<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/purbaya-blbi-3158382288.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pembubaran Satgas BLBI. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pembubaran Satgas BLBI. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudha mengungkapkan alasan atas keinginannya untuk membubarkan Satgas BLBI atau Satuan tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Selain karena memang hasilnya minim dan hanya membuat gaduh, Purbaya juga ingin agar pemerintah bisa berpikir maju ke depan dan melupakan apa yang terjadi saat Krisis Moneter 1998. "Minimum kan? (hasilnya) Ributnya besar kan? Besar. Ngapain yang kita ribut-ribut terus nggak dapet apa-apa. Tapi kalau potensinya besar saya akan terusin. Tapi kalau track recordnya seperti sekarang, ribut-ribut doang, ya buat apa?" kata Purbaya saat ditemui di Kantor DJP Pusat, Jakarta Selatan, Senin (13/10). "Kita maju ke depan, move forward. Jadi lupain deh krisis 1998, udah 25 tahun lebih kan. Kita lupakan. Kita maju ke depan. Semua program untuk kemajuan ekonomi Indonesia ke depan," tambahnya. Meski begitu, bendahara negara ini memastikan bahwa opsi pembubaran Satgas BLBI itu hingga saat ini belum dilakukan olehnya. Pasalnya ada beberapa hal yang menurutnya perlu diperiksa. Kendati demikian, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini secara pribadi memang berkeinginan untuk membubarkan Satgas BLBI yang diketahui telah dibentuk sejak tahun 2021 itu. "Belum, belum. Nanti saya akan periksa lagi seperti apa. Saya lihat dulu ya. Kalau saya sih maunya saya bubarin, tapi saya cek lagi," tuturnya. Saat ditanya perihal komitmen pemerintah untuk bisa menggenjot penambahan aset dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tidak dikembalikan oleh para obligor dan debitur pasca krisis 1998. Ia mengaku penagihan yang terkait dengan BLBI masih bisa dilakukan tanpa harus dibentuk satgas oleh pemerintah. "Nanti saya lihat berapa sih ininya. Tapi nggak usah pakai Satgas, tagih aja sendiri, bisa kan?" pungkasnya. Sebelumnya, opsi untuk membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) pertama kali disampaikan oleh Menkeu Purbaya dalam acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10). Kemudian, bendahara negara ini menilai, kehadiran Satgas BLBI hanya membuat keributan. Sementara, pendapatan yang bisa diperoleh negara tidak besar. "Satgas BLBI, nanti masih dalam proses (untuk menentukan keputusan). Itu jika nanti saya lihat seperti apa ini, tapi saya sih melihatnya kelamaan, hasilnya enggak banyak-banyak amat, membuat ribut saja, income-nya enggak banyak-banyak amat," kata Purbaya. "Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri satgas itu. Tapi akan saya asses lagi sebelum kita ambil langkah itu," tambahnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pembubaran Satgas BLBI untuk fokus pada kemajuan ekonomi Indonesia.

Purbaya Ungkap Alasannya Ingin Bubarkan Satgas BLBI: Move Forward, Lupain Deh Krisis 1998

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/JKT_PERTEMUAN-MENKEU-DAN-GUBERNUR-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_07102025-9-3482399735.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bertemu dengan Gubernur DKI Pramono Anung (kiri) di Balaikota, Jakarta, Selasa (07/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bertemu dengan Gubernur DKI Pramono Anung (kiri) di Balaikota, Jakarta, Selasa (07/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Hal ini sejalan dengan proses asesmen yang sedang berlangsung. Apalagi, bendahara negara ini menilai, kehadiran Satgas BLBI hanya membuat keributan. Sementara, pendapatan yang bisa diperoleh negara tidak besar. "Satgas BLBI, nanti masih dalam proses (untuk menentukan keputusan). Itu jika nanti saya lihat seperti apa ini, tapi saya sih melihatnya kelamaan, hasilnya enggak banyak-banyak amat, membuat ribut saja, income-nya enggak banyak-banyak amat." kata Purbaya dalam acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10). "Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri satgas itu. Tapi akan saya asses lagi sebelum kita ambil langkah itu," tambahnya. Sebagai informasi, Satgas BLBI sebelumnya dibentuk oleh Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 tahun 2021. Satgas tersebut dibentuk untuk mengejar dan melakukan penyitaan terhadap aset-aset para obligor dana talangan pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) pada era krisis moneter pada tahun 1997-1998. Untuk diketahui dalam Satgas BLBI, terdiri dari tiga kelompok kerja (pokja). Meliputi, Pokja Data dan Bukti yang bertugas melakukan pengumpulan, verifikasi, dan klasifikasi, serta tugas lain dalam rangka penyediaan data dan dokumen terkait debitur/obligor, jaminan, harta kekayaan lain, perjanjian atau dokumen perikatan lainnya dan data/dokumen lain sehubungan penanganan hak tagih BLBI. Pokja tersebut terdiri atas perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Kemudian, Pokja Pelacakan yang bertugas melakukan pelacakan dan penelusuran data debitur/obligor, jaminan, harta kekayaan lain, dan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain di dalam dan luar negeri. Pokja ini terdiri dari perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN), Kemenkeu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Terakhir, Pokja Penagihan dan Litigasi yang bertugas melakukan upaya penagihan, tindakan hukum/upaya hukum yang diperlukan dalam pengembalian dan pemulihan piutang dana BLBI baik di dalam negeri maupun luar negeri serta melakukan upaya hukum lainnya yang diperlukan. Pokja ini terdiri dari perwakilan Kejaksaan, Kemenkeu, dan Kemenko Polhukam. Adapun hingga tahun 2023, Satgas telah berhasil mencatatkan perolehan aset dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan jumlah aset seluas 43.541.502,02 m2 atau dengan estimasi nilai sebesar Rp 35,196 triliun.&nbsp; Sementara itu, hingga Semester I-2024, Satgas BLBI telah membukukan perolehan aset eks BLBI sebesar 44,7 juta meter persegi dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp38,2 triliun. Ini artinya 34,59% hak tagih negara telah berhasil dikembalikan oleh Satgas BLBI.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan pembubaran Satgas BLBI akibat hasil yang minim.

Menkeu Purbaya Buka Opsi Bubarkan Satgas BLBI: Buat Ribut Saja!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/OK-kemen-PKP-1-1299207861.jpg" alt="Menteri PKP Maruarar Sirait membahas lahan eks BLBI dimanfaatkan untuk pembangunan program 3 juta rumah. (KEMENTERIAN PKP)" width="100%">
<figcaption>Menteri PKP Maruarar Sirait membahas lahan eks BLBI dimanfaatkan untuk pembangunan program 3 juta rumah. (KEMENTERIAN PKP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban dan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja di Kantor DJKN, Jakarta, Senin (24/2). Pertemuan itu bertujuan untuk membahas pemanfaatan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai bagian dari upaya merealisasikan program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Kementerian PKP. Pada pertemuan tersebut, Menteri Ara menekankan pentingnya mekanisme yang jelas dan transparan dalam pemanfaatan tanah negara. "Mekanismenya seperti apa? Apakah perlu lelang sesuai dengan aturan BPK dan BPKP, atau ada mekanisme lain yang bisa memastikan tata kelola ini berjalan dengan baik?" ujar Ara. Dia mengapresiasi Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas dukungan terhadap perumahan rakyat. "Terima kasih, Pak Rio karena sebagai Dirjen Kekayaan Negara, Bapak telah mendukung perumahan rakyat. Kita harus memastikan bahwa tanah yang digunakan tidak bermasalah, tidak rusak, dan tidak rawan banjir. Ini benar-benar penting agar masyarakat mendapat hunian yang layak," beber Ara. Ara memberikan instruksi kepada jajaran Kementerian PKP dan DJKN untuk segera bergerak ke lapangan. "Saya minta seluruh Dirjen PKP untuk langsung meninjau lokasi tanah di Tangerang, Lebak, dan Bogor. Kita harus bergerak cepat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar tanah-tanah milik negara, termasuk tanah hasil sitaan atau bekas korupsi, bisa segera dimanfaatkan. Prioritas kita adalah rakyat kecil," ungkapnya. Mantan politikus PDIP Itu meminta pelaksanaan survei dilakukan secara cermat dan koordinasi antarinstansi diperkuat. "Lakukan survei dengan teliti, koordinasikan dengan pihak terkait, dan pastikan semuanya sesuai aturan. Kita tidak boleh lambat dalam menangani kebutuhan perumahan rakyat," tegasnya. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menambahkan, pihaknya akan mengirimkan data aset BMN yang dapat digunakan untuk program 3juta rumah. "Penggunaan BMN untuk rumah rakyat ini akan sangat efektif. Langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat Indonesia," ujarnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti rencana ini dengan dukungan pembiayaan. (ali)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyiapkan pemanfaatan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menteri PKP Maruarar Sirait Manfaatkan Aset Eks BLBI untuk Pembangunan 3 Juta Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/WhatsApp-Image-2024-10-22-at-200413-1071000530.jpg" alt="Pengamat hukum dan aktivis antikorupsi Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengamat hukum dan aktivis antikorupsi Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemberantasan korupsi harus dimulai dari kasus besar, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sehingga, bukan sekadar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kasus kecil. &rdquo;Kita melihat bagaimana debitur BLBI yang dulu mengalami masalah finansial, kini justru menjadi lebih kaya hingga ratusan bahkan ribuan kali lipat,&rdquo; ujar Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho seperti dilansir dari Antara. Untuk itu, kata dia, pemerintah harus berani menegakkan hak tagih atas dana BLBI yang dijamin para debitur. Jika tidak, maka akan ada konspirasi yang terjadi di dalamnya. Dia menuturkan salah satu janji besar Presiden Prabowo Subianto yakni memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Dengan demikian, isu korupsi menjadi perhatian utama, terutama dalam kasus BLBI dan obligasi rekap yang telah merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah. Pemerintah resmi membentuk Danantara, sebuah holding yang akan mengelola aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp 14.715 triliun. Holding ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di Singapura. Namun, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, potensi risiko yang bisa muncul, terutama jika melihat pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada krisis ekonomi 1998. Meskipun pembentukan Danantara membawa harapan baru bagi pengelolaan aset negara, pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama. &rdquo;Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat. Jika Danantara tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario serupa terjadi,&rdquo; ujar Hardjuno, Kamis (20/2). Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp 144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang terdampak krisis. Sayangnya, dana tersebut banyak yang tidak kembali ke negara akibat penyalahgunaan bankir dan konglomerat yang memiliki hubungan dengan elite politik. Hardjuno menilai bahwa skenario serupa dapat terjadi pada Danantara jika tidak ada mekanisme yang jelas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan bahwa model Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah di Malaysia menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang transparan dan independen dapat mendorong ekonomi nasional. Namun, dia juga mengingatkan bahwa pengalaman Malaysia dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan dalam tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. &rdquo;Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jika ada intervensi politik dan kurangnya pengawasan, holding investasi negara justru bisa menjadi beban ekonomi yang berlarut-larut,&rdquo; tambah Hardjuno. Untuk memastikan Danantara tidak mengalami nasib seperti BLBI atau 1MDB, Hardjuno merekomendasikan beberapa langkah penting. Seperti audit independen oleh lembaga internasional, laporan keuangan yang terbuka untuk publik, serta pemilihan manajemen yang bebas dari kepentingan politik. &rdquo;Jika semua langkah ini diterapkan dengan disiplin, Danantara bisa menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi Indonesia. Namun, jika tidak, kita bisa melihat pengulangan kesalahan yang pernah terjadi,&rdquo; tandas Hardjuno.

Pemerintah resmi membentuk Danantara, sebuah holding yang akan mengelola aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp 14.715 triliun

Pengamat Ingatkan Danantara atas Skandal BLBI dan dan 1MDB Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/WhatsApp-Image-2024-12-02-at-084445-438119363.jpg" alt="Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Partai Gerindra baru saja menetapkan lima poin keputusan strategis. Salah satu poin yang paling menarik perhatian adalah keputusan meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia. Pasalnya, belum genap 100 hari pemerintahan baru berjalan, Partai Gerindra sudah menetapkan calon presiden untuk lima tahun ke depan. Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai, langkah ini merupakan sinyal kuat bagi para politikus muda, termasuk Gibran Rakabuming Raka, untuk tidak berandai-andai dalam kontestasi politik 2029. &rdquo;Dengan keputusan ini, artinya Prabowo Subianto menegaskan diri siap menjalani dua periode kepemimpinan. Ini juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan siap memimpin selama dua periode penuh,&rdquo; ujar Hardjuno di Surabaya, Sabtu (15/2). Hardjuno juga menyinggung isu utang budi dalam politik. Tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. &rdquo;Prabowo pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa. Jangan sampai seorang pemimpin merasa berutang budi kepada individu atau kelompok tertentu, tetapi dia harus sadar bahwa utang budinya adalah kepada 280 juta rakyat Indonesia yang memilihnya. Urutan emosional harus menjadi prioritas terakhir, karena sumpah jabatan diucapkan kepada Tuhan dan rakyat, bukan kepada individu tertentu,&rdquo; tegas Hardjuno. Salah satu janji besar Prabowo Subianto adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Isu korupsi menjadi perhatian utama, terutama dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap yang telah merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah. &rdquo;Kita melihat bagaimana debitur BLBI yang dulu mengalami masalah finansial, kini justru menjadi lebih kaya hingga ratusan bahkan ribuan kali lipat. Pemerintah harus berani menegakkan hak tagih atas dana BLBI yang dijamin para debitur,&rdquo; kata Hardjuno. Menurut dia, pemberantasan korupsi harus dimulai dari kasus-kasus besar, bukan sekadar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kasus-kasus kecil. &rdquo;KPK memiliki bukti kejahatan BLBI, namun hingga saat ini masih ditutup-tutupi. Jika penegakan hukum hanya berkutat pada OTT, korupsi tidak akan pernah selesai karena nilainya terlalu kecil dibandingkan kejahatan besar yang masih dibiarkan,&rdquo; jelas Hardjuno. Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi. Jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, investasi akan datang dengan tanpa perlu meminta-minta. &rdquo;Negara maju tidak akan mengeluarkan uangnya jika ada potongan yang tidak jelas. Percuma ada bantuan jika ujungnya tetap dikorupsi dan rakyat tetap miskin,&rdquo; ungkap dia. Hardjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Proyek strategis nasional (PSN) justru sering kali mengorbankan lahan pertanian yang subur. &rdquo;Bagaimana bisa kita berharap swasembada pangan jika lahan pertanian terus berkurang? Misi PSN seharusnya adalah memperbaiki bangsa, bukan justru menciptakan ketimpangan sosial,&rdquo; tegas Hardjuno. Dengan kondisi politik dan ekonomi yang kompleks, rakyat berharap Prabowo Subianto bisa menjadi pemimpin yang tegas dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Tanpa kepastian hukum, Indonesia akan sulit keluar dari krisis yang berlarut-larut. &rdquo;Jika kita ingin bangkit, presiden harus mengambil alih penuh penegakan hukum di Indonesia. Sejak 1998, kita justru mundur dalam kepastian hukum. Kejahatan bertambah besar, utang negara melonjak menjadi hampir 5.000 miliar dolar AS. Dengan GDP per kapita yang masih rendah, banyak rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan. Artinya, kita harus serius dalam membangun fondasi hukum yang kuat,&rdquo; tegas Hardjuno. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Prabowo Subianto diharapkan bisa benar-benar merealisasikan janjinya, tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya.

Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai, Presiden Prabowo menegaskan diri siap menjalani dua periode kepemimpinan

Partai Gerindra Minta Prabowo Subianto Maju Pilpres 2029, Pengamat Sebut Rakyat Minta Prabowo Tegas Berantas Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/sita-aset-blbi-2918747686.jpg" alt="Ilustrasi aset tanah disita Satgas (BLBI,Satgas BLBI)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aset tanah disita Satgas (BLBI,Satgas BLBI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mengapresiasi langkah pemerintah dalam menindak korupsi yang mulai menunjukkan hasil yang positif. Penemuan uang tunai senilai Rp 1 triliun di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) serta penegasan Prabowo soal hukuman untuk korupsi kasus timah menjadi buktinya nyata kuatnya komitmen pemerintah memerangi korupsi. Namun demikian pemerintah tidak boleh melupakan mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang jauh lebih dahsyat dampaknya, menyengsarakan rakyat hingga kini dan akan terus membebani hingga 2043. &rdquo;Kerugian akibat BLBI mencapai ribuan triliun rupiah. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal bunga berbunga yang terus meningkat secara eksponensial. Dampaknya dahsyat, APBN kita tertekan luar biasa,&rdquo; ujar Hardjuno di Surabaya, Sabtu (10/1). Kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu menyoroti keterlibatan oknum pejabat dalam skandal tersebut. Hal ini membuat alasan kasus BLBI terus berlangsung hingga puluhan tahun. Dia menambahkan, sistem bunga majemuk pada obligasi rekapitalisasi (OR) BLBI menciptakan beban keuangan yang luar biasa. Dana yang seharusnya dikembalikan debitur malah disubsidi hingga 2043. &rdquo;Bukannya melunasi, para debitor ini justru diuntungkan dengan pembagian dividen. Undang-undang kita jelas mengatakan, hanya Presiden bersama DPR yang punya wewenang menghapus utang seperti ini. Jadi, release and discharge itu tidak berlaku,&rdquo; jelas Hardjuno Wiwoho. Selain BLBI, Hardjuno juga menyoroti utang negara yang terus membengkak. &rdquo;Utang kita sekarang sudah mencapai Rp 8.500 triliun, dan angka ini bisa saja mencapai Rp 12.000 triliun jika ada yang ditutupi, termasuk burden sharing dengan Bank Indonesia yang mungkin belum masuk hitungan,&rdquo; tambah Hardjuno Wiwoho. Hardjuno menegaskan, jika kasus BLBI ini tidak ditangani dengan tegas, ekonomi Indonesia akan terus terpuruk. &rdquo;Indonesia sebenarnya tidak separah ini jika kasus BLBI dibenahi. Pemerintah harus berani melakukan moratorium pembayaran bunga obligasi rekap BLBI dan menagih hak-hak negara dari para debitor,&rdquo; saran Hardjuno Wiwoho. Dalam pandangannya, skandal BLBI adalah contoh bagaimana kreditor justru menjadi debitor yang membayar kepada debitor. &rdquo;Ini hanya terjadi di Indonesia. BLBI adalah pelajaran pahit tentang bagaimana hukum dan keadilan ekonomi dipermainkan,&rdquo; ucap Hardjuno Wiwoho.

mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia jauh lebih dahsyat dampaknya, menyengsarakan rakyat dan akan terus membebani hingga 2043

Obligasi Rekapitalisasi BLBI Bebani Keuangan, Membelenggu hingga 2043

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/WhatsApp-Image-2024-12-02-at-084445-438119363.jpg" alt="Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kebijakan pemerintah mengurangi subsidi energi dan menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) menjadi 12 persen disorot sejumlah pihak. Pemerintah menghadapi proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp 600 triliun. Menurut pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho, salah satu opsi menyelamatkan APBN adalah menghentikan pembayaran obligasi rekapitaliasi yang selama ini membebani anggaran negara. Pembayaran obligasi rekap BLBI kepada bank-bank besar yang kini terbukti sudah meraih keuntungan signifikan merupakan kebijakan yang tidak lagi relevan dan justru merugikan rakyat. &rdquo;Setiap tahun, Rp 50 triliun &ndash; Rp 70 triliun dari APBN dialokasikan untuk membayar obligasi rekap ini. Sementara itu, rakyat diminta untuk menanggung kenaikan PPn dan subsidi energi dipangkas,&rdquo; tegas Hardjuno. Kandidat doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga itu menjelaskan, pemerintah harus berani mengambil langkah progresif untuk menghentikan pembayaran obligasi rekap BLBI. Alokasi anggaran tersebut sudah tidak sesuai dengan prinsip keadilan fiskal. &rdquo;Dana sebesar itu lebih baik dialihkan untuk subsidi energi atau program lain yang lebih langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,&rdquo; ujar Hardjuno Wiwoho. Hardjuno menjelaskan, jika pemerintah menghentikan pembayaran obligasi rekap BLBI, anggaran sebesar Rp 50 triliun &ndash; Rp 70 triliun per tahun bisa digunakan untuk menutup sebagian defisit APBN tanpa harus menaikkan PPn atau mengurangi subsidi energi. &rdquo;Langkah ini tidak hanya akan meringankan beban APBN, tetapi juga memberikan kelegaan bagi rakyat yang sudah terbebani oleh kenaikan harga-harga dan inflasi. Naik PPn dapat Rp 100 triliunan tapi harga-harga melambung tinggi daya beli makin tergerus, bandingkan dengan moratorium pembayaran bunga rekap BLBI,&rdquo; papar Hardjuno Wiwoho. Hardjuno mengakui, keputusan untuk menghentikan pembayaran obligasi rekap BLBI memerlukan keberanian politik yang besar. Pasalnya, kebijakan ini bisa menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh pembayaran obligasi rekap. &rdquo;Namun, jika pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, ini adalah langkah yang harus diambil. BLBI adalah masa lalu yang sudah selesai, dan beban yang ditimbulkan tidak seharusnya terus menjadi warisan untuk generasi mendatang,&rdquo; ujar Hardjuno. Dia juga mengingatkan bahwa subsidi energi adalah kebutuhan mendasar bagi rakyat kecil. Pengurangan subsidi hanya akan memperlebar ketimpangan sosial. &rdquo;Jangan sampai pemerintah memilih jalan mudah dengan membebani rakyat melalui kenaikan PPn dan pengurangan subsidi energi, sementara beban berat BLBI tetap dibiarkan,&rdquo; tandas Hardjuno Wiwoho. Jika pemerintah berani menghentikan pembayaran obligasi rekap BLBI, Hardjuno optimistis, langkah ini akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk program pembangunan yang pro rakyat. &rdquo;Keputusan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal keberpihakan pemerintah. Apakah ingin mengutamakan kepentingan rakyat, atau terus tunduk pada warisan kebijakan yang sudah tidak relevan?&rdquo; tutur Hardjuno Wiwoho.

Kebijakan pemerintah mengurangi subsidi energi dan menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) menjadi 12 persen disorot sejumlah pihak

Pemerintah Harus Berani Hentikan Pembayaran Obligasi Rekap BLBI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/satgas-BLBI-2165633022.jpg" alt="Pengamat Hukum Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengamat Hukum Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kandidat doktor bidang Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) Hardjuno Wiwoho menuntut Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) bekerja lebih fokus dan tepat sasaran. Hal itu guna mengembalikan uang negara yang dikemplang para obligor nakal. Dia pun meminta Satgas BLBI terus menjaga komitmen dalam melakukan penanganan serta penyelesaian kasus skandal BLBI secara efektif dan efisien. Hal tersebut agar pengembalian uang negara benar-benar optimal. &rdquo;Saya kira, itu adalah uang rakyat. Saat ini rakyat sedang susah. Jadi, kejar terus uang rakyat yang dimakan oleh para obligor itu. Tidak boleh utang tidak dibayar. Harus dibayar segera,&rdquo; ujar Hardjuno, Senin (2/9). Belakangan ini, kasus BLBI kembali mencuat. Pemantiknya, protes Marzuki Alie terhadap petugas Satgas BLBI yang hendak menyita aset pemegang saham Bank Centris. Protes mantan Ketua DPR RI dan mantan pimpinan Partai Demokrat, tentang penyitaan aset Bank Centris ramai di media sosial. Marzuki protes karena aset Bank Centris tidak terkait dengan BLBI. Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho mengatakan, kasus Bank Centris seharusnya menjadi bahan evaluasi yang serius bagi Satgas BLBI. Apalagi, Satgas BLBI memiliki tanggung jawab besar dalam menindaklanjuti obligor-obligor yang jelas-jelas terbukti mengemplang dana BLBI. Namun, jika Satgas BLBI menyasar pihak yang tidak ada kaitannya dengan BLBI, seperti yang terjadi pada Bank Centris, itu adalah sebuah kesalahan serius yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. &rdquo;Satgas BLBI harus bekerja berdasar bukti-bukti yang sah dan kuat, bukan berdasar asumsi atau dokumen yang meragukan. Jika tidak ada bukti bahwa Bank Centris atau pemiliknya, menerima dana BLBI atau menjadi obligor, penyitaan aset tanpa dasar hukum yang jelas ini harus dihentikan,&rdquo; tandas Hardjuno yang juga ex Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI ini. Hardjuno menegaskan, dalam menjalankan tugasnya, Satgas BLBI tidak boleh bertindak semena-mena terhadap masyarakat, apalagi terhadap mereka yang tidak terlibat dalam kasus BLBI. Semua tindakan yang diambil pejabat negara harus berdasar hukum yang jelas dan transparan. &rdquo;Penyitaan aset tanpa bukti yang jelas hanya akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah. Satgas BLBI harus benar-benar memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah berdasar dokumen dan fakta yang valid, bukan dokumen palsu atau informasi yang tidak akurat,&rdquo; lanjut Hardjuno. Hardjuno juga menyinggung peran kementerian Keuangan dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum terkait BLBI berjalan dengan adil dan transparan. &rdquo;Sebagai pejabat negara, Menteri Keuangan harus bersikap terbuka dan mau mendengarkan keluhan masyarakat. Jangan sampai kekuasaan yang besar membuat pejabat lupa bahwa mereka ada untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya,&rdquo; tegas Hardjuno. Menurut Hardjuno, jika ada dugaan kesalahan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penyitaan aset, hal ini harus segera diselidiki dan ditindaklanjuti dengan serius. &rdquo;Satgas BLBI penting untuk menegakkan hukum terhadap para pengemplang BLBI, namun penegakan hukum ini harus dilakukan dengan adil dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah,&rdquo; ucap Hardjuno.

Pengamat Hukum Hardjuno Wiwoho minta Satgas BLBI bekerja lebih fokus dan tepat sasaran guna kembalikan uang negara dari para obligor nakal

Pengamat Hukum Sebut Satgas BLBI Harus Bekerja Berdasar Hukum dan Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/WhatsApp-Image-2024-07-05-at-133605-2380128812.jpg" alt="Mahasiswa Pasca Sarjana Unair tanggapi masalah BLBI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa Pasca Sarjana Unair tanggapi masalah BLBI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho menegaskan, obligasi rekapitalisasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah merampas hak hidup dan masa depan rakyat Indonesia. Biaya bunga utang negara mencapai Rp 700 triliun setiap tahun dan terus bertambah secara majemuk. &rdquo;Situasi itu menciptakan beban berat yang harus ditanggung masyarakat,&rdquo; ujar Hardjuno. Dia menyampaikan, skandal BLBI dan obligasi rekap BLBI bukan hanya masalah ekonomi. Tetapi juga masalah keadilan dan penegakan hukum. Dalam pandangannya, penanganan BLBI sering kali hanya menjadi lips service atau sekadar janji politik tanpa tindakan nyata. Padahal yang paling penting adalah tindakan konkret untuk mengejar para pelaku dan memastikan uang negara dapat dikembalikan. Dia mengaku, sejak skandal itu mencuat, pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikannya. Salah satu perkembangan terbaru adalah pembentukan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Satgas itu telah berhasil mengamankan aset yang diklaim senilai Rp 111,2 miliar, termasuk beberapa properti di Jakarta Selatan. &rdquo;Meskipun demikian, langkah Satgas BLBI ini masih jauh dari cukup karena aset itu belum diuangkan, artinya value-nya baru value klaim. Dan lagi, itu baru BLBI-nya, masih ada masalah obligasi rekap BLBI. Kerugian karena bayar bunga obligasi rekap ini yang mesti segera dimoratorium,&rdquo; kata Hardjuno, Jumat (5/7), di Unair. Dr (Cand) Mahasiswa Program Doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga itu menekankan pada situasi tekanan ekonomi dan beban fiskal yang sangat berat seperti tahun-tahun ini, moratorium pembayaran bunga rekap dan penyitaan aset para pengemplang BLBI mesti berjalan beriringan. &rdquo;Pemerintah harus berani berhenti membayar bunga rekap yang terus menambah beban keuangan negara dan memberikan dukungan penuh kepada Satgas BLBI untuk menuntaskan penarikan piutang negara dari para obligor BLBI,&rdquo; tandas Hardjuno. Dengan menekan pengeluaran bunga obligasi rekap, pemerintah dapat lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Moratorium itu juga dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara terkait kasus BLBI. Selain itu, menurut dia, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus itu juga dinilai penting. KPK telah menangani beberapa kasus terkait BLBI, termasuk menjerat Syafruddin A. Tumenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang dianggap menyalahgunakan wewenang dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim, salah satu obligor BLBI. Namun, lanjut dia, upaya penegakan hukum itu sering kali terhambat berbagai faktor. Termasuk lemahnya political will dan tindakan politik dari para pemimpin negara. Untuk menyelesaikan skandal BLBI secara tuntas, pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dan mengambil langkah-langkah tegas. Hal itu termasuk mengevaluasi kebijakan pemerintah sebelumnya yang cenderung menguntungkan para obligor BLBI, mengumumkan laporan kemajuan penagihan utang kepada publik, dan membawa para pelaku yang tidak kooperatif ke ranah hukum. Menurut Hardjuno, masalah BLBI tidak hanya menyangkut aspek finansial, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Penanganan yang serius dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan keadilan bagi rakyat Indonesia dan pemulihan ekonomi negara yang berkelanjutan. &rdquo;Skandal BLBI adalah kejahatan ekonomi terbesar dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun sudah berlalu sekitar 26 tahun sejak 1998, penyelesaian kasus ini masih jauh dari kata tuntas,&rdquo; tegas Hardjuno Wiwoho. Terpisah, Guru Besar Hukum Universitas Airlangga Surabaya Suparto Wijoyo mengatakan, korupsi BLBI dan pembayaran bunga obligasi rekap BLBI sudah menyakiti hati rakyat. Sebab, merampas hak hidup dan masa depan mereka dengan beban bunga yang begitu tinggi. &rdquo;Rakyat hanya tertegun menyaksikan aktor korupsi yang mayoritas berkedudukan terhormat, dan rata-rata mengenyam pendidikan tinggi. Rasa geram warga negara atas pencurian uang negara telah menimbulkan kekesalan,&rdquo; kata Suparto. Menurut dia, korupsi setiap segmennya, benar-benar mengancam daya tahan negara. Publik harus terpanggil untuk membereskan korupsi yang kian berani. Para akademisi dan berbagai pihak yang berjiwa antikorupsi dapat mengelola semangat rakyat untuk memperkuat KPK dan Kejaksaan Agung. &rdquo;Nalar sehat berkata agar kejahatan korupsi tidak diproteksi, kasus korupsi seperti BLBI jangan sampai diternak tanpa ditindak,&rdquo; ucap Suparto Wijoyo.

obligasi rekapitalisasi BLBI telah merampas hak hidup dan masa depan rakyat. Biaya bunga utang negara mencapai Rp 700 triliun setiap tahun

Mahasiswa Pasca Sarjana Unair Surabaya Buka Suara Soal BLBI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/WhatsApp-Image-2024-04-26-at-133933-2702798984.jpg" alt="Pengamat hukum Dr. (Cand.) Hardjuno Wiwoho." width="100%">
<figcaption>Pengamat hukum Dr. (Cand.) Hardjuno Wiwoho.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus melanjutkan agenda pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan pemerintahan sebelumnya sebagai program prioritas. Selain program makan siang gratis, dua pekerjaan rumah (PR) besar yang masuk dalam program 100 hari pemerintah adalah pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU dan penuntasan mega skandal korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Karena itu, peran aktif masyarakat sangat penting untuk mengawal pembahasan substansi RUU Perampasan Aset. &rdquo;Saya kira, urgensi maupun semangat disahkannya RUU Perampasan Aset adalah bisa menumpas korupsi,&rdquo; ujar pengamat hukum Dr. (Cand.) Hardjuno Wiwoho, Jumat (26/4). &rdquo;Saya kira, di tahun awal pemerintahan baru ini, mari semua anak bangsa, sama-sama mengawal seberapa serius mereka mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset. Karena dari situ menjadi alat ukur keseriusan memberantas korupsi,&rdquo; tambah mahasiswa Program Studi Hukum dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya itu. Namun demikian, Hardjuno mengaku pengesahan RUU ini tidak mudah. Tarik ulur pengesahan RUU Perampasan Aset ini sangat kuat. Apalagi, banyak tangan politik yang bermain. &rdquo;Mestinya semua komponen bangsa dan seluruh rakyat Indonesia mengawasi pembahasan RUU ini,&rdquo; ujar Hardjuno Wiwoho. Menurut dia, RUU itu menjadi solusi untuk menyelamatkan uang negara yang dikorupsi. Namun dia melihat, tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang sangat besar, terutama dari sektor ekonomi. &rdquo;Situasi ini menyulitkan pemerintahan baru ini merealisasikan janji kampanye. Salah satu contohnya, kondisi geopolitik yang semakin memanas yang memberikan tekanan terhadap APBN. Memburuknya kondisi ekonomi global ini memberikan sentiment negative terhadap ekonomi Indonesia. Ruang fiskal kita menjadi sangat terbatas,&rdquo; urai Hardjuno Wiwoho. Sementara itu, pemerintahan baru harus membiayai program makan siang gratis yang menjadi jualan politik Prabowo-Gibran saat kampanye pilpres. Diperkirakan, anggaran makan siang gratis itu menelan Rp 450 triliun per tahun. Kebutuhan dana jumbo itu diperkirakan akan mengganggu APBN yaitu tersedotnya anggaran lain dari program perlindungan sosial. &rdquo;Kalau anggaran makan siang dan susu gratis ini diambil dari program sosial seperti subsidi BBM dan listrik, diperkirakan tingkat kemiskinan akan meningkat,&rdquo; ujar Hardjuno Wiwoho. Karena itu, Hardjuno mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU sesegera mungkin. UU itu menjadi payung hukum merampas aset yang diperoleh dari hasil kejahatan (proceed of crime) dan aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (instrumentalities) untuk melakukan tindak pidana. &rdquo;UU ini nanti berguna untuk merampas aset pejabat negara dari pendapatan yang tidak wajar, serta tidak dapat dibuktikan diperoleh secara sah,&rdquo; tutur Hardjuno Wiwoho. Apalagi, lanjut dia, perampasan aset melalui RUU ini tidak memerlukan adanya bukti kesalahan dari pelaku kejahatan yang sulit dibuktikan dalam sidang pengadilan, sementara kerugian negara secara nyata yang telah terjadi. &rdquo;UU Perampasan Aset ini menjadi solusi untuk menyelamatkan uang negara yang dikorupsi. Dan dari hasil perampasan asset ini, bisa dipakai untuk mendanai program pemerintah, termasuk program makan siang gratis,&rdquo; jelas Hardjuno Wiwoho. Dia menambahkan, UU Perampasan Aset segera menjadi alat yang ampuh untuk memiskinkan koruptor. Selama koruptor tidak dihukum berat masih berani melakukan korupsi. &rdquo;Saya katakan, ini momentum yang pas. Kalau kita tidak segera mendesak pemerintah dan DPR, kita bisa kehilangan momentum apalagi disibukkan dengan agenda politik pemerintahan baru ini,&rdquo; imbuh Hardjuno Wiwoho. Selain pengesahan RUU Perampasan Aset, PR kedua bagi pemerintahan Prabowo-Gibran adalah penuntasan mega skandal BLBI. BLBIgate adalah peristiwa extraordinary crime yang merupakan kejahatan ketika negara sedang alami transisi dari pemerintah orde baru ke era reformasi. &rdquo;BLBI masih menjadi kotak pandora yang hingga kini belum terungkap secara terang benderang. Pemerintah harus transparan dan akuntabel dalam melakukan penanganan dan pemulihan hak negara atas sejumlah dana yang berhasil dikembalikan dan aset yang disita,&rdquo; ujar Hardjuno Wiwoho.

Prabowo-Gibran diharapkan menyelesaikan RUU Perampasan Aset menjadi UU dan penuntasan mega skandal korupsi BLBI dalam agenda pemerintah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#blbi

Berita Terkini