<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/15/Turyapada-tower-2-edit-349354600.jpg" alt="Proyek Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart (KBS) 6.0 Kerthi Bali yang pengerjaannya mencapai 67 persen." width="100%">
<figcaption>Proyek Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart (KBS) 6.0 Kerthi Bali yang pengerjaannya mencapai 67 persen.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali menyatakan, penyelesaian proyek Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart (KBS) 6.0 Kerthi Bali mundur menjadi 27 Maret 2024. Sebelumnya, proyek itu ditarget rampung pada 26 Desember. &rdquo;Sampai saat ini realisasi pembangunan proyek sudah 67 persen. Kami optimistis bisa selesai pada 27 Maret 2024,&rdquo; kata Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana seperti dilansir dari Antara saat menerima kunjungan reses Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Made Mangku Pastika di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Jumat (15/12). Menurut dia, penyebab mundurnya penyelesaian tower yang memiliki fungsi utama untuk mengoptimalkan siaran televisi digital dan mengatasi blank spot di Kabupaten Buleleng tersebut karena kondisi keterbatasan keuangan daerah. Akibat kondisi defisit APBD Bali tahun anggaran 2023, proyek Turyapada Tower yang dialokasikan dengan anggaran total Rp 311 miliar lebih dari APBD Bali, belum bisa sepenuhnya dicairkan untuk penyelesaian proyek tersebut. &rdquo;Dari Rp 311 miliar itu, pada 2024 sisanya diplot sebesar Rp 104 miliar. Bapak Pj (Penjabat) Gubernur Bali sudah setuju proyek ini diperpanjang dan dilakukan reschedule (penjadwalan ulang),&rdquo; ucap Gede Pramana. Turyapada Tower yang dibangun di Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng, itu puncak towernya akan berfungsi sebagai pemancar siaran TV digital terestrial, telekomunikasi seluler, internet, dan radio. Tower dengan tinggi 146 meter itu juga dilengkapi wahana edukasi berupa planetarium, laboratorium pendidikan, sky walk, restoran putar, jembatan kaca, museum komunikasi, hingga fasilitas glamping. Gede Pramana menambahkan, jika Turyapada Tower telah beroperasi, nanti mampu mengoptimalkan siaran televisi digital dengan jangkauan mencapai 80 persen wilayah Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Selain itu, berfungsi pula sebagai daya tarik pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Peletakan batu pertama pembangunan menara (tower) telekomunikasi Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali telah dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster pada 23 Juli 2022. Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika menyatakan kegembiraannya karena proyek Turyapada Tower akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Bali dari sisi komunikasi. Terutama bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng yang masih mengalami blank spot. &rdquo;Kalau proyek ini bisa beroperasi, kan bisa lebih terbuka semuanya. Kemajuan teknologi dan informasi tentu ke depan harus terus kita ikuti,&rdquo; ucap Made Mangku Pastika, mantan Gubernur Bali dua periode itu. Turyapada Tower juga dinilai menjadi proyek terbesar di kabupaten yang terletak paling utara Pulau Bali itu. &rdquo;Saya ingin datang sebelum proyek ini diresmikan, yang semula dijadwalkan selesai pada 26 Desember. Tetapi, saya tahu juga dengan kondisi keuangan Pemprov Bali. Apalagi dalam APBD Perubahan 2023 memang sulit,&rdquo; kata Made Mangku Pastika. Pastika berharap DPRD Provinsi Bali dapat mengawal anggaran proyek tersebut agar jangan sampai mundur lagi. Sebab, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. &rdquo;Kita harus mengawal agar benar-benar ada uangnya, bukan hanya angkanya saja yang ada. Kita semua tentu berharap dapat selesai tepat waktu dan bisa membawa dampak positif bagi masyarakat Bali, terutama untuk aspek komunikasi,&rdquo; ucap Made Mangku Pastika, Anggota Komite IV DPD itu.

Penyelesaian proyek Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali mundur jadi 27 Maret 2024. Sebelumnya, proyek itu ditarget rampung tahun ini

Penyelesaian Proyek Turyapada Tower di Bali Mundur Jadi 27 Maret 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/Tower-BTS-Salman-Toyibi-5-541419330.jpg" alt="Pekerja melakukan pemeliharaan tower microcell di kawasan bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/5/2023). Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) menargetkan jaringan internet generasi kelima atau 5G merata di Indonesia pada 2024 sampai 2025. FOTO: SAL" width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan pemeliharaan tower microcell di kawasan bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/5/2023). Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) menargetkan jaringan internet generasi kelima atau 5G merata di Indonesia pada 2024 sampai 2025. FOTO: SAL</figcaption>
</figure> Diluncurkan 19 Juni, Dimulai Tahun Depan JawaPos.com &ndash; Seluruh wilayah di Indonesia sebentar lagi bakal terlayani akses internet. Titik-titik yang selama ini menjadi blank spot jaringan internet, bakal terlayani dengan adanya Satelit Republik Indonesia Pertama (Satria-1). Satelit ini bakal diluncurkan 19 Juni nanti dan siap digunakan Januari tahun depan. Paparan persiapan peluncuran Satria-1 itu disampaikan Plt Menkominfo Mahfud MD di Jakarta kemarin (13/6). Dia mengatakan proyek Satria-1 tersebut dalam rangka pemerataan pembangunan. "Terutama infrastruktur digital," katanya. Mahfud mengatakan dengan Satria-1 itu, memungkinkan akselerasi internet di desa-desa yang selama ini tidak dapat dijangkau internet berbasis fiber optic atau sejenisnya. Mahfud mengatakan prioritas utama penerima layanan internet dari Satria-1 itu adalah sektor pendidikan, layanan kesehatan, kantor pemda atau desa, serta fasilitas milik TNI dan Polri di desa-desa. Proyek Satria-1 menggunakan sistem Kerja sama Pemerintah dengan Badan usaha (KPBU). Kominfo bertindak selaku penanggung jawab melalui Badan Layanan Umum (BLU) Bakti Kominfo. Perusahaan swasta yang menjadi mitra proyek Satria-1 itu adalah PT Satelit Nusantara III (SNT). Dirut PT SNT Adi Rahman Adiwoso menuturkan semula anggaran untuk proyek Satria-1 dipatok USD 450 juta atau sekitar Rp 6,69 triliun. Kemudian membengkak menjadi USD 540 juta atau sekitar Rp 8 triliun. Adi Rahman Adiwoso menjelaskan soal lamanya jarak antara peluncuran Satria-1 dengan pengoperasian. Satelit dengan kapasitas 150 Gbps bakal diluncurkan ke orbit pada 19 Juni di Cape Canaveral, Florida dengan roket Falcon 9 keluaraan SpaceX, perusahaan Elon Musk. Adi mengatakan dengan bahan bakar elektronik, memerlukan waktu 145 hari bagi Satria-1 untuk mencapai orbitnya. Bahan bakar elektronik itu dipilih supaya bebannya menjadi ringan. Sehingga semakin banyak perangkat yang bisa dibawa satelit yang dirakit di Prancis itu. Dia menuturkan Satria-1 diperkirakan sampai di orbitnya pada November. Kemudian tim akan melakukan pengetesan dengan fasilitasi stasiun bumi yang sudah disiapkan. Setelah itu tes seluruh sistem dilakukan pada akhir Desember. Dengan harapan pada Januari 2024 Satria-1 sudah bisa digunakan secara maksimal sesuai dengan fungsinya. Layanan internet dari Satria-1 bisa langsung disebar melalui terminal internet menjadi layanan WiFi seperti pada umumnya. "Sehingga masyarakat bisa langsung menikmati, tanpa ada BTS," katanya. Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo Ismail mengatakan, sesuai dengan peruntukannya, internet dari Satria-1 diperuntukkan bagi layanan publik. "Ini satelit pemerintah," tandasnya. Layanan internet nantinya langsung ke titik pusat layanan pendidikan, kesehatan, kantor desa, serta markas TNI dan Polri. Dia menuturkan masyarakat yang berada di sekitar titik tempat akses tersebut, tentu bisa menggunakan internet tersebut secara gratis. Ismail menegaskan akses internet dari Satria-1 ini bukan ditujukan untuk BTS kemudian disebar begitu saja ke ponsel-ponsel masyarakat. Dengan adanya layanan internet dari Satria-1 itu, bisa mengatasi persoalan blank spot di sejumlah daerah.

Titik-titik yang selama ini menjadi blank spot jaringan internet, bakal terlayani dengan adanya Satelit Republik Indonesia Pertama (Satria-1

Area Blank Spot Mendapat Layanan Akses Internet Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/simalakama.jpg" alt="DUA BELAS PLUS: Pengunjung Hutan Pinus Sari di Mangunan memberi makan buruk endemik. (GUNTUR AGA TIRTANA/JAWA POS RADAR JOGJA)" width="100%">
<figcaption>DUA BELAS PLUS: Pengunjung Hutan Pinus Sari di Mangunan memberi makan buruk endemik. (GUNTUR AGA TIRTANA/JAWA POS RADAR JOGJA)</figcaption>
</figure><h3>Geliat Wisata Andalan Jawa-Bali Pasca Pelonggaran Mobilitas</h3> Di atas kertas, jumlah kasus positif Covid-19 berkurang bersamaan dengan meningkatnya jangkauan vaksinasi. Level bahaya korona di sejumlah daerah turun. Pemerintah pusat pun mengizinkan objek daya tarik wisata (ODTW) di sejumlah daerah beroperasi kembali sejak pekan lalu.  ---  ”KUNJUNGAN masih sepi. Kami baru buka seminggu. Artinya, teman-teman di luar Bali masih menyusun program untuk agenda ke Bali,’’ terang Manajer Pengelola Pantai Pandawa Wayan Letra kepada Jawa Pos Radar Bali saat dijumpai Rabu (15/9).  Hal yang sama terjadi di Kuta dan Uluwatu. Namun, geliat sudah ada. Aktivitas berselancar, mandi di laut, atau bersantai di pantai menikmati matahari terbenam mulai meningkat. Bersamaan dengan itu, pedagang-pedagang di Kuta juga mulai menggelar lapak mereka lagi. ”Memang belum semua beroperasi. Mereka masih melihat peruntungan,’’ ungkap Bendesa Adat Kuta Wayan Wasista.  Saat ini, menurut Wayan, baru pedagang-pedagang krama (masyarakat) Desa Adat Kuta yang beroperasi. Mereka yang dari krama luar harus mendaftarkan diri dulu. ”Harus taat prokes juga dan sudah vaksinasi lengkap,’’ terangnya.  Uluwatu resmi buka kembali pada 13 September lalu. Pengunjung bisa menikmati panorama alam, pura, tari kecak, dan hutan yang juga menjadi habitat monyet.  Persebaran virus SARS-CoV-2 menggulung sektor wisata sekaligus. ODTW tutup. Hotel sepi pengunjung. Resor dan restoran nihil tamu. Kendati demikian, ketika pemerintah pusat menyalakan lampu hijau dan memprioritaskan sektor wisata, pemulihan tidak bisa serta-merta terjadi. Harus bertahap.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/wisata-bali.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> DEBUR OMBAK: Pantai Pandawa menyuguhkan pemandangan yang elok. (MADE DWILIA PUTERA/JAWA POS RADAR BALI)  Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2021 pada 7 September. Di sana tertulis bahwa ODTW alam, budaya, buatan, spiritual, dan desa wisata boleh diujicobakan. Protokol kesehatan (prokes) dan papan pemindai barcode PeduliLindungi juga menjadi syarat wajib.  Tentang barcode, Kepala Dinas Pariwisata Klungkung Anak Agung Gede Putra Wedana menyampaikan, beberapa area tidak bisa memfasilitasi pengunjung dengan pemindaian karena jaringan telekomunikasi yang buruk. ”Seperti di objek wisata Pantai Atuh dan Tembeling itu blank spot (tidak ada jaringan, Red),” ujarnya tentang ODTW alam di Nusa Penida.  Karena itu, untuk area yang tidak memungkinkan ada pemindaian, dia mengimbau pengunjung untuk membawa kartu atau sertifikat vaksinasi. Baik yang bentuknya cetak maupun digital atau tersimpan di smartphone.  Sebagaimana Pemprov Bali yang langsung tancap gas untuk membangkitkan wisata, Jogjakarta pun demikian. Kamis (16/9) lalu pemda mengujicobakan ODTW Tebing Breksi di Prambanan, Sleman. Kabar dibukanya Tebing Breksi langsung membuat masyarakat sekitar berdatangan. Tapi, sebagian di antaranya tidak mencari tahu dulu persyaratan masuk ke tempat wisata.  ”Akibatnya, ada yang diminta putar balik,” ungkap Kholiq Widiyanto, pengelola Tebing Breksi, kepada Jawa Pos Radar Jogja. Khusus pelancong dari luar Jogja, dia menyarankan agar mengunduh aplikasi Visiting Jogja.  Kholiq berharap, pihak terkait mengevaluasi penerapan prokes di ODTW tiap pekan. Dengan demikian, efektivitas aplikasi PeduliLindungi bisa benar-benar teruji. Sebab, di sejumlah wilayah, kartu atau sertifikat vaksinasi terbukti lebih efektif.  Sementara itu, soal larangan masuk ODTW bagi anak-anak usia 12 tahun ke bawah juga memantik polemik di lapangan. Pengelola Bukit Wisata Pulepayung di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Jogja, resah. Sebab, destinasi tersebut merupakan jujukan wisata keluarga.  Humas Pengelola Bukit Wisata Pulepayung Eko Purwanto tidak ingin sampai menolak wisatawan hanya karena dalam rombongannya ada anak berusia 12 tahun ke bawah. ’’Biasanya orang berwisata itu dengan keluarga kalau lokasinya outdoor. Jadi, pembatasan usia itu susah praktiknya. Kalau secara kebijakan, kami pribadi oke-oke saja,’’ terangnya.  Dia khawatir, kebijakan tersebut juga akan membuat citra tempat wisata menjadi buruk. ”Seumpama kami terima ya salah karena tidak menegakkan aturan. Kalau kami tolak juga bisa kena masalah karena kami ini melayani. Imbasnya di medsos pasti macem-macem,’’ keluhnya.

Simalakama Batasan Usia dan Blank Spot Area

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/sekolah-blank-spot.jpg" alt="TERUS BELAJAR: Suasana belajar di salah satu SDN di Desa Badean, Kecamatan Sukorambi. Kecamatan ini masuk catatan diskominfo sebagai wilayah blank spot. (Dwi Siswanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERUS BELAJAR: Suasana belajar di salah satu SDN di Desa Badean, Kecamatan Sukorambi. Kecamatan ini masuk catatan diskominfo sebagai wilayah blank spot. (Dwi Siswanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masih banyak sekolah di Jatim yang berada di kawasan blank spot alias tak ada akses telekomunikasi. Sebagaimana yang terjadi di Jember, sedikitnya masih ada 148 sekolah dasar (SD) yang dilaporkan tidak bisa terjangkau sinyal.  Jumlah tersebut tersebar di 15 kecamatan. Yakni, Ajung, Bangsalsari, Jelbuk, Kalisat, Ledokombo, Mayang, Panti, Patrang, Silo, Rambipuji, Sukorambi, Sukowono, Sumberbaru, Sumber Jambe, Tanggul, dan Tempurejo.  Laporan itu juga terjadi pada sejumlah lembaga pendidikan di wilayah kota. Yakni, dua sekolah di Bintoro dan satu di Slawu. Kepala Diskominfo Jember Gatot Triyono menyatakan, sekolah-sekolah itu sudah didata dinas pendidikan (dispendik). ”Selanjutnya, kami mengecek 148 sekolah tersebut. Apakah benar blank spot sehingga sulit berkomunikasi,” terangnya.  Pengecekan 148 sekolah tersebut akan berlangsung bertahap. Sebab, butuh waktu dan SDM dengan membawa sejumlah alat untuk pengecekan.  Dari data yang ada, diperkirakan lokasi sekolah dasar blank spot berada di daerah kaki gunung. Sebab, dari 15 kecamatan yang ada, seluruh lokasi terdapat di pegunungan atau perbukitan.  Jika benar-benar blank spot, Gatot memastikan pemkab segera melapor ke pusat.

148 SD di Jember Masih Blank Spot, Tak Tersentuh Telekomunikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ini-kawasan-sumatera-barat-masuk-area-blank-spot_m_168663.jpeg" alt="Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (baju putih) ketika menggelar rapat bersama pihak Kementerian Kominfo dan bersama Balai Penyediaan dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) serta Dirjen Penyelenggaraan Pos Indonesia (PPI)." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (baju putih) ketika menggelar rapat bersama pihak Kementerian Kominfo dan bersama Balai Penyediaan dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) serta Dirjen Penyelenggaraan Pos Indonesia (PPI).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &mdash; Meski sudah masuk era komunikasi digital, namun di Provinsi Sumatera Barat dari 19 Kabupaten/Kota ada enam wilayah yang masih tak dapat dijangkau sinyal ponsel alias area blank spot. Kawasan itu adalah Kabupaten Solok Selatan, Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solo, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Sawahlunto. Untuk mengatasi kondisi blank spot di enam wilayah itu, Pemprov Sumbar akan mendirikan tower di kawasan itu. Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan pendirian itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Hal itu sesuai hasil rapat Pemprov Sumbar dengan pihak Kementerian Kominfo dan bersama Balai Penyediaan dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) serta Dirjen Penyelenggaraan Pos Indonesia (PPI) beberapa waktu lalu. "Mengatasi kendala ini merupakan hal penting. Apalagi, dalam waktu dekat Sumbar akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN). Kebutuhan jaringan ini juga untuk mempersiapkan penggunaan digital dalam berbagai pelayanan dan komunikasi bagi masyarakat," kata Nasrul di Padang, Rabu (15/11). Pembangunan tower dalam waktu dekat kata Wagub, diharapakan mampu menuntaskan daerah blank spot yang berada di Daerah Tertinggal, Terpencil, dan Terjauh (3T). "Ini sangat diperlukan masyarakat. Sebab, kehidupan hari ini menuntut kebutuhan jaringan telekomunikasi," katanya. Sebelumnya, dari hasil pendataan lapangan, terdapat 7 titik blank spot di daerah Kabupaten Solok Selatan yang tersebar di beberapa Kecamatan. Kemudian, 12 titik di Kabupaten Pasaman Barat. 22 titik di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nasrul mengatakan, Kementerian Kominfo menargetkan, mulai tahun 2017 hingga tahun 2018 mendatang, untuk kawasan Pelapa Ring Barat sudah bisa menikmati akses komunikasi baik dan tidak ada lagi area blank spot. Artinya, Kepulauan Mentawai akan masuk dalam target tersebut, dan satu hingga dua tahun mendatang Mentawai sudah bisa menikmati akses komunikasi baik. Sementara itu, dari salah satu daerah yang masuk sebagai blank spot yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Diskominfo nya mengusulkan 13 titik tower Base Transceiver Station (BTS) yang direncanakan dibangun di tujuh kecamatan. Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan Junaidi menjelaskan, keberadaan menara tower Base Transceiver Station (BTS) nantinya di pergunakan menjangkau kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pessel yang mengalami blank spot. Ia menyebutkan, tujuh kecamatan yang diusulkan itu, yakni Kecamatan Koto XI Tarusan (2 titik), Kecamatan Bayang Utara (2 titik), Kecamatan Lenggayang (2 titik), Kecamatan Sutera (2 titik), Kecamatan Batang Kapas (2 titik), Kecamatan Rahul (1 titik), Kecamatan IV jurai (2 titik), dan Kecamatan Pancung Soal (1 titik). Menurutnya, di Pesisir Selatan sendiri memang dianggap sangat perlu untuk jaringan telekomunikasi. Apalagi dengan jumlah 15 kecamatan dan 182 nagari di Kabupaten Pessel, merupakan jumlah penduduk yang cukup besar. "Jadi 13 titik menara sinyal (BTS) itu diusulkan ke Kementerian Kominfo serta Balai Penyedia, Penggelolan, dan Pembiayaan Dokumen dan Informatika," ungkapnya.

Ini Kawasan Sumatera Barat Masuk Area Blank Spot

blank spot

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#blank spot

Berita Terkini

Penyelesaian Proyek Turyapada Tower di Bali Mundur Jadi 27 Maret 2024

Area Blank Spot Mendapat Layanan Akses Internet Gratis

Simalakama Batasan Usia dan Blank Spot Area

148 SD di Jember Masih Blank Spot, Tak Tersentuh Telekomunikasi

Ini Kawasan Sumatera Barat Masuk Area Blank Spot

Download Aplikasi JawaPos.com