bekerja sama dengan Pemda Karimun dalam membangun BLK melalui dukungan dari Kemnaker. "Wah..ini kerja sama yang keren banget bapak ibu, suatu kerja yang kolaboratif dan sinergis," katanya. Menaker Ida menginginkan program pelatihan di Satpel BLK Karimun dibuat relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, tanggap peluang dan potensi, kreatif dan inovatif, serta memperbanyak jejaring kerja sama dengan sektor industri. "Saya berharap Satpel BLK Karimun mampu mengasah kemampuan dan keterampilan masyarakat Karimun sehingga melahirkan tenaga kerja yang terampil dan profesional sesuai kebutuhan dunia industri," ujarnya.

Berdirinya Satpel BLK Karimun sebagai bukti dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan SDM di bidang ketenagakerjaan.

Satpel BLK Karimun Jadi Wadah Masyarakat Tingkatkan Keahlian, ini Harapan Menaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/BLK-24-3459748714.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guna mempercepat peningkatan kompetensi masyarakat dan mendukung penyiapan tenaga kerja lokal dibutuhkan fasilitas keahlian di bidang ketenagakerjaan. Hal itu bisa dilakukan melalui pelatihan yang disediakan di Balai Latihan Kerja (BLK). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mendorong agar dilakukan transformasi BLK secara keseluruhan. Transformasi ini lanjut Menaker Ida bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan vokasi, termasuk di antaranya program pelatihan, fasilitas pelatihan, serta jalinan kemitraan dengan stakeholder ketenagakerjaan termasuk dunia usaha dan dunia industri. "Saya mengapresiasi Balai Besar Pelatihan Vokasi Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas (BPVP) Kemnaker yang telah bekerja keras menyukseskan program transformasi BLK," ucapnya ketika membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap II dan III Tahun 2024, di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (24/4/2024). Pada PBK Tahap II ini dibuka sebanyak lima kelas, dan untuk Tahap III dibuka empat kelas. Menaker Ida mengatakan, pemerintah telah menargetkan untuk segera meningkatkan kompetensi angkatan kerja khususnya generasi muda melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi, hal tersebut dimaksudkan agar negara dapat memanfaatkan potensi bonus demografi bagi kemajuan perekonomian bangsa. Ida juga mengajak para stakeholder ketenagakerjaan supaya berinisiatif, dan berinovasi dalam mengantisipasi tantangan-tantangan ketenagakerjaan, khususnya penyiapan tenaga kerja terampil melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berkualitas. "Penyiapan tenaga kerja terampil sebagai jalan untuk mewujudkan SDM unggul sebagai modalitas menuju Indonesia Emas 2045," ungkap Ida. Sementara itu, Pelaksana Tugas Dirjen Binalavotas yang juga Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan, pelatihan vokasi yang berkualitas adalah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mengutamakan link and match ketenagakerjaan. Link and match tersebut, kata Anwar, menjadi bagian dari strategi Kemnaker dalam melakukan transformasi BLK di mana balai-balai yang ada dan dikelola Kemnaker harus mampu menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri, agar terjadi kesesuaian pelatihan vokasi. "Kita ingin mendorong urusan ketenagakerjaan adalah urusan yang jadi tanggung jawab kita bersama," katanya. Sebagai informasi, pada kesempatan ini juga dikukuhkan keanggotaan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI), yang merupakan forum kolaborasi BPVP Sidoarjo bersama sejumlah perusahaan dan Pemerintah Daerah, serta peresmian Auditorium Kiai Haji Bisri Syansuri, Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gedung Terpadu, Talent Corner, Kantor, dan Gedung Delta.

Transformasi BLK bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan vokasi, termasuk di antaranya program pelatihan.

Tingkatkan Kualitas Pelatihan Vokasi, Menaker Dorong Transformasi BLK

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/23/KEMNAKER-23-B-2102015238.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat menerima kunjungan Gubernur Kepri Ansar Ahmad di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat menerima kunjungan Gubernur Kepri Ansar Ahmad di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu agenda utama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) guna memberikan kesempatan kepada pekerja untuk terus bersaing di dunia kerja. Untuk itu, apresiasi diberikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terhadap langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang bertinisiatif meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dengan mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) di Karimun, Kepulauan Riau.&nbsp; Dukungan disampaikan Menaker Ida Fauziyah saat menerima Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyusul selesainya pembangunan gedung bengkel kerja (Workshop) BLK Karimun, pada Desember 2023 lalu. "Kemnaker berkomitmen terus menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan kompetensi SDM di Indonesia, melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK Karimun, " kata Ida Fauziyah di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/2/2024). Dia berharap program pelatihan Workshop BLK Karimun dibuat relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, tanggap peluang dan potensi, kreatif dan inovatif, serta memperbanyak jejaring kerja sama dengan sektor industri. Kebijakan mendekatkan kesenjangan antara tenaga kerja yang tesedia dengan kebutuhan kempetensi yang dibutuhkan perusahaan menjadi salah satu kendala yang terus diminimalisir. Pengembangan BLK sebagai tempat mengasah kemampuan tenaga kerja untuk meningkatkan kompetensi merupakan bagian dari upaya pemerintah maupun di daerah untuk mengatasi kesenjangan itu. "Kami berharap Workshop Karimun mampu mengasah kemampuan dan keterampilan masyarakat Karimun sehingga melahirkan SDM atau tenaga kerja terampil dan profesional sesuai kebutuhan dunia industri, "&nbsp; ujarnya. Ida Fauziyah menyatakan Kemnaker akan mendukung kebutuhan peralatan yang dibutuhkan BLK Karimun guna mendukung peningkatan kompetensi dan keahlian tenaga kerja lokal. Ia menilai dukungan sarana dan prasarana serta instruktur profesional menjadi modal awal peningkatan keahlian.&nbsp; Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap dukungan Kemnaker dapat segera direalisasikan dengan memberikan berbagai kebutuhan peralatan untuk mendukung dan menunjang pelatihan di Workshop Karimun.&nbsp; "Terutama dukungan peralatan teknis listrik dan teknik las sesuai kejuruan yang dibuka Workshop BLK Karimun di tahap awal dan kejuruan paling dibutuhkan masyarakat lokal," pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Kemnaker berkomitmen terus menjaga, dan meningkatkan kompetensi SDM di Indonesia, melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK Karimun.

Dukung Peningkatan Kompetensi Pekerja Lewat Pendirian BLK di Karimun, Kemnaker Berharap Kebutuhan SDM Unggul di Riau Kepulauan Bisa Terpenuhi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/14/anwar-896316356.jpg" alt="Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/8/2023). Dalam sambutannya, Anwar Sanusi mengatakan peranan instruktur di lembaga pelatihan kerja harus diperkuat karena memiliki korelasi dengan pembangunan SDM dan sebagai pintu masuk dalam mewujudkan Indonesia kompeten. "Instruktur juga merupakan aktor utama dalam pelatihan kerja yang berfungsi sebagai fasilitator dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perubahan sikap, dan perilaku (etos kerja) dari tenaga kerja, " kata Anwar Sanusi. Anwar Sanusi menegaskan banyak hal perlu dipersiapkan untuk menyiapkan tenaga kerja kompeten. Selain menyiapkan standar kompetensi yang menjadi acuan dalam proses pelatihan, lembaga pelatihan kredibel, training material berkualitas, tak kalah penting adalah instruktur qualified dalam mentransfer skill, knowledge, dan attitude kepada peserta pelatihan. "Semuanya ini merupakan runtutan satu kesatuan dalam proses untuk membangun SDM yang berkualitas yang mampu bersaing dalam dunia kerja, " ujarnya. KEMNAKEBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012657548/peringati-hut-ke-76-kemnaker-gelar-lomba-hingga-bakti-sosial">Peringati HUT ke-76, Kemnaker Gelar Lomba hingga Bakti Sosial</a> Anwar berpesan kepada para instruktur agar selalu siap menghadapi segala perubahan-perubahan yang terjadi, dengan meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Anwar menyakini para instruktur yang mengikuti rakernas siap menghadapi perubahan dan mampu memberikan kontribusi kepada bangsa Indonesia. "Karena Bapak Ibu Instruktur adalah bagian utama untuk menciptakan generasi bangsa yang siap untuk mencapai target Indonesia Emas 2045, " ujarnya seraya menyebut guna memasifkan program BLK Komunitas, Kemnaker telah mengalokasikan program dan anggaran untuk meningkatkan kompetensi bagi Instruktur BLK Komunitas. &nbsp;

Peranan instruktur di lembaga pelatihan kerja harus diperkuat karena memiliki korelasi dengan pembangunan SDM.

 Instruktur BLK Komunitas Miliki Peran Bangun SDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Menteri-Ketenagakerjaan-RI-Ida-Fauziyah-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meluncurkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahap I Tahun 2021. Peluncuran pembangunan ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama Balai Latihan Kerja Komunitas Tahap I Tahun 2021, antara Kemnaker dengan lembaga penerima bantuan.  Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, salah satu langkah konkrit Kemnaker dalam meningkatkan kompetensi SDM Indonesia adalah mendirikan BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.  "Pendirian BLK Komunitas ini sebagai upaya penyebaran lembaga pelatihan kerja agar dapat diakses oleh masyarakat yang bertempat tinggal cukup jauh dari lokasi lembaga pelatihan kerja yang ada," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (28/8).  Ida menjelaskan, program pendirian BLK Komunitas merupakan terobosan Presiden Joko Widodo yang telah dimulai sejak tahun 2017. Sampai dengan tahun 2020, Kemnaker telah mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setelah dilakukan penyesuaian program dan anggaran, pada tahun 2021 Kemnaker menargetkan akan mendirikan 787 BLK.  Adapun, pada tahap I tahun akan dibangun 520 lembaga penerima bantuan BLK Komunitas. Sedangkan tahap II direncanakan sebanyak 267 lembaga. "Diharapkan dengan adanya program pendirian BLK Komunitas ini, percepatan peningkatan kompetensi SDM Indonesia akan lebih efektif dan memberikan sebuah dongkrakan angkatan kerja yang terampil dan berkualitas," jelasnya.  Menaker Ida menambahkan, untuk program pembangunan BLK Komunitas tahun ini, Kemnaker telah menambah kejuruan pelatihan menjadi 24 kejuruan. "Dengan adanya penambahan kejuruan pelatihan ini, Saya menginginkan adanya link and match dengan industri maupun UMKM yang ada di sekitar BLK Komunitas," imbuhnya.  Dalam kesempatan ini, Ida juga mengingatkan kepada lembaga penerima bantuan, agar dapat melaksanakan proses pembangunan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diterbitkan.  "Saya telah meminta kepada Bapak Dirjen Binalavotas untuk mengawal secara ketat semua proses mulai dari pengajuan proposal hingga penetapan, dan proses pembangunan gedung workshop untuk dilaksanakan secara transparan dan tidak dipungut biaya," pungkasnya.

Tingkatkan Kompetensi SDM, Kemenaker Resmikan BLK Komunitas Tahap I

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/BLK-komunitas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meningkatkan skill tenaga kerja menjadi misi penting pemerintah. Bahkan, pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang pun, program itu tidak berhenti. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, pemerintah membentuk balai latihan kerja (BLK) komunitas demi mewujudkan slogan Kesehatan Pulih dan Ekonomi Bangkit.  "Pemerintah juga telah menjalankan berbagai kebijakan dan program terkait ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19 ini," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Naker Tanggap Covid 2020 akhir pekan lalu.  Dia menjelaskan, kebijakan tersebut dituangkan salah satunya lewat program kartu prakerja yang statusnya adalah semi-bantuan sosial (bansos). Bantuan itu menarget para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Juga para pekerja informal yang terdampak pandemi.  "Program ini akan terus ditingkatkan dengan membuka pendaftaran dan pelatihan offline (luring) dengan mempertimbangkan wilayah," tutur Airlangga.  Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sejak rilis pada 2017, ada 1.113 BLK komunitas di seluruh Indonesia sampai tahun lalu. Sementara itu, tahun ini pemerintah berencana menciptakan lagi 1.000 BLK komunitas.  "Saat ini kami perluas penyebarannya dengan melibatkan peran serikat pekerja," imbuh Ida.  https://www.youtube.com/watch?v=SbVTmOyu1-w  &nbsp;

Tingkatkan Skill lewat BLK Komunitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/indef.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kartu pra-kerja menjadi andalan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo jilid dua. Realisasi program tersebut akan menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 10,3 triliun tahun ini. Pelatihan akan diberikan kepada dua juta pencari kerja, di mana 1,5 juta di antaranya dilakukan secara online.  Center of Innovation and Digital Economy INDEF Hanif Muhammad pesimistis program ini efektif dikerjakan. Sebab, Balai Latihan Kerja (BLK) yang selama ini ada saja dipertanyakan efektivitasnya.  "Permasalahan mulai dari kurangnya infrastruktur, pelatihan yang tidak sesuai dengan industri, dan kurangnya perhatian stakeholder terkait seperti pemerintah daerah masih menjadi PR besar BLK sebagai pusat pelatihan. Harusnya jangan menjadi gimmick pelatihan yang besar. Ini bisa jadi kecelakaan bagi APBN," ujarnya di ITS Tower Jakarta, Kamis (6/2).  Hanif pun menyoroti pelatihan online yang kabarnya akan dikebut mulai tahun ini. Menurutnya, hal ini perlu persiapan matang, setidaknya satu-dua tahun ke depan.  Dia mencontohkan aplikasi Ruang Guru yang dirintis 2014, tetapi baru efektif atau banyak digunakan pada 2018-2019. Maka dari itu, dia yakin pelatihan online butuh persiapan ekosistem yang panjang.  "Perlu pendekatan-pendekatan seperti psikologis, behaviour, dan sebagainya," tuturnya.  Hanif menjabarkan, perlu adanya uji coba mengingat adanya ketimpangan demografi dan literasi digital yang cukup signifikan di antara para pencari kerja. Target pelatihan yang berbeda-beda menjadi tantangan dalam penyediaan teknologi pendidikannya (edu-tech).  Menimbang banyak hal, Hanif menilai anggaran Rp 10,3 triliun akan lebih efektif digunakan untuk transformasi BLK. Transformasi bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelatihan mulai dari alat, teknologi, serta infrastruktur.  Kemudian, membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti pemda, universitas, dunia usaha, serta masyarakat. "Platform pelatihan online juga bisa dibuat dengan tidak berlepas dari BLK sehingga gerakan untuk meningkatkan kualitas SDM dan penyerapan tenaga kerja ini menjadi masif dan tidak sporadis," pungkasnya.

INDEF Usulkan Transformasi BLK daripada Konsep Kartu Pra-kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Pelatihan-teknisi-AC.jpg" alt="Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Ruandha Agung Sugardiman bersama Dirjen Binalattas Kemnaker Bambang Satrio Lelono saat penandatanganan kesepakatan bersama peningkatan kapasitas balai latihan kerja di bidang tata udara dan Refrigerasi dalam rangka perl" width="100%">
<figcaption>Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Ruandha Agung Sugardiman bersama Dirjen Binalattas Kemnaker Bambang Satrio Lelono saat penandatanganan kesepakatan bersama peningkatan kapasitas balai latihan kerja di bidang tata udara dan Refrigerasi dalam rangka perl</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Masifnya penggunaan pendingin ruangan atau air conditioner (AC) mendorong pemerintah membuat regulasi. Terutama untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten menangani AC.  Pemerintah menaksir kebutuhan teknisi bersertifikasi untuk sektor ini hingga 100 ribu tenaga kerja. Kebutuhan tersebut berusaha dipenuhi melalui balai latihan kerja (BLK) yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).  "Kami toal ada 350 balai tapi tidak semua memiliki kejuruan teknik pendingin. Nanti akan ditambahkan agar kebutuhan yang 100 ribu itu terpenuhi," jelas Dirjen Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas (Binalattas) Kemenaker Bambang Setyo Lelono, Rabu (17/7).  Peningkatan BLK itu merupakan kesepakatan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Secara garis besar, data KLHK menunjukkan kurang lebih sudah ada 20 juta unit AC yang berfungsi di Indonesia.  Itupun baru jumlah untuk permukiman, belum termasuk pendingin di sektor industri, perkantoran, dan perhotelan. Bambang memperkirakan kebutuhan aslinya bisa melebihi 100 ribu.  KLHK mencatat bahwa pentingnya sertifikasi teknisi pendingin ruangan juga untuk dampak jangka panjang bagi lingkungan. Sebab, gas buang AC umumnya membawa gas refrigerant yang mengandung zat-zat kimia berbahaya. Salah satunya hidroklorida (HCL).  "Karena bahan refrigerant AC mengandung zat yang berbahaya bagi lingkungan, harus ditangani ahli yang bersertifikat untuk meminimalisasi gas yang terbuang," terang Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Ruandha Agung Sugardiman.  Ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengisi lapangan pekerjaan tersebut. Bahkan, KLHK dan Kemenaker mengupayakan agar teknisi-teknisi ini bisa mendapat benefit lebih setelah mengikuti sertifikasi.  "Kami akan mewujudkan bahwa harus ada teknisi dengan gaji dua sampai lima kali lipat UMR (upah minimum regional, Red)," lanjut Ruandha.  Selain meningkatkan BLK, Kemenaker dan KLHK juga menyepakati standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) untuk teknisi. Standar tersebut dituangkan dalam Keputusan Menaker Nomor 41 Tahun 2019.  "SKKNI ini diharapkan bisa segera dikembangkan ke sertifikasi," terang Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Helmi Basalamah.

Kemenaker Butuh 100 Ribu Teknisi AC Bersertifikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kemenaker-kembangkan-3000-blk-di-pesantren-atas-instruksi-jokowi_m_.jpg" alt="Presiden Jokowi" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas di pesantren yang sudah mencapai 1.000 unit pada tahun ini dilanjutkan hingga naik menjadi minimal 3.000 BLK pada tahun depan. Hal itu disampaikan Jokowi saat menyaksikan dan memberikan sambutan pada penandatanganan kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan pondok pesantren penerima bantuan BLK Komunitas untuk pesantren di Jakarta pada Rabu (20/2). &ldquo;Saya kira kalau cuma seribu masih sangat kurang. Tahun depan minimal 3.000 karena jumlah pesantren di Indonesia mencapai 29 ribu,&rdquo; ujarnya di lokasi. Menurutnya, Indonesia tengah berhadapan dengan bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih banyak. Bonus demografi akan menjadi masalah bagi Indonesia jika angkatan kerja tidak memiliki keterampilan. Penyiapan angkatan kerja terampil melalui BLK Komunitas di pesantren, menurut Jokowi adalah langkah yang sangat efektif serta menghasilkan pelatihan yang lebih baik. Sebab, pelatihan dilaksanakan langsung di dalam pesantren yang pesertanya menetap. Sehingga proses pelatihan bisa dilakukan kapan saja, siang atau malam. Selain itu, pesantren diberi kebebasan menentukan jurusan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di daerah setempat, sehingga betul-betul terjadi link and match. &ldquo;Selanjutnya saya akan melihat langsung ke lapangan guna memastikan BLK di pesantren berjalan baik,&rdquo; tegas dia. Adapun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengawali pembangunan BLK Komunitas di 50 pesantren. Dari yang awalnya hanya 75 BLK pada 2018, lalu naik menjadi 1.000 BLK pada 2019. Menaker Hanif Dhakiri mengatakan, terobosan BLK di pesantren karena Jokowi paham betul bahwa pesantren itu gratis. Bahkan, santri dapat menumpang makan di rumah kiai dengan konsekuensi membantu kegiatan ekonomi. Sehingga santri bukan saja menguasai ilmu agama, namun juga menguasai keterampilan kerja. Setelah pesantren mengadopsi sistem syariah dengan membayar bulanan, maka fokus santri hanya mengaji. Secara umum, tidak ada pembekalan keterampilan kerja. &ldquo;Soft skill santri bagus, tapi hard skill-nya kurang. BLK Komunitas di pesantren adalah program pemerintah, inisiatif Bapak Presiden, untuk melengkapi soft skill dan pendidikan karakter yang ada di pesantren dengan tambahan keterampilan,&rdquo; jelas Hanif pada kesempatan yang sama. Adapun dari 1.000 BLK tersebut, penandatanganan kerja sama tahap pertama dilakukan dengan 500 pesantren. Penandatangan tahap kedua akan dilakukan bulan depan. Tiap BLK Komunitas akan menerima Rp 1 miliar untuk pembangunan workshop, peralatan, instruktur serta pelatihan.

Kemenaker Kembangkan 3.000 BLK di Pesantren Atas Instruksi Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelatihan-kerja-di-kapal-pesiar-diminati-pemuda-lombok-timur_m_198150.jpeg" alt="Pelatihan kerja di kapal pesiar banyak diminati oleh para pemuda di Lombok Timur" width="100%">
<figcaption>Pelatihan kerja di kapal pesiar banyak diminati oleh para pemuda di Lombok Timur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) memperlihatkan pembangunan ketenagakerjaan melalui pengembangan potensi daerah pada Kamis 22-24 Maret 2018. Salah satunya adalah memperkenalkan Balai Latihan Kerja (BLK) di Lombok Timur (Lotim). BLK yang baru dibangun dua tahun lalu ini bertujuan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang ada di Lombok Timur khususnya untuk pemuda di sana. BLK ini melatih para pemuda pengangguran untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka agar diterima di dunia kerja. "BLK ini bisa juga disebut sebagai jembatan dari dunia sekolah ke dunia kerja," kata Kepala Biro Humas Kemnaker Sahat Sinurat di BLK Lombok Timur, Kamis, (22/3). Ada dua program yang diusung di BLK Lombok Timur yaitu perhotelan dan kapal pesiar. Namun hingga saat ini program kapal pesiar yang sudah terpenuhi dengan instruktur langsung dari kapal pesiar yang nantinya akan menampung mereka. Tenaga kerja yang sudah dilatih bisa ikut ke Royal Caribbean. Sedangkan untuk perhotelan instruktur masih disediakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang sudah berpengalaman di perhotelan. "Perhotelan instrukturnya memang masih dari PNS, tapi mereka berpengalaman di bidang perhotelan kurang lebih empat tahun," kata Kepala Balai Latihan Kerja Sirman. BLK ini juga diharapkan akan mengurangi angka kemiskinan yang ada di Lombok Timur. Sesuai data yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat Wildan, jumlah pengangguran rendah namun kemiskinan juga tinggi. "Itu berarti ada mayoritas orang-orang di sini bekerja namun pekerjaan itu tidak mencukupi kebutuhan pokok mereka," kata Wildan. Caption foto: Pemberian Cindera Mata Oleh Kabiro Humas Kemnaker Sahat Sinurat (kiri) kepada Kepala BLK Lotim Sirman saat press tour di Lombok Timur Kamis (22/3).

Pelatihan Kerja di Kapal Pesiar Diminati Pemuda Lombok Timur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#blk

Berita Terkini