<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/02/transformasi-digital-3-2501175183.jpg" alt="Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan peningkatan efisiensi administrasi, akurasi data, serta transparansi dan akuntabilitas birokrasi. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan peningkatan efisiensi administrasi, akurasi data, serta transparansi dan akuntabilitas birokrasi. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penguatan sistem kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis digital terus menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola birokrasi. Melalui pemanfaatan teknologi terintegrasi, pengelolaan absensi diarahkan untuk menghadirkan data yang lebih akurat, transparan, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan kepegawaian secara berkelanjutan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, sebagai instansi pengelola sumber daya aparatur, menyatakan komitmennya untuk terus selaras dengan perkembangan teknologi informasi. &ldquo;Penerapan teknologi bukan hanya sebatas modernisasi sistem, melainkan upaya membangun tata kelola kepegawaian yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.&rdquo; tegas Kepala BKD Provinsi Maluku, Jasmono dalam keterangannya, dikutip Senin (2/3). Sejalan dengan itu, implementasi sistem absensi terintegrasi yang dirancang untuk merekam dan memantau kehadiran ASN secara realtime dengan tingkat akurasi data yang tinggi. Sistem ini disebut telah terintegrasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dan akan dikembangkan secara bertahap untuk terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, guna meningkatkan kualitas layanan kepegawaian secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penguatan sistem ini juga dikaitkan dengan misi reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, dan melayani. Melalui sistem absensi online terintegrasi, pimpinan unit kerja dapat mengakses informasi kehadiran pegawai secara cepat dan terukur, sehingga keputusan manajerial dapat lebih berbasis data. Dalam penerapan PEMDI (Pemerintahan Digital), Pemprov Maluku memanfaatkan Ekosistem Absensi dari InterActive yang mengintegrasikan data kehadiran dari hardware absensi dan aplikasi absensi online InAct dalam satu dashboard terpadu. Dengan integrasi tersebut, proses rekapitulasi data tidak perlu dilakukan berulang karena informasi kehadiran tersaji otomatis dan realtime, serta dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan kinerja dan evaluasi pegawai. &ldquo;Kami mendukung langkah Pemerintah Provinsi Maluku dalam memperkuat sistem absensi terintegrasi sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola kepegawaian yang lebih transparan, akurat, dan berbasis data melalui pemanfaatan ekosistem digital yang saling terhubung,&rdquo; ujar CEO dan Founder InterActive Group,Alex Surya Rahardjo. Melalui penguatan absensi terintegrasi ini, Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan peningkatan efisiensi administrasi, akurasi data, serta transparansi dan akuntabilitas birokrasi, sejalan dengan visi pemerintahan modern berbasis elektronik.

Transformasi digital dorong pengelolaan kehadiran ASN berbasis data yang akurat dan transparan. Maluku tingkatkan sistem absensi online.

Transformasi Digital Dorong Pengelolaan Kehadiran ASN Berbasis Data

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/0u53aHUnFdKiTeKzJQ2BSmrGvEGPWGRGWDQW9xPr-2590570674.jpg" alt="Kepala BKD Wonosobo Iwan Widayanto menjelaskan mengenai video perselingkuhan diduga ASN Wonosobo, yang ternyata adalah honorer. (Radar Magelang)" width="100%">
<figcaption>Kepala BKD Wonosobo Iwan Widayanto menjelaskan mengenai video perselingkuhan diduga ASN Wonosobo, yang ternyata adalah honorer. (Radar Magelang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Kabupaten Wonosobo membantah perempuan yang viral digerebek tengah berselingkuh di salah satu kafe adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Dinarasikan sebagai ASN dalam video yang beredar, perempuan tersebut ternyata merupakan tenaga honorer yang mengajar di salah satu SD di Wonosobo. "Setelah kami cek bersama tim, ternyata yang bersangkutan masih berstatus tenaga honorer di salah satu SD di Wonosobo,&rdquo; ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonosobo Iwan Widayanto, sebagaimana dikutip dari Radar Magelang (Jawa Pos Grup), Kamis (30/10). Setelah mendengar kabar dugaan perselingkuhan itu, Iwan menerangkan bahwa pihaknya segera melakukan klarifikasi internal. "Kami tidak ingin gegabah menyampaikan informasi sebelum melakukan verifikasi mendalam agar berita yang beredar objektif dan sesuai kenyataan,&rdquo;&nbsp; Setelah itu, BKD memastikan perempuan dalam video tersebut bukan ASN. Iwan menjelaskan bahwa ASN mencakup dua kategori, yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).&nbsp; Dengan demikian, kabar yang menyebut keterlibatan ASN Pemkab Wonosobo dalam kasus tersebut dinyatakan tidak benar. Iwan juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi viral di media sosial tanpa konfirmasi resmi. &ldquo;Pertama, yang bersangkutan bukan ASN. Kedua, soal urusan pribadi di luar kedinasan bukan ranah kami untuk menilai, selama tidak menyangkut etika maupun disiplin ASN,&rdquo; tutupnya. Sebelumnya, sebuah video viral di TikTok yang menampilkan penggerebekan dugaan perselingkuhan dan menuding salah satu perempuan sebagai aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Wonosobo&nbsp; Video yang pertama kali diunggah oleh akun @diniandriani938 asal Banjarnegara itu memperlihatkan seorang perempuan mengaku sebagai istri sah yang memergoki suaminya bersama perempuan lain di sebuah kafe di kawasan perkotaan Wonosobo. Dalam narasinya, ia menyebut perempuan yang bersama suaminya itu adalah guru sekaligus ASN di salah satu SD negeri di Wonosobo. Klaim tersebut langsung menarik perhatian publik. Warganet ramai-ramai membagikan ulang video itu, bahkan menambahkan berbagai narasi baru yang menuding adanya hubungan terlarang di antara keduanya. Dalam waktu singkat, unggahan itu viral dengan ribuan tayangan dan ratusan komentar yang menyoroti citra ASN dan moralitas aparatur publik. Potongan video dan tangkapan layarnya pun beredar luas di berbagai grup percakapan dan forum daring, menimbulkan spekulasi tanpa dasar yang jelas.

Pemkab Wonosobo membantah perempuan dalam video viral  dengan narasi perselingkuhan adalah ASN, melainkan tenaga honorer di SD.

Viral Perempuan Disebut ASN di Wonosobo Jawa Tengah Digerebek Selingkuh, BKD: Itu Honorer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/13/skd-cpns-996301602.jpg" alt="Ilustrasi tes CPNS. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tes CPNS. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berkolaborasi bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur menyiapkan teknologi&nbsp;Artificial Intelligence&nbsp;(AI) untuk pelaksanaan Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan. Ketua Tim Teknis ITS dalam pelaksanaan Tes CPNS SKB Tambahan berbasis AI Dr. Dwi Sunaryono mengatakan pelaksanaan tes CPNS SKB Tambahan ini nantinya akan berlangsung di Laboratorium CBT BKD Provinsi Jawa Timur pada Minggu (1/12). &ldquo;ITS berupaya mempelopori pemanfaatan AI untuk membantu kehidupan di masyarakat,&rdquo; katanya di Surabaya, Sabtu. Dwi menuturkan penerapan AI dalam kegiatan kali ini merupakan bentuk implementasi dari instruksi pimpinan nasional untuk menggerakkan AI sebagai pemecah masalah di kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, penggunaan AI yang baru kali pertama untuk Tes CPNS tersebut diimplementasikan guna membantu proses penilaian jawaban peserta Tes CPNS. Nantinya AI diharapkan mampu menghasilkan penilaian yang lebih akurat dan manusiawi mengingat penilaian tes pada umumnya hanya didasarkan pada penggunaan kata kunci. Terlebih, selama ini banyak jawaban peserta yang berdasarkan dengan berbagai cara berpikir dan budaya sehingga melalui AI dapat dinilai dengan lebih fleksibel. Mengenai cara kerjanya, dosen Departemen Teknik Informatika ITS tersebut menjelaskan AI bekerja dengan menilai jawaban peserta secara langsung tanpa adanya intervensi maupun pandangan subjektif pihak luar. Selain itu, teknologi itu menggunakan penilaian secara gradasi yaitu selain kebenaran juga dinilai proses dari peserta. &ldquo;Ini dapat menjadi wacana baru bahwa jawaban tiap peserta dihargai di sini,&rdquo; kata Dwi. Dalam mempersiapkan pemanfaatan teknologi AI, lulusan S3 Ilmu Komputer ITS ini memastikan pihaknya telah melakukan pengujian ratusan hingga ribuan kali untuk menghasilkan AI yang mampu menjadi penilai yang dapat dipercaya. Kurang lebih terdapat 10 dosen yang terlibat dalam mengembangkan dan melatih model AI tersebut selama kurang lebih empat bulan. Pemanfaatan AI dalam proses penilaian jawaban pun sudah lama diimplementasikan di ITS dalam menilai jawaban ujian mahasiswa khususnya di Departemen Teknik Informatika. Oleh sebab itu, Dwi berharap pengembangan pemanfaatan AI di skala yang lebih luas ini dapat lebih banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat sebagai alat bantu yang mempermudah sekaligus mempercepat berbagai bentuk aktivitas. Ia ingin agar proses pelatihan model AI nantinya dapat dilakukan secara otomatis dalam mengembangkan kemampuan AI itu sendiri. &ldquo;Harapannya, pemanfaatan AI ini nantinya dapat lebih berkembang dan menyebar hingga ke berbagai bidang skala nasional,&rdquo; kata Dwi. (*)

menyiapkan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk pelaksanaan Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

ITS dan BKD Jatim Kolaborasi Siapkan AI untuk Tes CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/IMG-20240819-WA0024_1-391518024.jpg" alt="Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni. (Faizal Falakki/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni. (Faizal Falakki/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur membuka rekrutmen untuk 2.314 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Pelaksanaan tes secara serentak akan dilakukan pada 20 Agustus. &rdquo;Pemprov Jatim jadi magnet kuat bagi fresh graduate lulusan universitas se-Indonesia. Karena lowongan ini terbuka dan bisa diikuti pelamar dari daerah manapun termasuk luar Jatim,&rdquo; kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni seperti dilansir dari Antara di Surabaya. Ribuan formasi itu untuk pelamar dengan kualifikasi pendidikan mulai dari lulusan sekolah menengah atas (SMA) hingga sarjana strata 2. Formasi Pemprov Jatim, menjadi yang terbanyak di Pulau Jawa. Pemprov DKI Jakarta dibuka untuk 434 formasi, Jawa Barat 899 formasi, dan Jawa Tengah sebanyak 250 formasi.&nbsp; Dia menjelaskan, formasi CPNS tahun ini dibagi dalam dua kategori yakni formasi umum sebanyak 2.254 lowongan yang terbagi atas formasi tenaga teknis, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Untuk formasi khusus untuk cumlaude 50 lowongan dan penyandang disabilitas 10 lowongan. &rdquo;Untuk formasi cumlaude ini hanya bisa diikuti lulusan perguruan tinggi terakreditasi unggul (A) dan terakreditasi prodi unggul (A),&rdquo; jelas Yuyun sapaan akrab kepala BKD Jatim Indah Wahyuni. Bagi formasi umum, lowongan CPNS terbuka mulai dari kualifikasi pendidikan SMA dan SMK jurusan teknik, pertanian, peternakan, dan agrobisnis. Sedangkan untuk kualifikasi pendidikan diploma 3 (D3) ke atas terdapat persyaratan tambahan yakni hasil tes TOEFL. &rdquo;Lulusan SMA/SMK nilai rata-rata minimal tujuh, sedangkan sarjana minimal IPK 3 dengan ketentuan perguruan tinggi dan prodi terakreditasi,&rdquo; jelas Indah Wahyuni, yang juga menjabat Pj Bupati Lumajang tersebut. Terkait usia, dalam CPNS kali ini dapat diikuti pelamar dengan usia maksimal 35 tahun, kecuali untuk formasi dokter spesialis, usia maksimal 40 tahun. Dalam menghadapi seleksi CPNS, pelamar diimbau selalu cermat khususnya dalam memilih formasi yang akan dilamar. Sebab, pelamar hanya boleh memilih satu instansi dan tidak dapat diubah.

Pemprov Jatim membuka rekrutmen untuk 2.314 formasi CPNS 2024. Pelaksanaan tes secara serentak akan dilakukan pada 20 Agustus

Pemprov Jatim Buka Rekrutmen 2.314 Formasi CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/CPNS-2024-1903233406.jpg" alt="Pengangkatan 320 CPNS di Sidoarjo yang dilakukan tahun lalu (sumber: Radar Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Pengangkatan 320 CPNS di Sidoarjo yang dilakukan tahun lalu (sumber: Radar Sidoarjo)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div id=":1gl" class="ii gt"> <div id=":1gm" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Melalui siaran pers yang tayang di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 5 Januari 2024 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pembukaan rekrutmen Calon&nbsp;Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pemerintah akan membuka sebanyak 2,3 juta formasi yang mencakup CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Penjaminan Kontrak (PPPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa rekrutmen CPNS tahun ini menawarkan 690 ribu lowongan yang nantinya akan tersebar di instansi pusat dan daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabar gembiranya, pemerintah kali ini akan memberikan kesempatan untuk fresh graduate atau lulusan baru untuk ikut berpartisipasi dalam proses rekrutmen tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS 2024 sebanyak 690 ribu orang, dengan rincian di instansi pusat sebanyak 270 ribu dan di instansi daerah sebanyak 483 ribu," jelas Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Formasi yang disediakan nantinya akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintahan akan memastikan kesempatan tersebut merata di berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013703041/pendaftaran-cpns-2024-menpanrb-ungkap-formasi-detail-dari23-juta-lowongan-yang-dibuka">Pendaftaran CPNS 2024, MenpanRB Ungkap Formasi Detail dari&nbsp;2,3 Juta Lowongan yang Dibuka</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, hingga saat ini informasi terkait jumlah formasi yang akan disediakan untuk setiap daerah masih belum diketahui.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Makhmud yang mengatakan bahwa masyarakat di daerahnya saat ini sudah sangat menantikan rekrutmen CPNS 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, hingga sekarang pihaknya masih belum menerima informasi lebih lanjut terkait jumlah formasi yang akan disediakan di Sidoarjo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal tersebut, para calon pelamar diimbau untuk terus memantau informasi resmi terkait proses seleksi yang akan segera diumumkan oleh pemerintah.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":1fh" class="hq gt">***</div>

Rekrutmen CPNS 2024 membuka kesempatan untuk masyarakat, khususnya fresh graduate di Sidoarjo untuk ikut berpartisipasi.

Kabar Gembira! Rekrutmen CPNS 2024 Terbuka untuk Fresh Graduate di Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/Ilustrasi-PNS1-1330042859.jpg" alt="Ilustrasi PNS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat mengumumkan dibukanya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023. BKD Jawa Barat juga mengumumkan ada sekitar 6.362 formasi PPPK 2023 yang dibutuhkan di lingkungan Pemprov Jabar. Hal ini sebagaimana pengumuman yang disampaikan BKD Jawa Barat melalui akun Instagramnya @bkd.jabar yang menginformasikan secara resmi menetapkan sejumlah kebutuhan formasi pada penerimaan PPPK 2023 ini. Pada tahun ini, BKD Jabar menyebutkan bahwa formasi yang dibutuhkan pada penerimaan tahun ini antara lain meliputi jabatan fungsional guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. "Pengumuman terkait formasi Lenerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Formasi Tahun 2023 sudah dapat akang teteh lihat di website BKD Jabar," tulis BKD Jabar pada laman Instagram resminya. Adapun dari tiga formasi yang ada, jabatan fungsional guru menempati alokasi jumlah formasi yang paling banyak dari formasi lainnya. Berikut ini rincian formasi PPPK 2023 di lingkungan Pemrov Jabar: 1. Jabatan Fungsional (JF) Guru : 5.155 Formasi 2. Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Kesehatan : 1.146 Formasi 3. Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Teknis Lainnya: 61 Formasi Bagi Anda yang ingin menempati formasi PPPK di lingkungan Pemprov Jabar, berikut ini cara daftarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012999330/hari-pertama-dibuka-beberapa-website-pendaftaran-cpns-dikabarkan-belum-update-hingga-mengalami-down">Hari Pertama Dibuka, Beberapa Website Pendaftaran CPNS Dikabarkan Belum Update hingga Mengalami Down</a> 1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian <div dir="auto">Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dapat dilihat di website <a href="https://sscasn.bkn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://sscasn.bkn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1695294810356000&amp;usg=AOvVaw0mXmGrGpowAM2QLxkTScps">https://sscasn.bkn.go.id</a>&nbsp;dan&nbsp;<a href="https://bkd.jabarprov.go.id/CASN2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://bkd.jabarprov.go.id/CASN2023&amp;source=gmail&amp;ust=1695294810356000&amp;usg=AOvVaw3tpZhBQC2c-Bnrfah_SOrd">https://bkd.jabarprov.go.id/CASN2023</a>;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman&nbsp;<a href="https://sscasn.bkn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://sscasn.bkn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1695294810356000&amp;usg=AOvVaw0mXmGrGpowAM2QLxkTScps">https://sscasn.bkn.go.id</a>;</div> <div dir="auto"> 3. Pengadaan PPPK untuk JF Guru Tahun 2023 melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional melalui Peraturan Menteri PAN RB Nomor 649 Tahun 2023 (lampiran V);</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012998820/pemerintah-provinsi-jawa-timur-membuka-7744-formasi-cpns-dan-pppk-2023-simak-detailnya">Pemerintah Provinsi Jawa Timur Membuka 7.744 Formasi CPNS dan PPPK 2023, Simak Detailnya</a></div> <div dir="auto"> 4. Pengadaan PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis melalui mekanime yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional melalui Peraturan Menteri PAN RB Nomor 648 Tahun 2023 (lampiran VI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nah, demikian cara daftar dan alokasi jumlah formasi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.</div>

BKD Jawa Barat Umumkan Ada 6.362 Formasi pad Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 di lingkungan Pemrov Jabar.

Ada 6.362 Formasi PPPK 2023 yang Dibutuhkan Pemprov Jabar, Ini Jumlah Alokasi dan Cara Daftarnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/1000029529-3988698388.jpg" alt="Ilustrasi Kantor Gubernur Sumatera Utara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kantor Gubernur Sumatera Utara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemprov Sumut sambut baik keputusan pemerintah yang secara resmi membatalkan penghapusan tenaga honorer. Wacana itu sebelumnya diisukan akan dilakukan pada November. &rdquo;Dengan adanya surat Kemenpan RB ini kami tentu sangat berbahagia karena sesungguhnya kita sudah antisipasi, anggaran itu (untuk tenaga honorer) sudah kita siapkan. Dengan adanya pembatalan ini, kami sangat berbahagia karena kami sangat terbantu dengan tenaga non ASN ini,&rdquo; ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatra Utara Safruddin seperti dilansir dari Antara di Medan, Jumat (15/9). Dia mengatakan, kebijakan pemerintah pusat untuk membatalkan penghapusan tenaga honorer sangat membantu berjalannya fungsi dan kinerja Pemprov Sumut. &rdquo;Saat ini, honorer di Sumut paling banyak guru dan nakes, karena itu dengan adanya peraturan pemerintah pusat itu kami sangat terbantu dalam arti tidak ada kekhawatiran sementara ini bahwa pelayanan terhadap masyarakat akan terganggu,&rdquo; kata Safruddin. Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumut sejak awal sudah antisipasi kebijakan penghapusan tenaga honorer dengan tetap menganggarkan biaya untuk tenaga non ASN. &rdquo;Jadi waktu masih Pak Edy Rahmayadi sebagai gubernur, dia sudah meminta untuk tetap menganggarkan untuk tenaga Non ASN walaupun amanah peraturan per tanggal 28 November lima tahun setelah PP itu diterbitkan, semua tenaga Non ASN yang belum masuk ke PPPK itu masuk ke tenaga outsourcing," sebut Safruddin. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas memastikan tidak akan ada penghapusan 2,3 juta tenaga honorer yang sebelumnya diisukan akan dilakukan pada November. &rdquo;Yang penting, November ini tidak akan ada PHK massal untuk 2,3 juta ini. karena kalau 2,3 juta ini ada pemberhentian seperti PP yang tadi, ini akan berdampak pada pelayanan publik dan lain-lain,&rdquo; ujar Azwar Anas. Azwar Anas khawatir jika terjadi penghapusan honorer berdampak pada setiap aspek pelayanan. Termasuk tingginya angka pengangguran. Dia menyebut banyak pegawai honorer yang melayani sektor-sektor vital pelayanan publik. Kendati demikian, pemerintah tidak boleh mengangkat atau merekrut tenaga honorer baru. Dia pun telah berkirim surat kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024. &rdquo;Nah, formatnya seperti apa, finalnya kita bahas RUU ASN bulan depan sudah bisa kita sahkan,&rdquo; ucap Azwar Anas.

Pemprov Sumut sambut baik keputusan pemerintah yang secara resmi batalkan penghapusan tenaga honorer yang diisukan dilakukan pada November

Pemprov Sumut Sambut Baik Pembatalan Penghapusan Tenaga Honorer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Suasana-pelantikan-eselon-III-dan-IV-Pemprov-Sumut.jpg" alt="Pelantikan pejabat eselon III dan IV Pemprov Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin. Antara" width="100%">
<figcaption>Pelantikan pejabat eselon III dan IV Pemprov Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara Safruddin mengakui lalai terkait masalah dalam pelantikan aparatur sipil negara (ASN) yang telah meninggal dunia.  Dalam pelantikan beberapa waktu lalu, terdapat nama aparatur sipil negara yang sudah meninggal dunia masuk dalam surat keputusan yang dilantik. ASN tersebut bernama Edison Hutasoit.  Edison Hutasoit dilantik menjabat Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tarutung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut.  Safruddin mengatakan, ada kesalahan data. Sebab, BKD melantik para pegawai berdasar data yang terdaftar di aplikasi sistem kepegawaian. Dalam sistem itu yang bersangkutan masih terdaftar sebagai pegawai aktif.  ”Itu semua pejabat yang hadir dalam struktur dikukuhkan, dicek di sinpeg aplikasi data kepegawain, ternyata yang bersangkutan itu masih aktif, seharusnya di-update. Ini soal update data,” ujar Safruddin seperti dilansir dari Antara.  Safruddin mengungkapkan, pihaknya sedang melakukan perbaikan data tersebut. Hal itu tidak memengaruhi ratusan ASN lain dilantik bersama dengan ASN yang sudah meninggal dunia.  ”Jadi, apapun ceritanya ini kelalaian saya dan akan segera diperbaiki. Kan gak ada persoalan ini. Misalnya dikukuhkan dia semalam gak ada yang dirugikan. Kan tinggal ralat SK-nya, inilah akan segera diralat,” terang Safruddin.

Pejabat Meninggal Dunia Ikut Dilantik, Kepala BKD Sumut Akui Lalai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6487327-3.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron alias Ra Latif di Polda Jatim. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron alias Ra Latif di Polda Jatim. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus jual beli jabatan sejak sebulan lalu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron baru dibawa ke Kantor KPK pada Rabu (7/12).  Pengacara Ra Latif, sapaan Abdul Latif Amin Imron, Suryono Panoe menuding Taufan Zairinsjah, sekretaris daerah (sekda) Bangkalan menjadi dalang di balik kasus tersebut. Kliennya tidak bersalah karena tidak mengetahui apapun terkait jual beli jabatan.  ”(Sekda) melakukan transaksi uangnya dengan mereka (lima tersangka yang telah menjadi kepala dinas). Jadi kena di situ,” kata Suryono, ditemui pasca pemeriksaan Ra Latif di Ditreskrimum Polda Jatim, Rabu (7/12).  Ra Latif diperiksa bersama lima kepala dinas lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Yakni Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim. Kemudian, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy.  ”Kalau memang ada bukti transaksi, uangnya dimana? Wong (padahal) Pak Bupati nggak minta uang,” ucap Suryono.  Kepada Suryono, Ra Latif mengaku tak meminta maupun mendapatkan uang tersebut. ”Jadi Sekda ini mengatasnamakan bupati. Saya lihat kasus ini bukan jual beli jabatan ya, tapi lebih ke jual beli nama bupati,” papar Suryono.  Ra Latif, lanjut dia, justru baru mengetahui ada kasus itu ketika dipanggil KPK. Saat itulah dia berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi.  ”Uang nggak diterima bupati. Yang menerima ya sekda karena sebagai pansel, kemudian Plt BKD. Jadi bupati dijebak. Ini rekayasa hukum,” terang Suryono.  Pemeriksaan di Polda Jatim, lanjut Suryono, hanya berlangsung selama 30 menit. Bupati yang baru dilantik tahun lalu itu mendapat 4 pertanyaan.  ”Tadi pemeriksaan hanya 3-4 pertanyaan. Dan itu semua nggak masuk materi pokok seperti yang disangkakan dalam penetapan dari KPK,” ungkap Suryono.  Dari pemeriksaan itu, lanjut dia, Ra Latif langsung bertolak ke Bandar Udara Internasional Juanda untuk dibawa ke kantor KPK di Jakarta. Dia menambahkan, Ra Latif menghabiskan banyak waktu di Polda Jatim untuk menunggu jadwal keberangkatan pesawat.  ”Pesawat jam 8 malam. Tadi lama karena nungguin pesawat,” ujar Suryono.

Jadi Tersangka Korupsi, Bupati Bangkalan Tuding Sekda dan Plt BKD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/DPRD-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Gresik mendapatkan catatan kalangan legislatif. Khususnya dalam penempatan sumber daya manusia (SDM) pegawai saat mutasi yang telah bergulir beberapa tahap.  Catatan tersebut juga menjadi rekomendasi prioritas dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemkab Gresik 2021 kemarin (20/4).  Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir menjelaskan, kinerja BKD belum menunjukkan semangat visi dan misi Gresik Baru. Gelombang mutasi yang dilakukan tidak memperhatikan SDM yang berkompeten sesuai dengan bidangnya. ’’Dampak dari itu, kinerja tidak bisa berjalan maksimal, bahkan mengalami stagnan,’’ ujarnya.  Pihaknya menjelaskan, penentuan pengisi jabatan tertentu diharapkan mengedepankan unsur proporsional. Dengan mempertimbangkan aspek kompetensi dan akseptabilitas.  Yang tidak kalah penting, mempertimbangkan masukan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). ’’Selaku badan yang mempunyai tupoksi. Baik dalam proses pengangkatan, mutasi, maupun pemberhentian ASN,’’ jelasnya.  Dampak dari hal tersebut setidaknya tecermin dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang belum terserap secara maksimal. Tercatat, dari target pendapatan sebesar Rp 3,34 triliun pada 2021, ternyata masih terealisasi sebesar Rp 738 miliar atau 21,4 persen.  ’’Kinerja serapan keuangan ini kewenangannya bergantung kinerja pemerintah daerah. Tidak terkecuali SDM di setiap OPD,’’ ucap politikus asal Wringinanom itu.  Selain masalah kepegawaian, beberapa isu strategis lain tidak luput dari sorotan wakil rakyat. Di antaranya, banjir, kemiskinan, pendidikan, hingga pengangguran. Beberapa isu tersebut tentu saja berdampak pada serapan anggaran yang ada.  Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menyikapi penangan banjir Kali Lamong. Politikus Golkar itu mengaku bahwa DPRD Gresik telah memberikan penajaman konsep penanganan. Di antaranya, menjadikan normalisasi Kali Lamong sebagai prioritas utama. ’’Dengan meningkatkan koordinasi antar-OPD terkait dalam penanganan banjir,’’ paparnya.  Anha, panggilan akrabnya, juga mendorong adanya support dana tambahan dari anggaran sebelumnya. Yang digunakan untuk melakukan sosialisasi dan memperbaiki jaringan yang penting agar banjir dapat diminimalkan. Sebab, progres normalisasi terus berjalan.  ’’Ketersediaan lahan untuk membangun sudah ada. Namun, anggaran dari pusat sering terhambat. Hal ini harus segera dicarikan solusi,’’ pungkasnya.

Kinerja BKD Dinilai Belum Sejalan dengan Semangat Gresik Baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bkd

Berita Terkini