<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/damanik-1116610792.jpg" alt="Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan M Riza Damanik." width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan M Riza Damanik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah secara resmi memutuskan untuk menunda pemberlakuan wajib sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor makanan dan minuman hingga 17 November 2026. Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan M Riza Damanik mengatakan, keputusan itu sebagaimana diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (15/5) kemarin. "Pak Menteri Koperasi juga hadir dalam pertemuan itu, presiden sudah menyampaikan bahwa pemberlakuannya ditunda sampai pada 17 November 2026," kata Riza Damanik dalam Media Gathering di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/5). Riza menyebut KemenkopUKM menyambut baik terhadap keputusan itu, sehingga masih ada waktu baginya untuk memastikan para pendamping UMKM bisa lebih produktif. Sehingga nantinya, jumlah sertifikat yang diterbitkan setiap harinya bisa bertambah lebih banyak lagi. Selain itu, Riza juga menyoroti terkait proses literasi dan sosialisasi bagi pelaku UMKM yang ingin memperoleh sertifikat halal. Sehingga nantinya, kata Riza, pelaku UMKM bisa lebih berinisiatif dan agresif untuk mendapatkan sertifikasi itu. "Kami juga memastikan agar proses sosialisasi dan literasinya lebih baik, sehingga pelaku UMKM bisa lebih mudah, cepat, agresif untuk bisa terlibat dalam inisiatif ini untuk mendaftar diri," jelasnya. Lebih lanjut, Riza juga mengatakan bahwa ke depan KemenkopUKM akan segera melakukan koordinasi dan validasi guna memperkuat data para pelaku UMKM yang membutuhkan sertifikasi halal. "Pak Presiden di antaranya meminta kepada kami untuk segera melakukan koordinasi dengan Pemda melakukan validasi, perkuat data dari pelaku UMKM yang membutuhkan sertifikasi halal dan perkuat proses sosialisasi dan literasi sehingga nanti kita harapkan pada 2026, tidak ada lagi isu-isu terkait sertifikasi halal," pungkasnya. Sebelumnya, pemerintah menargetkan produk UMKM termasuk makanan dan minuman sudah harus bersertifikasi pada Oktober 2024. Namun kemudian, kebijakan itu ditunda hingga November 2025. Pasalnya, menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) baru mensertifikasi 44,4 juta dari total UMKM di Indonesia. Artinya, masih ada 15,4 juta UMKM yang perlu disertifikasi.

"Kami juga memastikan agar proses sosialisasi dan literasinya lebih baik, sehingga pelaku UMKM bisa lebih mudah, cepat, agresif," katanya.

Mundur Lagi, Pemerintah Tunda Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Halal UMKM hingga 17 November 2026

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/wisata-halal-3278067554.jpg" alt="Staf Ahli Menparekraf Bidang Pengembangan Usaha Masruroh (kanan) pada Festival Syawal LPPOM MUI di Labuan Bajo (8/5)." width="100%">
<figcaption>Staf Ahli Menparekraf Bidang Pengembangan Usaha Masruroh (kanan) pada Festival Syawal LPPOM MUI di Labuan Bajo (8/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkapkan masih terdapat kerancuan di masyarakat terkait wisata halal. Sebagian masyarakat masih mempersepsikan wisata halal sama dengan wisata religi. Padahal keduanya berbeda.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Informasi tersebut disampaikan Staf Ahli Menparekraf Bidang Pengembangan Usaha Masruroh di Festival Syawal LPPOM MUI di Labuan Bajo pada Rabu (8/5). "Pariwisata atau wisata halal masih rancu. Disamakan dengan wisata religi," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masruroh menjelaskan wisata halal berbeda dari wisata religi, khususnya wisata religi untuk umat Islam. Dia mengatakan, mispersepsi itu justru menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku industri wisata. Padahal dengan menerapkan wisata halal dengan benar, akan memunculkan nilai tambah tersendiri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia lantas menjelaskan bahwa wisata halal itu bukan islamisasi destinasi wisata. Bukan juga sebuah destinasi yang harus dilayani oleh umat Islam semuanya. Menurut dia, wisata halal adalah destinasi wisata yang ramah terhadap wisatawan muslim.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Misalnya wisatawan muslim mudah mengakses tempat untuk ibadah. Hotel tidak harus menyediakan masjid yang megah, tetapi bisa musala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang penting bersih dan nyaman untuk ibadah salat," katanya. Contoh lainnya wisatawan muslim mudah mencari kuliner atau restoran yang menyajikan makanan halal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Masruroh Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk bergama Islam. Sehingga jumlah wisatawan domestiknya, juga mayoritas Islam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan catatan Kemenparekraf, jumlah wisatawan nusantara yang muslim mencapai 80 persen. Dengan menerapkan wisatawan halal, bisa meningkatkan kenyamanannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan tersebut, Direktur Kemitraan dan Pelayanan Audit LPPOM MUI menyampaikan urusan sertifikat halal terus berkembang. Tidak hanya pada produk saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tetapi juga untuk layanan jasa. Dia mengatakan, dengan adanya sertifikat halal, akan meningkatkan nilai dari sebuah produk maupun jasa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sertifikat halal di Indonesia itu wajib. Sudah jadi regulasi pemerintah," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jadi mau tidak mau, pelaku usaha di bidang makanan dan minuman atau produk gunaan lain juga harus mengikuti regulasi tersebut. Dia mengatakan, LPPOM MUI siap berkolaborasi untuk pengurusan sertifikat halal.</div>

Wisata halal itu bukan islamisasi destinasi wisata. Bukan juga sebuah destinasi yang harus dilayani oleh umat Islam semuanya.

Masih Rancu di Masyarakat Beda Wisata Halal dari Wisata Religi

BJPH

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BJPH

Berita Terkini

Mundur Lagi, Pemerintah Tunda Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Halal UMKM hingga 17 November 2026

Masih Rancu di Masyarakat Beda Wisata Halal dari Wisata Religi

Download Aplikasi JawaPos.com