<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sejak-akhir-2018-disdukcapil-malang-keluarkan-95-ribu-lembar-suket_m_.jpg" alt="Ilustrasi e-KTP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi e-KTP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang mencatat, 95 ribu masyarakat Malang masih belum memiliki e-KTP. Hal itu dikarenakan, karena menipisnya blanko e-KTP yang dimiliki Dispendukcapil Kabupaten Malang. Sebagai pengganti, puluhan ribu masyarakat tersebut diberikan surat keterangan (suket) pengganti e-KTP. Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang, Sri Meicharini mengungkapkan, suket tersebut dikeluarkan sejak akhir tahun 2018 hingga Jumat (11/1). Tak hanya untuk pemegang KTP baru, tetapi juga untuk perpanjangan. "Didalamnya termasuk rekap mulai tahun 2015, 2016, dan 2017. Karena 2018 saya sudah melarang ada perpanjangan," kata Rini, Sabtu (12/1). Memasuki momen pergantian akhir tahun, Rini menuturkan bahwa, stok blanko e KTP di kantor kecamatan bahkan sudah habis sama sekali. Pengajuan penambahan blanko e-KTP katanya, sudah diajukan. Pihaknya hanya akan mendapatkan 1.000 keping blangko saja. "Tapi minggu ini Insha Allah sudah dapat dua ribu lima ratus," beber Rini. Berkurangnya suplai blanko e-KTP ini, lanjut Rini, disebabkan karena berapa faktor. Salah satunya pemerataan pembagian blanko di daerah-daerah. "Blankonya ada tapi terbatas, janjinya (Kemendagri) akan kembali menambah penyaluran blanko diatas tanggal 10 Januari," beber mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tersebut.

Sejak Akhir 2018, Disdukcapil Malang Keluarkan 95 Ribu Lembar Suket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/blangko-e-ktp-kosong-warga-dibekali-surat-sakti_m_107570.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan kekosongan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) masih terdapat di daerah. Padahal semua warga telah diwajibkan untuk memiliki kartu identitas itu untuk kepentingan administrasi lainnya. Sementara di Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) ribuan warganya hingga kini belum mengantongi e-KTP, lantaran kekosongan blanko di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Disdukcapil) setempat. Padahal warga telah melakukan proses perekaman. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Kabupaten Solok, Bermalis menyebutkan, total warga wajib e-KTP mencapai 267.828 orang. Dari jumlah itu, sekitar 238.099 lebih telah melakukan perekaman data.&nbsp; &ldquo;Sekitar 87 persen lebih masyarakat sudah rekam data. Tapi, data pastinya ada di kantor,&rdquo; kata Bermalis seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Senin (6/2). Bermalis menuturkan, sejak September 2016, masyarakat hanya melakukan perekaman data, sedangkan e-KTP belum bisa diterbitkan. Belum dikirimnya blangko dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke daerah membuat proses pencetakannya terkendala. &ldquo;Blangko dari Pemerintah Pusat yang kosong. Jadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa,&rdquo; sebut Bermalis. Mengantisipasi sekaligus mengurangi kerepotan masyarakat mengambil e-KTP ketika sudah bisa diterbitkan, pihaknya memberikan surat keterangan pada masing-masing warga yang telah melakukan perekaman data. Surat itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang membutuhkan e-KTP. Namun, Bermalis mengaku, tidak mengetahui pasti berapa jumlah total warga yang telah mendapatkan surat keterangan tersebut. &ldquo;Untuk pegangan dan pendataan, kami mengeluarkan surat pemberitahuan bagi yang sudah melakukan perekaman,&rdquo; sebutnya. Ketiadaan blanko e-KTP ini sangat dikeluhkan warga setempat. Syafriadi, 29, warga Muarapanas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok mengaku telah melakukan perekaman e-KTP sejak Oktober 2016 lalu. Namun, hingga hari ini dia belum mendapatkan e-KTP. &ldquo;Saya mengurus pindah dari Cupak ke Muaraapanas, sekaligus perpanjangan KTP,&rdquo; sebutnya. Dalam surat keterangan perekaman itu dinyatakan, bahwa warga yang tersebut namanya dalam surat itu telah melakukan perekaman e-KTP dan sudah terdata dalam database kependudukan Kabupaten Solok. &ldquo;Masa berlakunya 6 bulan,&rdquo; sebut Syafriadi. Kendati demikian, Syafriadi berharap, Pemkab menyegerakan penerbitan blangko e-KTP. Sebab, kondisi saat ini justru semakim merepotkan masyarakat. (rch/iil/JPG)

Blangko e-KTP Kosong, Warga Dibekali Surat Sakti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65281_84394_Plt-Gubernur-DKI-Jakarta-Sumarsono-2.jpg" alt="Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono" width="100%">
<figcaption>Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta warga untuk tidak panik soal kosongnya blanko e-KTP menjelang Pilkada serentak tahun depan. Soni, sapaan Sumarsono mengatakan, memang untuk mencoblos diperlukan e-KTP sebagai salah satu instrumen yang dibutuhkan saat memilih di Pilgub DKI. Tetapi warga diimbaunya untuk tidak khawatir. Pasalnya, masih bisa menggunakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai pengganti e-KTP. &quot;Ketiadaan blanko jangan diartikan nanti pemilunya kemudian batal. Kepala Dinas Dukcapil siap untuk melayani seluruh warga Jakarta,&quot; ucapnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (18/11). Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Ari Fakrulloh mengeluarkan pemberitahuan terkait pembatalan pelelangan blanko e-KTP. Sebanyak delapan juta keping blanko e-KTP gagal produksi lantaran belum ada perusahaan yang memenuhi syarat untuk menerbitkannya. &quot;Kami tidak berani memaksakan diri karena akan menjadi masalah hukum bila ditetapkan pemenangnya,&quot; kata Fakrulloh. (uya/JPG)

Blanko E-KTP Kosong Tak Bisa Nyoblos? Begini Mengatasinya