<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/PELINDO-3800655749.jpg" alt="Ilustrasi angkutan peti kemas pada aktivitas ekspor impor. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi angkutan peti kemas pada aktivitas ekspor impor. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, perlu ada kewaspadaan dampak perang dagang terhadap neraca perdagangan Indonesia. Febrio mengakui, dalam empat tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia memang konsisten mencatatkan surplus. ''Tapi kemudian kita lihat bahwa tujuan ekspor kita nomor satu itu adalah Tiongkok, lalu nomor dua adalah AS,'' ujarnya pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di DPR, Senin (19/5). Dia memerinci, data Kemenkeu mencatat, ekspor Indonesia ke AS sepanjang 2024 mencapai USD 26,3 miliar. Jumlah itu setara 2,1 persen dari PDB RI. ''Walaupun tidak terlalu besar, artinya risiko bagi kita relatif kecil, tetapi kita lihat ada sektor-sektor yang harus kita perhatian,'' imbuhnya. Febrio menyebut, ada sejumlah komoditas ekspor yang paling terpengaruh oleh kebijakan tarif AS. Antara lain mesin/peralatan listrik, pakaian dan aksesori rajutan, alas kaki, dan pakaian dan aksesori non-rajutan. Hingga kini, negosiasi dengan AS masih berlanjut. Harapannya, didapatkan win-win solutions agar kepentingan ekonomi dua negara juga tetap terjaga baik. Dalam proses negosiasi tarif dengan AS, Febrio menyebut bahwa delegasi Indonesia menawarkan sejumlah paket tentunya yang terkait dengan kepentingan Indonesia. Poin-poin penting itu di antaranya yakni tariff measure terkait pelonggaran bea masuk atas barang dari AS. Lalu, melanjutkan upaya deregulasi untuk mengatasi hambatan Non-Tariff Measures (NTMs). Hal itu termasuk penyesuaian persyaratan kandungan lokal, review sistem perizinan impor untuk produk tertentu, misalnya produk pertanian, serta koordinasi hambatan NTMs lebih luas dengan seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Serta, realokasi pembelian (impor) dari negara lain ke AS, dan kerja sama investasi hilirisasi Indonesia - AS. ''Kita melihat bahwa selain kita bernegosiasi dengan AS, kita juga harus membangun komunikasi dengan ASEAN, Uni Eropa, dan bahkan BRICS. Kita lihat urgensi mempercepat negosiasi dengan kawasan-kawasan lain,'' jelas Febrio. Sejalan dengan itu, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani memastikan setiap barang yang keluar masuk dari Pusat Logistik Berikat (PLB) telah sesuai dengan ketentuan. Penegasan itu disampaikannya seiring dengan adanya dugaan kawasan PLB yang dituding menjadi pintu masuk dari impor ilegal. Seluruh barang tersebut dipastikan telah melalui pengawasan dan audit secara fisik. Askolani juga menyebut bahwa tren ekspor melalui PLB terus meningkat. Hingga kuartal I 2025, nilai ekspor PLB mencapai Rp 24 triliun. Pada tahun 2023, nilai ekspor per kuartal ada di kisaran Rp 17 triliun sampai Rp 20 triliun. Lalu berlanjut hingga tahun 2024 dan sampai saat ini. Dengan tren peningkatan itu, Askolani menyebut penting untuk menjaga agar momentum pertumbuhan terus terjadi. Terutama dalam tujuan mengantisipasi tekanan dan ketidakpastian global akibat tarif AS yang bisa berpengaruh pada neraca perdagangan. ''Mudah-mudahan ini bisa kita terus jaga dan kita perkuat untuk bisa mendukung ekonomi kita, dan tentu juga kita mengantisipasi dari kebijakan tarif AS,'' jelas Askolani.

Indonesia harus terus mencermati gejolak perekonomian global akibat perang dagang meski 4 tahun terakhir necara perdagangan selalu surplus.

Kepala BKF Kemenkeu: Waspadai Dampak Tarif AS pada Neraca Perdagangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/19/JKT_penambahan-kuota-FLPP_Salman-Toyibi2-3574949323.jpg" alt="Foto udara suasana perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Foto udara suasana perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah pada pekan ini. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut aturan itu akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan. &ldquo;Tinggal penetapan. Saat ini sedang dalam proses penetapan bersama,&rdquo; ujar Prastowo kepada media di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah sepakat menambah insentif dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II 2024, menjadi 100 persen sampai bulan Desember 2024. Insentif ini mayoritas diarahkan untuk kelas menengah karena menyasar rumah komersial. Ia mendefinisikan masyarakat kelas menengah sebagai masyarakat dengan pola konsumsi dimana pengeluaran terbesar biasanya dari segi sektor untuk makanan minuman, diikuti dengan perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa. Saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini menjadi penting. Selain insentif PPN DTP, pemerintah juga menambah kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024. Kedua kebijakan tersebut telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan anggaran untuk kedua program tersebut telah disiapkan.

Pemerintah sepakat menambah insentif dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II 2024, menjadi 100 persen sampai bulan Desember 2024.

Pekan ini, Menkeu Sri Mulyani segera Terbitkan Peraturan Bebas PPN untuk Rumah Komersial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/JKT_FESTIVAL-STREETWEAR-DRP-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_29072024-11-2212848781.jpg" alt="Pengunjung berbelanja produk fashion di DRP Jakarta di Sumarecon Mall Serpong, Tangerang, Senin (29/07/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung berbelanja produk fashion di DRP Jakarta di Sumarecon Mall Serpong, Tangerang, Senin (29/07/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sejumlah analis memproyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia masih akan melambat. Asumsinya diperkirakan berkisar 4,9 hingga 5 persen hingga akhir tahun ini. Angka tersebut lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,1 sampai 5,2 persen. Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menyatakan, konsumsi rumah tangga masih akan lesu. Adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) tampaknya tidak akan signifikan mendongkrak perekonomian di semester II 2024. Bahkan, dia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dari 5,2 persen menjadi 5,04 persen. "Memang ada dampak dari pilkada, namun kontribusinya relatif lebih terbatas dibandingkan dari pemilu," ungkap Josua dalam Economic Review: Mid-Year 2024 Permata Bank, Jumat (8/8). Pembentukan modal tetap bruto bakal mendorong perekonomian. Sejalan dengan kepercayaan investor yang meningkat pasca pemilu. Ditambah, potensi pemangkasan suku bunga The Federal Reserve (The Fed) yang lebih tinggi jelang akhir tahun yang dapat menarik investasi lebih lanjut ke emerging market, termasuk Indonesia. "Dapat menyebabkan peningkatan investasi langsung dan arus modal masuk. Sehingga memperkuat investasi sektor swasta," kata Josua. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, tantangan ekonomi baru akan terlihat pada triwulan III dan IV tahun ini. Salah satu yang mulai terlihat adalah purchasing managers index (PMI) manufaktur Indonesia per Juli 2024yang berada di bawah zona ekspansi. Yakni hanya di level 49,3. Dari sisi konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah sedang mengalami tekanan. "Berbeda dari triwulan pertama dan sebagian triwulan kedua yang masih menikmati dari Idul Fitri, seperti mudik," ungkap Bhima. Dari sektor pertambangan penggalian juga menunjukkan pertumbuhan yang melambat dari 9,3 persen year-on-year (YoY) di tiga bulan pertama 2024 menjadi 3,17 persen YoY. Penurunan tersebut disebabkan oleh lesunya permintaan khususnya dari Tiongkok. Sektor konstruksi memang menunjukkan peningkatan 7,29 persen YoY. Hanya saja, mayoritas ditopang oleh proyek strategis nasional (PSN). Sangat jomplang ketika dikaitkan dengan real estate yang hanya tumbuh 2,6 persen secara tahunan. "Pertumbuhan yang kecil ini menunjukkan bahwa konstruksinya untuk infrastruktur yang besar. Bukan untuk perumahan," imbuhnya. Bhima menyoroti belanja pemerintah yang turun drastis. Dari tumbuh 19,9 persen di triwulan I 2024, yang kemudian melorot hanya tumbuh 1,42 persen. Meski memang pada saat itu banyak bantuan sosial (bansos) yang dikeluarkan berkaitan dengan pemilu. "Jadi, ada penyesuaian bansos pascapemilu berkontribusi terhadap pelemahan belanja pemerintah. Setelah pemilu, bansos tidak masif lagi," ujar lulusan University Of Bradford itu. Dari sisi perdagangan, lanjut Bhima, kinerja ekspor masih positif. Hanya saja kontribusi ekspor terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 21,4 persen. Menurun dibanding triwulan I 2023 sebesar 22,9 persen. Dia mendorong, pemerintah menunda penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Justru menurunkan PPN menjadi 8-9 persen. Mengingat, kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah sedang lesu. Sedangkan kelompok atas cenderung untuk menahan melakukan konsumsi secara berlebih. Jika kemudian mengeluarkan uang, mereka cenderung untuk investasi. Selain itu, proyek-proyek infrastruktur yang sedang digenjot di akhir masa periode Presiden Joko Widodo yang kemudian dilanjutkan oleh Prabowo Subianto harus memerhatikan dampaknya kepada sektor swasta dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Investasi di sektor industri pengolahan harus saling terhubung dengan infrastruktur. "Karena terlihat bahwa besarnya belanja untuk infrastruktur belum berkorelasi terhadap peningkatan daya saing di sektor industri pengolahan. Investasi yang lebih berkualitas ini yang kita butuhkan. Karena investasi sekarang semakin sedikit korelasinya terhadap serapan tenaga kerja. Jadi, yang kita butuhkan adalah investasi yang lebih banyak menyerap tenaga kerja," tandas Bhima. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan kinerja ekonomi Indonesia akan tetap tinggi sebesar 5 persen pada 2024. Sedangkan tahun depan sedikit meningkat menjadi 5,1 persen di tengah beberapa risiko yang perlu diwaspadai. Seperti volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan negara mitra dagang utama, dan&nbsp;spillover&nbsp;akibat kondisi&nbsp;high-for-longer&nbsp;pada keuangan global. IMF memberikan rekomendasi untuk mempertahankan kehati-hatian kebijakan fiskal. Mereka mengapresiasi stance&nbsp;kebijakan moneter Indonesia. Dengan melanjutkan reformasi untuk melindungi ketahanan sektor keuangan dan mendukung pendalaman pasar keuangan. Serta, menjembatani kesenjangan struktural untuk mencapai potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Proyeksi positif IMF sejalan dengan asesmen Bank Indonesia (BI) yang memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. "Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk memitigasi risiko ketidakpastian global dengan tetap menjaga independensi dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-Undang. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan serta momentum pertumbuhan ekonomi," terang Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah masih optimistis target pertumbuhan di atas 5,1-5,2 persen masih dapat dicapai. Menurutnya, masih ada peluang untuk mencapai target tersebut. "Jadi, ini memang masih ada peluang, tetapi sejauh ini stabilitas dari perekonomian kita cukup mengarahkan kita ke sekitar 5,1 sampai 5,2 persen," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/8). Febrio menekankan, jika Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan baik, hal tersebut akan menjadi modal penting bagi negara untuk terus melangkah maju di masa depan. Untuk mendorong laju pertumbuhan konsumsi masyarakat pada dua kuartal terakhir tahun ini, masih bisa mengandalkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). "Kan kita sudah ada yang sekarang PPN DTP untuk rumah. Itu kita berikan untuk rumah sampai rumah yang harga Rp 5 miliar tetapi kita berikan insentifnya sampai Rp 2 miliar pertama," katanya. Sepanjang semester I 2024, Febrio mengatakan, kebijakan PPN DTP per Juni 2024 yang sebesar 100 persen itu telah mampu menggerakkan laju pertumbuhan sektor konstruksi hingga investasi. Maka, ia menganggap, kebijakan lanjutan Juni-Desember dengan PPN DTP yang ditanggung 50 persen masih bisa mendorong konsumsi.

Adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) tampaknya tidak akan signifikan mendongkrak perekonomian di semester II 2024.

Pertumbuhan Ekomomi Indonesia Diramalkan Lesu hingga Akhir 2024, Konsumsi Rumah Tangga Masih Engap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/30/DSCF5319-4268354076.jpg" alt="Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Boby Wahyu Hernawan." width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Boby Wahyu Hernawan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebutkan penerapan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging/CBT) pada APBD belum diwajibkan karena masih berupa proyek percontohan dan bersifat sukarela. "Untuk di pemerintah daerah, ini sifatnya belum semuanya, karena masih&nbsp;voluntary&nbsp;(sukarela) dan kami selalu pacu untuk lebih banyak lagi pemerintah daerah melakukan Regional Climate Budget Tagging (RCBT)," ucap Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Boby Wahyu Hernawan di Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/5). Ia mengatakan bahwa Kementerian Keuangan senantiasa mengimbau pemerintah daerah secara persuasif untuk mau menerapkan&nbsp;budget tagging&nbsp;terhadap APBD serta memberikan pengarahan bagaimana cara melakukannya. Meskipun implementasi RCBT masih terbatas, menurutnya, terdapat berbagai manfaat dari proyek percontohan&nbsp;tersebut. Salah satunya yaitu mengidentifikasi program maupun kegiatan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung mitigasi perubahan iklim. Selain itu, Boby menuturkan bahwa proyek percontohan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran yang mendukung aksi perubahan iklim. Ia menyatakan bahwa&nbsp;pilot project&nbsp;RCBT telah berjalan sejak 2020 dengan 11 daerah uji coba. Kini terdapat total 22 pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang telah melakukan uji coba program tersebut. Pihaknya mencatat bahwa rata-rata porsi anggaran perubahan iklim terhadap APBD berdasarkan&nbsp;pilot project&nbsp;RCBT selama 2020 hingga 2023 adalah sebesar 5,38 persen. Boby menyampaikan bahwa beberapa pemerintah daerah telah mulai mengalokasikan anggaran pengeluaran untuk upaya penanganan perubahan iklim secara signifikan, salah satunya Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kedua pemerintah daerah tersebut masing-masing menganggarkan 19,53 persen dan 12,74 persen terhadap APBD-nya. "Kalau bicara daerah yang cukup&nbsp;climate friendly&nbsp;ya, atau sangat mendukung agenda perubahan iklim, di sini dapat dilihat adalah Surabaya dan juga Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.

Kini terdapat total 22 pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang telah melakukan uji coba program RCBT tersebut.

Porsi Anggaran Perubahan Iklim di APBD-nya Tertinggi, Surabaya jadi Kota Paling Climate Friendly

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/mosaic-697282911.jpg" alt="Muslim for Shared Action on Climate Impact (Mosaic) meluncurkan inisiatif Wakaf Hutan." width="100%">
<figcaption>Muslim for Shared Action on Climate Impact (Mosaic) meluncurkan inisiatif Wakaf Hutan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menyambut pelaksanaan COP 28 yang dimulai hari ini di Dubai, Mosaic (Muslim for Shared Action on Climate Impact) meluncurkan inisiatif Wakaf Hutan sebagai salah satu solusi pendanaan inovatif bagi masalah perubahan iklim yang dihadapi Indonesia. Wakaf Hutan merupakan gerakan kolaboratif penggalangan dana untuk pelestarian hutan melalui wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi Islam. "Peluncuran inisiatif Wakaf Hutan dalam suasana gelaran COP 28 dimana berbagai negara bernegosiasi tentang pencapaian target emisi adalah momen yang tepat untuk mengirimkan sinyal darurat bahwa perlindungan alam lebih penting dari profit dan kepentingan politik," kata&nbsp;Steering Committee MOSAIC Rika Novayanti, dalam keterangannya, Jumat (1/12). Kampanye Wakaf Hutan yang diluncurkan hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi filantropi Islam sebagai salah satu solusi inovatif bagi pembiayaan aksi iklim. Dana yang terkumpul dari penggalangan ini akan disalurkan untuk program ekologi, ekonomi, dan edukasi melalui Yayasan Hutan Wakaf Bogor sebagai salah satu nazir Wakaf Hutan yang terletak di Desa Cibunian, Kabupaten Bogor. "Melalui kampanye Wakaf Hutan, kami berharap dapat memberikan inspirasi bahwa pendanaan iklim tidak harus hanya bersumber dari luar negeri, namun dapat juga melalui kolaborasi dan pemanfaatan potensi besar dari pendanaan umat," lanjut Rika. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, Indonesia membutuhkan dana sebesar USD 281 miliar atau sekitar Rp 4.299 triliun untuk mencapai target NDC (Nationally Determined Contribution) pada 2030. Pembiayaan dan filantropi Islam bisa menjadi alternatif solusi pendanaan yang inovatif karena potensinya yang sangat besar di Indonesia. Wakil Sekretaris Badan Wakaf Indonesia, drh. Emmy Hamidiyah, M.Si, mengatakan bahwa potensi wakaf mencapai Rp 180 triliun setiap tahun. Badan Wakaf Indonesia melaporkan hingga Oktober 2023, telah terkumpul Rp 2,3 triliun melalui wakaf uang. "Namun sebagian besar masih tersalurkan untuk pendidikan dan pengentasan kemiskinan, sedangkan untuk lingkungan masih kecil sekali atau di bawah&nbsp;Rp 5 miliar," tutur drh. Emmy. Inisiatif Wakaf Hutan telah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu dan dimulai secara mandiri oleh beberapa komunitas masyarakat di beberapa lokasi seperti Hutan Wakaf di&nbsp;Janto, Nanggroe Aceh Darussalam. Gerakan pelestarian hutan sejenis juga telah dilakukan komunitas masyarakat Laskar Hijau di Gunung Lemongan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Menanggapi tentang potensi ekonomi dari inisiatif wakaf hutan,&nbsp;Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Bambang Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., menyampaikan bahwa seperti di Brasil dan Kongo, hutan Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk mendorong pertumbuhan green economy dan carbon trading. "Demand secara global untuk carbon trading sudah ada, sekarang tinggal bagaimana kita menyediakan supply-nya," katanya. Menurutnya, Wakaf Hutan sejalan dengan visi program perhutanan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kondisi hutan tetap lestari dengan tetap memberikan manfaat ekonomi bagi kehidupan masyarakat sekitar. "Saya ingin melihat Wakaf Hutan dipromosikan sebagai bagian dari upaya mengembalikan peran hutan sebagai aset yang paling berharga, yang saat ini semakin dilupakan," harap Bambang. Di kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Ignatius Denny Wicaksono, CFA, FRM, CIPM, juga menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif wakaf hutan ini. "Di bursa karbon kredit, inisiatif seperti Wakaf Hutan ini sangat potensial untuk menjadi carbon credit kategori premium. Karena tidak hanya menghasilkan karbon, tapi juga memberikan manfaat sosial yang nyata kepada masyarakat sekitar dan biodiversity," tuturnya. &nbsp;

Seperti di Brasil dan Kongo, hutan Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk mendorong pertumbuhan green economy dan carbon trading.

Mosaic Luncurkan Wakaf Hutan sebagai Alternatif Pendanaan Inovatif Tangani Perubahan Iklim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/EX-1014056274.jpg" alt="Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu mengatakan, pertumbuhan ekonomi RI relatif terjaga di tengah meningkatnya risiko dan perlambatan ekonomi global. Hal itu tecermin dari Produk Domestk Bruto (PDB) pada kuartal III 2023 yang tumbuh positif sebesar 4,94 persen (yoy). Meskipun melambat dibandingkan periode sebelumnya, Indonesia termasuk salah satu negara dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang masih relatif kuat. Febrio mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di tengah tantangan global. Hal ini menunjukkan APBN telah menjalankan fungsinya sebagai stabilisator dan shock absorber untuk melindungi masyarakat dengan baik. "Ke depan, APBN akan terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Febrio Kacaribu dalam keterangan resmi, Selasa (7/11). Lebih lanjut, Febrio membeberkan dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat sebagai kontributor utama tumbuh sebesar 5,1 persen (yoy) pada kuartal III 2023. Laju konsumsi rumah tangga yang tumbuh positif didukung oleh daya beli masyarakat yang terjaga dengan tingkat inflasi yang terkendali. Peran APBN terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat melalui pemberian bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penguatan distribusi pasokan pangan. "Selain itu, koordinasi pusat dan daerah melalui TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga," lanjutnya. Febrio mengatakan, tren perlambatan global diperkirakan masih akan berlanjut dan berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 berkisar 5 persen. Untuk menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi, Pemerintah melakukan intervensi berupa paket kebijakan di penghujung tahun. Kebijakan tersebut meliputi penebalan bansos untuk mitigasi dampak El Nino, percepatan penyaluran program KUR di tengah peningkatan suku bunga, serta kebijakan penguatan sektor perumahan. "Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan tren positif pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Febrio.

Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan tren positif pertumbuhan PDB

Kepala BKF: Ekonomi RI Terjaga di Tengah Perlambatan Ekonomi Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/30/CLOSING-RAMADAN-RUNWAY-2023-FEDRIK-TARIGAN-17-298442090.jpg" alt="ILUSTRASI. Peragaan Busana yang ditampilkan pada Closing Ceremony Ramadan Runway 2023 di Mall Kota Kasablanca, Jakarta, Sabtu (29/4/2023)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Peragaan Busana yang ditampilkan pada Closing Ceremony Ramadan Runway 2023 di Mall Kota Kasablanca, Jakarta, Sabtu (29/4/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Di tengah berbagai tekanan global, pemerintah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengutamakan kualitas dan keberlanjutan. Di sisi lain, pemerintah terus memacu sumber-sumber pertumbuhan salah satunya melalui industri halal. Dengan populasi muslim lebih dari 230 juta jiwa dan kapasitas industri halal, mulai dari makanan dan minuman, farmasi, industri kosmetik, keuangan, hingga pariwisata, Indonesia telah menunjukkan potensi yang signifikan untuk mengembangkan ekonomi halal sebagai mesin pertumbuhan negara. Pada 2020, pasar ekonomi halal global telah mencapai USD 2,30 triliun dan diperkirakan akan mencapai USD 4,96 triliun pada 2030 seiring dengan meningkatnya permintaan produk halal. Persepsi halal sebagai nilai universal Islam dan kapasitas untuk melampaui bisnisnya, telah memberikan jaminan dan kepercayaan kepada pelaku industri halal (produsen) dan konsumen dalam menghadapi kondisi pasar yang menantang namun tetap kompetitif dan menguntungkan. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan RI mengadakan Konferensi Keuangan Islam Tahunan ke-7 (7th Annual Islamic Finance Conference/AIFC ke-7) tahun 2023 dengan tema 'Peran Keuangan Islam untuk Mengatasi Ketidakpastian Global melalui Ekonomi Halal dan Reformasi Struktural yang Berkelanjutan dan Inklusif'. AIFC ke-7 yang digelar secara daring pada 29-30 Agustus 2023 ini, dirancang untuk membahas dan mengatasi sejumlah isu utama yang terkait dengan ekonomi dan keuangan halal seperti: (i) pengembangan ekosistem halal yang kuat, (ii) penguatan industri halal, dan (iii) penyaluran pembiayaan halal dalam mendukung pengembangan ekonomi halal. "AIFC ke-7 diselenggarakan setelah pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN Ke-10 (10th AFMGM) yang baru terlaksana pekan lalu di Jakarta. Seperti kita tahu, tema Keketuaan ASEAN Indonesia adalah Pusat Pertumbuhan (Epicentrum of Growth). Hal ini sejalan dengan yang kita harapkan agar AIFC ini juga dapat menghasilkan wawasan, inovasi, kolaborasi, dan strategi yang berharga tentang bagaimana mengembangkan ekonomi dan keuangan halal secara kuat sebagai sumber pertumbuhan," jelas Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Senin (28/8). AIFC ke-7 merupakan acara tahunan yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan seperti pengambil kebijakan, profesional, ekonom, akademisi, dan sektor swasta untuk membahas berbagai isu utama keuangan Islam, ekonomi dan pembangunan, di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Konferensi ini juga merupakan acara Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, yang dirancang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Pada hari pertama, Konferensi AIFC ke-7 akan dibuka oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu Febrio Kacaribu dan dilanjutkan dengan pidato kunci dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Acting Director General of Islamic Development Bank Institute Sami Al Suwailem mewakili Presiden IsDB yang berhalangan hadir. Selain itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo akan memberikan kuliah tamu mengenai Proyeksi Ekonomi Islam Global 2023. Selanjutnya, akan ada diskusi panel yang menghadirkan pembicara internasional seperti Prof. Marco Tieman, Adjunct Professor, Azman Hashim dari International Business School, UTM Malaysia, Prof. Tariqullah Khan, INCEIF Malaysia, Dr. Mohamed Eskandar Shah (PhD), Associate Professor of Islamic Finance, Hamad Bin Khalifa University (HBKU), dan Siti Aminah, M.Pd.I, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kepala Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar akan memberikan kuliah tamu pada hari kedua. Sedangkan sesi panel akan menghadirkan Dr. Winai Dahlan, Director of the Halal Science Center of Chulalongkorn University Thailand, Prof. Sapta Nirwandar, Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center, Arief Hartawan, Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Islam Bank Indonesia, serta Bambang Widjanarko, Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Bank Umum Syariah OJK. Sejalan dengan konferensi ini, BKF bersama pihak terkait juga mengadakan acara call of paper (CFP) untuk memanfaatkan informasi dan wawasan berharga dari akademisi dan praktisi untuk dijadikan sumber referensi bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah. CFP telah menerima 267 karya, baik nasional maupun internasional. Sebanyak dua puluh karya terbaik akan dipresentasikan bersamaan dengan seminar.

Konferensi ini juga merupakan acara Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, yang dirancang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan Islam

Majukan Industri Halal, BKF Kementerian Keuangan Gelar AIFC ke-7

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/EX-1014056274.jpg" alt="Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal I-2023 merupakan bukti ketahanan eksternal Indonesia tetap terjaga di tengah kondisi global yang masih menghadapi tekanan. "Reformasi struktural untuk mendorong investasi dan hilirisasi industri terbukti berdampak positif bagi kinerja perekonomian nasional, termasuk Neraca Pembayaran Indonesia,&rdquo; ujar Febrio dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu. NPI pada triwulan pertama tahun ini membukukan surplus sebesar 6,5 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan surplus kuartal IV-2022 yang sebesar 4,7 miliar dolar AS. Surplus transaksi berjalan yang terus berlanjut dan meningkatnya surplus transaksi modal dan finansial menjadi penopang kinerja NPI kuartal ini. Ia mengungkapkan surplus transaksi berjalan tercatat sebesar 3 miliar dolar AS atau 0,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), masih cukup tinggi walaupun lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang senilai 4,2 miliar dolar AS. Surplus transaksi berjalan ditopang oleh neraca barang yang masih positif, didukung oleh kinerja ekspor yang cukup baik seiring permintaan dari negara mitra dagang dan stabilnya surplus pendapatan sekunder. Sementara itu, neraca jasa dan pendapatan primer dari transfer pendapatan investasi langsung dan portofolio mencatatkan defisit yang lebih rendah. Surplus transaksi modal dan finansial tercatat sebesar 3,4 miliar dolar AS atau setara dengan 1 persen PDB, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 300 juta dolar AS. Peningkatan tersebut, kata Febrio, ditopang oleh meningkatnya aliran masuk investasi langsung dan kembalinya investasi portofolio ke Indonesia didukung oleh sentimen positif investor luar negeri atas menguatnya fundamental serta prospek ekonomi Indonesia. Selama triwulan pertama tahun ini, aliran masuk neto investasi langsung ke Indonesia tercatat 3,4 miliar dolar AS, sedangkan investasi portofolio neto tercatat 3 miliar dolar AS yang didukung oleh aliran modal masuk ke pasar obligasi pemerintah senilai 4,5 miliar dolar AS. Investasi langsung masuk terutama mengalir ke sektor manufaktur, sektor listrik, air dan gas, serta sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi. Sementara, arus investasi portofolio masuk yang signifikan, setelah di kuartal sebelumnya mengalami arus modal keluar, terutama bersumber dari peningkatan arus modal di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Kepala BKF menyebutkan surplus aliran modal yang masuk ke dalam negeri mendukung pembentukan cadangan devisa. Pada akhir bulan Maret 2023, posisi cadangan devisa tetap terjaga, yaitu sebesar 145,1 miliar dolar AS atau setara dengan 6,2 bulan impor dan pembayaran Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah, serta masih berada di atas standar kecukupan internasional sebesar tiga bulan impor. &ldquo;Cadangan devisa ini akan terus dijaga sebagai salah satu modal untuk menjaga ketahanan Indonesia terhadap berbagai risiko eksternal ke depan,&rdquo; tuturnya.

Reformasi struktural untuk mendorong investasi dan hilirisasi industri terbukti berdampak positif bagi kinerja perekonomian nasional.

Kemenkeu: Surplus Neraca Pembayaran Bukti Ketahanan Eksternal Terjaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/InShot_20230328_180613800.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepemimpinan Indonesia di tingkat global berlanjut melalui keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Salah satunya, pada jalur ekonomi khususnya pilar keuangan dalam pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau the 1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) yang berlangsung pada 28-31 Maret 2023.  Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo menekankan, peran keketuaan di ASEAN 2023 merupakan bagian dari tahapan menuju terciptanya ASEAN Economic Community (AEC) 2025. "Menuju kawasan yang saling terkoneksi, inklusif, dan welfare (sejahtera) pada 2025," ungkapnya dalam media briefing Senin malam (27/3).  Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyatakan, kondisi perekonomian ASEAN saat ini terbilang stabil. Bahkan untuk 2023, organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD memandang kawasan ASEAN sebagai epicentrum of growth. Meski masih dihadapkan berbagai tantangan global.  "Hal ini yang kemudian menjadi semangat bersama untuk menuju kawasan yang lebih stabil dan berkelanjutan," katanya.  Kemenkeu dan BI akan menghadirkan sekitar 24 pertemuan. Meliputi pertemuan utama mulai tingkat Deputi hingga Prinsipal dan pertemuan pendukung dengan tema Discover Indonesia. Khususnya mengangkat budaya Sulawesi dan Kalimantan sekaligus menunjukkan giat pariwisata Indonesia.  Antara lain, ASEAN Finance Deputies Meeting (AFDM), ASEAN Central Bank Deputies Meeting (ACDM), dan ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting (AFCDM). Ada pula ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM), ASEAN Central Bank Governors Meeting (ACGM), serta ASEAN Finance and Central Bank Governors Meeting (AFMGM). Para delegasi akan menyusun langkah kolektif dan kolaboratif mewujudkan 3 Priorities Economic Deliverables (PEDs).  "Yakni, rebuilding regional growth, connectivity, and new competitiveness (recovery rebuilding); accelerating inclusive digital economy transformation and participation (digital economy); dan promoting sustainability economic growth for a resilient future (sustainability)," jelas Dody.  Kerangka tersebut diharapkan dapat memperkuat para negara anggota ASEAN dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia. Melalui langkah bersama sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia atau Epicentrum of Growth. Misalnya, eksplorasi implementasi bauran kebijakan (policy mix) di negara-negara ASEAN.  Selain itu, upaya mengurangi ketergantungan pada mata uang utama melalui skema local currency transaction (LCT). Model itu merupakan perluasan dari skema sebelumnya local currency settlement (LCS) yang sudah mulai diterapkan antar negara ASEAN.  "Sementara itu, di bidang keuangan, inisiatif bilateral swap arrangement antara beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, memiliki makna kerjasama regional yang kuat sebagai bantalan ketahanan keuangan kawasan dan masing-masing negara," jelas Dody.  Di area sistem pembayaran, lanjut dia, implementasi interkoneksi sistem pembayaran yang saling terhubung antar negara melalui regional payment connectivity (RPC) akan terus diperluas. November 2022 lalu, telah dilakukan penandatanganan kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.  Sedangkan, implementasi pilar Sustainability, ASEAN telah mengembangkan ASEAN Taxonomy versi kedua. Sistem atau kamus untuk menggolongkan kegiatan ekonomi di kawasan untuk menentukan aktivitas-aktivitas yang dapat memperoleh green financing dengan biaya yang lebih murah.  Taksonomi ini diharapkan bisa diterima dan didukung oleh para Menteri dan Gubernur Bank Sentral pada pertemuan Maret 2023. Untuk beralih bahan bakar fosil ke energi terbarukan, dibutuhkan transisi. Untuk itu, Indonesia telah melakukan beberapa aktivitas transisi seperti pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS) yang akan mendapatkan pembiayaan transisi (transition finance).  "Dari Pilar Digital Economy, pembahasan didorong lebih lanjut terkait inisiatif-inisiatif dalam mendukung inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM di kawasan ASEAN," ucapnya.

ASEAN 2023: Menuju kawasan yang Stabil dan Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Pendidikan-Menabung-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adi Budiarso mengungkapkan bahwa rasio tabungan masyarakat Indonesia, baik di perbankan, asuransi, pasar modal, maupun dana pensiun masih sangat rendah. Bobot tabungan di Indonesia hanya 20 persen dari produk domestik bruto (PDB).  Sebagai perbandingan, rasio tabungan di Malaysia yang mencapai 80 persen dari PDB. Australia bahkan mencapai 175 persen PDB. Maka dari itu, pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan transformasi, reformasi dan inovasi, dengan bantuan digitalisasi untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan.  Salah satu reformasi yang dilakukan adalah melalui Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK). Reformasi dalam UU P2SK diharapkan bisa meningkatkan porsi tabungan masyarakat Indonesia secara individual menjadi rata-rata sebesar 10 persen dari upah bersih setiap bulan.  Adi menyampaikan saat ini rata-rata porsi tabungan masyarakat hanya sebesar tiga persen dari upah bersih. Padahal untuk mencapai kesehatan keuangan porsi tabungan seharusnya sebesar 10-15 persen dari gaji bersih.  Dari segi porsi tabungan dana pensiun masyarakat pun di Indonesia juga masih sangat kecil yakni 6 persen dari PDB, sehingga UU P2SK akan mendorong porsi dana pensiun tersebut. "Jika tidak ada reformasi dalam UU P2SK, pada tahun 2045 perkiraan porsi dana pensiun masyarakat Indonesia hanya 11 persen PDB," tuturnya, dikutip dari Antara, Selasa (28/2).  Dengan demikian, dirinya pun berharap sektor keuangan ke depannya harus bangkit, dengan tabungan berupa asuransi dan dana pensiun yang mendominasi sektor keuangan domestik. Untuk mendorong peningkatan kedua sektor tersebut, tata kelola lembaga asuransi maupun dana pensiun harus setara dengan perbankan yang saat ini masih mendominasi sektor keuangan di Tanah Air.

Keuangan Masyarakat Belum Sehat, Tabungannya Cuma 3 Persen Upah Bersih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BKF

Berita Terkini