<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/01/b3cb92d5-ba3a-4d7f-86ba-9c9a6ad061c6-2374663066.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan akan mengambil langkah tegas terhadap penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dinilai menghina negara. Itu sebabnya, ia mewanti-wanti agar para penerima beasiswa LPDP dapat menjaga sikap dan etika, termasuk dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. &ldquo;Saya harapkan ke depan, teman-teman yang mendapatkan pinjaman LPDP, kalau tidak senang ya tidak senang. Tapi jangan menghina-hina negara lah, jangan begitu,&rdquo; kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (23/2). Ia menegaskan, sanksi yang disiapkan bukan sekadar teguran. Penerima LPDP yang terbukti menghina negara akan dimasukkan dalam blacklist alias daftar hitam dan tidak bisa bekerja di lingkungan pemerintahan. &ldquo;Nanti akan saya blacklist dia, di seluruh pemerintahan enggak akan bisa masuk. Nanti akan kita lihat blacklist-nya seperti apa, jadi jangan menghina negara Anda sendiri,&rdquo; tegasnya. Menurutnya, boleh saja jika penerima melayangkan kritik terhadap negara, namun tetap harus dalam koridor yang santun dan bertanggung jawab. Purbaya menilai, kritik berbeda dengan tindakan menghina negara. &ldquo;Kalau enggak patriotis enggak apa-apa, tapi jangan menghina negara deh. Dan saya ingatkan kepada teman-teman yang lain dari LPDP, dan saya pastikan yang ini akan di-blacklist betulan dengan serius,&rdquo; tandasnya. Sebagai informasi, LPDP merupakan program beasiswa yang dikelola pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, baik melalui studi di dalam maupun luar negeri. Program ini dibiayai oleh dana abadi pendidikan yang bersumber dari APBN. Pernyataan Purbaya ini muncul usai seorang alumnus LPDP berinisial DS viral karena pendapatnya di media sosial usai melontarkan kalimat "Cukup saya WNI, anak jangan". Unggahannya mendadak viral usai ia menunjukkan paket dari Home Office Inggris berisi dokumen yang menyatakan anaknya menjadi warga negara Inggris. &nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ancam blacklist penerima beasiswa LPDP yang hina negara. Penerima ini juga tidak bisa bekerja.

Purbaya Blacklist Penerima LPDP yang Hina Negara, Tak Bisa Masuk Seluruh Instansi Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/Screenshot_20251016_120159_Maps-1-2713674899.jpg" alt="Potret gerbang depan SMAN 1 Cimarga Kabupaten Lebak Banten. sejumlah HRD dan Pengusaha mem-blacklist lulusan sekolah itu usai kasus siswa merokok. (Google Maps)" width="100%">
<figcaption>Potret gerbang depan SMAN 1 Cimarga Kabupaten Lebak Banten. sejumlah HRD dan Pengusaha mem-blacklist lulusan sekolah itu usai kasus siswa merokok. (Google Maps)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus siswa SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten, yang mogok sekolah untuk membela temannya usai ditampar guru karena kedapatan merokok, kini memasuki babak baru yang tampaknya lebih serius. Meski sekolah menyatakan konflik telah berakhir damai, jejak digital dari peristiwa ini rupanya meninggalkan dampak sosial yang lebih luas, bahkan hingga ke dunia kerja. Sejumlah pengusaha dan praktisi HRD disebut mulai menyimpan catatan terkait kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam proses rekrutmen di masa depan. bahkan sudah ada yang menyatakan mem-blacklist lulusan sekolah tersebut.&nbsp; Informasi ini mencuat setelah unggahan ulang di berbagai media sosial, termasuk akun Instagram @fakta.indo, memancing ribuan komentar publik. Banyak warganet menilai aksi siswa yang membela pelanggaran disiplin justru menunjukkan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai tanggung jawab dan integritas yang dibutuhkan di dunia kerja. &ldquo;Gw selaku pemilik perusahaan, ini jelas gw blacklist! Kasih tanda aja ijazahnya lulusan tahun ini, ga bakal gw terima. Ngurus karyawan macam begini bisa bikin masalah,&rdquo; tulis salah satu netizen yang mengaku memiliki usaha. Nada serupa juga muncul dari banyak komentar lain, terutama dari pengguna yang bekerja di bidang sumber daya manusia atau perekrutan karyawan. <h2>Konsekuensi Reputasi Moral Runtuh</h2> Mereka menilai, membela pelanggaran atas nama solidaritas menunjukkan lemahnya pendidikan karakter dan kesadaran moral. &ldquo;Blacklist dari HRD dan pemilik bisnis bukan kebetulan, tapi konsekuensi dari reputasi moral yang runtuh. Dunia kerja tidak butuh orang yang menormalisasi pelanggaran disiplin,&rdquo; tulis seorang warganet lainnya. Meski begitu, sebagian masyarakat juga menyoroti bahwa tindakan menampar siswa tetap tidak dapat dibenarkan secara etika dan hukum. Namun, mereka menilai niat kepala sekolah untuk menegakkan disiplin seharusnya tidak diabaikan begitu saja. &ldquo;Kalau sudah seperti ini, wajar pemilik perusahaan atau pimpinan lembaga berpikir ulang. Karena menyangkut karakter. Kalau kebiasaan melanggar aturan terbawa ke dunia kerja, bisa merugikan banyak pihak,&rdquo; komentar warganet lainnya. Diketahui, kasus ini berawal dari tindakan Kepala SMAN 1 Cimarga, Dini Fitri, yang menampar seorang siswa usai ketahuan merokok di lingkungan sekolah.&nbsp; Aksi itu sempat memicu kemarahan sejumlah siswa yang kemudian melakukan mogok sekolah sebagai bentuk solidaritas. <h2>Sempat Dinonaktifkan, kepala Sekolah Bertugas Lagi</h2> Meski sempat dinonaktifkan dari jabatannya, Dini Fitri kini telah kembali bertugas setelah tercapai kesepakatan damai antara pihak sekolah, siswa, dan orang tua. Proses belajar pun disebut telah kembali berjalan normal. Namun demikian, perdebatan publik menunjukkan bahwa isu ini telah berkembang dari sekadar konflik di sekolah menjadi refleksi lebih besar tentang krisis moral dan disiplin di dunia pendidikan. Banyak pihak menilai, kasus SMAN 1 Cimarga menjadi pengingat bahwa pendidikan karakter tidak berhenti di ruang kelas, ia akan menjadi cermin yang menentukan masa depan siswa di dunia kerja. Sebelumnya, aksi protes siswa SMAN 1 Cimarga Kabupaten Lebak viral di media sosial, usai melaporkan kepala sekolahnya ke polisi.&nbsp; Penyebabnya, ada siswa yang mengaku mendapat kekerasan&nbsp;setelah ketahuan merokok di sekolah. Tak hanya protes dan lapor polisi, ratusan murid lainnya mogok mendukung sang murid yang ketahuan merokok di sekolah itu. Dalam video yang beredar, terlihat spanduk bertuliskan, "Kami tidak akan sekolah sebelum kepala sekolah dilengserkan" terpampang di depan gerbang masuk SMAN 1 Cimarga. Tampak keriuhan terjadi di lapangan ketika sang siswa memprotes kepala sekolahnya. Siswa berinisial IPL itu mengaku ditampar kepala SMAN 16 Cimarga Dini Fitria. Tak hanya itu, dia juga mengklaim ditendang di bagian kaki. Tak terima anaknya diperlakukan seperti itu, orang tua IPL pun memutuskan melaporkan kepala sekolah Dini ke Polres Lebak.&nbsp; Terkait kejadian itu, Dini memberikan klarifikasi. Dia membenarkan telah menampar IPL. Namun dia membantah melakukannya dengan keras disertai tendangan. "Saya&nbsp;keplek&nbsp;(tampar) tapi&nbsp;nggak&nbsp;ada merah-merah&nbsp;acan, ini spontan lah&nbsp;keplekan&nbsp;perempuan, bukan membela diri saya&nbsp;keplek. Sekali.&nbsp;Nggak nendang," ujarnya dalam video yang diunggah akun&nbsp;Serba Core, dikutip Senin (13/10). Hal itu menurut Dini dilakukannya lantaran IPL berbohong dan tak mengaku meski sudah terciduk&nbsp;sedang merokok di lingkungan sekolah. "Berpapasan dia dengan saya, di tangannya rokok&nbsp;ngebul. Lari dia," papar Dini. Melihat itu, Dini pun meneriaki IPL dan menegurnya karena merokok. Namun, siswa itu membantah. Oleh karena itu, secara spontan Dini pun menamparnya.

Kasus mogok sekolah siswa SMAN 1 Cimarga akibat tindakan guru menampar, berdampak pada catatan reputasi di dunia kerja.

HRD dan Pengusaha Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Lebak, Buntut Aksi Mogok Siswa Bela Kawan Merokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/01/IMG_20240430_144507_021-1460998847.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah di Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebelum bertemu dengan Wapres Ma&rsquo;ruf Amin, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah menggelar rapat persiapan haji dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pertemuan tertutup itu berlangsung sekitar satu jam. Setelah pertemuan tersebut selesai, kedua menteri memberikan pemaparan singkat kepada wartawan. Yaqut menyampaikan, pemerintah Saudi tahun ini menerapkan sejumlah peraturan yang memudahkan jemaah Indonesia. Di antaranya, terkait dengan sistem penerbitan visa dan beberapa akses lainnya. Namun, di sisi lain, pemerintah Saudi bakal memperketat regulasi visa untuk berhaji. &rdquo;Untuk berhaji hanya bisa menggunakan visa haji atau visa mujamalah. Yang resmi diterbitkan Kerajaan Saudi,&rdquo; katanya. Karena itu, Yaqut menekankan untuk jangan coba-coba berhaji lewat jalur yang tidak resmi. Kalaupun lolos dari Indonesia, bakal terdeteksi oleh pemeriksaan di Saudi. Setiap orang yang kedapatan mencoba berhaji dengan visa ziarah, visa umal, atau sejenisnya akan ditangkap dan diproses secara hukum oleh Saudi. Yaqut juga membeberkan bahwa Majelis Ulama Arab Saudi baru saja menerbitkan fatwa terbaru mengenai penyelenggaraan atau ibadah haji. Salah satu isi fatwanya adalah ibadah haji bagi siapa pun yang menggunakan cara tidak sesuai dengan prosedur dianggap tidak sah. Dia berharap informasi mengenai pengetatan pemeriksaan visa haji tersebut bisa diterima masyarakat Indonesia secara luas. Menteri Tawfiq menegaskan, pemerintahannya akan memperketat pengawasan. Penggunaan visa selain visa haji untuk berhaji tidak akan ditoleransi. Bahkan, akan ada sanksi berat seperti deportasi dan blacklist tidak boleh masuk ke Saudi untuk beberapa tahun ke depan. &rdquo;Karena itu, kami mengimbau (media) memberikan informasi yang luas ke masyarakat,&rdquo; katanya. Jangan sampai ada masyarakat yang tergiur dengan tawaran haji di luar prosedur pemerintah Indonesia. Biasanya, iming-iming itu diikuti dengan tawaran haji tanpa antre, tetapi harga yang ditawarkan bisa sampai setengah miliar rupiah. (wan/c9/c14/fal)

Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah menggelar rapat persiapan haji dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Berhaji tanpa Visa Haji Terancam Dideportasi dan Di-Blacklist

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/219-Fakta-Rekanan-AA-Kediri-612822144.jpg" alt="Proses pengerjaan alun-alun Kediri sebelum dilakukan pemutusan kontrak / sumber: Radar Kediri" width="100%">
<figcaption>Proses pengerjaan alun-alun Kediri sebelum dilakukan pemutusan kontrak / sumber: Radar Kediri</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pemutusan kontrak dengan PT Surya Graha Utama KSO Sidoarjo dengan kontraktor proyek Alun-Alun Kota Kediri, telah menciptakan masalah yang berkepanjangan. Sejak Kamis (30/11) lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri telah menghentikan proyek tersebut dan&nbsp;segera memasukkan kontraktor ini ke dalam daftar hitam (blacklist). Daftar hitam LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mencatat dan mempublikasikan informasi tentang perusahaan atau penyedia barang dan jasa. Penyedia barang dan jasa yang telah di-blacklist atau dilarang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dikarenakan berbagai alasan. Ini termasuk pelanggaran terhadap peraturan pengadaan, kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontrak, atau perilaku tidak etis dalam proses pengadaan. Secara umum, dikutip dari laman BPK Jatim pada Kamis (7/12), fitur daftar hitam ini penting karena berbagai hal sebagai berikut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013448882/putus-kontrak-dengan-pt-surya-graha-utama-pemkot-kediri-tunjuk-bpkp-untuk-audit-proyek-alun-alun-kota">Putus Kontrak dengan PT Surya Graha Utama, Pemkot Kediri Tunjuk BPKP untuk Audit Proyek Alun-Alun Kota</a> <ol> <li style="font-weight: 400;"> Transparansi dan Akuntabilitas</li> </ol> Menjamin transparansi dalam proses pengadaan pemerintah dan memastikan bahwa hanya perusahaan yang memenuhi standar dan berperilaku etis yang bisa mengikuti tender. <ol start="2"> <li style="font-weight: 400;"> Pencegahan Korupsi</li> </ol> Mengurangi risiko korupsi dan kolusi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. <ol start="3"> <li style="font-weight: 400;"> Peningkatan Kualitas Pengadaan</li> </ol> Memotivasi penyedia barang dan jasa untuk mematuhi aturan dan standar yang ditetapkan, mengingat risiko dilarang ikut serta dalam lelang pemerintah. <ol start="4"> <li style="font-weight: 400;"> Perlindungan Kepentingan Publik</li> </ol> Memastikan bahwa proyek-proyek pemerintah dikerjakan oleh penyedia yang kompeten dan dapat diandalkan, yang penting untuk keberhasilan proyek dan penggunaan dana publik. Sedangkan, dikutip dari Jawa Pos Radar Kediri pada Kamis (7/12), surat blacklist untuk PT Surya Graha Utama KSO Sidoarjo akan segera dikeluarkan dalam beberapa hari. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sanksi blacklist dapat diberlakukan kepada kontraktor yang melanggar kontrak. Sanksi ini, yang tercantum dalam pasal 78 ayat 3, bisa berlaku jika kontraktor gagal memenuhi kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak mematuhi kewajiban selama masa pemeliharaan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013448983/8-dampak-positif-beroperasinya-bandara-internasional-dhoho-kediri-mulai-dari-agrobisnis-hingga-pariwisata">8 Dampak Positif Beroperasinya Bandara Internasional Dhoho Kediri, Mulai dari Agrobisnis hingga Pariwisata</a> Sanksi blacklist berlaku selama satu tahun dan sanksi tambahan dapat dijatuhkan jika terjadi pelanggaran lebih serius. Ini termasuk pembayaran ganti rugi atau denda atas keterlambatan. Jika surat blacklist dari Dinas PUPR dikeluarkan, PT Surya Graha Utama KSO Sidoarjo akan dilarang mengikuti lelang proyek di Pemkot Kediri untuk setidaknya satu tahun ke depan. Nama mereka bisa dicantumkan dalam daftar blacklist di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Pemkot Kediri, meskipun saat ini nama mereka belum terdaftar di situs tersebut. Pemutusan kontrak ini dilakukan oleh PUPR karena adanya keterlambatan dalam realisasi fisik dan diduga juga terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dalam pemeriksaan kualitas beton. ***

Dinas PUPR Kota Kediri akan memasukkan kontraktor PT Surya Graha Utama KSO Sidoarjo ke dalam daftar hitam, karena berbagai hal.

Rekanan PT Surya Graha Utama dan Alun-Alun Kediri Terancam Blacklist, Apa Keuntungan Fitur Daftar Hitam?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/KAI-2.jpg" alt="Ilustrasi Kereta Rel Listrik (KRL) (Nurul Fitriana)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kereta Rel Listrik (KRL) (Nurul Fitriana)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pihak KAI Commuter menyatakan bahwa penumpang dengan inisial YA berpotensi di-blacklist. Hal ini karena yang bersangkutan sudah dua kali membuat keributan di Stasiun KRL &nbsp; <div dir="auto">"Bisa saja sebagai tindak lanjutnya (di-blacklist). Akan dikordinasikan dengan unit terkait," ujar Menurut External Relations and Corporate Image Care Manager KAI Commuter Leza Arlan saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (14/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01559509/indonesia-kini-punya-obat-covid-19-efektif-untuk-gejala-ringan-berat">Indonesia Kini Punya Obat Covid-19, Efektif Untuk Gejala Ringan-Berat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, pihaknya meminta agar seluruh pengguna layanan KRL untuk tertib dan mengikuti aturan yang berlaku di area yang dikelola KAI Commuter. Sehingga, tidak terjadi hal-hal yang membuat gaduh dan tak nyaman untuk pengguna lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengguna juga dapat langsung menghubungi layanan 24 jam Contact Center 021-121 untuk kami koordinasikan dengan petugas dilapangan apabila melihat kejadian yang melanggar," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01559508/viral-pria-ribut-di-stasiun-krl-ini-penjelasan-kci"> Viral Pria Ribut di Stasiun KRL, Ini Penjelasan KCI</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, YA diketahui mengamuk&nbsp;di Stasiun Manggarai lantaran diduga bersenggolan&nbsp;dengan salah satu pelanggan. Hal ini lalu viral di media sosial. Insiden&nbsp;itu disebutkan terjadi pada Rabu (11/4) lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam video yang beredar, terlihat pria dengan kacamata itu terus-menerus merangsek halauan petugas stasiun untuk mengejar salah seorang pengguna KRL lain di Stasiun Manggarai. Ia mencak-mencak karena tak dapat menggapai targetnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/01559506/motogp-menggantung-keputusan-banding-atas-sanksi-terhadap-marc-marquez">MotoGP Menggantung Keputusan Banding atas Sanksi Terhadap Marc Marquez</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sontak aksinya yang kemudian viral tersebut mendapat atensi besar dari banyak orang. Pasalnya, muka YA familiar bagi beberapa orang sebagai orang yang sering berbuat onar di banyak tempat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Warganet bahkan mengidentifikasi mandiri identitas pelaku. Mulai dari diduga terobsesi pada seorang perempuan yang merupakan dokter gigi, pernah meludahi petugas Transjakarta, di-blacklist dari daftar pengunjung Hotel Indonesia, hingga diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01559504/bmkg-prediksi-hujan-di-seluruh-jakarta-siang-ini">BMKG Prediksi Hujan di Seluruh Jakarta Siang Ini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, keesokan harinya setelah keributan di Stasiun Manggarai, yaitu pada Rabu (12/4) lalu, YA kembali berulah di Stasiun Sudirman. Ia terekam kembali dalam keadaan marah-marah kepada petugas stasiun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Leza menceritakan, kejadian tersebut bermula saat petugas mendapati YA merokok di tempat yang tidak seharusnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01559501/2-perempuan-yang-dipersekusi-warga-lengayang-pesisir-selatan-sedang-bermain-hp-bukan-layani-tamu-karaoke">2 Perempuan Yang Dipersekusi Warga Lengayang Pesisir Selatan Sedang Bermain HP, Bukan Layani Tamu Karaoke</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Petugas kami dengan persuasif menegur pengguna tersebut agar tidak merokok di tempat yang dilarang karena dapat mengganggu kenyamanan pengguna lain di stasiun," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, seperti kejadian sebelum-sebelumnya, YA tak terima dan malah berbalik ngamuk kepada petugas yang menegurnya. Sehingga, kata Leza, terjadilah keributan seperti yang terjadi dalam video yang beredar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan bantuan petugas keamanan lain, pengguna yang melakukan pelanggaran dikeluarkan dari area Stasiun Sudirman," ucapnya.</div>

Pihak KAI Commuter menyatakan bahwa penumpang dengan inisial YA berpotensi di-blacklist karena sudah dua kali berbuat onar.

Dua Kali Bikin Onar di Stasiun KRL, KAI Commuter Buka Opsi Blacklist

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/20191126_155038_HDR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama operator seluler terbatas yakni Telkomsel dan XL Axiata telah menjajal aturan pemblokiran ponsel BM atau ilegal dengan IMEI selama dua hari pada Senin (17/2) hingga Selasa (18/2). Uji coba pemblokiran ponsel BM dengan IMEI menggunakan dua mekanisme yakni whitelist dan blacklist.  Soal dua mekanisme tersebut sebelumnya sudah pernah digaungkan oleh Kemenkominfo. Seperti diketahui, ada dua Kementerian lain yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang turut berperan dalam pemberantasan ponsel BM.  Mengenai mekanisme whitelist dan blacklist sendiri sejauh ini memang masih belum jelas akan seperti apa teknis pelaksanaannya. Namun, pihak Telkomsel sebagai salah satu operator yang terlibat dalam uji coba tersebut menjelaskan mengenai dua mekanisme tersebut.  GM External Corporate Communications Telkomsel Aldin Hasyim menjabarkan, mekanisme whitelist adalah mekanisme yang paling sederhana dari upaya pemblokiran ponsel BM dengan IMEI oleh pemerintah.  "Secara sederhana whitelist itu konsumen datang ke pedagang, counter atau retailer ponsel. Di sana mereka akan membuka ponsel yang baru dibeli di hadapan pedagang. Kemudian ponsel akan dicek menggunakan kartu SIM. Kalau nggak ada sinyal, IMEI berarti tidak valid, konsumen berhak atas unit baru dengan IMEI yang valid," ujar Aldin di sela-sela peluncuran game Rise of Nowlin Dunia Games Telkomsel di Jakarta, Kamis (20/2).  Aldin melanjutkan, sebaliknya, jika ponsel memiliki sinyal dan jaringan dapat digunakan, berarti IMEI-nya valid dan telah terdaftar atau dengan kata lain ponsel tersebut resmi. Aldin mengatakan, pada mekanisme whitelist sistem akan bekerja secara real-time.  "Ya, itu langsung, misalnya orang beli ponsel baru, dicolok kartu SIM-nya saat dia membuka. Kalo nggak resmi ya nggak akan dapat sinyal. Itu real-time. Kalau bisa dapat sinyal ya berarti resmi," lanjut Aldin.  Selanjutnya, ada mekanisme blacklist. Mekanisme ini berbeda dengan whitelist. Kebalikannya dari whitelist, untuk blacklist konsumen membeli dulu perangkat baru kemudian diketahui di belakang apakah handset tersebut ilegal atau tidak dengan mendapat sinyal atau tidak.  "Kalau blacklist, beli dulu baru beberapa hari akan diketahui IMEI valid atau tidak dengan indikasi ada jaringan atau tidak. Kalau ada berarti valid dan baik-baik saja. Sebaliknya, kalau tidak ada jaringan berarti IMEI tidak valid," tambah Aldin.  Dari kedua mekanisme di atas, Telkomsel menekan kalau mekanisme whitelist adalah yang paling mudah dan tidak merepotkan konsumen. Pasalnya jika kedapatan ponsel tersebut BM, bisa langsung diminta penggantian.  "Mekanisme whitelist yang paling mudah. Karena kan konsumen bisa tahu langsung. Sementara kalau blacklist ini yang repot, kemudian ini juga menjadi persoalan bagi yang membeli online," ucapnya.  Sebagaimana diketahui, aturan mengenai ponsel BM tidak akan berlaku surut. Maksudnya, pemilik ponsel BM lama sebelum aturan diberlakukan pada 18 April nanti masih akan tetap dapat menggunakan perangkatnya dan tidak akan terdampak aturan ini.  Berdasar itu, dari kedua mekanisme yang telah dijajal menekankan pada pembelian perangkat baru. Namun sayang, sampai saat ini masih terdapat kendala mulai dari persiapan sistem yang dinamakan Sistem Informasi Basis Data Nasional (Sibina) sampai dengan perdebatan mengenai pembebanan biaya investasi oleh operator akan ditanggung siapa terkait dengan penyediaan sistem basis data ponsel.

Mekanisme Whitelist dan Blacklist Pemblokiran Ponsel BM dengan IMEI

blacklist

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#blacklist