<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/selatan-PTM-perdana-di-SMAN-5-diptawahyu42.jpg" alt="Sejumlah siswa dan siswa SMAN 5 Surabaya mengikuti kegiatan Pembelajaran Tatap Muka untuk pertama kalinya di tahun ajaran baru usai mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kemarin, Senin (30/8/2021).Kegiatan yang berlangsung selama dua" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa dan siswa SMAN 5 Surabaya mengikuti kegiatan Pembelajaran Tatap Muka untuk pertama kalinya di tahun ajaran baru usai mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kemarin, Senin (30/8/2021).Kegiatan yang berlangsung selama dua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas sudah mulai berlangsung di sejumlah wilayah Tanah Air. Perlu diingat belajar di sekolah bukan berarti sama seperti kondisi normal.  Terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam model PTM terbatas ini, yakni blended learning dan hybrid learning. Untuk para guru, mau pilih metode yang mana dalam melaksanakan tugasnya?  Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyampaikan, metode hybrid learning adalah kombinasi antara tatap muka dan tatap maya. Jadi, ada yang belajar di sekolah dan sebagian lewat online di waktu yang bersamaan.  "Hybrid learning, itu pembelajaran kombinasi antara pembelajaran tatap maya dan tatap muka. Tatap muka di sekolah 50 persen, tatap maya 50 persen. Itu dibutuhkan kemampuan guru untuk mengajar metode ini," kata dia kepada JawaPos.com, Selasa (31/8).  Sementara itu, metode blended learning adalah perpaduan antara tatap muka langsung di waktu dan ruang yang sama dengan pembelajaran tidak langsung di ruang serta waktu yang berbeda.  "Contoh saya mengajar anak saya 50 persen di sekolah, sebagian dikasih tugas, mereka belajar mandiri, nanti mereka kumpulkan tugasnya dan saya kasih komentar," ucapnya.  Adapun, blended learning ini merupakan kombinasi antara synchronous learning dengan mekanisme tatap muka atau live synchronous learning dan asynchronous learning dengan skema belajar mandiri. Sementara hybrid learning adalah synchronous learning dengan mekanisme tatap muka dan tatap maya.  Kata dia, untuk memperagakan hybrid learning dalam sistem pembelajaran agak memberatkan para guru dan juga murid. Sebab, itu membutuhkan infrastruktur, seperti kamera, microphone dan juga papan tulis digital.  "Guru lebih berat tantanganannya mengajar yang metode hybrid. Lebih baik blended learning," pungkasnya.

PTM Pakai Metode Blended Learning atau Hybrid Learning, Pilih Mana?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/pertemuan-tatap-muka.jpg" alt="TUNDA LAGI: Simulasi pembelajaran tatap muka berlangsung di sekolah. Meningkatnya korona membuat PTM ditunda. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TUNDA LAGI: Simulasi pembelajaran tatap muka berlangsung di sekolah. Meningkatnya korona membuat PTM ditunda. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hampir seluruh sekolah kembali menerapkan pembelajaran online pada tahun ajaran 2021–2022. Supaya pembelajaran jarak jauh itu berjalan maksimal, interaksi terbuka antara guru dan siswa harus dibangun dengan baik.  Keterangan tersebut disampaikan Kepala Sekolah Murid Merdeka (SMM) Laksmi Mayesti. Menurut dia, di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, idealnya pembelajaran dijalankan secara campuran atau blended learning. Yaitu, perpaduan antara belajar online dan tatap muka. Namun, ketika pemerintah memutuskan untuk sementara siswa melakukan pembelajaran dari rumah, sekolah harus menaatinya. Semuanya bertujuan untuk keselamatan siswa, guru, dan warga sekolah pada umumnya.  Dia mengatakan, sejak sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia, sekolah yang dia pimpin sudah menerapkan blended learning. Laksmi menjelaskan, dalam pelaksanaan sekolah jarak jauh, guru didorong untuk selalu mengembangkan kreativitas.  ’’Supaya anak-anak atau peserta didik dapat berinteraksi secara terbuka,’’ katanya kemarin (17/7). Jadi meski pembelajaran dilakukan secara online melalui gadget, siswa tetap bisa aktif berinteraksi dengan guru maupun sesama siswa lainnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/06/11/2020/rencana-nadiem-kembalikan-pendidikan-sepenuhnya-tatap-muka-tuai-kritik/">Rencana Nadiem Kembalikan Pendidikan Sepenuhnya Tatap Muka Tuai Kritik</a>  Menurut dia, interaksi yang terbuka itu akan menjadi keuntungan atau benefit bagi siswa maupun orang tuanya. Para orang tua bisa mengetahui perkembangan anaknya karena terlibat secara langsung dan tanpa merasa terbebani. Selama ini banyak orang tua yang merasa terbebani ketika anaknya menjalani pembelajaran online. Sebab, seolah-olah pembelajaran online cenderung memberatkan orang tua dan anak-anak saja.

Idealnya Terapkan Blended Learning

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/image-2-5.png" alt="Ilustrasi kasus pencurian. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus pencurian. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Usai menandatangani MoU bersama Ketua Komisi Nasional Pendidikan Jawa Timur (Komnas Pendidikan Jatim) pada Rabu (21/4), OutClass Indonesia akan siapkan sekolah blended learning. Kerja sama tersebut dilakukan demi memajukan pendidikan Indonesia dengan cara menguasai konsep pembelajaran luring maupun daring atau disebut blended learning.  Sebelumnya, MoU itu diteken Ade Asria dari Outclass Indonesia dan Radiany selaku Direktur dari PT Selaksa Abdi Karya Terpadu Indonesia. Pemerintah menyadari urgensi bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan teknologi yang  memadai untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bagi generasi penerus bangsa melalui metode blended learning.  Demi mewujudkan pendidikan Indonesia yang maju dibutuhkan platform yang terintegrasi. Di situlah Outclass Indonesia hadir mempersiapkan semua lembaga pendidikan Indonesia agar mampu menghadapi metode blended learning.  Komnas Pendidikan Jatim meyakini OutClass sebagai platform yang memiliki fitur terlengkap hanya dengan sebuah aplikasi mampu memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia.  ”Dari kebutuhan sekolah, guru, murid, wali (semua jenjang) yang merupakan pilar penting dari pendidikan dan pengajaran mampu difasilitasi oleh OutClass,” ujar Kunjung pada Senin (26/4).  OutClass merupakan produk buatan arek-arek Suroboyo adalah aplikasi berbasis portal dan seluler yang menggabungkan sistem manajemen belajar, video telekonferensi, administrasi lembaga, dan dukungan materi pembelajaran dalam satu sistem yang terintegrasi.  ”Komisi Nasional Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Outclass Indonesia turut mendukung program pemerintah dalam mewujudkan dunia pendidikan yang bebas SARA, politik, kekerasan, dan intoleransi sesuai dengan nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Komisi Nasional Pendidikan Jawa Timur bersama OutClass juga akan membantu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mewujudkan Jatim Cerdas,” kata Kunjung.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gvShSz1pkzM

Komnas Pendidikan Jatim-OutClass Indonesia Siapkan Blended Learning

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Sekolah-Daring-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Guru memberikan materi mata pelajaran olahraga secara daring di sebuah kelas kosong di SDN Pondok Cabe Udik 01, Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (8/1/2021). Rencana kegiatan belajar tatap muka pada awal Januari di wilayah Tangerang Selatan dibatalkan k" width="100%">
<figcaption>Guru memberikan materi mata pelajaran olahraga secara daring di sebuah kelas kosong di SDN Pondok Cabe Udik 01, Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (8/1/2021). Rencana kegiatan belajar tatap muka pada awal Januari di wilayah Tangerang Selatan dibatalkan k</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 belum mereda, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, banyak sektor pendidikan yang terhambat, termasuk pendidikan yang dipaksa untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) berbasis blended learning.  Mengenai hal itu, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) salah mengartikan arti dari blended learning. Kemendikbud mengartikannya sebagai campuran dari belajar online dan offline.  "Di PJJ ini kan udah berubah, belajar blended learning, tetapi sayangnya di Indonesia itu blended learning sudah keliru. Di Indonesia itu blended learning dipahami sebagai offline dan online," ungkapIndra dalam siaran YouTube PB PGRI, Rabu (3/2).  Padahal, kata dia arti dari blended learning bukan seperti itu. Blended learning merupakan kolaborasi antara manusia dengan teknologi.  "Bukan offline dan online, tapi perpaduan antara manusia dan teknologi. Manusia ada negatifnya, tapi juga ada positifnya, manusia itu pasti sinkronis, kalau digital tidak. Blended beda dengan mix, seperti kalau teh kita kasih gula itu masih pahit, kalau blended itu sudah diaduk pasti manis," terang dia.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a>  Integrasi antara teknologi dan manusia ini menjadi salah satu pendekatan paling pas untuk menghadapi tantangan yang berubah. Apabila dunia pendidikan Indonesia sudah terbiasa dengan arti sebenarnya dari blended learning, kualitas pendidikan akan meningkat.  "Sudah pas, tapi tinggal yang dikejar adalah berpikir kritis, kolaborasi dan komunikasi," jelasnya.  Sebab, kata dia guru juga tidak bisa digantikan oleh teknologi. Oleh karenanya, para tenaga didik diminta untuk terus adaptif mengikuti perkembangan zaman.  "Sekarang porsi guru berbeda karena ada teknologi untuk membantu proses itu (belajar), guru tetap dibutuhkan. Kajian McKenzie, guru adalah salah satu profesi yang tidak bisa digantikan teknologi," pungkasnya.

Kemendikbud Disebut Salah Artikan Blended Learning

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, apabila pandemi Covid-19 telah usai, peserta didik akan sepenuhnya melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi, tidak akan ada pembelajaran daring atau blended learning.  Mengenai itu, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji tidak setuju atas hal tersebut. Sebab, saat ini seluruh dunia memasuki era digital, jika menerapkan itu maka pendidikan Indonesia mengalami kemunduran karena tidak mengadopsi belajar daring.  "Kalau masih cuma berdasarkan tatap muka aja berarti balik lagi ke era konvensional, terus buat apa kita punya Mendikbud yang ahli digital kalau dia malah nyuruhnya yang ke konvensional. Dia diminta jadi Mendikbud kan tujuannya supaya pembelajaran bisa jadi modern," terangnya kepada JawaPos.com, Jumat (6/11).  Menurut dia, blended learning harus diadopsi dalam sistem pendidikan Indonesia. Apalagi, Indonesia sebelum pandemi sangat sulit untuk masuk ke era digital, jadi ini waktu yang tepat untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal.  "Iya (blended learning), karena era digital dan cara belajarnya harus memanfaatkan teknologi digital. Dunia kerja aja mau jadi tukang pijat aja butuh gadget, mau jadi cleaning service butuh gadget. Jadi, memang tidak lain dan tidak bukan memang harus memanfaatkan teknologi," tambah dia.  Seperti diketahui, sebelumnya Nadiem memastikan bahwa proses belajar tatap muka seperti waktu normal akan kembali diberlakukan jika pandemi Covid-19 sudah selesai. Tidak akan ada campuran pembelajaran secara daring atau blended learning.  ’’Sudah pasti luring itu tidak bisa digantikan. Pada saat pandemi ini sudah berlalu Insya Allah kita akan semua balik kepada sekolah tatap muka, karena kita sadar bahwa sekolah tatap muka itu jauh lebih efektif dan lebih ideal daripada jarak jauh,” ucap dia dalam webinar Indonesia Belajar Dari Rumah: Daring Hingga Luring pada Kamis (5/11). (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=xs2xIECNB4o

Rencana Nadiem Kembalikan Pendidikan Sepenuhnya Tatap Muka Tuai Kritik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/TARUNA-PAPUA3-1.jpg" alt="Aktivitas belajar mengajar di Sekolah Taruna Papua. Evarianus Supar/Antara" width="100%">
<figcaption>Aktivitas belajar mengajar di Sekolah Taruna Papua. Evarianus Supar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pihak menyambut dimulainya tahun pelajaran baru 2020-2021 yang dimulai 13 Juli depan. Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengusulkan proses pembelajaran di tengah wabah Covid-19 dilakukan secara blended learning. Yaitu pembelajaran perpaduan antara tatap muka di sekolah dan pembelajaran online di rumah siswa masing-masing.  Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim mengatakan blended learning menjadi solusi di tengah ketidakpastian situasi pandemi Covid-19. Dia menuturkan pembelajaran tatap muka, tetap wajib memperhatikan penyebaran wabah Covid-19. ’’Tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan siswa serta guru,’’ jelasnya Selasa (23/6).  Ramli menuturkan semua sektor saat ini sedang mempersiapkan new normal atau kenormalan baru. Termasuk juga di sektor pendidikan. Apalagi Kemendikbud sudah memberikan lampu hijau bahwa sekolah di daerah yang kasus Covid-19 masuk kategori hijau, bisa kembali menjalankan pembelajaran tatap muka. Namun tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.  Ramli juga menjelaskan untuk mempersiapkan tahun pelajaran baru, mereka sudah menggelar sejumlah pelatihan. Tujuannya untuk memantapkan kemampuan guru dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh berbasis online. Total mereka sudah menggelar 1.458 pelatihan online untuk para guru selama masa pandemi Covid-19. (wan/JPC)

Sambut New Normal Pendidikan, Tawarkan Sistem Blended Learning