<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/Screenshot_2025-12-05-21-45-40-060_comandroidchrome-edit-4150008938.jpg" alt="Petugas PUPR berfoto di jalan nasional Geumpang-Pameu yang putus akibat banjir bandang dan longsor, di Pameu Aceh Tengah (5/12). (ANTARA/Dok pribadi)" width="100%">
<figcaption>Petugas PUPR berfoto di jalan nasional Geumpang-Pameu yang putus akibat banjir bandang dan longsor, di Pameu Aceh Tengah (5/12). (ANTARA/Dok pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Akses jalan nasional dari Geumpang Kabupaten Pidie menuju Pameu Kabupaten Aceh Tengah sudah dapat dilalui kendaraan roda empat pascabencana banjir dan longsor Aceh, tetapi belum berhasil menembus Kota Takengon (ibu kota Aceh Tengah). "Sampai hari ini, alhamdulillah sudah mulai lancar dari ruas jalan Geumpang - Pameu Kecamatan Rusip Antara," kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.2 Provinsi Aceh, Chandra Irawan saat dikonfirmasi dari Banda Aceh, Jumat. Tetapi, kata dia, untuk akses jalan selanjutnya dari Pemeu ke Genting Gerbang menuju Simpang Uning Takengon belum dapat dilewati karena banyaknya jalan ambles dan putus. "Serta, beberapa jembatan terputus, sehingga sampai saat ini kami masih terus berusaha untuk membuka akses jalan agar bisa tembus ke Kota Takengon," ujarnya. Dalam proses pengerjaan, kata Candra, sejauh ini mereka masih terkendala BBM, apalagi masih terdapat beberapa titik longsoran yang harus dibersihkan agar akses jalan di kawasan tersebut kembali lancar. Untuk proses pengerjaan, pihaknya terus berupaya mempercepat, dan diusahakan dalam dua pekan ke depan bisa menembus Kota Takengon. "Dua minggu kita usahakan bisa akses ke Takengon. Mohon dukungan dan doa dari semuanya," kata Candra. Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir melaporkan bahwa hingga hari ini masih terdapat 82 titik longsor di jalur menuju Bener Meriah dan Aceh Tengah, sehingga membuat pendistribusian logistik masih sulit. &ldquo;Pada saat posisi di KM 21, masih ada 82 titik longsor. Artinya menuju Bener Meriah bukan hal mudah, sehingga dibutuhkan kerja keras semua tim, terutama penggunaan alat berat, supaya proses pembersihan dan pembuatan kembali jalan tersebut segera selesai," demikian M Nasir. Berdasarkan data sementara dari Posko Tanggap Darurat Aceh per 4 Desember pukul 20.00 WIB, tercatat sebanyak 442 titik jalan dan 224 titik jembatan mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di Aceh. (*)

Akses jalan nasional dari Geumpang Kabupaten Pidie menuju Pameu Kabupaten Aceh Tengah sudah dapat dilalui kendaraan roda empat pascabencana

Jalan Nasional Geumpang-Pameu Aceh sudah Bisa Dilewati, Tapi Belum Tembus ke Takengon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/Masjid-Cut-Mutia-2-2644652180.jpg" alt="Umat Islam membaca Al Quran seusai menunaikan ibadah shalat zuhur di Masjid Cut Meutia, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Umat Islam membaca Al Quran seusai menunaikan ibadah shalat zuhur di Masjid Cut Meutia, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah tengah berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat, khususnya umat Islam dalam membaca Alquran. Upaya ini sudah dimulai dari bangku sekolah. Pasalnya, hasil survei Kementerian Agama (Kemenag) menyebutkan, belum banyak umat Islam di Indonesia yang mampu baca Alquran sesuai hukum tajwid. Tepatnya tidak sampai separuh.&nbsp; Hasil survei Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag 2023 menyebutkan, umat Islam yang bisa membaca Alquran sesuai hukum tajwid hanya sebesar 42,44 persen. Data ini menguatkan sensus dan riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta Institut Ilmu Al-Qur&rsquo;an (IIQ) tahun 2023. Hasilnya, penduduk Indonesia yang tidak bisa membaca Alquran berada pada rentang 53,57 persen sampai 65 persen. Hal itu berimbas pada kemampuan membaca Al-Qur&rsquo;an siswa muslim di sekolah, yang masih perlu untuk ditingkatkan.&nbsp; Untuk menjawab persoalan tersebut, Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Kemenag menggandeng Universitas PTIQ Jakarta untuk menyusun dan melaksanakan rangkaian program Tuntas Baca Alquran (TBQ) di Sekolah.&nbsp; Program ini diawali dengan Asesmen Nasional Guru PAI. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan baca Alquran guru PAI se-Indonesia yang berjumlah 252.069 orang. Mereka nantinya yang akan mengajarkan baca Alquran bagi seluruh siswa muslim di sekolah yang saat ini jumlahnya mencapai 45 juta orang lebih. Kick off Program&nbsp;TBQ di Sekolah itu dibuka secara resmi oleh Menag Nasaruddin Umar di Balai Diklat Keagamaan Jakarta pada Selasa (27/5) lalu. Dalam sambutannya, Nasaruddin merasa senang dengan direalisasikannya program ini oleh Direktorat PAI. Pendis sudah memulai program yang sangat penting bagi penguasaan kemampuan dasar beragama Islam yakni membaca Alquran. "Ini menjadi jariyah yang pahalanya akan terus mengalir bagi semua yang terlibat dalam menyukseskan program Tuntas Baca Qur&rsquo;an di sekolah ini," katanya.&nbsp; Nasaruddin menjelaskan bahwa Alquran merupakan sumber ajaran dan pedoman hidup umat Islam. Mempelajarinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membentuk kualitas hidup umat Islam. Dia mengatakan, siswa muslim harus dikenalkan sejak dini dan didekatkan dengan nilai-nilai Alquran. Agar kelak para siswa selain menjadi seorang ilmuan, juga memiliki akhlak yang mulia sebagai bekal dalam kehidupan mereka. Dalam laporannya, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno menyampaikan bahwa Kick off Program TBQ di sekolah ditandai dan diawali dengan kegiatan Asesmen TBQ bagi Guru dan Pengawas PAI Daerah Khusus Jakarta. &ldquo;5.281 Guru dan Pengawas PAI semua jenjang baik TK, SD, SMP, SMA dan SLB Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini menjadi piloting asesmen, yang dilaksanakan pada hari ini (27/5) secara hybrid," katanya. Kemudian 100 guru dan pengawas PAI Provinsi Daerah Khusus Jakarta akan mengikuti asesmen secara tatap muka (offline) di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Sisanya, mengikuti asesmen secara online (daring). Dalam asesmen itu para peserta dari Guru dan Pengawas PAI diminta untuk membaca beberapa ayat Alquran. Lalu asesor akan menilai dari sisi makhorijul huruf, shifatul huruf, dan ahkamul mad wal qashr. Asesmen ini menggunakan aplikasi berbasis website dengan nama CintaQu yang menjadi kependekan kata Cinta Tartil Qur&rsquo;an. Website ini diatur agar sebisa mungkin tidak terjadi kecurangan (cheating). Oleh sebab itu, pada aplikasi asesmen ini ada fitur video untuk menunjukkan wajah peserta.&nbsp; Pada kesempatan lain Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag M. Munir menyebutkan bahwa kegiatan asesmen ini dilakukan dan diawasi langsung oleh tim ahli (expert) dari Universitas PTIQ Jakarta. Mereka mayoritas para juri nasional Musabaqah Tilawatil Qur&rsquo;an (MTQ). "Kami akan mengasesmen guru dan pengawas PAI seluruh Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi piloting," ungkap Munir.

Survei Kemenag menunjukkan hanya 42,44% umat Islam di Indonesia mampu membaca Alquran sesuai hukum tajwid, dorong program TBQ di sekolah.

Populasi Umat Islam di Indonesia Paling Banyak di dunia, Tapi yang Bisa Baca Alquran Sesuai Tajwid Tak Sampai Separuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran No.12/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang (UU) No.1/2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). &nbsp; Surat edaran yang diterbitkan pada 5 Mei 2025 itu diterbitkan sebagai pedoman internal lembaga antirasuah. Setelah KPK menyatakan sikap resminya terhadap sejumlah perubahan mengenai status penyelenggara negara dan kerugian keuangan negara di lingkungan BUMN sebagaimana UU 1/2025. &nbsp; Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, KPK tetap berwenang untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi, baik melalui aspek pendidikan, pencegahan, penindakan, maupun koordinasi supervisi.&nbsp; "Karena KPK memandang bahwa jajaran Direksi, Komisaris, dan juga Dewan Pengawas pada BUMN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 28 Tahun 1999 merupakan penyelenggaraan negara, termasuk kerugian di BUMN juga merupakan bagian dari kerugian negara," kata Budi kepada wartawan, Selasa (20/5). Menurut Budi, SE tersebut diterbitkan guna meyakinkan dan menegaskan kembali terkait dengan sikap KPK yang telah disampaikan ke publik. SE internal itu menegaskan sikap resmi lembaga antirasuah terhadap sejumlah perubahan aturan di dalam UU BUMN.&nbsp; SE itu di antaranya menegaskan bahwa kerugian keuangan BUMN maupun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), merupakan tetap unsur kerugian keuangan negara. Sebagaimana diatur pada pasal 2 dan 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).&nbsp; SE ini diterbitkan setelah Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaskan pihaknya tidak memaknai Undang-Undang BUMN yang baru sebagai hambatan dalam penegakan hukum.&nbsp;Namun, KPK menyampaikan apresiasi terhadap niat pemerintah memperkuat peran BUMN. &ldquo;Kami tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dalam menentukan siapa yang masuk dalam kategori Penyelenggara Negara. Dalam konteks itu, direksi maupun komisaris BUMN tetap termasuk di dalamnya,&rdquo; ucap Setyo Budiyanto dalam keterangannya, Rabu (7/5). Pernyataan ini merespons Pasal 9G UU Nomor 1 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan Penyelenggara Negara. Menurut Setyo, pasal tersebut bertentangan dengan ruang lingkup penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999.&nbsp;&ldquo;Secara normatif, keberadaan aturan tersebut tidak menghapus status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN,&rdquo; tambahnya. Setyo menggarisbawahi, penjelasan Pasal 9G UU BUMN yang baru justru menyiratkan bahwa status sebagai penyelenggara negara tetap melekat pada pengurus BUMN.&nbsp; &ldquo;Penjelasan pasal itu sendiri menyebutkan bahwa status penyelenggara negara tidak hilang. Jadi tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menyatakan sebaliknya,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

KPK menerbitkan Surat Edaran No.12/2025 untuk menegaskan kewenangan dalam mengusut korupsi di BUMN dan Danantara.

KPK Terbikan Surat Edaran Internal, Tegaskan Tetap Bisa Usut Korupsi di BUMN dan Danantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/22/skripsi-jokowi-1706535307.jpg" alt="Dalam siaran pers, UGM menunjukkan skripsi yang dikerjakan oleh Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan. (Humas UGM)" width="100%">
<figcaption>Dalam siaran pers, UGM menunjukkan skripsi yang dikerjakan oleh Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan. (Humas UGM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah miliknya kepada awak media yang menunggu di depan rumahnya. Hal itu dilakukan Jokowi, saat kediamannya yang berlokasi di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, hendak digereduk sekelompok massa yang menamakan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), pada Rabu (16/4). Mengutip dari Radar Solo, JawaPos Group, Jokowi sempat menunjukkan ijazah mulai dari SD hingga lulus kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Jokowi menegaskan, ijazah tersebut asli dan bisa dipertanggungjawabkan.&nbsp; Mantan Kepala Negara itu memastikan ijazah SD sampai kuliah tersimpan rapi dan terawat di rumahnya. Terkait gugatan terkait keabsahan ijazah, Jokowi menyebut bukan kali ini saja terjadi. "Sudah tiga kali (digugat dan disidangkan) di tiga pengadilan berbeda. Semua kita menangkan. Soal gugatan yang baru (di PN Solo) sudah ada kuasa hukum yang menangani," kata Jokowi di kediamannya. Jokowi menyatakan, tidak ada kewenangan bagi pihak-pihak lain untuk menuntutnya menunjukkan ijazah asli. Sebab, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) secara tegas telah menyatakan bahwa Jokowi merupakan alumni UGM. "Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya, untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas," tegas Jokowi. Jokowi menyesalkan adanya fitnah yang saat ini secara terus-menerus menyasar dirinya. Karena itu, Jokowi mengaku tengah mempertimbangkan untuk membawanya ke ranah hukum. "Saya mempertimbangkan karena sudah menjadi fitnah dimana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan ini, membawa ini ke ranah hukum," pungkasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menunjukkan ijazahnya dari SD hingga UGM untuk menegaskan keabsahannya di tengah gugatan dari sejumlah pihak.

Jokowi Perlihatkan Ijazahnya Mulai dari SD hingga Lulus dari UGM ke Awak Media, Tegaskan Bisa Dipertanggungjawabkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/08/pexels-andres-ayrton-6578815-2496035635.jpg" alt="Ilustrasi orang yang menyalakan televisi sebelum tidur. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi orang yang menyalakan televisi sebelum tidur. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pernah bertanya-tanya kenapa ada orang yang gak bisa tidur kalau menyalakan TV-nya belum? Bukan cuma soal kebiasaan aneh atau gaya hidup modern, ternyata hal ini bisa berhubungan langsung dengan kondisi psikologis seseorang.&nbsp; Banyak dari mereka yang merasa TV membantu menciptakan suasana nyaman, bahkan menenangkan pikiran yang penuh kekhawatiran. Bagi sebagian orang, menyalakan TV sebelum tidur adalah bagian dari rutinitas. Bisa jadi terdengar aneh bagi yang terbiasa dengan kamar sunyi dan gelap. Tapi buat yang lain, suara latar dari TV justru jadi pelukan yang tak terlihat.&nbsp; Dilansir dari Geediting pada Selasa (8/4) berikut ini adalah 7 kondisi psikologis yang sering dikaitkan dengan perilaku tidur sambil menyalakan TV. <ol> <li> Mengalami peningkatan stres yang tinggi</li> </ol> Perilaku ini sering banget dikaitkan dengan tingkat stres yang tinggi. Suara bising atau cahaya dari TV bisa jadi pengalih perhatian dari pikiran-pikiran negatif yang terus berputar di kepala.&nbsp; Rasanya seperti diselimuti sesuatu yang familiar dan bikin tenang. Buat sebagian orang, ini adalah bentuk kenyamanan kecil di tengah hari yang berat. Tapi penting juga untuk diingat, bahwa setiap orang punya cara unik untuk mengelola stresnya. Jadi kalau ada teman atau keluarga yang punya kebiasaan ini, coba pahami dulu latar belakangnya sebelum menghakimi. <ol start="2"> <li> Terbiasa dengan kebisingan sebagai latar belakang</li> </ol> Ada juga yang memang tumbuh di lingkungan bising&mdash;mungkin rumah yang dekat jalan raya, atau keluarga besar yang tak pernah sepi.&nbsp; Saat mereka beranjak dewasa, keheningan justru terasa mencekam. Tidur dalam kondisi sunyi total bisa terasa asing, bahkan bikin gelisah. Di sinilah TV berperan. Suara-suara lembut dari acara favorit bisa menciptakan ilusi kebersamaan atau setidaknya kehadiran sesuatu. Ini bukan soal baik atau buruk, tapi tentang kebiasaan yang sudah terbentuk sejak lama. <ol start="3"> <li> Memiliki tingkat kreativitas yang lebih tinggi</li> </ol> Mungkin terdengar tak terduga, tapi beberapa studi menunjukkan bahwa orang dengan paparan suara latar tingkat sedang justru punya skor lebih tinggi dalam tes kreativitas.&nbsp; TV yang menyala bisa jadi semacam &ldquo;white noise&rdquo; yang membantu otak tetap aktif, meski tubuh sedang bersiap untuk tidur. Mereka yang kreatif sering punya otak yang sulit &lsquo;dimatikan&rsquo; di malam hari. Alih-alih gelisah memikirkan ide-ide acak, menyalakan TV membantu mereka untuk beralih pelan-pelan ke kondisi lebih tenang. <ol start="4"> <li> Berjuang melawan insomnia</li> </ol> Buat sebagian orang, tidur bukan proses yang mudah. Mereka bisa berbaring berjam-jam, memandangi langit-langit, tapi tetap tak bisa terlelap. Dalam kondisi seperti ini, TV jadi semacam alat bantu non-medis. Mendengarkan berita atau mengikuti alur film bisa membuat otak lebih rileks, seperti menghitung domba versi modern. Meskipun ini bukan solusi jangka panjang, setidaknya bisa membantu mereka beristirahat sementara. <ol start="5"> <li> Sedang berjuang melawan rasa takut terhadap kegelapan</li> </ol> Bukan hanya anak kecil yang takut gelap. Banyak orang dewasa&mdash;baik laki-laki maupun perempuan&mdash;juga merasakannya. Rasa takut ini bisa datang dari pengalaman masa kecil, trauma, atau sekadar perasaan tidak aman saat berada dalam kegelapan total. Cahaya dari TV bisa memberikan rasa aman. Terlihat ada kehidupan, ada sesuatu yang &lsquo;menjaga&rsquo;. Ini adalah sisi psikologis dari rasa takut yang jarang dibicarakan tapi sangat nyata buat banyak orang. <ol start="6"> <li> Kemungkinan besar suka begadang</li> </ol> Orang yang suka begadang sering kesulitan untuk langsung tidur begitu mereka naik ke tempat tidur. Menyalakan TV menjadi semacam transisi dari aktivitas siang ke malam. Nonton acara ringan atau dengar suara host talk show bisa membantu tubuh memahami bahwa ini waktunya istirahat. Biasanya, mereka bukan tipe yang bisa langsung memejamkan mata dalam hitungan menit. Kebiasaan begadang sering membuat ritme tubuh tidak sinkron dengan waktu tidur yang ideal. <ol start="7"> <li> Ini Tentang Kenyamanan, Bukan Ketergantungan</li> </ol> Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu hal: kenyamanan. Bukan berarti mereka ketergantungan TV. Mereka hanya menemukan bahwa ada elemen nyaman dalam cahaya layar dan suara latar yang membantu mereka rileks. Setiap orang punya pendekatan berbeda dalam menciptakan suasana tidur yang nyaman. Bagi sebagian besar dari mereka, ini bukan gangguan, tapi justru penolong. Selama tidak mengganggu kualitas tidur dan tidak mengganggu orang lain, tak ada yang salah dengan itu. Jadi, jika anda atau orang di sekitar anda memiliki kebiasaan tidur sambil menyalakan TV, ingatlah bahwa ini bisa jadi refleksi dari kondisi psikologis tertentu.

Banyak dari mereka yang merasa TV membantu menciptakan suasana nyaman, bahkan menenangkan pikiran yang penuh kekhawatiran.

Orang yang Selalu Perlu Menyalakan TV Agar Bisa Tidur Biasanya Memiliki 7 Kondisi Psikologis Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/26/p6736pbU5nv3jekw5BdM83kHyDrKFC4vHOygOUF5-1-896352802.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pantau pelaksanaan pemutihan pajak di wilayah Jawa Barat. (Instagram @dedimulyadi71)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pantau pelaksanaan pemutihan pajak di wilayah Jawa Barat. (Instagram @dedimulyadi71)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memantau pelaksanaan pemutihan pajak di wilayah Jawa Barat. Sebelumnya, Dedi memang mengumumkan pembebasan denda pajak bagi kendaraan yang terdaftar di Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan daerah. Pengampunan pajak kendaraan diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk kembali membayar pajak kendaraan mereka dan uangnya bisa digunakan untuk membangun dan merawat infrastruktur di wilayah mereka. Namun pada prosesnya, seperti yang sudah diduga oleh banyak masyarakat sebelumnya, implementasi penghapusan denda pajak di Jawa Barat tidak akan mudah. Tetap saja, masyarakat akan terkena peraturan njelimet ini dan itu yang muaranya adalah pungli alias pungutan liar. Seperti misalnya "acc" untuk pembayaran pajak tanpa KTP pemilik lama bagi mereka yang membeli kendaraan bermotor secara bekas. Praktik demikian sudah lumrah. Bagi mereka yang membeli motor atau mobil bekas, kebetulan STNK-nya belum diblokir, masih bisa membayar pajak dengan menyertakan KTP pemilik lama. Kalau tidak ada, ya praktik "acc" dijalankan. Petugas Samsat akan mendapat uang pelicin untuk menutup kekurangan KTP tersebut. Dan hal tersebut dikeluhkan oleh warga yang ditemui Dedi Mulyadi saat hendak membayar pajak. Dirinya kesusahan membayar pajak selama dua tahun terakhir karena tidak mendapatkan KTP pemilik lama. Padahal bisa tanpa KTP, dengan "acc" tadi lewat sejumlah uang, tapi kalau tidak pakai jalur tersebut, tetap saja tidak bisa. hal itu tampak dari komentar sejumlah netizen di akun Dedi. "Moal aya meureun pak ayeunamah Polisi anu ngaharewos mau saya bantu?" kata netizen dengan akun Instagram @rifkihakim87 yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia, "Ada kali pak, polisi yang berbisik, mau saya bantu". Netizen lainnya juga sepakat dengan praktik "ACC" KTP demikian. Dikatakan bahwa hal tersebut lumrah ditemui di Samsat atau biro jasa yang melayani perpanjangan STNK kendaraan. "lahan baseuh na jadi garing wkwkwkwkwkwwkwk Matak bakal lewih jarudes pelayanan na hahahahaha," kata netizen lain dengan akun @donjebraw_id, yang mengungkapkan bahwa kehadiran Dedi Mulyadi di Samsat membuat lahan basah praktik pungli di lingkungan tersebut menjadi kering. Pengurusan administrasi demikian sudah lama dikeluhkan oleh masyarakat. Dan saat menemui warga, Dedi Mulyadi tampak langsung menyentuh masyarakat dan meminta petugas Samsat untuk mempermudah mereka yang hendak membayar pajak. "Coba bapak ini bantu, kan ini mah bisa dikontak, Kadisduk sama Kepala Desanya masih Bandung Barat, KTP-nya dikontak saja, kasihan dia teh (Dedi Mulyadi menunjuk warga) dari Soreang," kata Dedi Mulyadi. Dalam unggahan video di Instagram pribadinya, ia&nbsp; memberikan instruksi kepada seorang pria yang tampaknya merupakan petugas Samsat untuk mempermudah seluruh administrasi masyarakat yang ingin membayar pajak. Terlihat pria dalam video tersebut hanya menjawab "Siap, siap," saja saat dimintai Dedi Mulyadi untuk mempermudah proses administrasi warga yang mau membayar pajak. Dalam video tersebut, ribuan komentar netizen lainnya setuju kalau proses bayar pajak semestinya tidak perlu lagi menyertakan KTP. Apalagi kalau kendaraan yang dibeli adalah bekas.&nbsp; Masyarakat menilai, STNK dan BPKB saja sudah cukup sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut sah, legal dan bisa dibayarkan pajaknya. Dedi Mulyadi diminta masyarakat Jawa Barat untuk menyederhanakan proses pembayaran pajak jika masyarakat ingin taat pajak. &nbsp; &nbsp;

Gubernur Dedi Mulyadi memantau pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat, tanggapi keluhan warga terkait proses pembayaran yang rumit.

Warga Curhat Bayar Pajak Kendaraan Terkendala KTP Pemilik Lama, netizen sebut Bisa 'acc', Dedi Mulyadi Bikin Panik Pegawai Samsat

bisa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bisa