<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/KANTOR-KECAMATAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kosongnya blangko e-KTP (KTP elektronik) di Surabaya memunculkan polemik. Banyak warga yang melayangkan protes. Petugas kecamatan pun mengaku kewalahan akan tuntutan warga soal ketersediaan blangko.  Protes dari warga itu terjadi di Kecamatan Sawahan. Jumlah pemohon e-KTP di kecamatan tersebut memang cukup banyak. Petugas kecamatan pun menjadi tempat kekesalan masyarakat. ”Mereka mengira kami (petugas kecamatan, Red) yang mencetak,’’ kata Kasi Pemerintah Kecamatan Sawahan Sudono kemarin (4/4).  Dia menuturkan, banyak warga yang kesal karena e-KTP-nya belum jadi. Mereka datang ke kantor kecamatan untuk proses pencetakan e-KTP. Alasannya, perekaman e-KTP dilakukan sejak lama. Namun, bentuk fisiknya tak kunjung datang. ”Padahal, pencetakan dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil). Kecamatan hanya melakukan perekaman,’’ lanjutnya.  Sudah sebulan blangko e-KTP kosong di pusat. Karena itu, pencetakan belum bisa dilakukan. Warga diminta bersabar. Dalam sehari, ada 5–6 orang yang melakukan perekaman e-KTP. Sejak awal Sudono memberi tahu bahwa pencetakan tidak bisa cepat. Sebab, blangko sedang kosong. ”Kalau perekaman, tidak ada masalah,’’ ucapnya.  Peristiwa itu juga terjadi di Kecamatan Wonokromo. Sekretaris Kecamatan Ali Risbianto mengatakan, blangko e-KTP memang kosong. Warga yang datang untuk mencetak ulang dan membuat e-KTP diminta bersabar. ”Jika nanti blangko sudah ada, bisa diambil di kelurahan. Sebab, alurnya setelah dicetak di dispendukcapil, e-KTP akan dikirim ke kelurahan masing-masing,’’ paparnya.  Sementara itu, di Kecamatan Karang Pilang, permintaan perekaman e-KTP bersifat fluktuatif. Tidak selalu banyak, tetapi kadang-kadang juga meningkat. Camat Karang Pilang Febriadhitya Prajatara mengungkapkan, pelayanan perekaman e-KTP tetap dilakukan seperti biasa dan tidak ada kendala.  Hanya, penyerahan bentuk fisik e-KTP memang tidak bisa langsung dilakukan. ”Belum tercukupi blangkonya sehingga masih menggunakan surat keterangan atau suket,’’ jelasnya kemarin. Jika blangko sudah tersedia, pihak dispendukcapil akan langsung mengeluarkan bentuk fisik sesuai dengan urutan perekaman.

Blangko E-KTP di Surabaya Kosong, Petugas Kecamatan Panen Protes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Agus-sonhaji-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya menyebutkan tingginya permohonan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik membuat ketersediaan blangko E-KTP di Surabaya menipis. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji di Surabaya, Sabtu (19/2), mengatakan menipisnya ketersediaan blangko ini disebabkan oleh tingginya permintaan pembuatan KTP elektronik, baik yang cetak baru untuk usia 17 tahun, hilang, maupun rusak.  "Dalam sehari, kami bisa menerima 800 sampai 1.000 permintaan pembuatan KTP elektronik," ujar Agus.  Sementara ini, pihaknya menunggu ketersediaan blangko, sekaligus menunggu arahan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk penerapan Digital-ID (KTP-Digital).  Terkait adanya penerapan Digital-ID, Agus menjelaskan, nantinya ada dua jenis KTP yakni KTP elektronik bentuk fisik dan Digital-ID yang dapat disimpan di dalam ponsel berupa soft file. Sehingga, ketika blangko tidak tersedia seperti saat ini, kata dia, masyarakat bisa menggunakan Digital-ID sebagaimana fungsi dari KTP berbentuk fisik.  "Misalnya, KTP fisik belum tercetak, warga bisa menggunakan itu (Digital-ID). Minimal mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan yang fisik, fungsinya sama. Agar memudahkan warga nantinya," katanya.  Untuk itu, lanjut dia, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah menginstruksikan kepada jajaran Dispendukcapil Surabaya untuk menerbitkan Surat Keterangan (Suket) pengganti KTP elektronik. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 470/4426/436.7.11/2022 yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Surabaya, Wali Kota meminta Suket yang disediakan tersebut sebagai pengganti sementara KTP elektronik, masa berlakunya 14 hari hingga awal Maret 2022.  Agus menjelaskan Dispendukcapil Kota Surabaya saat ini telah mengirimkan kurang lebih 10.000 Suket ke seluruh kantor kelurahan dan kecamatan se-Surabaya. Sementara itu, KTP elektronik yang harus diselesaikan oleh Dispendukcapil hingga dua pekan ke depan ada 15.000 KTP elektronik.  Dalam SE Dispendukcapil tanggal 18 Februari 2022 tersebut, Agus menyampaikan kepada lurah serta camat, bahwa Suket pengganti KTP elektronik yang tercetak telah terkirim sebagian sejak 16 Februari 2022. Sedangkan sisanya, akan segera dikirim lagi dalam waktu dekat.  "Karena Suket ini kan tidak bisa sembarangan dikeluarkan, tunggu ada perintah. Harus keadaan mendesak seperti ini, baru bisa diterbitkan," katanya.

Ketersediaan Blangko KTP Elektronik di Surabaya Menipis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/penerapan-e-ktp-jadi-kartu-sakti-terintegrasi-bisa-tapi-tidak-mudah_m_.jpg" alt="Ilustrasi: data kependudukan e-KTP. (Mugni Supardi/Radar Sulteng)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: data kependudukan e-KTP. (Mugni Supardi/Radar Sulteng)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Suasana kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkab Gresik belakangan semakin dipadati pengunjung. Mereka beramai-ramai menukarkan surat keterangan (suket) dengan blangko e-KTP. Nah, penukaran itu hanya terpusat di kantor dispendukcapil. Karena itu, instansi di Jalan KH Wahid Hasyim tersebut berjubel.  Padahal, sebelumnya masyarakat bisa menukarkan suket di tiga kecamatan. Yakni, Kecamatan Benjeng, Kedamean, dan Dukun. Dengan demikian, pelayanan pun bisa terbagi.  Kepala Dispendukcapil Pemkab Gresik Khusaini menjelaskan, alat cetak e-KTP di tiga kecamatan itu sengaja ditarik ke kantor dispendukcapil. ’’Kami kejar target. Alat itu digunakan untuk mencetak tanggungan 34.000 lembar suket,’’ jelasnya.  Dia menegaskan, pada 10 Maret seluruh tanggungan suket tersebut harus diselesaikan. Setelah itu, layanan di kecamatan kembali beroperasi seperti biasa. ’’Larangan penerbitan suket sudah diterapkan pemerintah pusat,’’ kata Khusaini.  Saat ini, lanjut dia, stok blangko e-KTP sangat melimpah. Warga yang datang ke kantor pelayanan langsung bisa membawa pulang e-KTP. Sudah dua kali ini pihaknya menerima suplai blangko yang melimpah dari pusat. Pada pekan terakhir Februari lalu pihaknya mendapatkan suplai 15 ribu blangko. Awal bulan ini kembali mendapatkan 14 ribu blangko.  Sebelumnya, karena keterbatasan blangko e-KTP, dispendukcapil terpaksa memberikan suket kepada 40 ribu pemohon. Nah, saat ini terus dilakukan pergantian bagi para pemegang suket. ’’Tinggal 25 ribu. Kemungkinan dalam waktu dekat tidak ada lagi yang memegang suket,’’ paparnya.  Meski melimpah, masyarakat tetap harus bersabar dalam melakukan pencetakan. Sebab, banyak yang berdatangan ke kantor pelayanan untuk mendapatkan e-KTP. Meski sudah datang pagi, warga masih harus menunggu lama karena mendapat nomor antrean ratusan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tdfFByRXfo8  https://www.youtube.com/watch?v=9gLSh5gtSW0  https://www.youtube.com/watch?v=kVaD4f0IODA

Cetak Blangko E-KTP Kini Terpusat di Kantor Dispendukcapil Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/e-ktp-gubeng.jpg" alt="UBAH DATA: Imam Syafi’i mengurus e-KTP di Kantor Kecamatan Gubeng kemarin. Dia hanya mendapat suket berbentuk barcode selama menunggu kesediaan blangko. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>UBAH DATA: Imam Syafi’i mengurus e-KTP di Kantor Kecamatan Gubeng kemarin. Dia hanya mendapat suket berbentuk barcode selama menunggu kesediaan blangko. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Imam Syafi’i membawa kartu keluarga (KK) dan e-KTP saat datang di kantor Kecamatan Gubeng kemarin. Pria yang berdomisili di Baratajaya itu hendak membetulkan dua berkas tersebut. Ada penggantian status di KK milik pria 42 tahun itu sehingga e-KTP juga harus diganti.  Imam tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan KK perbaikan. Namun, e-KTP pengganti belum bisa didapatkan. Imam harus menunggu tak tahu sampai kapan. ’’Sebagai penggantinya, saya diberi surat keterangan (suket),’’ ujarnya setelah mengurus administrasi kependudukan. Suket itu berlaku enam bulan, kemudian diperpanjang lagi dengan tenggat waktu serupa.  Namun, suket yang didapat Imam tidak selebar kertas ukuran A4. Dia mendapatkan barcode yang bentuknya mirip e-KTP. Fungsinya, pelengkap administrasi. ’’Jika di-scan, akan muncul dalam bentuk PDF. Lembarannya sama dengan suket cetak. Intinya lebih praktis,” ucapnya.  Menurut dia, suket tersebut sangat penting. ’’Saya mengurusnya untuk membuat surat keterangan tak mampu (SKTM). Anak saya sakit. Butuh bantuan pengobatan,’’ tuturnya.  Selain Imam, ada Sujarti yang mengurus perbaikan e-KTP kemarin. ’’Saya mengurus perbaikan e-KTP ibu saya. Saya ingin pindah alamat ke Surabaya. Persyaratannya, harus ada e-KTP ibu saya,’’ jelas perempuan yang tinggal di Sidoarjo itu.  Sujarti mengatakan, kartu tanda penduduk milik ibunya tidak memiliki tanda tangan. Karena itu, dia mengurus suket untuk bukti administrasi sementara. ’’Sambil menunggu blangko tersedia,’’ katanya.  Staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Gubeng Romadon Andi Susanto mengatakan, kekosongan blangko e-KTP terjadi sejak April tahun lalu. Artinya, ketiadaan blanko sudah terjadi selama sepuluh bulan. ’’Belum ada arahan sampai kapan blangko tersedia lagi. Kami maksimalkan pembuatan suket dan barcode saja,’’ ujar pria yang domisili di Kenjeran tersebut.  Lantas, berapa yang mengurus e-KTP setiap hari? Berdasar catatan, ada 20–30 orang yang mengurusnya dalam sehari. ’’Sejak April 2019–Januari 2020, kami mendata ada 4.495 orang yang menunggu daftar cetak,’’ ucapnya.  Sementara itu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Tambak Sari Etty Koeswinarti menuturkan, di wilayahnya terdapat 8.066 orang yang menunggu jadwal cetak sejak April 2019–Januari 2020. Dari keseluruhan antrean fisik e-KTP tersebut, ada 4.600 orang kategori umur 17 tahun. Sisanya merupakan kategori dewasa. Data itu terus meningkat seiring kebutuhan masyarakat yang kompleks. ’’Kami melakukan solusi seperti kecamatan lain,’’ jelasnya.  Saat ini pihaknya juga berkoordinasi dengan dispendukcapil mengenai kapan blangko kembali tersedia. ’’Kalau sudah ada arahan, kami akan selesaikan dengan cepat,’’ ujarnya. Lembur pun pasti dilakukan. ’’Dari pukul 08.00–22.00. Sehari bisa dicetak 200 kartu,’’ tuturnya.  Selain Gubeng dan Tambaksari, ribuan warga Kecamatan Mulyorejo serta Rungkut belum mendapatkan e-KTP. Ada 20.867 orang di empat kawasan tersebut yang sementara ini memegang suket.  Kasi Pemerintahan Kecamatan Mulyorejo M. Maki menyebutkan, banyak warga yang mengeluh. Mereka datang berkali-kali untuk menanyakan kejelasan pembuatan e-KTP. ’’Alasannya karena kebutuhan mendesak. Misalnya, memperpanjang SIM atau STNK,’’ ungkapnya. (jar/c20/dio)  ---  Daftar Tunggu Cetak  Periode April 2019 – Januari 2020  1. Kecamatan Gubeng 4.495 orang  2. Kecamatan Tambaksari 8.066 orang  3. Kecamatan Rungkut 5.558 orang  4. Kecamatan Mulyorejo 2.748 orang  Total 20.867 orang  Diolah dari berbagai sumber

Lebih dari 20 Ribu Orang Surabaya Tunggu Cetak E–KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/mendagri-tito.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (26/11/19). Rapat membahas anggaran e-KTP. FOTO: HENDRA EKA" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (26/11/19). Rapat membahas anggaran e-KTP. FOTO: HENDRA EKA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kekurangan blangko KTP elektronik (e-KTP) belum juga teratasi. Itu menjadi persoalan krusial di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR kemarin (26/11), Kemendagri mengajukan pergeseran anggaran Rp 15,9 miliar untuk pengadaan 1,5 juta keping blangko e-KTP.  Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, anggaran tersebut diambil dari internal kementerian. Caranya, menggeser kebutuhan dari komponen anggaran lain yang diperkirakan tidak terserap. ”Ini kebutuhan dasar dan mendesak bagi publik,” kata Tito di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (26/11).  Revisi anggaran tersebut, jelas dia, terjadi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pihaknya pun mengajukan persetujuan revisi itu ke parlemen. Sebab, mengubah peruntukan program dan komponen anggaran harus melalui persetujuan DPR. ”Terima kasih ke komisi II karena permohonan ini (revisi anggaran pengadaan blangko e-KTP, Red) sudah disetujui,” papar Tito.  Tito berjanji segera melakukan pengadaan blangko e-KTP. Dengan begitu, blangko-blangko tersebut bisa secepatnya didistribusikan ke daerah yang kekurangan. Tito mengakui, meski sudah ada tambahan anggaran, kebutuhan blangko e-KTP belum bisa terpenuhi tahun ini. Untuk mengatasi persoalan itu, pihaknya kembali menggelar rapat lanjutan dengan DPR Kamis (28/11).  Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menerangkan, kekurangan blangko e-KTP 2019 mencapai sekitar 5,8 juta keping. Itu adalah sisa kebutuhan sepanjang 2019 yang belum terpenuhi. ”Kami minta daerah bersabar. Blangko masih kurang sampai akhir tahun ini,” ucap dia.  Dia menambahkan, total kebutuhan blangko e-KTP pada 2019 mencapai 27 juta keping. Awalnya, anggaran APBN hanya mampu mencukupi kebutuhan 16 juta keping. Namun, pertengahan Juli lalu Ditjen Dukcapil merevisi anggaran sehingga ketemu anggaran Rp 37 miliar yang cukup untuk pengadaan 3,7 juta keping.  Saat ini pihaknya kembali melakukan revisi anggaran. Dari penyisiran, terdapat dana Rp 15,9 miliar untuk pengadaan 1,5 juta keping. Dengan demikian, masih minus 5,8 keping lagi.  Ironisnya, kekurangan blangko tampaknya akan terus berlanjut tahun depan. Zudan menyampaikan, total kebutuhan blangko 2020 sebanyak 24 juta keping. Yang akan tersedia sebanyak 16 juta keping. Dengan demikian, ada potensi kekurangan 8 juta keping lagi. Untuk menyiasati kekurangan itu, Kemendagri kembali menggunakan pola seperti mekanisme tahun ini. ”Kami lakukan pergeseran anggaran,” jelas Zudan.  Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, pihaknya menyetujui revisi tersebut. Sebab, e-KTP adalah kebutuhan mendesak bagi publik. ”Banyak daerah yang kurang blangko. Tentu tidak ada alasan bagi DPR untuk tidak setuju,” papar politikus Golkar itu.

Blangko E-KTP Masih Minus 5,8 Juta Keping

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penjual-blangko-e-ktp-di-toko-online-ternyata-anak-kepala-dinas_m_.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan telah berhasil mengantongi identitas pelaku penjualan blangko e-KTP melalui online." width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan telah berhasil mengantongi identitas pelaku penjualan blangko e-KTP melalui online.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah banyaknya masyarakat yang belum memiliki e-KTP, belakangan tersiar kabar mengejutkan bahwa ada penjualan blangko e-KTP melalui toko online. Atas adanya laporan ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lantas bergerak cepat untuk menindaklanjuti. Setelah ditelusuri, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan telah berhasil mengantongi identitas pelaku penjualan blangko ini. Pelaku ternyata anak dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Lampung. Pelaku sendiri mendapat <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/12/2018/pimpinan-kpk-kasus-e-ktp-masih-banyak-pelaku-yang-akan-diungkap" target="_blank">blangko e-KTP</a> ini dengan cara mencuri dari ayahnya. Dari penelusuran ada 10 blangko yang dicurinya. "Si anak yang menjual ini mencuri blangko e-KTP punya ayahnya. Ayahnya yang kebetulan Kepala Dinas Dukcapil di Lampung. Dia ngambil 10 kemudian dia jual," ujar Tjahjo di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (6/12). Lebih lanjut, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan bahwa terjadinya praktik jual-beli ini bukan karena adanya kebocoran data. Melainkan murni kejahatan pencurian oleh oknum tidak bertanggung jawab. "Jadi, kalau terkait dengan data sampai jebol tidak ada. Murni kejahatan," tegasnya. Meski demikian Tjahjo mengatakan bahwa pelacakan terhadap pelaku tidak sulit. Mengingat dalam blangko e-KTP memiliki nomor chip tertentu, sehingga bisa dilacak sumber pembuat dan alamat pengiriman. Tjahjo menambahkan, pelaku sudah diamankan oleh Kepolisian. Sementara itu terkait motif di balik penjualan blangko e-KTP di toko online ini belum diketahui pasti. "Karena udah terdata lengkap. Ayahnya udah ketangkap. Anaknya udah ketangkap, ya pak Dirjen juga lapor ke Kepolisian," pungkas Tjahjo. Kasus ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku mengingat blangko e-KTP merupakan dokumen negara. Pelaku bisa dijerat dengan Pasal 96 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun pidana atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1 miliar.

Penjual Blangko E-KTP di Toko Online Ternyata Anak Kepala Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemkab-malang-kekurangan-125-ribu-blangko-e-ktp_m_-1.jpg" alt="Plt Bupati Malang Sanusi." width="100%">
<figcaption>Plt Bupati Malang Sanusi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Mendekati akhir tahun, masalah kekurangan blangko e-KTP di Kabupaten Malang masih juga belum selesai. Bahkan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mencatat, kekurangan mencapai 125 ribu lembar. "Iya kami masih kekurangan ratusan ribu lembar blangko e-KTP," kata Plt Bupati Malang Sanusi, Selasa (27/11). Kadispendukcapil Sri Meicharini menjelaskan, ada sekitar 90 ribu surat keterangan (suket) pengganti e-KTP yang belum dicetak. Akan tetapi untuk KTP yang berstatus Print Ready Record (PRR) sebanyak 19 ribu lebih.&nbsp; Pihaknya memang&nbsp;sedang&nbsp;mengebut pencetakan e-KTP. Hari ini saja, Disdukcapil&nbsp; mencetak 2.896 e-KTP. "Mendekati Pemilu 2019 kami harus ngebut untuk penyelesaian e-KTP," tegas perempuan yang akrab disapa Rini tersebut. Kekurangan blangko yang mencapai 125 lembar itu disebabkan jumlah wajib e-KTP bertambah setiap bulan. Sedangkan di satu sisi lain, Dispendukcapil Kabupaten Malang tidak mendapat tambahan pengiriman material dari Jakarta. "Tapi kami tetap ajukan tiap minggu untuk blangko,"&nbsp;tambahnya. Pengajuan permintaan material e-KTP itu sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Terutama saat stok material tinggal seribu keping. Jika sudah diajukan, Dispendukcapil&nbsp;akan mendapatkan pasokan material sekitar 3 ribu keping. "Sesuai dengan barahan pusat, kami harus bagi tugas menjaga stok di daerah. Sehingga disarankan saat stok tersisa seribu, masing masing kepala dinas untuk segera mengajukan blangko lagi agar tidak kosong," pungkasnya.

Pemkab Malang Kekurangan 125 Ribu Blangko e-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemkab-malang-kekurangan-125-ribu-blangko-e-ktp_m_.jpg" alt="Plt Bupati Malang Sanusi." width="100%">
<figcaption>Plt Bupati Malang Sanusi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Mendekati akhir tahun, masalah kekurangan blangko e-KTP di Kabupaten Malang masih juga belum selesai. Bahkan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mencatat, kekurangan mencapai 125 ribu lembar. "Iya kami masih kekurangan ratusan ribu lembar blangko e-KTP," kata Plt Bupati Malang Sanusi, Selasa (27/11). Kadispendukcapil Sri Meicharini menjelaskan, ada sekitar 90 ribu surat keterangan (suket) pengganti e-KTP yang belum dicetak. Akan tetapi untuk KTP yang berstatus Print Ready Record (PRR) sebanyak 19 ribu lebih.&nbsp; Pihaknya memang&nbsp;sedang&nbsp;mengebut pencetakan e-KTP. Hari ini saja, Disdukcapil&nbsp; mencetak 2.896 e-KTP. "Mendekati Pemilu 2019 kami harus ngebut untuk penyelesaian e-KTP," tegas perempuan yang akrab disapa Rini tersebut. Kekurangan blangko yang mencapai 125 lembar itu disebabkan jumlah wajib e-KTP bertambah setiap bulan. Sedangkan di satu sisi lain, Dispendukcapil Kabupaten Malang tidak mendapat tambahan pengiriman material dari Jakarta. "Tapi kami tetap ajukan tiap minggu untuk blangko,"&nbsp;tambahnya. Pengajuan permintaan material e-KTP itu sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Terutama saat stok material tinggal seribu keping. Jika sudah diajukan, Dispendukcapil&nbsp;akan mendapatkan pasokan material sekitar 3 ribu keping. "Sesuai dengan barahan pusat, kami harus bagi tugas menjaga stok di daerah. Sehingga disarankan saat stok tersisa seribu, masing masing kepala dinas untuk segera mengajukan blangko lagi agar tidak kosong," pungkasnya.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/butuh-70-ribu-blangko-e-ktp-batam-baru-terima-4-ribu_m_160250.jpeg" alt="Petugas menunjukkan e-KTP" width="100%">
<figcaption>Petugas menunjukkan e-KTP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam terus melakukan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Hingga kini daerah tersebut mengalami kekurangan blangko mencapai 70 ribu. Kekurangan itu telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dipenuhi. Kepala Disdukcapil Kota Batam, Said Khaidar mengatakan Kemendagri menyebar 7,4 juta keping blanko e-KTP hingga Okotober mendatang. Batam sendiri telah mengajukan sedikitnya 70 ribu blanko dan sudah diterima sebanyak empat ribu blanko. "Jika disetujui berarti kita masih menunggu 66 ribu keping blanko lagi," terangnya seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Minggu (1/10). Dikatakannya, sesuai dengan arahan pihak Kemendagri, pengajuan penambahan bisa dilakukan jika sudah menyelesaikan pencetakan e-KTP. Untuk itu, pihaknya bekerja keras untuk menyelesaikan pencetakan e-KTP secepatnya. "Selesai cetak kita langsung distribusikan, dan langsung jemput lagi ke Jakarta," ujarnya. Di tempat lain, Camat Sekupang Muhammad Arman mengusul 600 keping blanko E-KTP ke Disdukcapil Kota Batam. "Kemarin kami dapat penambahan empat ribu blanko, nah kita ajukan 600 dari kecamatan Sekupang," katanya. Arman mengungkapkan jika tidak ada masalah jaringan, pencetakan akan selesai minggu pertama Oktober. "Sekarang cetak semua di Disduk, jadi lebih cepat selesai, kata mereka tiga hari selesai pencetakan," ujarnya. Hingga saat ini sedikitnya masih ada tiga ribu pengajuan yang menunggu dicetak. Dia berharap pencetakan ini bisa selesai hingga akhir tahun ini. "Semoga kita diberikan tambahan lagi, sehingga semua bisa terselesaikan," harapnya.

Butuh 70 Ribu Blangko e-KTP, Batam Baru Terima 4 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/warga-mulai-bingung-kapan-bisa-dapat-e-ktp_m_127862.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor sudah menerima jatah blangko KTP elektronik (e-KTP). Numun, jumlahnya jauh untuk memenuhi kebutuhan. Dari kebutuhan 50 ribu blanko, Disdukcapil Kota Bogor hanya menerima 10 ribu blanko. Kepala Bidang Kependudukan Disdukcapil Kota Bogor Agus Suparman mengatakan, pihaknya kembali mencetak eiKTP mulai dari 29 April lalu. Menurutnya, meski sudah mulai melakukan pencetakan kembali, tidak semua masyarakat yang sudah direkam datanya bisa memiliki KTP-el. &ldquo;Mengingat jumlah blanko yang terbatas, kami&nbsp; hanya akan mencetak KTP bagi pendaftar yang sudah mengantre sebelum Agustus 2016,&rdquo; ujarnya kepada Radar Bogor (Jawa Pos Group), kemarin (4/5). Pihaknya mencatat, sejak tahun 2012 hingga Agustus 2016 ada sekitar 12 ribu masyarakat Kota Bogor yang sudah melakukan perekaman. Artinya, tetap bakal ada sekitar dua ribu masyarakat yang gigit jari jika telat melakukan permohonan pencetakan KTP-el. &ldquo;Pengajuan cetak e-KTP sekarang sudah online, jadi orangnya tidak datang langsung ke kecamatan ataupun ke Disdukcapil,&rdquo; tuturnya. Meski jumlah blanko untuk kebutuhan masyarakat Kota Bogor masih kurang sekitar 40 ribu lagi, Agus belum mengetahui sampai kapan pasokan tambahan dapat diterimanya. Sebab, Disdukcapil&nbsp; hanya bisa menunggu dan melakukan pencetakan di kantornya. &ldquo;Mengenai penambahan stok blanko KTP-el&nbsp; kita belum mendapatkan informasi lagi,&rdquo; lirihnya. Sementara itu, Asep Irfan Efendi (41) Warga Kelurahan Panaragan, merasakan betul sulitnya mendapat e-KTP.&nbsp; Ia sempat beberapa kali pulang pergi ke Kantor Kecamatan Bogor Tengah untuk mengurus kepindahan tempat tinggalnya yang semula berlokasi di Kabupaten Sumedang. &ldquo;Saya bikin Kartu Keluarga (KK) juga, tapi kartu keluarga sudah jadi, prosesnya hanya beberapa minggu saja,&rdquo; ujarnya. Namun, setelah melalui serangkaian proses pembuatan kartu identitas yang dilakukannya pada bulan November 2016, hingga kini dirinya belum juga menerima KTP-el. Padahal, ia mengaku sudah beberapa kali merelakan izin tidak masuk kerja untuk mengurusnya di kantor kecamatan. Kini dirinya, hanya menerima selembar kertas pengganti KTP-el bernama KTP Sementara. Ia bersama istrinya membutuhkan KTP-el dengan segera karena untuk keperluannya membuat Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM). Meski dirinya sempat diinformasikan mengenai fungsi selembar KTP sementara yang sama dengan KTP-el, namun dirinya belum mencoba untuk mendaftarkan diri sebagai perserta pengajuan SIM. &ldquo;Takutnya nanti sudah ngantri lama-lama malah ditolak,&rdquo; tuturnya. (cr3/yuz/JPG)

Warga Mulai Bingung, Kapan Bisa Dapat e-KTP?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#blangko e-ktp

Berita Terkini

Blangko E-KTP di Surabaya Kosong, Petugas Kecamatan Panen Protes

Ketersediaan Blangko KTP Elektronik di Surabaya Menipis

Cetak Blangko E-KTP Kini Terpusat di Kantor Dispendukcapil Gresik

Lebih dari 20 Ribu Orang Surabaya Tunggu Cetak E–KTP

Blangko E-KTP Masih Minus 5,8 Juta Keping

Penjual Blangko E-KTP di Toko Online Ternyata Anak Kepala Dinas

Pemkab Malang Kekurangan 125 Ribu Blangko e-KTP

Pemkab Malang Kekurangan 125 Ribu Blangko e-KTP

Butuh 70 Ribu Blangko e-KTP, Batam Baru Terima 4 Ribu

Warga Mulai Bingung, Kapan Bisa Dapat e-KTP?

Download Aplikasi JawaPos.com