<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/biyanto-1573123210.png" alt="Biyanto" width="100%">
<figcaption>Biyanto</figcaption>
</figure> SEORANG&nbsp;jurnalis senior, Saur Hutabarat, pernah mengatakan bahwa setelah era Bung Hatta, tiada lagi yang layak menyandang gelar negarawan. Negeri ini juga telah kehilangan Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, dan Ahmad Syafi&rsquo;i Ma&rsquo;arif (Buya Syafi&rsquo;i). Semasa hidupnya, Buya Syafi&rsquo;i juga menyampaikan kerisauan senada. Buya Syafi&rsquo;i mengatakan bahwa bangsa ini terlalu banyak melahirkan politisi, tapi miskin negarawan. Membedakan politisi dan negarawan dapat dipahami dari pernyataan James Freeman Clarke (1810&ndash;1888). Teolog Amerika Serikat itu berkata, &rsquo;&rsquo;The difference between a politician and a statesman is that a politician thinks about the next election while the statesman thinks about the next generation&rsquo;&rsquo; (Perbedaan politikus dan negarawan adalah bahwa politikus berpikir tentang pemilu berikutnya ketika negarawan memikirkan generasi masa depan). Politisi dengan syahwat politik tinggi selalu berpikir cara meraih kekuasaan dan mempertahankannya selama mungkin. Bahkan saat dirinya baru dilantik sekalipun, yang dipikirkan adalah strategi untuk mempertahankan kekuasaan pada pemilu berikutnya. Bagi politisi yang haus kekuasaan, soal etika berpolitik sementara waktu diabaikan. Yang penting adalah memenangi perebutan kekuasaan. Itulah sebabnya politik selalu dimaknai, &rsquo;&rsquo;Who gets what, when, and how&rdquo; (Siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana). Doktrin politik juga mengajarkan bahwa tidak ada teman dan lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Bahkan, ada politisi yang berseloroh, &rsquo;&rsquo;Perbedaan pendapat itu biasa terjadi. Yang tidak boleh terjadi adalah perbedaan pendapatan.&rdquo; Karakter itu menjadikan politik dan partai akrab dengan budaya berpecah. Tengoklah tokoh-tokoh yang berkontestasi dalam pemilihan presiden (pilpres) pada Pemilu 2024. Mereka yang dulu berteman kini menjadi lawan. Sebaliknya, mereka yang dulu menjadi lawan kini berteman. Perpecahan merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dunia politik dan kepartaian. Apalagi jika politisinya telah kehilangan nilai-nilai ideologi yang menjadi dasar perjuangan. Narasi ideologi yang biasanya ideal akan ditransaksikan dengan kepentingan pragmatis untuk meraih kekuasaan. Hal tersebut terjadi karena tabiat kekuasaan, sekecil apa pun kekuasaan itu, selalu menghadirkan godaan. Peringatan Ibnu Khaldun Terkait dengan kerinduan negeri ini untuk melahirkan negarawan, kita penting merenungkan peringatan Bapak Sejarah Modern Ibnu Khaldun (1332&ndash;1406). Dalam karya monumentalnya, The Muqaddimah an Introduction to History (1989), Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa kekuasaan itu, jika tidak dijalankan dengan amanah, pasti akan membawa kerusakan. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa tabiat kekuasaan selalu menghendaki berada di satu tangan (the royal authority, by its very nature, must claim all glory for itself). Karena itulah, penguasa selalu tidak rela jika kekuasaan yang diraih dengan penuh perjuangan harus berpindah tangan. Jika terpaksa harus berpindah tangan, diusahakan agar pemegang kekuasaan berikutnya adalah orang-orang yang masih berhubungan darah atau memiliki kekerabatan dengan dirinya. Pada konteks itulah, lahir budaya politik dinasti yang berakar kuat di negeri tercinta. Dalam budaya politik dinasti, mekanisme checks and balances pasti sangat sulit terwujud. Selanjutnya, Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa tabiat kekuasaan juga selalu menghendaki kemewahan (the royal authority, by its very nature, requires luxury). Padahal, kemewahan pada saatnya akan merusak akhlak para pemegang kekuasaan. Kemewahan dan hilangnya akhlak merupakan tanda kehancuran negara. Peringatan senada juga dikemukakan Lord Acton (1834&ndash;1902) tatkala menulis surat pada Bishop Mandell Creighton (1843&ndash;1901). Dalam surat itu, Acton menulis ungkapan yang melegenda, &rsquo;&rsquo;Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely&rdquo; (Orang yang memiliki kekuasaan cenderung menyalahgunakannya dan orang yang memiliki kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya). Godaan Kekuasaan Pertanyaannya, mengapa syahwat untuk mempertahankan kekuasaan begitu tinggi? Untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita renungkan kisah pengusiran Adam dan Hawa dari surga. Mengapa keduanya terusir dari surga? Jawabnya, karena mereka tergoda bujuk rayu setan. Sejak lama setan memendam kedengkian kepada Adam. Setan berusaha mencari jalan untuk menggelincirkan Adam. Setan menemukan dua kelemahan Adam, yakni keinginan untuk hidup abadi dan terus berkuasa. Dengan dua kelemahan itu, setan lantas merayu agar Adam dan Hawa makan buah dari pohon keabadian (syajarah al-khuldi). Menurut bisikan jahat setan, jika Adam dan Hawa mau makan buah khuldi, keduanya akan merasakan kenikmatan surga yang abadi. Keduanya juga memperoleh kekuasaan yang tidak pernah binasa. Singkat kisah, Adam dan Hawa akhirnya tergoda bujuk rayu setan. Memang tidak ada larangan bagi seseorang memperebutkan kekuasaan. Bahkan, jujur harus diakui bahwa demokrasi di negeri ini diselamatkan mereka yang mencalonkan diri dalam proses-proses politik pada Pemilu 2024. Tetapi, penting diingatkan agar mereka yang sedang berkontestasi dalam tahapan pemilu senantiasa berhati-hati. Mereka yang sedang antre di bawah pohon khuldi untuk meraih kekuasaan penting menunjukkan cara-cara terhormat dan bermartabat. Kontestasi yang dilakukan secara terhormat dan bermartabat pasti akan melahirkan pemimpin berkualitas dan berintegritas. Semoga proses-proses politik pada Pemilu 2024 tidak hanya melahirkan politisi yang haus kekuasaan, tapi juga negarawan yang memikirkan masa depan bangsanya.&nbsp;(*) <hr /> *) Biyanto,&nbsp;Guru Besar UIN Sunan Ampel, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Politisi dengan syahwat politik tinggi selalu berpikir cara meraih kekuasaan dan mempertahankannya selama mungkin. Bahkan baru dilantik.

Mengerem Syahwat Kekuasaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/biyanto-1573123210.png" alt="Biyanto" width="100%">
<figcaption>Biyanto</figcaption>
</figure> Pemilu 2024 masih menyisakan empat bulan lagi. Seiring perjalanan waktu hingga hari pemungutan suara, suhu politik pasti terus meningkat. Dinamika politik bukan saja disebabkan tarik-menarik dukungan kelompok elite pada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Ironisnya, dinamika politik jelang pemilihan presiden (pilpres) juga membelah pandangan dan sikap politik ulama. Kini, ulama terpolarisasi dalam berbagai kelompok kepentingan dukung-mendukung capres-cawapres. Sebagai pemimpin informal di tengah-tengah masyarakat, mereka yang berstatus tokoh agama seperti kiai dan gus, ternyata banyak yang tergoda untuk turun gelanggang. Secara vulgar mereka memberikan dukungan pada pasangan capres dan cawapres tertentu. Sebagian tokoh agama yang berhimpun dalam berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) juga tidak bisa menahan diri. Mereka terlibat jauh dalam kontestasi pilpres. Kalangan intelektual kampus pun setali tiga uang. Seperti diketahui, saat ini pasangan capres dan cawapres yang resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum adalah Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subiyanto-Gibran Rakabuming Raka. Jika tidak ada perubahan, tiga pasangan ini akan berlaga dalam pemilu pada 14 Februari 2024. Mereka ini didampingi sekelompok tim sukses, yang sebagian berlatar belakang ulama. Sebagian lagi akademisi kampus yang rajin melakukan survei. Mereka layaknya konsultan politik capres-cawapres. Terbelahnya Ulama Dalam proses politik jelang pilpres itulah publik melihat sebagian ulama-kiai terlibat langsung politik praktis. Dampaknya, para ulama-kiai terbelah karena perbedaan sikap politik dan dukungan pada kandidat. Pada konteks ini, publik tidak perlu heran karena dunia politik memang selalu akrab dengan perbedaan, bahkan perpecahan. Sebagian aktivis partai bahkan mengatakan perbedaan politik itu biasa. Yang tidak boleh terjadi adalah perbedaan pendapatan. Juga dikatakan bahwa di dunia politik itu tidak ada teman atau lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Semua pihak semestinya melihat politik sebagai bagian dari persoalan duniawi semata. Karena itulah, tidak boleh saling memutlakkan pendapat dengan menganggap pilihan politiknya yang paling benar. Sementara pilihan politik orang lain dianggap salah. Apalagi jika dalam menyampaikan pandangan dan sikap politik itu seseorang membawa simbol-simbol keagamaan. Penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam politik dapat menodai kesakralan ajaran agama, juga memicu fenomena politik identitas. Peringatan ini penting direnungkan karena dinamika politik jelang pilpres telah menjadikan ulama-kiai terbelah. Apalagi sebagian ulama-kiai memiliki posisi sentral dalam ormas. Sebagian mereka juga kiai sekaligus pimpinan pondok pesantren. Dalam posisi ini, mereka sangat berpotensi untuk memengaruhi pilihan politik umat. Para kandidat capres dan cawapres pun tahu persis cara memanfaatkan mereka sebagai pendulang suara (vote getter). Terbelahnya sikap ulama-kiai karena faktor politik, apalagi disertai tindakan memobilisasi umat, tentu sangat disayangkan. Sebab, sifat ini jauh dari karakter ulama. Dalam pengertian yang baku, ulama merupakan kelompok orang yang ahli agama. Pengertian ini merujuk pada kalam Ilahi dalam Alquran (QS. 26: 197 dan QS. 35: 28). Dalam hadis Nabi Muhammad juga ditegaskan posisi istimewa ulama sebagai pewaris Nabi. Dalam makna yang lebih luas, ulama juga mencakup cendekiawan (ulul albab). Dengan demikian, ulama sejatinya bukan hanya kelompok ahli agama, melainkan juga ahli ilmu pengetahuan pada umumnya. Berarti kelompok cendekiawan yang mengawal lembaga-lembaga survei adalah ulama. Jika tidak cermat, publik juga dapat mengalami sesat pikir dan dibuat bingung. Sebab, sebagian lembaga survei masuk dalam kelompok berkepentingan. Bahkan, ada lembaga survei dadakan yang dibentuk para kandidat jelang pilpres. Dampaknya, nilai-nilai kejujuran yang menjadi spirit dalam dunia keilmuan akan tergerus. Demikian halnya dengan sebagian ulama-kiai yang terlalu jauh bermain dalam politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat. Apalagi jika dukungan itu tidak gratis-tis. Artinya, mereka mendukung bukan karena rekam jejak kandidat, melainkan karena &rsquo;&rsquo;sedekah politik&rdquo;. Jika dugaan ini benar, berarti kelompok ulama dan lembaga survei telah melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral keilmuan. Ingat Pesan Benda Karena itulah, Julien Benda dalam The Betrayal of the Intellectuals (1980), berpesan agar kaum cendekiawan berhati-hati jika bersinggungan dengan politik kekuasaan. Julien Benda juga mengingatkan agar kaum cendekiawan tidak hanya mengandalkan ilmu pengetahuan tatkala bersinggungan dengan politik kekuasaan. Yang tidak boleh hilang dari kaum cendekiawan adalah akhlak. Pesan ini penting agar kaum cendekiawan selalu menjadikan akhlak sebagai panglima dalam bertindak. Sebagai pemimpin informal, posisi ulama-kiai dan cendekiawan sejatinya diharapkan untuk mengawal proses politik jelang pilpres agar terlaksana secara terhormat. Ulama-kiai dan cendekiawan semestinya memosisikan diri sebagai penjaga akhlak umat dalam berpolitik. Mereka harus menjadi referensi moral bagi semua elite politik. Hal itu berarti mereka harus memainkan tugas utamanya, yakni amar makruf nahi mungkar (memerintah yang baik dan mencegah yang mungkar). Pembaru muslim Jalaluddin Al-Suyuthi menegaskan pentingnya tugas tersebut bagi ulama. Menurut Al-Suyuthi, tugas amar makruf nahi mungkar tidak boleh dijalankan sembarang orang. Ditegaskannya, hanya ulama dan umara (pemerintah) yang boleh menjalankan tugas tersebut. Ulama memiliki otoritas karena dinilai berilmu dan berkebijaksanaan. Sementara pemerintah memiliki kekuasaan dan aparat. Dengan posisi sentral itulah, ulama dan cendekiawan dapat memainkan peran penting jelang pemilu.&nbsp;(*) <hr /> *) BIYANTO,&nbsp;Guru besar UIN Sunan Ampel, sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Pemilu 2024 masih menyisakan empat bulan lagi. Seiring perjalanan waktu hingga hari pemungutan suara, suhu politik pasti terus meningkat.

Politik Telah Membelah Ulama-Cendekiawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/biyanto-1573123210.png" alt="Biyanto" width="100%">
<figcaption>Biyanto</figcaption>
</figure> JUMLAH&nbsp;calon jemaah haji (CJH) asal Indonesia tahun ini tergolong yang terbesar sepanjang sejarah. Menurut data resmi Kemenag, total CJH 229.000 orang, termasuk tambahan kuota 8.000 orang. Pada awal keberangkatan musim haji 2023, kuota CJH masih 221.000 orang. Perinciannya, 203.320 kuota haji reguler dan 17.620 kuota haji khusus. Kuota CJH tahun ini berarti naik sangat signifikan dibanding musim haji 2022 yang masih pandemi, yakni 100.051 orang. Perinciannya, 92.925 jemaah haji regular dan 7.226 jemaah haji khusus. Kenaikan kuota CJH pada tahun ini tentu harus disyukuri. Kenaikan kuota ini diharapkan dapat memangkas daftar antrean CJH. Sebab, daftar antrean CJH di sejumlah provinsi mencapai 30 hingga 45 tahun. Khusus di Jawa Timur, rerata antrean CJH sudah mencapai 35 tahun di setiap kabupaten/kota. Menyikapi semakin mengularnya antrean CJH itu, umat perlu diajak untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Berdasar fakta sejarah, kita memperoleh penjelasan bahwa Nabi SAW hanya sekali menunaikan ibadah haji. Ibadah haji Nabi itu dilakukan pada tahun ketujuh Hijriah, persis setelah masa penaklukan Kota Makkah. Haji Nabi itu pun dikenal dengan haji perpisahan (wada&rsquo;). Itulah haji pertama dan terakhir Nabi sepanjang masa kenabiannya. Teladan Nabi ini penting terus digelorakan agar tumbuh kesadaran di kalangan umat, terutama mereka yang telah berangkat haji berkali-kali. Memang tidak mudah memahamkan umat bahwa kewajiban ibadah haji itu cukup sekali. Sebab, ibadah haji selalu memberikan pengalaman keagamaan yang mendalam. Apalagi, Allah SWT memanggil jemaah haji dengan sebutan yang sangat menyentuh hati nurani, yakni tamu Allah (wafdullah). Dengan panggilan itu berarti Allah yang akan menjadi tuan rumah. Karena itu, dikatakan, jemaah haji berkunjung ke rumah Allah (Baitullah, Kakbah). Sebagai tuan rumah, Allah pasti akan menyambut, menjamu, dan memberikan rasa aman bagi jemaah haji. Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad juga menjelaskan keutamaan ibadah haji. Misalnya, Nabi bersabda bahwa haji yang mabrur itu pahalanya tiada lain kecuali surga. Disebutkan pula, pahala orang berhaji sama dengan berjihad di jalan Allah. Juga dikemukakan bahwa doa yang dipanjatkan jemaah haji pasti akan dikabulkan Allah. Karena janji yang diberikan Allah dan Rasulullah begitu rupa, motivasi umat untuk menjalankan ibadah haji terus bergelora. Pengalaman rohani yang diperoleh setiap jemaah haji juga selalu menghadirkan semangat untuk kembali menjadi tamu Allah. Setiap orang yang pernah menjadi tamu Allah pasti teringat saat melaksanakan prosesi ibadah haji. Senantiasa terbayang tatkala mengelilingi Kakbah (tawaf), berjalan mondar-mandir antara Bukit Shafa dan Marwa (sai), berkumpul di Padang Arafah (wukuf), bermalam (mabit) di Muzdalifah dan Mina, melontar dengan batu-batu kecil (jumrah), menggunting atau mencukur rambut (tahalul), serta mencium batu hitam (Hajar Aswad). Jemaah laki-laki diharuskan berpakaian yang tidak berjahit, alas kaki tidak boleh menutup mata kaki, dan apabila pakaian ihram telah dikenakan tidak boleh berhias. Bersisir, menggunting kuku, dan mencabut bulu, apabila dilakukan saat berpakaian ihram, akan dikenai denda. Terlebih jika bercumbu, membunuh binatang, dan mencabut tanaman. Berkata atau berpikiran kotor (rafats), berbuat tercela (fasiq), dan bertengkar (jidal) benar-benar ditekankan kepada tamu-tamu Allah untuk dijauhi selama pelaksanaan ibadah haji. Jika diamati secara saksama, prosesi ibadah haji laksana sebuah pertunjukan. Pandangan ini dikemukakan tokoh revolusioner Iran Ali Shariati (1933&ndash;1977) dalam karya berjudul Hajj (2007). Pernyataan Shariati jelas tidak berlebihan jika kita memperhatikan protokoler ibadah haji. Pelaksanaan rukun Islam kelima itu memang laksana sebuah pertunjukan. Tetapi bukan pertunjukan biasa, melainkan pertunjukan akbar karena melibatkan jutaan orang. Jutaan jemaah terlibat dalam pertunjukan akbar tersebut. Dikatakan Ali Shariati, dalam pertunjukan akbar itu, Allah langsung bertindak sebagai sutradara. Tokoh-tokoh yang harus diperankan adalah Adam, Ibrahim, Hajar, Ismail, dan setan. Lokasi utamanya di sekitar Masjidilharam, Masjid Nabawi, Tanah Haram, Kakbah, Shafa, Marwah, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan tempat-tempat bersejarah yang selalu diziarahi jemaah haji. Terakhir, kata Ali Shariati, pemain utamanya adalah setiap jemaah haji itu sendiri. Para tamu Allah inilah yang akan memerankan karakter dari figur utama Adam, Ibrahim, Hajar, Ismail, dan setan. Modal ketakwaan itulah yang akan menjamin setiap jemaah dapat meneladani karakter tokoh yang diperankannya. Di samping itu, modal ketakwaan juga sangat penting untuk menata niat agar ibadah hajinya diterima Allah. Rangkaian ibadah haji itu jelas memberikan pengalaman rohani yang tak terlupakan bagi orang yang sudah berhaji. Bahkan, tatkala melakukan rangkaian ibadah haji, banyak jemaah yang menitikkan air mata sebagai bentuk rasa syukur karena diundang sebagai tamu Allah. Karena itulah, kerinduan untuk melakukan perjalanan spiritual ke Tanah Suci terus menggelora di kalangan umat Islam. Tetapi, penting diingat, kini ada jutaan orang yang sedang mengantre untuk diundang sebagai tamu Allah. Pesan pentingnya, bagi yang sudah berhaji, harus menahan ego spiritualnya untuk memberikan kesempatan kepada saudaranya. Bukankah Nabi telah memberikan teladan bahwa berhaji itu cukup sekali?&nbsp;(*) <hr /> *) BIYANTO, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Jumlah calon jemaah haji (CJH) asal Indonesia tahun ini tergolong yang terbesar sepanjang sejarah. Menurut data Kemenag, total CJH 229 ribu.

Antrean Haji Mengular, Teladani Nabi Muhammad SAW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/Biyanto-2529903889.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SELURUH&nbsp;elemen negeri telah merayakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Para pendidik, pegiat, dan penyelenggara pendidikan penting menjadikan Hardiknas sebagai momentum merenungkan kontribusi lembaga pendidikan dalam gerakan pemberantasan korupsi. Seluruh ekosistem pendidikan penting menjawab tantangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang pernah menyatakan bahwa idealnya lembaga pendidikan menghasilkan para pejuang antikorupsi. Tetapi, ironisnya, lembaga pendidikan, menurut Mahfud MD, justru banyak &rdquo;menernak&rdquo; koruptor. Pernyataan Mahfud senada dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. Dalam suatu acara pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan (PBAK) untuk mahasiswa baru Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2022, Ghufron mewanti-wanti sivitas akademika kampus agar tidak terseret dalam pusaran kasus korupsi. Peringatan itu disampaikan Ghufron karena perguruan tinggi ternyata turut menyumbang sekitar 86 persen koruptor. Peringatan Mahfud dan Ghufron seakan memperoleh afirmasi seiring dengan perkembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah oknum jajaran petinggi Universitas Negeri Lampung (Unila). Kasus korupsi di Unila layaknya fenomena &rdquo;gunung es&rdquo;. Tampak di permukaan hanya satu&ndash;dua insiden, tetapi sejatinya masih banyak kasus dengan modus serupa yang belum terendus aparat penegak hukum dan media. Dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah oknum di Unila makin menunjukkan bahwa latar belakang sosial pelaku korupsi sangat beragam. Mereka berasal dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, partai politik, pengusaha, sivitas akademika kampus, bahkan elite organisasi keagamaan. Pertanyaannya, mengapa kalangan terpelajar bisa terseret dalam pusaran kasus korupsi? Bukankah mereka termasuk kelompok terpelajar dan berilmu? Jawabnya, mereka yang terjerat kasus korupsi sangat mungkin karena terlalu jauh bersinggungan dengan politik dan kekuasaan. Mereka juga tampak gagap tatkala berurusan dengan budaya birokrasi yang koruptif. Untuk itulah, kaum terpelajar tidak boleh hanya mengandalkan ilmu pengetahuan tatkala bersinggungan dengan politik dan kekuasaan. Bermodal Akhlak Modal yang sangat penting dimiliki kaum cerdik cendekia adalah moral atau akhlak. Modal akhlak bersifat universal karena berlaku bagi siapa pun dan apa pun agamanya. Persoalan akhlak penting karena berkaitan dengan integritas seseorang. Pada konteks itulah, Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii) pernah menyatakan bahwa perspektif moral ini dapat digunakan untuk menilai apakah seseorang yang terpelajar telah berkhianat, terpeleset, tertipu, khilaf, naif, atau tidak paham dengan medan pergaulan sehingga salah mengambil langkah. Nilai-nilai integritas penting dirawat, termasuk tatkala kalangan terpelajar memperoleh amanah sebagai pejabat publik. Tetapi, sayang sekali, realitas terkadang justru berkata sebaliknya. Mereka yang sering menyatakan tidak pada korupsi justru rajin korupsi. Seakan menyadari bahwa ada begitu banyak kalangan terdidik yang terlibat kasus korupsi, maka dikembangkan materi pendidikan antikorupsi. Di beberapa perguruan tinggi, kurikulum pendidikan antikorupsi didesain dengan cara beragam. Ada yang menjadikan mata kuliah mandiri. Ada juga yang menyisipkan (inserting) materi antikorupsi ke beberapa mata kuliah. Pengembangan materi pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menjadikan kalangan terdidik sebagai pribadi berintegritas. Bangsa ini jelas banyak berharap pada dunia pendidikan. Sebab, mereka yang sedang belajar di bangku sekolah dan kuliah di perguruan tinggi merupakan calon pemimpin negeri. Jika kini kalangan cerdik cendekia sudah banyak yang &rdquo;berlepotan&rdquo; dengan noda korupsi, kepada siapa lagi bangsa ini berharap? Memerlukan Ideologi Pertanyaan tersebut layak direnungkan jika kita tidak ingin melihat kalangan cerdik cendekia berkali-kali terpeleset dalam pusaran kasus korupsi. Menjamurnya praktik korupsi yang melibatkan kalangan terpelajar sangat mungkin disebabkan budaya di pemerintahan memang cenderung toleran terhadap korupsi. Bahkan, ada sebagian birokrat yang menoleransi praktik korupsi asal dilakukan &rdquo;sesuai prosedur&rdquo;. Mochtar Lubis dan James C. Scott dalam Bunga Rampai Korupsi (1988) mengingatkan bahwa ekspresi korupsi sering kali mewujud dalam banyak wajah (multifaces). Di kalangan pegawai negeri dan birokrat, korupsi dilakukan dengan melanggar sumpah jabatan. Ekspresi korupsi bisa berbentuk menerima uang sogokan, uang kopi, uang rokok, uang tahu sama tahu, uang transportasi, uang semir, dan salam tempel. Untuk mengelabui hukum, imbalan atau gratifikasi biasanya tidak langsung diberikan kepada pejabat resmi, tapi melalui istri, anak, kerabat, dan teman dekatnya. Di antara penyebab belum berhasilnya pemberantasan korupsi adalah karena gerakan antikorupsi belum memiliki ideologi. Ideologi dalam kaitan ini dapat dimaknai seperangkat nilai yang digunakan sebagai arahan, justifikasi, alasan, dan keyakinan untuk mencapai tujuan. Saat ini gerakan pemberantasan korupsi benar-benar sedang mengalami kevakuman ideologi. Di antara indikatornya, banyak orang berteriak antikorupsi ketika belum berada dalam lingkaran kekuasaan. Tetapi, tatkala menjadi bagian dari kekuasaan, mereka justru yang paling rajin korupsi. Karena masalah korupsi sama dengan problem ekonomi, politik, dan sosial lainnya, usaha untuk memberantasnya harus terus digelorakan. Seluruh elemen bangsa penting memberikan dukungan kepada para pejuang dan pegiat antikorupsi. Pada konteks inilah lembaga pendidikan perlu hadir untuk melibatkan diri dalam gerakan pemberantasan korupsi. Bukan malah sebaliknya, menernak koruptor.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;BIYANTO,&nbsp;Guru Besar UIN Sunan Ampel, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Seluruh elemen negeri telah merayakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Seluruh ekosistem pendidikan penting menjawab tantangan.

Pendidikan dan Gerakan Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/biyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SEBAGAI bangsa kita selayaknya berbangga atas penobatan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Capaian itu dapat kita baca dalam laporan lembaga Charity Aid Foundation (CAF) yang diumumkan pada 21 Oktober 2022. CAF merupakan lembaga internasional yang secara berkala melakukan survei bertajuk World Giving Index (CGI) atau indeks kedermawanan negara-negara di dunia. Dengan prestasi ini berarti Indonesia mampu mempertahankan capaian yang telah diraih pada 2018 dan 2021. Hebatnya, prestasi ini diraih di tengah negeri tercinta sedang menghadapi serangkaian bencana alam yang datang secara bertubi-tubi.  Capaian sebagai negara paling dermawan merupakan wujud pengakuan dunia terhadap budaya berbagi antar sesama anak bangsa. Yang membanggakan, budaya berbagi ini selalu hadir di negeri yang termasuk dalam kategori rawan bencana. Semangat kedermawanan juga tampak luar biasa tatkala negeri ini menghadapi pandemi. Jika bukan karena semangat kesukarelaan dan kewelasasihan antar sesama anak bangsa, negeri ini pasti akan menghadapi beban sangat berat selama pandemi. Apalagi, banyak pihak menyebut negeri ini termasuk dalam kategori negara rapuh (fragile state).  Kedermawanan di antara warga bangsa itu menunjukkan bahwa nilai-nilai filantropisme, bahkan altruisme, di antara warga bangsa telah tumbuh subur. Hal itu berarti musim pandemi yang berlangsung selama tiga tahun justru menjadi penyemangat sesama anak bangsa untuk tolong-menolong (al-ta’awun). Implementasi nilai-nilai keagamaan yang mengajarkan teologi tolong-menolong (the theology of al-ma’unism) benar-benar mewujud dalam perilaku keseharian umat. Kondisi ini menjadi semacam berkah tersembunyi (blessing in disguise) di tengah kondisi negeri yang rawan bencana.  Dalam survei WGI 2022 itu indeks kedermawanan Indonesia dinyatakan lebih baik daripada negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Irlandia, Belanda, Australia, dan Selandia Baru. Ada tiga indikator yang digunakan CAF dalam menentukan indeks kedermawanan negara-negara di dunia. Tiga indikator itu adalah (1) membantu orang asing atau seseorang yang tidak dikenal dan membutuhkan bantuan; (2) menyumbangkan uang untuk amal; dan (3) kesukarelaan meluangkan waktu untuk organisasi sosial.  Skor paling tinggi yang diraih Indonesia adalah menyumbang uang dan secara sukarela meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan organisasi sosial. Sementara untuk indikator membantu orang tidak dikenal, Indonesia masih kalah dari negara lain. Prestasi Indonesia sebagai negara paling dermawan dalam tiga edisi survei CAF rasanya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan ormas keagamaan serta lembaga-lembaga sosial pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Lembaga-lembaga sosial yang selalu mengedepankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tersebut sukses mengelola dana ZIS secara profesional dan akuntabel.  Pada konteks itulah kita selayaknya berterima kasih kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan lainnya. Posisi ormas sangat penting karena memiliki lembaga yang efektif untuk memobilisasi sumber daya umat dalam bentuk ZIS. Kekuatan ormas juga didukung jaringan yang mapan mulai level pusat hingga pelosok. Jutaan anggota yang berhimpun di bawah naungan ormas-ormas keagamaan juga berperan besar dalam menyemai nilai-nilai kedermawanan dan kesukarelaan.  Komitmen sesama anak bangsa untuk saling menolong merupakan aktualisasi terhadap penegakan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan tanpa pamrih berbagai elemen masyarakat menyumbangkan sebagian hartanya untuk meringankan beban saudaranya yang tertimpa musibah. Bukan hanya logistik, bantuan juga diberikan dalam bentuk pengobatan, pendidikan anak-anak, dan pendampingan psikologis terhadap korban bencana (traumatic healing). Secara bergiliran, sejumlah komunitas keagamaan, kampus, dan rumah sakit juga mengirimkan relawan untuk membantu korban.  Rangkaian bencana kemanusiaan dan bencana alam yang terjadi acap kali juga menjadi media bagi kelompok elite dan aktivis partai politik untuk menyapa sekaligus meraih simpati rakyat. Mereka langsung turun gunung untuk menunjukkan empatinya. Bahkan, kita menyaksikan sebagian aktivis partai politik hilir mudik membawa bendera dan aksesori partai sekadar untuk menunjukkan komitmennya pada korban bencana. Sebagian elite yang akan running dalam Pemilu 2024 juga tidak mau kalah. Jika tidak bisa hadir secara langsung di lokasi bencana, mereka mengirim bantuan melalui tim suksesnya. Tidak lupa, mereka juga memasang baliho ucapan duka dan empati di tempat-tempat strategis lokasi bencana.  Karena bencana selalu mengakibatkan terjadinya musibah kemanusiaan, dibutuhkan tindakan yang konkret untuk membantu korban. Untuk sementara waktu, biarkan elite politik menjadikan bencana alam dan bencana kemanusiaan sebagai alat mengkritisi kebijakan pemerintah. Yang penting dirawat adalah komitmen sesama anak bangsa untuk membantu tanpa pamrih. Bantuan berdimensi kemanusiaan penting diberikan tanpa mempertimbangkan latar belakang etnis, agama, dan paham keagamaan.  Komitmen tersebut sejalan dengan ajaran fundamental dalam Alquran tentang pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan (QS Al-Maidah: 32). Dalam ayat ini ditegaskan, barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu telah membunuh orang lain atau melakukan kerusakan di muka bumi, dia seperti membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya dikatakan, barang siapa membantu seseorang hingga dia bertahan hidup dan bangkit dari keterpurukan, orang itu bagaikan telah menolong seluruh umat manusia.  Kalam Ilahi tersebut sangat penting menjadi spirit untuk menumbuhkan nilai-nilai kedermawanan, kesukarelaan, dan kewelasasihan di negara rawan bencana seperti negeri tercinta. Kita harus meyakini bahwa semua itu merupakan aktualisasi dari ajaran agama yang menekankan pentingnya berbagi (religious gift). Terlebih jika spirit berbagi tersebut didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan universal.  Jika spirit kedermawanan, kesukarelaan, dan kewelasasihan itu terus dirawat dengan baik, capaian Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia pasti dapat dipertahankan pada masa mendatang. Dengan semangat berbagi di antara warga bangsa, negeri ini akan terus tumbuh serta makin tangguh menghadapi bencana alam dan bencana kemanusiaan. (*)  <hr />  *) BIYANTO, Guru Besar UIN Sunan Ampel, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Negara Paling Dermawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/biyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>HINGGA kini pengungkapan kasus terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada Jumat (8 Juli 2022) masih misterius. Pemberitaan kasus tersebut semakin liar dan tak terkendali. Hal itu dapat dimaklumi karena pengaruh media sosial memang luar biasa. Apalagi untuk kasus-kasus yang sedang menjadi perhatian publik. Pemberitaan kasus ini semakin menarik karena diwarnai drama dugaan pelecehan seksual, perselingkuhan, dan baku tembak antaraparat.  Tidak ingin kasus ini memengaruhi integritas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bergerak cepat dengan membentuk tim khusus. Atensi khusus juga diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi memerintahkan agar kasus ini diusut tuntas dan transparan. Menurut Jokowi, transparansi dalam pengungkapan kasus ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.  Komitmen Kapolri dan atensi Presiden Jokowi terasa sangat melegakan. Apalagi, dalam perkembangannya, pengacara keluarga korban menduga adanya skenario untuk menghabisi Brigadir Yosua. Untuk memperkuat dugaan tersebut, pengacara keluarga korban menghadirkan sejumlah bukti baru. Bukti-bukti baru itulah yang dibawa pengacara keluarga korban tatkala melaporkan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.  Harus diakui, insiden terbunuhnya Yosua memang tergolong heboh. Apalagi, kasus ini terjadi di rumah dinas kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadivpropam) Polri. Karena itulah, dapat dipahami jika insiden ini menjadi sorotan media nasional dan bahkan internasional. Publik tentu akan terus mengikuti pemberitaan insiden yang sejatinya bisa disebut sangat mirip dengan permainan para polisi di film-film India.  Layaknya sebuah permainan, untuk sementara waktu sang sutradara dari drama kasus ini berhasil memainkan emosi publik. Tanpa disadari, publik terperangkap dalam alur cerita yang bisa jadi sesat dan menyesatkan. Pada konteks inilah integritas dan profesionalitas jajaran Polri benar-benar diuji. Publik tentu sangat berharap tim khusus yang dibentuk Kapolri atau tim independen lain dapat mengungkap kasus ini secara transparan.  Harapan tersebut penting karena kalau ditengok ke belakang sejatinya masih banyak kasus besar yang masih misterius. Salah satu kasus yang pernah menggemparkan adalah pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Nasruddin ditembak mati setelah bermain golf di Padang Golf Modernland, Kota Tangerang, pada 15 Maret 2009. Kasus itu menyeret nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Antasari dituduh sebagai aktor intelektual.  Dalam pembelaannya, Antasari mengatakan bahwa dirinya telah menjadi korban pengadilan sesat dan penuh rekayasa. Antasari pun harus menerima kenyataan dipenjarakan selama delapan tahun. Setelah menjalani masa penahanan, Antasari menuduh penguasa pada zaman itu berada di balik semua yang dialaminya. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merasa tertuduh dengan pernyataan Antasari bereaksi dengan mengatakan: ”Para penguasa berhati-hatilah dalam menggunakan kekuasaan. Jangan bermain api, terbakar nanti.”  Terlepas siapa yang berbohong dan siapa berkata jujur dalam kasus Antasari, hingga kini publik belum memperoleh jawaban yang terang benderang. Selain kasus yang dialami Antasari, masih banyak kasus besar yang misterius. Kasus-kasus besar itu seperti menguap begitu saja. Di antaranya kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus lainnya adalah pengadaan teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu 2009.  Demikian juga kasus dugaan suap pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Yang paling heboh adalah kasus megaskandal Bank Century. Saat itu pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk menyelamatkan Bank Century. Banyak dugaan yang menyertai kasus Bank Century. Tetapi, sangat disayangkan, publik belum mendapat kejelasan dari kasus-kasus besar yang begitu menguras energi. Publik juga belum bisa melupakan kasus Hambalang, kardus durian, dan lainnya.  Pertanyaannya, siapa bermain api dalam kasus-kasus besar tersebut? Karena tidak kunjung menemukan jawaban memuaskan, akhirnya nalar publik menyimpulkan bahwa ada sutradara di balik sejumlah kasus yang menghebohkan itu. Ibarat permainan berbahaya, sang sutradara layaknya sedang bermain api. Sang sutradara mungkin tidak menyadari bahwa ada hukum tak terelakkan: ”Barang siapa bermain api, pasti akan terbakar.”  Peribahasa lain juga mengatakan: ”Barang siapa menanam, mengetam.” Kata bijak tersebut mengingatkan bahwa barang siapa berbohong dalam kasus-kasus besar itu pasti akan terbongkar. Cepat atau lambat, kejujuran pasti akan mengalahkan kebohongan. Dalam ajaran agama dikatakan, kejujuran adalah sifat yang sejalan dengan hati nurani. Sebaliknya, kebohongan digambarkan sebagai sifat yang bertentangan dengan hati nurani. Karena itu, siapa pun orangnya dan apa pun agamanya harus berperilaku jujur.  Dalam kaitan ini penting direnungkan pernyataan Abraham Lincoln, bapak kemerdekaan dan presiden ke-16 Amerika Serikat. Lincoln pernah berujar: You can make fool all people for some time, some people for all time, but not all people for all time (Anda dapat menipu semua orang untuk sementara waktu, sebagian orang untuk sepanjang waktu, tetapi Anda tidak mungkin menipu semua orang untuk sepanjang waktu).  Pernyataan itu memberikan pelajaran bahwa sejatinya tidak ada tempat yang aman untuk menyimpan kebohongan. Bahkan, diilustrasikan, untuk menyimpan satu kebohongan, pasti dibutuhkan banyak kebohongan. Tidak ada kebohongan yang sempurna dilakukan seseorang. Setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak. Apalagi, kejahatan itu dilakukan di era digital. Untuk itu, penting dipesankan kepada para elite penguasa dan pemimpin negeri tercinta: jangan pernah bermain api. Marilah berkata jujur demi masa depan bangsa yang terhormat dan bermartabat. (*)  <hr />  *) BIYANTO, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Elite Penguasa, Jangan Bermain Api

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/biyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>BERIBADAH haji ke Tanah Suci merupakan momentum yang didambakan setiap muslim. Selain untuk menyempurnakan rukun Islam, ibadah haji selalu memberikan pengalaman keagamaan yang begitu mendalam. Karena itu, dapat dipahami bahwa gairah umat untuk menjalankan ibadah haji selalu menggelora. Bagi mereka yang sudah berhaji sekalipun, hasrat berkunjung ke Tanah Suci tetap tinggi.  Hal itu dapat dilihat dari antrean calon jemaah haji (CJH) yang terus mengular. Rata-rata antrean CJH di sejumlah daerah sekitar 20–30 tahun. Bahkan, di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan antrean CJH mencapai 40–45 tahun. Antrean CJH dipastikan semakin panjang karena pada 2020 dan 2021, pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji akibat pandemi Covid-19 yang membahayakan keselamatan jiwa manusia.  Selama dua tahun itu, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia (KSA) memutuskan pelaksanaan ibadah haji secara terbatas bagi penduduk asli dan ekspatriat yang tinggal di Tanah Suci. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi, pada musim haji tahun ini pemerintah KSA kembali mengundang CJH dari negara-negara di dunia. Pada tahun ini Indonesia mendapat kuota sebanyak 100.051 CJH. Jumlah itu ditambah 1.091 petugas haji.  Kuota haji tahun ini memang belum kembali ke jumlah normal sebelum pandemi. Dampaknya, mereka yang sebelumnya terjadwal beribadah haji tahun ini tidak berangkat. Tidak ada pilihan lain, mereka yang mengantre selama puluhan tahun harus bersabar hingga pada saatnya dipanggil sebagai tamu-tamu Allah SWT. Sebagai tuan rumah, Allah pasti menyambut siapa pun yang datang ke Tanah Suci. Bangunan Kakbah (Baitullah, rumah Allah) yang menghadap ke semua penjuru melambangkan bahwa Allah akan menjamu siapa pun yang datang dan dari negara mana pun.  Itulah pesan kemanusiaan ibadah haji yang disimbolkan melalui pakaian ihram berwarna putih. Mereka semua sama di hadapan Allah. Para tamu Allah itu hanya dipersyaratkan datang ke Tanah Suci dengan membawa bekal terbaik. Dalam pandangan Alquran, bekal terbaik itu adalah bertakwa kepada Allah (QS Al Baqarah: 197). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ketakwaan merupakan kumpulan dari nilai-nilai keagamaan yang mencakup pengetahuan, ketabahan, keikhlasan, kesadaran akan jati diri, serta persamaan dan kelemahannya di hadapan Allah.  Penting disadari bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak hanya berkaitan dengan kemampuan biaya dan kekuatan fisik. Ibadah haji juga mensyaratkan kesiapan mental spiritual dan jaminan keamanan. Karena dunia masih berada dalam kondisi transisi era pandemi ke endemi, ibadah haji tahun ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena persyaratan yang begitu ketat, Allah menekankan bahwa ibadah haji hanya diwajibkan bagi orang yang benar-benar mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah (QS. Ali ’Imran: 97). <h3>Dimensi Kemanusiaan</h3> Secara keseluruhan, ibadah haji tidak dapat dilepaskan dari Nabi Ibrahim. Bahkan, dikatakan bahwa ibadah haji tidak dapat dipahami dengan baik tanpa mengenali sosok dan karakter Ibrahim. Quraish Shihab (2000) menjelaskan, salah satu keistimewaan Nabi Kekasih Allah (Khalilullah) itu adalah bahwa melalui Nabi Ibrahim, kebiasaan mengorbankan manusia sebagai sesajen atau tumbal dibatalkan Allah. Allah mengganti Ismail yang akan disembelih Nabi Ibrahim dengan hewan sembelihan yang besar (QS Al Shaffat: 100-107).  Hal itu terjadi bukan karena manusia terlalu mulia untuk dikorbankan, melainkan karena rahmat dan kasih sayang Allah semata. Sebab, jika Allah telah berkehendak, apa pun yang kita miliki harus diserahkan. Karena itu, perintah berkurban dalam rangkaian ibadah haji penting ditunaikan. Nabi Muhammad mengancam mereka yang memiliki kemampuan, tapi tidak berkurban. Dengan tegas Nabi melarang mereka mendekati tempat salatnya (HR Ahmad dan Ibnu Majah).  Jika dilacak secara historis, berkurban tergolong ibadah yang paling awal diperintahkan Allah kepada manusia. Itu dapat dipahami dari perintah Allah kepada anak-anak Nabi Adam, yakni Habil dan Qabil. Allah memerintahkan keduanya untuk berkurban dengan kurban yang terbaik. Habil dan Qabil lantas berkurban dengan cara masing-masing. Kisah pengorbanan pertama dalam sejarah peradaban manusia ini diabadikan dalam Alquran (QS Al Maidah: 27-31).  Perintah berkurban dalam rangkaian perayaan Idul Adha secara khusus merujuk pada kisah penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim. Kisah penyembelihan Ismail yang kemudian diganti dengan hewan sembelihan sekaligus mengajarkan pentingnya komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Melalui ibadah kurban, umat diperintahkan untuk membantu sesama tanpa melihat latar belakang sosial, agama, dan etnis.  Di samping sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, ibadah kurban memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat. Hal itu tecermin dari ajaran untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada mereka yang berhak. Terkait perintah berkurban pada masa transisi pandemi ke endemi ini, sejumlah organisasi sosial keagamaan melalui ijtihad para ulamanya memberikan beberapa pilihan.  Pertama, umat disarankan lebih mengutamakan bersedekah berupa uang daripada menyembelih hewan kurban. Sedekah uang dapat langsung dibagikan kepada masyarakat terdampak pandemi. Uang kurban juga dapat diserahkan ke sejumlah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) untuk dibelanjakan hewan kurban dan disembelih. Selanjutnya, daging sembelihan dirupakan berbagai masakan yang dikemas dalam kaleng untuk dibagikan ke masyarakat.  Kedua, umat yang mampu bersedekah dengan uang sekaligus berkurban dapat menunaikan keduanya. Ijtihad itu merupakan terobosan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan selama pandemi. Penting dipahami, bersedekah dengan uang atau menyembelih hewan kurban untuk kepentingan kemanusiaan bernilai sama baiknya di hadapan Allah. (*)  <hr />  *) BIYANTO, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Dimensi Kemanusiaan Ibadah Haji dan Kurban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/biyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PERSYARIKATAN Muhammadiyah dan negeri tercinta telah kehilangan salah satu tokoh terbaiknya. Pada Jumat (27/5/2022) Ahmad Syafii Maarif pergi untuk selamanya. Selama ini, sosok yang akrab disapa Buya Syafii itu dikenal sebagai ”kompas moral” bagi bangsa.  Istilah ”kompas moral” digunakan untuk menggambarkan peran Buya (Syafii) tatkala menjadi penyeru (muazin) keprihatinan bangsa. Sebagai intelektual ternama sekaligus guru bangsa, Buya memang laksana rumah terbuka. Buya mampu berinteraksi dengan siapa pun sehingga radius pergaulannya terasa tanpa batas.  Dalam sambutan pengantar untuk buku Mencari Negarawan: 85 Tahun Buya Ahmad Syafii Maarif (2021), Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa Buya Syafii merupakan sosok sederhana, berilmu, dan berwawasan luas, humanis, lugas, tetapi tetap santun. Buya sangat terbuka dan tampil apa adanya. Otentik dalam istilah Buya. Itulah yang membuat Buya egaliter dan demokratis.  Sebagai demokrat sejati, Buya Syafii mampu menjaga satunya kata dan perbuatan. Buya juga senantiasa risau dengan kondisi bangsa yang melahirkan lebih banyak politisi daripada negarawan. Kiprah Buya Syafii yang luar biasa selayaknya mengilhami kelahiran negarawan sekaligus intelektual negeri ini. Guru bangsa kelahiran Sumpurkudus, Sumatera Barat, 31 Mei 1935, itu juga masih aktif menulis hingga menjelang akhir hayatnya.  Kehebatan Buya Syafii dalam tulis-menulis itu pun memantik komentar Quraish Shihab yang mengatakan, ”Mengetahui usia Buya Syafii, sudah sepatutnya beliau ini dicemburui banyak orang. Beliau tetap produktif dan menyumbangkan pikiran-pikirannya tanpa ragu sedikit pun dengan sudut pandangnya.” Buya Syafii mampu menjaga nalar kritisnya melalui karya-karya berbobot yang diterbitkan penerbit ternama dalam dan luar negeri.  Dalam buku 100 Tokoh Muhammadiyah yang Menginspirasi (2014), Buya Syafii disebut sebagai sosok yang besar pengaruhnya untuk mendorong kebangkitan intelektual di kalangan kaum muda. Menurut Buya Syafii, daya intelektualitas merupakan pintu gerbang memahami dan mengamalkan Islam secara kafah. Kaum muda sebagai pelaku utama sejarah gerakan masa depan menjadi juru kunci cerah dan buramnya wajah Muhammadiyah dalam pergulatan dunia.  Kiprah Buya Syafii mendorong gerakan intelektualisme menemukan momentumnya tatkala menjadi ketua umum PP Muhammadiyah (1998–2005). Sejumlah intelektual muda Muhammadiyah lahir berkat sentuhan ideologis Buya Syafii. Mereka tergabung dalam Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). Tokoh-tokoh kunci JIMM aktif menyelenggarakan halakah pemikiran keislaman di berbagai daerah. Sesekali Buya hadir memberikan pencerahan dan inspirasi.  Bersama Moeslim Abdurrahman dan Amin Abdullah, Buya Syafii seolah menjadi guru terbaik bagi kaum muda Muhammadiyah. Kaum muda Muhammadiyah binaan Buya telah melahirkan banyak karya ilmiah dalam bentuk buku, artikel jurnal, atau opini di media massa. Meski terkadang buah pikiran mereka memicu perdebatan di kalangan internal atau eksternal Muhammadiyah, Buya Syafii selalu tampil di depan memberikan pembelaan. Beliau benar-benar menjadi pelindung sekaligus penyemai spirit pembaruan (tajdid) pemikiran keislaman di kalangan kaum muda Muhammadiyah.  Dalam berbagai persoalan kebangsaan, pandangan Buya Syafii juga selalu menjadi rujukan. Beliau terus menyinari umat dan bangsa serta memberikan inspirasi bagi kaum muda. Begitulah testimoni intelektual muda Muhammadiyah dalam suatu webinar bertajuk Humanisme Islam dalam Pemikiran Ahmad Syafii Maarif (2020). Menanggapi pujian itu, Buya Syafii mengatakan bahwa dirinya tidak sehebat yang dibayangkan banyak orang. Bahkan, beliau merasa terlalu banyak umur yang tersia-sia karena terlambat dalam banyak segi. Begitulah keteladanan Buya Syafii yang selalu tampil apa adanya, tanpa basa-basi.  Dalam konteks kehidupan berbangsa yang pluralistis, Buya Syafii mengingatkan akan pentingnya kesadaran terhadap nilai-nilai multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan paham yang mengajarkan pentingnya pengakuan terhadap pluralitas budaya. Multikulturalisme meniscayakan kelompok mayoritas mengakomodasi kelompok minoritas sehingga kekhasan identitas mereka tetap terjaga. Jika kesadaran mengenai nilai-nilai multikulturalisme dibumikan, kita akan melihat realitas kemajemukan secara positif.  Multikulturalisme penting untuk menumbuhkan komitmen yang tulus sehingga masing-masing terlibat dalam kegiatan lintas budaya, etnis, dan agama. Spirit itu terus digelorakan Buya Syafii bersama intelektual muda Muhammadiyah melalui berbagai kegiatan di lembaga yang didirikannya, Maarif Institute for Culture and Humanity.  Harus diakui, jalan intelektual dan perjuangan kemanusiaan yang dipilih Buya Syafii tidak pernah sepi dari kritik. Tetapi, sebagai guru sekaligus kompas moral bangsa yang kenyang pengalaman, keyakinan Buya Syafii terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal begitu luar biasa sehingga mengabaikan segala kritik yang dialamatkan kepadanya. Apalagi, selama hayatnya, Buya Syafii telah menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat untuk bangsa dan kemanusiaan universal. (*)  <hr />  *) Biyanto, Guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya, wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Mewarisi Keteladanan Buya Syafii Maarif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/biyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SUDAH selayaknya kita bersyukur karena dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Pada tahun ini, untuk yang ketiga kalinya kita menjalankan rangkaian ibadah Ramadan di tengah pandemi Covid-19. Pada Ramadan tahun pertama pandemi, kita tampak masih sangat gagap menghadapi persebaran virus Covid-19 yang tiba-tiba menghampiri negeri tercinta. Saat itu pemerintah juga belum memiliki strategi jitu menghadapi pandemi. Dampaknya, umat harus menikmati ibadah Ramadan di rumah bersama keluarga tercinta.  Kondisi lebih baik dirasakan pada Ramadan tahun kedua pandemi. Berbagai ikhtiar pemerintah dalam penanggulangan pandemi mulai menunjukkan hasil. Program vaksinasi sebagai ikhtiar pencegahan persebaran Covid-19 memperoleh sambutan antusias masyarakat. Seiring dengan kondisi pandemi yang terus melandai, umat diperbolehkan untuk beribadah Ramadan di masjid dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Memasuki Ramadan tahun ketiga pandemi, kita bersyukur kondisi semakin membaik. Bahkan, sebagian epidemiolog menyatakan bahwa kita sedang memasuki era endemi.  Berdasar kondisi itulah, berbagai ormas keislaman memperbolehkan umat beribadah secara normal seperti di tahun-tahun sebelum pandemi melanda. Pengetatan peraturan berjemaah yang sebelumnya diterapkan di masjid mulai dilonggarkan. Hanya, dipesankan agar umat tetap berhati-hati. Pesan ini penting karena pandemi belum benar-benar berakhir. Harus diakui, sejauh ini kondisi pandemi telah memengaruhi kemeriahan umat dalam menyambut Ramadan. Padahal dalam kondisi normal, umat terbiasa menyambut (tarhib) Ramadan dengan berbagai acara keagamaan yang melibatkan banyak orang.  Melalui ungkapan marhaban Ramadhan, kita diajak untuk menyiapkan diri dengan cara melapangkan dada dan membersihkan hati sanubari agar disinari dengan nilai-nilai kebaikan dari bulan suci Ramadan. Pada tingkat tertentu, budaya tarhib Ramadan juga diisi dengan serangkaian upacara keagamaan sesuai kearifan lokal (local wisdom) setiap daerah. Di daerah tertentu yang termasuk kategori zona aman, terutama di pedesaan, masih ramai kegiatan ziarah atau nyekar ke makam leluhur dan kerabat sebagai bagian dari budaya menjelang Ramadan.  Dalam kondisi normal, budaya agama yang paling fenomenal setiap menjelang Ramadan adalah mudik ke kampung halaman. Salah satunya untuk nyekar di makam leluhur dari daerah asalnya. Hawa kampung halaman terasa begitu menyengat pada setiap menjelang Ramadan dan Lebaran. Suasana kebatinan itu terutama dirasakan mereka yang bekerja di perantauan. Menurut Andre Muller dalam Ramadhan di Jawa: Pandangan dari Luar (2002), budaya mudik dengan beragam ekspresinya merupakan fenomena keagamaan yang khas dari umat Islam Indonesia. Rasanya tidak ada budaya agama di negara lain yang semeriah negeri tercinta pada saat menjelang Ramadan dan Lebaran.  Ramadan dan Lebaran tahun ini dipastikan lebih semarak. Itu karena pemerintah telah melonggarkan peraturan mudik ke kampung halaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mudik berasal dari kata udik berarti kampung, desa, atau dusun. Kata udik juga berarti hulu sungai, tempat semua aliran air berawal. Dari pengertian ini dipahami bahwa mudik berkaitan dengan ajaran agar seseorang kembali ke daerah asal untuk mengingat masa lalunya saat memulai kehidupan di kampung halaman. Bahkan, fenomena mudik telah menjadi budaya lintas etnis dan agama.  Budaya mudik juga tidak mengenal latar belakang sosial dan ekonomi. Para pemudik berkeyakinan bahwa mudik ke kampung halaman bermakna bagi kehidupan. Selalu ada energi positif yang dirasakan jika seseorang kembali ke kampung halaman. Yang lebih mengesankan, para pemudik juga terbiasa memberikan bingkisan Lebaran kepada keluarga dan tetangga terdekat. Tradisi berbagi itu merupakan pelajaran berharga dari budaya mudik. Para pemudik telah mengamalkan ajaran agama yang menekankan pentingnya memberi (religious gift).  Meski Ramadan tahun ketiga pandemi lebih semarak, penting dipesankan agar umat mematuhi semua peraturan pemerintah dan imbauan ulama yang tergabung dalam berbagai ormas keagamaan. Tidak boleh ada golongan umat, apalagi tokoh agama, yang berperilaku sembrono seraya menantang takdir. Mereka umumnya berpandangan fatalistik dengan mengatakan tidak takut Covid-19. Yang ditakuti hanya Allah SWT. Sekilas pernyataan ini benar. Tetapi jika merujuk pada substansi ajaran agama, kita justru diperintahkan untuk menjaga diri (hifdzun nafs) dari bahaya.  Ajaran yang sangat fundamental itu sejalan dengan larangan untuk tidak menjatuhkan diri dalam kebinasaan (QS Al Baqarah: 195). Para ahli ushul fikih juga menekankan pentingnya memahami kaidah: Dar’ul mafasid muqaddam ’ala jalbil mashalih (Menghindari bahaya harus lebih diutamakan daripada mewujudkan kebaikan). Karena pandemi belum benar-benar berakhir, kegiatan shalat Tarawih, tadarus, berbuka puasa, sahur, iktikaf, bahkan halalbihalal dan saling mengunjungi dalam rangkaian perayaan Idul Fitri harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.  Perintah yang juga sangat penting digelorakan selama Ramadan adalah memperbanyak sedekah untuk membantu mereka yang terdampak pandemi. Pada konteks inilah ajaran tolong-menolong (the theology of al-ma ’unism) penting digelorakan. Sejauh ini budaya tolong-menolong dan kesukarelaan antarsesama warga bangsa sangat mengesankan. Hal itu dapat disimak dari hasil survei lembaga Charity Aid Foundation (CAF) yang dipublikasikan pada Juni 2021. Dalam survei bertajuk World Giving Index (WGI) 2021, CAF menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Yang membanggakan, prestasi ini diraih di tengah pandemi. Itu berarti era pandemi justru menjadi penyemangat sesama anak bangsa untuk tolong-menolong (al-ta’awun).  Akhirnya, semoga kondisi pandemi tahun ketiga tidak mengurangi kekhusyukan dan kesyahduan umat dalam menyambut dan mengisi Ramadan. Musim pandemi dengan segala dampak yang ditimbulkan seharusnya menjadi pelajaran bahwa sebagai hamba kita sejatinya sangat lemah jika berhadapan dengan kekuasaan Tuhan. (*)  <hr />  *) Biyanto, Guru besar filsafat UIN Sunan Ampel dan wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Semarak Ramadan Tahun Ketiga Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/biyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PERSYARIKATAN Muhammadiyah genap berusia 109 tahun (18 November 1912–18 November 2021) hari ini. Sebagai organisasi kader yang telah berusia lebih dari seabad, sudah selayaknya Muhammadiyah menyiapkan kader-kader muda untuk menyambut tantangan era kontemporer. Bukan hanya kader untuk persyarikatan, Muhammadiyah juga harus melahirkan kader bangsa dan umat. Untuk melahirkan kader Muhammadiyah, bangsa, dan umat, organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu harus terus menyemai budaya intelektualisme di kalangan aktivisnya. Intelektualisme sangat penting karena dapat menjadi energi positif untuk menampilkan wajah Muhammadiyah yang lebih berkemajuan.  Dalam buku 100 Tokoh Muhammadiyah yang Menginspirasi (2014), Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii) menyatakan bahwa daya intelektualitas merupakan pintu gerbang memahami dan mengamalkan Islam secara kafah. Kaum muda sebagai pelaku utama sejarah gerakan masa depan menjadi juru kunci cerah dan buramnya wajah Muhammadiyah dalam pergulatan dunia. Pernyataan Buya Syafii tersebut penting menjadi refleksi hari kelahiran (milad) Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak boleh hanya menjadi gerakan praksis sosial keagamaan, tapi juga harus menampilkan diri sebagai gerakan intelektualisme.  Dengan berpijak pada pernyataan Buya Syafii, kaum muda yang tergabung dalam berbagai organisasi otonom Muhammadiyah penting meneguhkan ideologinya sebagai gerakan intelektualisme. Untuk menghadapi tantangan keagamaan dan kebangsaan yang kompleks saat ini, kaum muda Muhammadiyah harus menyiapkan modal intelektual yang memadai. Modal intelektual itu dapat berupa wawasan keilmuan yang luas. Dengan berwawasan luas, kaum muda akan makin luwes dalam berinteraksi dengan berbagai kelompok lintas etnis, budaya, dan agama. Dalam bahasa kaum muda, mereka yang tidak berwawasan luas dan bersikap luwes itu umumnya disebabkan ”ngopinya” kurang jauh alias kurang pergaulan.  Berkaitan dengan sikap luas dan luwes dalam berinteraksi dengan kelompok yang berbineka itulah, kaum muda penting merenungkan pandangan cendekiawan muslim asal Pakistan bernama Muhammad Asad (Leopold Weiss). Tatkala memaknai kata hikmah: ikhtilafu ummatiy rahmah, Muhammad Asad mengartikan dengan ungkapan ”perbedaan di kalangan umatku yang terpelajar merupakan rahmat”. Dengan pemahaman tersebut, Muhammad Asad seakan ingin menegaskan bahwa perbedaan yang menghadirkan rahmat itu terjadi jika dialami mereka yang berwawasan luas-luwes. Sebaliknya, perbedaan akan menjadi bencana jika terjadi pada mereka yang tidak terdidik dan miskin pergaulan. Dampaknya, mereka berpandangan tertutup (close minded).  Pada konteks itulah kaum muda Muhammadiyah penting berkomitmen untuk terlibat dalam gerakan-gerakan intelektualisme. Komitmen menjadi bagian dari gerakan intelektualisme penting karena saat ini kaum muda yang tergabung dalam berbagai organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) lebih menunjukkan minat dalam dunia politik dan kekuasaan. Dampaknya, syahwat politik dan kekuasaan di kalangan kaum muda meningkat tajam. Tentu tidak ada yang salah dengan pilihan kaum muda untuk aktif di dunia politik. Persoalan muncul karena kecenderungan ke ranah politik dan kekuasaan menjadi arus besar (mainstream) dari gerakan kaum muda.  Padahal, perjuangan melalui jalur politik dan kekuasaan itu wilayahnya terbatas dengan peminat sangat banyak. Tetapi, anehnya, banyak kaum muda berpandangan instan dengan mengatakan bahwa berjuang melalui jalur politik dan kekuasaan lebih menjanjikan kemapanan dan kenikmatan materi. Sementara berjuang melalui jalur kultural dikatakan terlalu lama untuk bisa dinikmati. Karena itulah, tidak mengherankan jika terjadi persaingan di antara kaum muda untuk memperebutkan kue kekuasaan. Bahkan, persaingan sering melibatkan sesama kader dalam satu OKP.  Jika kondisi tersebut terus terjadi, dapat dipastikan kiprah kaum muda di ranah kultural tidak akan menonjol. Padahal, intelektualisme sebagai salah satu bentuk perjuangan di ranah kultural dapat menjadi sumber energi yang luar biasa bagi kaum muda. Dengan menjadi bagian dari gerakan intelektualisme, kaum muda dapat memberikan pencerahan pada tantangan keberagamaan di era kontemporer.  Harus diakui, wajah Islam Indonesia era kontemporer telah diwarnai persaingan sekaligus perebutan pengaruh antara kelompok Islam fundamentalis dan liberalis. Kelompok Islam fundamentalis dengan dalih ingin mengembalikan amalan keagamaan sebagaimana dicontohkan generasi awal Islam telah mengalami distorsi yang luar biasa.  Di kalangan umat juga sering terjadi simplifikasi identitas keislaman melalui simbol pakaian berjubah, memakai celak, berjenggot, dan bercelana di atas tumit. Memang beberapa simbol-simbol keislaman tersebut memiliki rujukan dalam ajaran Islam. Namun, menyederhanakan Islam dengan hal-hal yang bersifat kategoris seperti itu jelas jauh dari substansi ajaran Islam. Sebaliknya, kelompok Islam liberal yang mengusung tema reaktualisasi ajaran juga sering menghadirkan banyak kontroversi. Kelompok Islam liberal dinilai terlalu sering mengutak-atik ajaran yang dianggap mapan oleh umat.  Menghadapi perdebatan dan persaingan dua mazhab pemikiran keislaman tersebut, kaum muda Muhammadiyah dapat menampilkan diri sebagai mediator. Pada konteks ini kaum muda Muhammadiyah dapat menjalankan fungsi management of ideas di antara berbagai mazhab pemikiran keagamaan. Dengan berfungsi sebagai mediator, kaum muda Muhammadiyah terlibat aktif untuk merekatkan jalinan pemikiran (silatul fikr) berbagai mazhab. Kaum muda Muhammadiyah juga dapat mengajak berbagai mazhab pemikiran keislaman (school of thoughts) untuk bergerak ke posisi tengah (median position).  Jika berbagai ikhtiar menyemai gerakan intelektualisme dilakukan secara berkelanjutan, kaum muda Muhammadiyah pada saatnya akan menjadi intelektual publik (public intellectual). Untuk itulah, kaum muda Muhammadiyah penting terlibat aktif dalam berbagai wacana yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Spirit merawat gerakan intelektualisme inilah yang penting digelorakan di kalangan aktivis Muhammadiyah. Komitmen ini penting agar api pembaruan (tajdid) Muhammadiyah terus menyala. (*)  <hr />  *) BIYANTO, Wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya

Milad Muhammadiyah, Merawat Intelektualisme Kaum Muda

biyanto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#biyanto

Berita Terkini