<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/sapu-1604096520.jpg" alt="Ilustrasi tenaga honorer Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo bekerja membersihkan sampah. (Novi Husdinariyanto/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tenaga honorer Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo bekerja membersihkan sampah. (Novi Husdinariyanto/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tenaga honorer di Kabupaten Situbondo mengaku belum menerima honor/gaji selama periode Januari-April 2025. Pemerintah daerah mengumumkan pemberhentian sekitar 600 orang pegawai non-ASN, karena terbentur peraturan pemerintah pusat. Salah seorang tenaga honorer Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Situbondo Misri mengatakan, belum menerima honor mulai Januari hingga April. &rdquo;Tanggal 25 Februari 2025, saya tanda tangan penerimaan honor, biasanya awal Maret saya terima honornya, namun sampai sekarang tidak ada,&rdquo; kata Misri seperti dilansir dari Antara di Situbondo. Misri menceritakan telah mengabdi sebagai tenaga kebersihan sekitar 15 tahun di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dia ditugaskan menyapu dan membersihkan taman kota dan membersihkan saluran air di sungai di kawasan perkotaan. &rdquo;Saya sudah 15 tahun kerja jadi tukang sapu, area yang saya sapu sejauh sekitar satu kilometer, mulai dari belakang toko roti sampai di Rumah Sakit Mitra Sehat,&rdquo; ujar Misri. Awal bekerja sebagai tenaga honorer di DLH, lanjut dia, mendapat honor Rp 200.000 per bulan dan naik menjadi Rp 500.000 di era kepemimpinan Bupati Karna Suswandi. Lalu dinaikkan lagi menjadi Rp 1.250.000, karena Pemkab Situbondo dapat penghargaan Adipura. Misri berharap honornya yang tertunda mulai Januari hingga April segera dicairkan Pemkab Situbondo. Sehingga dia bisa membayar pinjaman selama honor tertunda. Mengenai adanya pengumuman pemberhentian ratusan tenaga honorer, Misri mengaku terkejut apakah dirinya termasuk di dalamnya. &rdquo;Mulai Februari, saya dan lima orang teman yang sama-sama bekerja sebagai tukang sapu, namanya sudah tidak tercantum lagi di DLH, tapi saya tetap disuruh kerja. Pagi absen dan sore baru pulang,&rdquo; tutur dia. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Ahmad Yulianto justru meminta untuk konfirmasi ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). &rdquo;Kalau masalah honor Januari hingga April 2025, silakan tanya ke BKAD," kata Ahmad Yulianto singkat saat dikonfirmasi melalui perpesanan aplikasi WhatsApp.

Tenaga honorer di Kabupaten Situbondo mengaku belum menerima honor/gaji selama periode Januari-April 2025

Tenaga Honorer Situbondo Belum Terima Honor Januari-April 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/11/image1-624731977.png" alt="Pekerja proyek pembangunan lantai 2 Pasar Kertosono harus kerja lembur untuk finishing." width="100%">
<figcaption>Pekerja proyek pembangunan lantai 2 Pasar Kertosono harus kerja lembur untuk finishing.</figcaption>
</figure> Proyek Pasar Kertosono Habiskan Dana Rp 13 Miliar JawaPos.com&ndash;Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Nganjuk menjadi sorotan pada akhir 2023. Hal tersebut karena penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk belum maksimal. Dilansir&nbsp;dari Radar Kediri, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Nganjuk&nbsp;Kartimah menyebut, organisasi perangkat daerah (OPD) yang paling banyak belum mencairkan anggaran adalah dinas PUPR. Akibatnya, penyerapan anggaran masih sekitar 70 persen hingga akhir minggu lalu. Padahal target Penjabat (Pj) Bupati Sri Handoko Taruna untuk penyerapan anggaran tahun ini bisa mencapai 90 persen. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk Gunawan Widagdo mengatakan,&nbsp;saat ini sejumlah proyek fisik masih berjalan. Sehingga, penyerapan anggaran belum bisa dilakukan 100 persen. Salah satu proyek fisik yang masih berjalan, lanjut dia, adalah pembangunan lantai 2 Pasar Kertosono. &rdquo;Pengerjaan lantai 2 Pasar Kertosono itu 100 hari. Nanti 26 Desember baru selesai,&rdquo; terang Gunawan Widagdo. Untuk pembangunan lantai 2 Pasar Kertosono menggunakan dana APBD Kabupaten Nganjuk. Anggaran yang dialokasikan Rp 13,3 miliar. Rencananya, lantai 2 Pasar Kertosono akan&nbsp;dibangun 469 los untuk pedagang yang belum kebagian los di lantai 1. Sehingga diharapkan awal 2024, Pasar Kertosono bisa ditempati para pedagang yang menjadi korban kebakaran Pasar Kertosono. &rdquo;Setelah bangunan selesai akan kami serahkan ke disperindag untuk pengelolaannya,&rdquo; ujar Gunawan. Sementara itu, perwakilan rekanan proyek pembangunan lantai 2 Pasar Kertosono,&nbsp;Sigit mengatakan, pihaknya optimistis lantai 2 Pasar Kertosono bisa selesai tepat waktu. Meski saat ini waktu pengerjaan tersisa 15 hari. &rdquo;Sekarang sudah masuk finishing,&rdquo; ujar Sigit. Untuk mempercepat finishing, pihaknya menambah jam pengerjaan. Para pekerja yang&nbsp;semula hanya sampai pukul 16.00, sekarang lembur sampai pukul 20.00 WIB. Selain lantai 2, Sigit mengatakan, pihaknya juga membangun tempat parkir dan taman di bagian depan pasar. &rdquo;Semua juga ditarget selesai pada 26 Desember. Jika terlambat rekanan bisa kena denda,&rdquo; ucap Sigit.

Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk jadi sorotan pada akhir 2023 karena penyerapan APBD Kabupaten Nganjuk belum maksimal

Hampir Tutup Tahun, APBD Kabupaten Nganjuk Belum Terserap Maksimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220524_203807.jpg" alt="Ilustrasi uang. Yudhi Mahatma/Antara " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang. Yudhi Mahatma/Antara </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, akan mencairkan tambahan penghasilan atau gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Juli.  ”Kita sudah siap. Tapi, Juli baru dibayar. Kita upayakan sebelum anak masuk sekolah,” ujar Kepala BKAD Pemkot Makassar Muh Dakhlan seperti dilansir dari Antara, Selasa (24/5).  Anggaran yang disiapkan untuk pembayaran gaji ke-13 bagi ASN lingkup Pemkot Makassar sekitar Rp 43 miliar atau hampir sama dengan anggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1443 Hijriah atau besarannya satu bulan gaji. Begitu pula untuk tunjangan kinerja (tukin) 50 persen yang sempat tertunda juga akan dibayarkan.  Namun demikian, teknis pencairan menurut Dakhlan, masih menunggu surat permintaan dari tiap organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Selain itu akan dibuatkan surat perintah pembayaran melalui Peraturan Wali Kota atau Perwali.  ”Itu (tukin) juga masuk, ada di PP (peraturan pemerintah). Kita sudah tindak lanjuti dalam bentuk Perwali. Mengenai proses pembayarannya, nanti kita rapatkan dengan TPAD soal 50 persen itu tadi,” ujar Muh Dakhlan.  Mengenai tambahan penghasilan pegawai (TPP) THR ASN, dia menjelaskan, juga belum dibayarkan dan masih akan dirapatkan kembali bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Makassar.  ”Mungkin Jumat (27/5) ini kita rapatkan. Kalau ada kesepakatan dengan TAPD, kita bayarkan sekalian, juga akan dibahas TPP untuk gaji ke-13,” tutur Muh Dakhlan.  Sedangkan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK juga akan ikut mendapatkan gaji ke-13. Karena terhitung mulai tanggal (TMT) bekerja pada 1 Maret.  ”Kalau PPPK juga dapat (gaji ke-13) sebab ada TMT-nya, itu terhitung mulai 1 Maret,” papar Muh Dakhlan.  Pemberian gaji 13 tersebut bagi ASN, sesuai dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022. Penerimanya merupakan ASN, pensiunan, maupun penerima lainnya seperti PPPK.

Pemkot Makassar Cairkan Gaji ke-13 Bagi ASN pada Juli

BKAD

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BKAD

Berita Terkini

Tenaga Honorer Situbondo Belum Terima Honor Januari-April 2025

Hampir Tutup Tahun, APBD Kabupaten Nganjuk Belum Terserap Maksimal

Pemkot Makassar Cairkan Gaji ke-13 Bagi ASN pada Juli

Download Aplikasi JawaPos.com