<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/2Hegg3Iay44dqcgCAenmEMVMXGmGIIqmMdkWHnWh-1-250454484.jpg" alt="Ilustrasi PNS. Naik atau tidaknya gaji PNS pada tahun 2026 masih harus menanti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (15/8/2025). (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. Naik atau tidaknya gaji PNS pada tahun 2026 masih harus menanti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (15/8/2025). (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menelurkan inovasi baru terkait layanan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kini, pegawai negeri sipil (PNS) tak perlu menunggu lama untuk kenaikan pangkatnya. Mulai 1 Oktober 2025, periode kenaikan pangkat pegawai PNS resmi diperbanyak. Jika sebelumnya enam kali setahun, mulai bulan depan, layanan diubah menjadi 12 kali setahun alias tersedia setiap bulan. Perubahan periodisasi ini telah ditetapkan melalui Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Aturan tersebut menjadi dasar hukum agar setiap PNS dapat mengajukan usul kenaikan pangkat setiap bulan, menyesuaikan kelengkapan dan syarat yang berlaku. Kebijakan ini disampaikan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam forum BKN Menyapa yang diikuti seluruh pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah. Menurutnya, langkah ini diambil untuk memastikan ASN memperoleh hak kepegawaiannya secara maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan. &ldquo;Penambahan periodisasi kenaikan pangkat ini merupakan upaya BKN dalam memberikan sistem insentif kepada pegawai ASN sesuai dengan hak-hak kepegawaiannya yang sepatutnya diterima,&rdquo; ujarnya dalam keterangan resminya Selasa (9/9). Terkait kemudahan layanan terhadap para ASN, Zudan menekankan, agar para pengelola kepegawaian instansi tidak menghambat hak-hak pegawai dalam berbagai kepengurusan kariernya. Diantaranya, dalam proses usulan Kenaikan Pangkat dan penerbitan SK Pensiun. Sebaliknya, para pengelola kepegawaian instansi diminta proaktif untuk memberikan pelayanan sesuai hak pegawai. &ldquo;Saya meminta para pengelola kepegawaian instansi untuk tidak menghambat hak-hak pegawai dalam pengurusan kenaikan pangkat hingga proses pensiun,&rdquo; tegasnya. Selain membahas kenaikan pangkat, Zudan juga menyoroti pentingnya pemetaan ASN berbasis potensi dan kompetensi. Dia menilai, penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan potensi ini menjadi penting karena berkaitan dengan optimalisasi kinerja. Dengan begitu, maka kualitas pelayanan publik akan semakin baik. Untuk mendukung hal ini, lanjut dia, BKN akan menjalin kerjasama dengan ESQ Universitas Ary Ginanjar (UAG). Kolaborasi tersebut difokuskan pada pemetaan potensi dan kompetensi ASN dengan pendekatan DNA talent. Sehingga, pengembangan karier pegawai pun bisa lebih terarah. &ldquo;Jika setiap ASN menempati posisi secara potensi dan kompetensi yang tepat, mereka bisa bekerja secara optimal, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas,&rdquo; paparnya. Gebrakan BKN ini diharapkan menjadi angin segar bagi jutaan ASN di seluruh Indonesia. Dengan kesempatan kenaikan pangkat yang lebih terbuka dan sistem pemetaan kompetensi yang lebih terukur, profesi ASN diharapkan semakin profesional, adaptif, dan berdaya saing. (*) &nbsp;

Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menelurkan inovasi baru terkait layanan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kini, pegawai negeri sipil (PNS)

Gebrakan Baru: Kenaikan Pangkat PNS Kini Bisa Sebulan Sekali!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/honorer-berharap-pppk-jadi-peluang-dihargai-negara-tanpa-lihat-usia_c_276772.jpg" alt="Ilustrasi honorer sangat berharap dengan seleksi PPPK bisa menjadi peluang jadi pegawai negara tanpa melihat batasan usia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi honorer sangat berharap dengan seleksi PPPK bisa menjadi peluang jadi pegawai negara tanpa melihat batasan usia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - &nbsp;Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan bahwa sebanyak 1.068.000 honorer sudah diusulkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Paruh Waktu per 22 Agustus 2025. Zudan menyebut angka tersebut baru 78 persen dari total honorer yang berpotensi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 1.370.523 orang. Jumlah tersebut terdiri dari honorer yang mendaftar CPNS sebanyak 29.956 orang; R1 sebanyak 2.220 orang; R2 sebanyak 34.374 orang; R3 648.693 orang; R4 346.730 orang; R5 3.781 orang; APS 1.606 orang dan TMS 1.135 orang. "Saat ini sudah diusulkan untuk mendapatkan informasi itu ada 538 instansi. Ini mengembirakan karena progresnya sudah sangat bagus sudah 1.068.000 atau 78 persen," kata Zudan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Deputi SDM Kementerian PANRB dan BKN di Jakarta, Senin (25/8). Dengan begitu, kata dia, ada sebanyak 235.533 honorer atau 17,2 persen yang belum diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu. Sementara yang tidak diusulkan oleh instansi atau ditolak menjadi PPPK Paruh Waktu ada sebanyak 66.495 honorer atau 4,9 persen. Zudan membeberkan, 66.495 honorer yang tidak diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu dilakukan dengan berbagai alasan. Mulai dari anggaran hingga ada honorer yang sudah meninggal dunia. Untuk diketahui, PPPK Paruh Waktu menjadi nomenklatur yang memberikan ruang bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki keterbatasan dalam belanja pegawai. Namun harus memenuhi kebutuhan ASN untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, kata Zudan, sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu bahwa sebetulnya status pegawai itu bisa diangkat berdasarkan dengan perjanjian kerja. Bahkan, diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. "Diberikan upah paling sedikit sesuai besaran yang diterima saat menjadi non-ASN atau honorer atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah," bebernya. Bahkan, lanjut Zudan, sesuai dengan aturan tersebut serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tentang Penganggaran Gaji bagi PPPK Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur. Pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila belanja pegawai pada APBD tahun 2025 belum cukup atau belum tersedia. "Kemudian mekanismenya melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun 2025, mendahului Perda tentang perubahan APBD 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

Kepala BKN mengungkapkan 1.068.000 honorer diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, dampak positif bagi perekonomian.

BKN Ungkap 1.068.000 Honorer Sudah Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu Per 22 Agustus 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/lGpy7kUHG5KoWsh7HKiBYtzGnvmzcOvl1fVNRa6w-2016311361.jpg" alt="Pemprov Jatim borong lima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (24/7). (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Pemprov Jatim borong lima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (24/7). (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Prestasi gemilang kembali diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, dengan menyabet lima penghargaan sekaligus dalam acara Rapat Koordinasi Evaluasi CASN 2024, oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Lima penghargaan tersebut, di antaranya peringkat pertama pada masing-masing kategori Manajemen Pencantuman Gelar, kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik (I-Mut), kategori Layanan Penetapan NIP. Kemudian, penghargaan provinsi terbaik dalam kategori Layanan Pensiun, serta kategori Instansi Daerah Penyelenggara Titik Lokasi Mandiri Instansi pada Seleksi CASN tahun anggaran 2024. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof Zudan Arif Fakrulloh kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (24/7).&nbsp; Kepala BKN RI Prof. Zudan memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur yang telah mengimplementasikan manajemen talenta guna mewujudkan birokrasi pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan berdampak. "Yang disampaikan ibu Gubernur sangat strategis, menjadi lumbung talent nasional karena penduduknya banyak, sumber daya manusianya banyak," Kata Prof. Zudan dalam keterangannya, Kamis (24/7). Semenyata itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut lima penghargaan yang diterima sebagai motivasi untuk mencetak birokrat beretos kerja tinggi dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. "Alhamdulillah Pemprov Jawa Timur hari ini menerima lima penghargaan dari BKN. Saya optimistis Pemprov Jatim dapat menjadi Role Model dan menuju lumbung talenta nasional,&rdquo; ujar Khofifah.&nbsp; Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Jatim adalah menerapkan manajemen talenta. Menurut Khofifah, manajemen talenta berperan penting untuk mengidentifikasi karakter dari masing-masing ASN.&nbsp; Maka dari itu, Gubernur Khofifah menginstruksikan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim, termasuk PNS, CPNS, dan PPPK untuk mengikuti tes talent DNA digital melalui aplikasi milik ESQ Corporation. "Tim ESQ melakukannya dengan metode talent DNA. Kita sudah melakukannya, sebanyak 34 ribu aparatur di Pemprov Jatim telah melakukan DNA talent test dan kita sudah punya 200 mentor," ujarnya. Analisis hasil tes DNA talent akan membantu memetakan SDM secara akurat, sehingga penempatan dan pergeseran ASN menjadi lebih efisien. &ldquo;Menurut saya ini memudahkan pemetaan,&rdquo; sambung Khofifah. Menariknya, manajemen talenta tidak hanya diterapkan pada aparatur sipil, tetapi meluas ke ranah pendidikan. Gubernur-wakil Khofifah menilai penting untuk mengetahui bakat, minat dan karakter unik dari masing-masing anak didik. "Jadi lumbung talenta nasional bukan hanya dari ASN, tetapi juga bagi siswa didik yang ada di Jawa Timur. Kami akan melakukan identifikasi talent yang dimiliki anak, mulai dari Paud, TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB," tukasnya.&nbsp;(*)

Pemprov Jatim mendapat lima penghargaan dari BKN, Gubernur Khofifah optimis jadi lumbung talenta nasional.

Pemprov Jatim Borong 5 Penghargaan dari BKN, Bukti Kinerja Birokrasi Unggul?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/Screenshot_2025-07-24-22-32-16-377_comandroidchrome-edit-512499522.jpg" alt="Pemprov Jatim borong lima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (24/7). (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Pemprov Jatim borong lima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (24/7). (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Prestasi gemilang kembali diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, dengan menyabet lima penghargaan sekaligus dalam acara Rapat Koordinasi Evaluasi CASN 2024, oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016344131/kasus-beras-oplosan-food-station-dprd-dki-tanda-gagalnya-pemprov-kelola-bumd">Kasus Beras Oplosan Food Station, DPRD DKI: Tanda Gagalnya Pemprov Kelola BUMD</a> Lima penghargaan tersebut, di antaranya peringkat pertama pada masing-masing kategori Manajemen Pencantuman Gelar, kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik (I-Mut), kategori Layanan Penetapan NIP. Kemudian, penghargaan provinsi terbaik dalam kategori Layanan Pensiun, serta kategori Instansi Daerah Penyelenggara Titik Lokasi Mandiri Instansi pada Seleksi CASN tahun anggaran 2024. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof Zudan Arif Fakrulloh kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (24/7).&nbsp; Kepala BKN RI Prof. Zudan memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur yang telah mengimplementasikan manajemen talenta guna mewujudkan birokrasi pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan berdampak. "Yang disampaikan ibu Gubernur sangat strategis, menjadi lumbung talent nasional karena penduduknya banyak, sumber daya manusianya banyak," Kata Prof. Zudan dalam keterangannya, Kamis (24/7). Semenyata itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut lima penghargaan yang diterima sebagai motivasi untuk mencetak birokrat beretos kerja tinggi dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. "Alhamdulillah Pemprov Jawa Timur hari ini menerima lima penghargaan dari BKN. Saya optimistis Pemprov Jatim dapat menjadi Role Model dan menuju lumbung talenta nasional,&rdquo; ujar Khofifah.&nbsp; Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Jatim adalah menerapkan manajemen talenta. Menurut Khofifah, manajemen talenta berperan penting untuk mengidentifikasi karakter dari masing-masing ASN.&nbsp; Maka dari itu, Gubernur Khofifah menginstruksikan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim, termasuk PNS, CPNS, dan PPPK untuk mengikuti tes talent DNA digital melalui aplikasi milik ESQ Corporation. "Tim ESQ melakukannya dengan metode talent DNA. Kita sudah melakukannya, sebanyak 34 ribu aparatur di Pemprov Jatim telah melakukan DNA talent test dan kita sudah punya 200 mentor," ujarnya. Analisis hasil tes DNA talent akan membantu memetakan SDM secara akurat, sehingga penempatan dan pergeseran ASN menjadi lebih efisien. &ldquo;Menurut saya ini memudahkan pemetaan,&rdquo; sambung Khofifah. Menariknya, manajemen talenta tidak hanya diterapkan pada aparatur sipil, tetapi meluas ke ranah pendidikan. Gubernur-wakil Khofifah menilai penting untuk mengetahui bakat, minat dan karakter unik dari masing-masing anak didik. "Jadi lumbung talenta nasional bukan hanya dari ASN, tetapi juga bagi siswa didik yang ada di Jawa Timur. Kami akan melakukan identifikasi talent yang dimiliki anak, mulai dari Paud, TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB," tukasnya. (*)

Pemprov Jawa Timur mendapatkan lima penghargaan dari BKN, Gubernur Khofifah optimis jadi lumbung talenta nasional.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/SleUyONp3cYLQtzGDlSwf1RAeccZIdklLyepFzsR-3843329091.jpg" alt="Kepala BKN Zudan Arif melakukan monitoring pelaksanaan Seleksi Kompetensi (Selkom) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun Anggaran 2024 yang masih berlangsung. (Humas BKN)." width="100%">
<figcaption>Kepala BKN Zudan Arif melakukan monitoring pelaksanaan Seleksi Kompetensi (Selkom) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun Anggaran 2024 yang masih berlangsung. (Humas BKN).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif mewanti-wanti agar peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Tahap II tahun anggaran (TA) 2024 untuk tak tergiur godaan calo. Khususnya, yang menawarkan kelulusan dengan syarat membayar sejumlah uang.&nbsp; Saat ini, seleksi PPPK Tahap II TA 2024 memang masih berlangsung. Seleksi memasuki fase pelaksanaan seleksi kompetensi yang telah berlangsung sejak 22 April sampai dengan 31 Mei 2025. Dia memastikan, rangkaian seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) dilakukan secara transparan dan terbuka. Hasil seleksi pun dapat langsung disimak melalui akun Youtube dari masing-masing kanwil BKN di daerah.&nbsp; Karenanya, ia meminta, jika peserta mendapat tawaran tersebut maka segera melapor. &ldquo;Laporkan langsung kepada petugas BKN yang ada, apabila menemukan oknum tersebut. Apabila oknum tersebut adalah petugas BKN, laporkan kepada saya agar dapat saya pecat,&rdquo; tegas Zudan dalam keterangan resminya Rabu (14/5).&nbsp; Selain itu, Zudan turut menyampaikan, bahwa seleksi ini bukan hanya sekadar tes biasa. Akan tetapi, peserta sedang membangun masa depan untuk berjuang memenuhi panggilan negara dalam membangun bangsa.&nbsp; &ldquo;Masa depan anda masih panjang, Indonesia terus memanggil. Terus bersemangat, jangan mudah menyerah. Hidup kita masih akan sangat panjang dan negara membutuhkan ide, inovasi, dan karya-karyamu,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Hasil seleksi PPPK Tahap II sendiri dijadwalkan 16 sampai 25 Juni 2025. Adapun ketentuan ini telah disampaikan berdasarkan pada surat edaran (SE) BKN No: 6540/B-KS.04.01/SD/E/2025 tertanggal 30 April 2025.&nbsp; Usai pengumuman nanti, rencananya panitia seleksi nasional (Panselnas) CASN akan menerapkan kebijakan optimalisasi. Yakni, upaya pengisian formasi kosong pada hasil seleksi PPPK tahap 2 yang diambil dari honorer tidak lulus PPPK Tahap I, dengan ranking terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas. Selanjutnya, bagi honorer yang tidak mendapatkan formasi di tahap optimalisasi maka akan dialihkan menjadi PPPK Paruh Waktu. Tak ada istilah gagal pada seleksi PPPK 2024. Sebab, seleksi PPPK TA 2024 memang dikhususkan untuk honorer dalam rangka penataan pegawai di instansi-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kepala BKN Zudan Arif mengingatkan peserta seleksi PPPK agar tidak percaya calo yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.

Kepala BKN Minta Peserta Seleksi PPPK Tahap II TA 2024 Tidak Percaya Calo Yang Janjikan Kelulusan Pakai Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/lT8LnFX8KlVKt6ovpRxAZ2LYMlONaNYOti2sSrjK-1-458283029.jpg" alt="Ilustrasi suasana pelaksanaan SKD CPNS. (menpan.co.id)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana pelaksanaan SKD CPNS. (menpan.co.id).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengingatkan para pengelola kepegawaian instansi terkait calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengundurkan diri. Instansi diminta segera mengajukan penggantian kepada Panitia Seleksi Nasional (panselnas).&nbsp; "Pengajuan pergantian pelamar ditujukan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB 6 Tahun 2024," ujarnya dalam keterangannya Selasa (6/5). Dia menjelaskan, ada dua opsi yang dapat dilakukan instansi terkait penggantian ini. Pertama, melakukan pengolahan ulang dengan permohonan penggantian peserta. Kedua, melakukan permohonan pengolahan ulang tanpa pengganti. Hal ini turut dibahas bersama para Biro Kepegawaian/BKD/BKPSDM/BKPP instansi pada Selasa (6/5). "Instansi dapat melakukan permohonan usulan pergantian peserta melalui sistem paling lama tanggal 9 Mei 2025. Secara administrasi BKN akan menutup pintu penggantian pada tanggal tersebut melalui sistem," paparnya. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Aris Windiyanto menyampaikan bahwa kebijakan optimalisasi pada seleksi CPNS 2024 berdampak terhadap peningkatan keterisian formasi CPNS. Dimana berdasarkan statistik BKN per tanggal 5 Mei 2025, tingkat kelulusan sebelum optimalisasi berjumlah 164.531 dan bertambah menjadi 178.729 setelah penerapan optimalisasi. Optimalisasi sendiri diperuntukkan bagi peserta seleksi CPNS 2024 yang tidak lulus dalam skema tiga kali formasi tetapi memenuhi ambang batas atau passing grade pada tahap akhir kelulusan. Secara teknis pelaksanaan, para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024. Selain itu, Aris juga menyampaikan bahwa pelamar yang mengundurkan diri mendapatkan sanksi berupa tidak boleh melamar seleksi CASN selama dua tahun anggaran pelaksanaan seleksi berikutnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB 6 Tahun 2024 dan Surat BKN Nomor 1272/B-MP.01.01/SD/D/2025 tentang Penjelasan Tambahan tentang Sanksi Bagi Pelamar ASN yang Mengundurkan Diri. "Karena pengunduran diri peserta ini berdampak pada kebutuhan ASN yang direncanakan dalam pengadaan CASN oleh masing-masing instansi," katanya. Terkait optimalisasi, Aris menyebutkan terhitung dari 16.300 total peserta optimalisasi yang tersebar di 21 instansi pusat dan 89 instansi daerah, ada juga pelamar yang mengundurkan diri. Tercatat, sebanyak 2.102 pelamar yang mengundurkan diri. "Bila dibandingkan dengan tingkat keterisian keseluruhan formasi CPNS 2024 sebesar 178.729, angka ini terbilang sangat kecil," ungkapnya.

Instansi dapat mengajukan penggantian calon CPNS yang mengundurkan diri hingga 9 Mei 2025, sesuai dengan peraturan terbaru.

Calon CPNS Mengundurkan Diri, Instansi Dapat Ajukan Penggantian Maksimal 9 Mei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah provinsi secara resmi telah memulai tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II sejak Selasa (22/4) hingga Jumat (16/5). Seleksi kompetensi PPPK Tahap II ini akan diikuti oleh sebanyak 863.993 pelamar untuk mengisi 328.542 formasi yang tersebar di 587 Instansi Pemerintah. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sendiri telah menyiapkan sejumlah Titik Lokasi (Tilok) di wilayah Indonesia hingga Mancanegara. Diantaranya terdiri dari 36 Tilok Kantor BKN yang meliputi BKN Pusat, Kantor Regional BKN dari Aceh sampai Papua, dan UPT BKN seluruh Indonesia. Kemudian sebanyak 53 Tilok Mandiri BKN; 99 Tilok Mandiri Instansi; dan 13 Tilok Luar Negeri. Kepala BKN Zudan Arif mengimbau agar seluruh peserta Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II memaksimalkan kesempatan ini dengan cermat dalam mempersiapkan tesnya. "Salah satunya dengan memantau berkala pengumuman instansi yang dilamar melalui kanal informasi resmi pemerintah," kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/4). Ia juga meminta para peserta seleksi agar tidak sekali-kali berkompromi, apalagi bertransaksi dengan oknum yang mengklaim bisa meluluskan pelamar. Selain itu peserta ujian juga wajib menaati ketentuan yang berlaku selama mengikuti rangkaian seleksi PPPK Tahap II. Bahkan, sebagai bagian Panselnas, BKN juga telah menerapkan face recognition sebagai bentuk preventif untuk mencegah terjadinya maladminsitrasi, dan potensi pelanggaran selama pelaksanaan seleksi.&nbsp; Untuk komponen yang diujikan dalam seleksi kompetensi PPPK dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Keputusan Menteri PANRB Nomor 347, 348 dan 349 Tahun 2024. Termasuk Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. "Di mana jenis kompetensi yang diujikan terdiri dari Seleksi Kompetensi Manajerial; Seleksi Kompetensi Sosial Kultural; Seleksi Kompetensi Teknis, dan Wawancara Berbasis Komputer," tutupnya.

Pemerintah mulai seleksi PPPK Tahap II dengan 863.993 pelamar, 328.542 formasi, dan pengawasan ketat.

Seleksi PPPK Tahap II Resmi Dimulai hingga 16 Mei 2025, Diikuti 863.993 Pelamar di Berbagai Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220523-WA0004_4.jpg" alt="Kepala BKN Zudan A. Fakrulloh. (Antara)." width="100%">
<figcaption>Kepala BKN Zudan A. Fakrulloh. (Antara).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan telah menyiapkan sistem administrasi digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal ini tetap disiapkan meskipun pemindahan ASN ke IKN masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan sistem tersebut telah disiapkan dalam bentuk fitur ASN Digital yang terdapat dalam Aplikasi BKN. Melalui fitur tersebut nantinya seluruh ASN yang pindah ke IKN dapat secara mudah dilakukan validasi dan verifikasi untuk penempatan barunya. Bahkan, melalui fitur ASN Digital pegawai yang pindah di IKN akan bisa diketahui tinggal di blok, rusun, dan tower mana. "Ini kita siapkan fiturnya, sehingga bisa diketahui dari ASN mana, kemudian ditempatkan dan dapat blok hunian di rusun atau di tower yang mana. Itu sudah kita siapkan," kata Zudan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (22/4). Meski begitu, Zudan memastikan bahwa sistem administrasi itu baru bisa dilakukan jika pemerintah telah memberikan kepastian soal jadwal pemindahan ASN ke IKN.&nbsp; Zudan menyebut hingga saat ini BKN belum mendapatkan daftar resmi pegawai kementerian dan lembaga (K/L) yang akan melakukan penempatan di IKN.&nbsp; "Sampai dengan saat ini dari instansi belum ada yang menyampaikan data kepegawaiannya untuk diverifikasi dan divalidasi dalam rangka penempatan," tutup Zudan. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengaku telah melayangkan surat penundaan kepada seluruh K/L di Kabinet Merah Putih. Surat tersebut telah ditandatangani pada 24 Januari 2025. Dia menjelaskan, penundaan itu dilakukan sebagai bentuk pertimbangan atas strategi pembangunan IKN terbaru dan kesiapan infrastruktur seiring dengan bertambahnya jumlah K/L. Menteri Rini menyampaikan soal kepastian pemindahan ASN ke IKN masih menunggu arahan baru dari Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, kata Rini, mengenai Peraturan Presiden (Perpres) soal pemindahan IKN masih belum ditandatangani oleh Prabowo hingga hari ini. "Oleh karena itu rencana pemindahan ASN ke IKN tentunya belum dapat dilaksanakan, adapun jadwal pemindahannya nanti akan kami belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden," ujar Rini. "Mengingat juga Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh Bapak Presiden," lanjutnya.

BKN telah menyiapkan sistem administrasi digital untuk ASN yang akan pindah ke IKN, menunggu arahan Presiden.

BKN Telah Siapkan Sistem Administrasi Digital Khusus ASN Pindah ke IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/CASN-2754764165.jpg" alt="Pemerintah akan angkat lebih dari 1,1 juta CASN 2024. (dok. Humas Kementerian PANRB)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah akan angkat lebih dari 1,1 juta CASN 2024. (dok. Humas Kementerian PANRB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun anggaran 2024 berjalan lambat. Dari 542 instansi yang mengadakan seleksi CPNS, baru 32 instansi yang menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan.&nbsp; Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menjabarkan statistik penetapan nomor induk pegawai (NIP) atau NIPPPK. Secara nasional, dari 542 instansi yang mengadakan seleksi CPNS, instansi yang telah menerbitkan NIP tercatat sebanyak 374 instansi. Kemudian, dari jumlah tersebut, yang sudah menerbitkan SK pengangkatan sebanyak 32 instansi.&nbsp;"Sementara dari 612 instansi yang membuka formasi PPPK tahap I, 436 di antaranya sudah terbit NIP, dan 44 instansi sudah menerbitkan SK pengangkatan," papar Zudan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi TA 2024 pada Rabu (16/4). Rapat dilaksanakan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Rapat virtual ini turut dihadiri oleh seluruh instansi pusat maupun pemerintah daerah yang membuka formasi CASN TA 2024. Adapun beberapa instansi yang telah menerbitkan SK Pengangkatan ASN ini di antaranya Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Tasikmalaya, dan Pemerintah Kabupaten Garut.&nbsp; Untuk CASN Kabupaten Tasikmalaya secara resmi menerima keputusan pengangkatan dengan Terhitung Masa Tanggal atau TMT 01 April 2025. Zudan menyerahkan SK pengangkatan kepada 124 CPNS dan 79 Calon PPPK Pemerintah Kota Tasikmalaya secara simbolik, Senin (14/4). SK pengangkatan dengan TMT yang sama juga diterima CASN Kabupaten Garut. Zudan menyerahkan SK pengangkatan kepada 156 CPNS dan 1.571 PPPK Pemkab Garut pada Selasa (15/4).&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mendorong kepala instansi pusat dan daerah agar segera menyelesaikan pemberkasan dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Diharapkan, penyelesaian proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 rampung tepat waktu.&nbsp; "Kami membutuhkan komitmen konkret dari instansi untuk segera menyusun dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan," tegas Rini. Ia juga mengimbau agar instansi menyediakan anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung terkait pengangkatan CASN di instansinya masing-masing. Berdasarkan data BKN per 19 Maret 2025, jumlah CASN TA 2024 yang diperkirakan akan diangkat mencapai lebih dari 1,1 juta. Angka ini terdiri dari CPNS sebesar 179.025 orang dan PPPK tahap I sebanyak 677.593 orang. Masih ada sekitar 328.515 peserta yang diproyeksikan akan diangkat sebagai PPPK melalui seleksi tahap II, yang mana proses seleksi masih berjalan. "Perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut masih bersifat estimasi karena proses seleksi dan pemberkasan masih berjalan," ungkapnya.&nbsp; Selain itu, ia pun kembali menekankan bahwa kebijakan afirmasi pengangkatan pegawai non-ASN hanya berlaku hingga pengadaan CASN 2024 saja. Setelahnya, seluruh pengadaan ASN akan dilaksanakan secara murni berdasarkan sistem merit, sesuai amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN.&nbsp; Dia menegaskan, hal ini dilakukan bukan untuk menutup akses masyarakat menjadi abdi negara. Akan tetapi, justru sedang membuka ruang yang lebih adil, transparan, dan kompetitif bagi seluruh warga negara untuk menjadi bagian dari birokrasi pemerintah. Untuk itu, Rini meminta agar seluruh tahapan pengangkatan CASN ini diselesaikan sesuai tenggat waktu. Yakni, pengangkatan CPNS dipercepat paling lambat pada Juni 2025. Sedangkan PPPK diselesaikan paling lambat pada Oktober 2025. Penyelesaian pengangkatan ini dilakukan sesuai kesiapan masing-masing instansi. "Melalui rakor ini saya berharap terbentuk kesamaan persepsi antar-instansi terkait urgensi dan teknis percepatan pengangkatan CASN TA 2024. Semua instansi dapat bergerak serempak, agar target pengangkatan Juni dan Oktober 2025 benar-benar tercapai," tegasnya. Dari sisi lain, ia mewanti-wanti agar instansi tidak lagi melakukan rekrutmen pegawai non-ASN atau sejenisnya. Hal ini sesuai mandate dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dikhawatirkan, perekrutan di luar skema pusat bisa berdampak pada keseramutan penataan kepegawaian seperti sebelum-sebelumnya.

"Kami membutuhkan komitmen konkret dari instansi untuk segera menyusun dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan," tegas Rini.

32 Instansi Terbitkan SK Pengangkatan PNS TA 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/pns-1836388912.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Badan Kepegawaian Negara (BKN) membantah soal kabar yang beredar tentang kenaikan gaji PNS atau Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan pada tahun ini. Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Vino Dita Tama menyampaikan hingga saat ini pemerintah belum ada membahas soal kenaikan gaji PNS 2025. "Sampai saat ini belum ada pembahasan terkait hal tersebut," kata Vino kepada JawaPos.com, Jumat (11/4). Dia menegaskan bahwa hingga saat ini gaji PNS dan pensiunan masih mengacu dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2024 tentang penyesuaian gaji pokok PNS. "Aturan gaji PNS masih mengacu pada ketentuan terakhir pada PP 5/2024 dan Perpres 10/2024," tegasnya. Sebelumnya, di media sosial ramai bahasan soal kenaikan gaji PNS naik 16 persen. Bahkan, kata kunci tersebut sempat trending di laman pencarian Google. Bahkan, dalam kabar yang beredar gaji PNS naik 16 persen telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Padahal, pemerintah sendiri di tengah efisiensi yang dijalankan belum membahas perihal kenaikan gaji PNS tersebut. Adapun terakhir kalinya, gaji PNS sempat mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 8 persen. Berikut ini besaran gaji PNS 2025 yang masih berlaku Gaji PNS golongan I IA: Rp 1.685.700-Rp 2.522.600 IB: Rp 1.840.800-Rp 2.670.000 IC: Rp 1.918.700-Rp 2.783.700 ID: Rp 1.999.900-Rp 2.901.400 Gaji PNS golongan II IIA: Rp 2.184.000-Rp 3.643.400 IIB: Rp 2.385.000-Rp 3.797.500 IIC: Rp 2.485.900-Rp 3.958.200 IID: Rp 2.591.100-Rp 4.125.600 Gaji PNS golongan III IIIA: Rp 2.785.700-Rp 4.575.200 IIIB: Rp 2.903.600-Rp 4.768.800 IIIC: Rp 3.026.400-Rp 4.970.500 IIID: Rp 3.154.400-Rp 5.180.700 Gaji PNS golongan IV IVA: Rp 3.287.800-Rp 5.399.900 IVB: Rp 3.426.900-Rp 5.628.300 IVC: Rp 3.571.900-Rp 5.866.400 IVD: Rp 3.723.000-Rp 6.114.500 IVE: Rp 3.880.400-Rp 6.373.200

BKN menegaskan tidak ada pembahasan yang terkait kenaikan gaji PNS 2025, meski isu tersebut viral di media sosial.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bkn

Berita Terkini

Gebrakan Baru: Kenaikan Pangkat PNS Kini Bisa Sebulan Sekali!

BKN Ungkap 1.068.000 Honorer Sudah Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu Per 22 Agustus 2025

Pemprov Jatim Borong 5 Penghargaan dari BKN, Bukti Kinerja Birokrasi Unggul?

Pemprov Jatim Borong 5 Penghargaan dari BKN, Bukti Kinerja Birokrasi Unggul?

Kepala BKN Minta Peserta Seleksi PPPK Tahap II TA 2024 Tidak Percaya Calo Yang Janjikan Kelulusan Pakai Uang

Calon CPNS Mengundurkan Diri, Instansi Dapat Ajukan Penggantian Maksimal 9 Mei

Seleksi PPPK Tahap II Resmi Dimulai hingga 16 Mei 2025, Diikuti 863.993 Pelamar di Berbagai Provinsi

BKN Telah Siapkan Sistem Administrasi Digital Khusus ASN Pindah ke IKN

32 Instansi Terbitkan SK Pengangkatan PNS TA 2024

BKN Bantah Kenaikan Gaji PNS 2025, Pemerintah Belum Bahas Kebijakan Terkait

Download Aplikasi JawaPos.com