<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-abu-tours-kemenag-khawatir-ada-pola-keuangan-yang-salah_m_182953.jpeg" alt="Ilustrasi jamaah umroh" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah umroh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan bahwa pihaknya sekarang bersama Satgas Waspada Investasi sedang menangani biro swasta perjalanan Abu Tours. Diketahui, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima Ombudsman, Abu Tours telah gagal memberangkatkan umroh 27.000 jamaah. "Sekarang sedang penanganan oleh satgas waspada Investasi. Sekarang bersama-bersama kami menelusuri jumlah persisnya jamaah yang ada," kata Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag, Mastuki kepada Jawapos.com, Minggu (21/1). Mastuki menjelaskan akan menilik terlebih dahulu penyebab gagalnya Abu Tours memberangkatkan calon jamaah. Banyak indikasi yang memang memperlihatkan kalau kasus ini tidak sepenuhnya dapat dikatakan penelantaran. "Jadi ini tidak murni semata-mata kasus tidak memberangkatkan jemaah, dikhawatirkan ada pola manajemen pengelolaan keuangan yang salah," tutur Mastuki. Sebenarnya, lanjut Mastuki, dalam hal ini Kemenag hanya melakukan pengawasan dan pemantauan. Pihak Abu Tours juga sudah diminta Kemenag untuk memberikan klarifikasi sebagai konsekuensi tidak memberangkatkan jamaah. "Kita juga akan menelusuri apakah ada yang meminta pengembalian uang setelah beberapa jamaah yang tidak bisa berangkat. Itu sedang dipetakan oleh Satgas Waspada Investasi," tukasnya. Mastuki menegaskan Abu Tours sendiri sudah dikenakan sanksi tahap dua. Pada Tahun 2017, sudah disampaikan peringatan karena ada indikasi untuk tidak memberangkatkan jamaah.

Kasus Abu Tours, Kemenag: Khawatir Ada Pola Keuangan Yang Salah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/edi-dikejar-pertanyaan-belasan-saudara-evi-malu-mudik_m_132432.jpeg" alt="Sejumlah jamaah umrah First Travel menunjukkan bukti pembayaran beserta sejumlah dokumen setelah melakukan pertemuan tertutup dengan perwakilan Kemenag di Jakarta kemarin." width="100%">
<figcaption>Sejumlah jamaah umrah First Travel menunjukkan bukti pembayaran beserta sejumlah dokumen setelah melakukan pertemuan tertutup dengan perwakilan Kemenag di Jakarta kemarin.</figcaption>
</figure>Beban moral para jamaah umrah yang telantar macam-macam. Ada yang karena telah mengadakan tasyakuran, mengajukan cuti ke kantor, atau mengajak keluarga besar berangkat bersama. Ada pula yang minta pengembalian dana, tapi hanya mendapatkan cek kosong.&nbsp; M. HILMI S., BAYU P.,&nbsp;Jakarta&nbsp; ---&nbsp; YANG&nbsp;hendak dikabarkan memang tentang umrah. Ibadah ke Tanah Suci yang telah begitu lama diimpikan sang ibunda Tapi, Puput Ervian tak akan sembarangan menyampaikannya. Pria 35 tahun itu selalu akan memastikan dulu kondisi sang ibunda sebelum berkabar. "Saya harus berhati-hati karena ibu sudah tua," katanya tentang Siti Aminah, sang ibu yang telah berusia 68 tahun.&nbsp; Kehati-hatian tersebut diperlukan karena dalam periode Desember 2016 sampai Mei 2017, semua kabar terkait umrah yang dia sampaikan ke sang ibu adalah kabar yang tidak mengenakkan. Sebab, Siti termasuk salah seorang di antara ratusan calon jamaah umrah First Travel (FT) yang batal berangkat. "Sampai sekarang ibu saya belum mendapatkan jadwal keberangkatan," ujarnya setelah mengikuti mediasi yang diadakan Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta kemarin (24/5). Siti merupakan salah seorang jamaah umrah FT yang mengikuti program promosi hanya dengan dana Rp 14,3 juta. Seluruh biaya pun sudah dilunasi pada Januari 2016. Pihak FT kemudian menjanjikan keberangkatan pada periode Desember 2016 sampai Mei 2017. Tapi, ditunggu hingga akhir April, tidak ada tanda-tanda Siti bakal berangkat.&nbsp; Akhirnya, awal Mei lalu Puput mengirim surat elektronik kepada FT dengan tembusan ke Kemenag. Pria 35 tahun itu meminta FT membuat surat pernyataan. "Isinya, ibu saya akan berangkat tanggal sekian," lanjutnya. Tapi, hingga kemarin surat pernyataan tersebut tak kunjung dia dapatkan. Karena itulah, kemarin Puput mengikuti mediasi yang difasilitasi Kemenag. Puput menegaskan tidak menginginkan&nbsp;refund, tapi jadwal pasti keberangkatan. "Kalau tidak kunjung berangkat, saya akan menempuh jalur hukum. Saya akan tuntut FT dengan pasal penipuan atas tindakan wanprestasi yang dilakukan," tandasnya.&nbsp; Kalau Siti, melalui sang anak, tak menginginkan&nbsp;refund&nbsp;alias pengembalian dana, lain lagi Edi Budiman. Edi menuntut uang dikembalikan penuh dalam tempo tujuh hari. Sehingga bisa digunakan untuk mendaftar umrah ke travel lainnya.&nbsp; Pensiunan tentara itu tidak ingin ada penjadwalan ulang (reskedul) keberangkatan umrah. Karena sangat mungkin diingkari lagi oleh manajemen FT. "Saya sangat malu sekali (gara-gara kegagalan berangkat umrah ini, Red). Karena saya yang mengajak 17 orang keluarga besar berumrah dengan First Travel," kata warga Palembang tersebut. Edi dan Judwiwati, sang istri, pun setiap saat harus menghadapi pertanyaan para saudara yang menanyakan kapan berangkat. Maklum, tidak sedikit saudara Edi yang sudah&nbsp;woro-woro&nbsp;dan menggelar tasyakuran menjelang keberangkatan umrah. "Tahu sendiri kalau orang dari dusun akan berangkat umrah hebohnya seperti apa," ucap Edi.&nbsp; Pria kelahiran 24 April 1960 tersebut menjelaskan, dirinya berani mengajak saudara-saudaranya karena mengalami sendiri berumrah memuaskan dengan FT. Edi mengungkapkan, pada 2014 dirinya berumrah dengan FT. Saat itu dia mendapatkan hotel bintang empat dan maskapai penerbangan Qatar Airlines. Dari pengalaman yang memuaskan itulah, Edi mengajak saudara-saudaranya umrah dengan FT. Seluruhnya lantas membayar ongkos umrah Rp 14,3 juta sekitar setelah Lebaran 2015. Mereka dijanjikan berangkat umrah pada periode Desember 2016 sampai Mei 2017. Tapi, janji tinggal janji.&nbsp; Semula total ada 193 orang yang akan berangkat lewat paket umrah murah seharga Rp 14 juta dari FT tersebut. Mayoritas datang dari luar Jakarta. Dijanjikan berangkat pada 12 Mei, ternyata ada perubahan jadwal. Keberangkatan diundur sampai 18 Mei. Namun, pada 18 Mei hanya 45 orang yang diberangkatkan. Sedangkan nasib 148 jamaah tidak jelas sampai sekarang.&nbsp; Haris Santoni, korban lainnya, juga baru tahu bahwa dirinya batal berangkat dengan sang istri pada H-2. "Direskedul sampai batas waktu yang belum ditentukan," kata warga Depok, Jawa Barat, tersebut.&nbsp; Sampai di situ, Haris masih bersabar. Ternyata, ketika mendatangi kantor FT pertengahan April lalu, terjadi keributan. Ketika itulah Haris baru tahu dirinya bukan satu-satunya korban. Akhirnya FT mengumumkan bahwa pihaknya akan mencarter pesawat pada Mei. Jamaah yang ingin ikut serta menggunakan pesawat carter diminta membayar biaya tambahan Rp 2,5 juta.&nbsp; Haris menyanggupi syarat itu. Dia menambahkan Rp 5 juta lagi. Dua hari kemudian, dia mendapatkan jadwal keberangkatan pada 7 Juni mendatang. Namun, hingga kemarin Haris belum mendapatkan kepastian apakah pada 7 Juni dirinya dan sang istri benar-benar berangkat umrah.&nbsp; Kasubdit Pembinaan Umrah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Arfi Hatim menyampaikan kekece&shy;waannya terhadap FT. "Sepanjang 2017 ini kami sudah undang First Travel empat kali. Tetapi, pimpinannya tidak pernah datang," ungkapnya.&nbsp; Arfi mengatakan, penanganan tahap pertama adalah mediasi. Sebab, jamaah meminta tetap diberangkatkan umrah dan ada yang menuntut pengembalian uang. Karena itu, Kemenag harus mempertemukan mereka dengan pihak travel. "Tetapi, ini sudah diberi kesempatan untuk klarifikasi kepada jamaah langsung, malah tidak hadir," cetusnya.&nbsp; Selain rombongan jamaah umrah dari FT, Kemenag kemarin didatangi rombongan jamaah dari travel Hannien Tour. Mereka mendatangi kantor Kemenag dengan didampingi Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Salah seorang jamaah Hannien Tour adalah Evi Sofiana. Perempuan 48 tahun itu mengatakan, harga paket umrah di Hannien Tour berbeda dengan di FT. Hannien mematok biaya umrah yang lebih mahal. Mencapai Rp 17,5 juta sampai Rp 25 juta.&nbsp; Perempuan asal Cibinong, Kabupaten Bogor, tersebut menyatakan mendaftar ke kantor pusat Hannien Tour di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kab Bogor, akhir 2015. Ada anggota rombongan lainnya yang menyusul melunasi biaya umrah awal 2016. Total rombongannya berjumlah sepuluh orang. Isinya ada ibu, adik, dan sepupu Evi. Ketika seluruh pembayaran beres, pihak Hannien menjanjikan berangkat umrah pada awal April 2017. Untuk memastikan jadwal keberangkatan, Evi mendatangi kantor Hannien pertengahan Maret 2017. "Dari sini saya cium gelagat mencurigakan," ucapnya.&nbsp; Akhirnya yang dikhawatirkan terjadi. Awal April sama sekali tidak ada pemberitahuan jadwal keberangkatan. Padahal, ada sebagian anggota rombongan yang telanjur mengambil cuti kerja di kantor masing-masing.&nbsp; Evi mengaku sudah mengajukan&nbsp;refund&nbsp;atau pengembalian uang ke Hannien. Dia lalu diberi cek yang bisa dicairkan pada 10 Mei. Ternyata, setelah ke bank, cek itu kosong. Dia lantas menerima cek kedua yang bisa dicairkan 24 Mei (kemarin). Tapi, Evi yakin cek itu pasti kosong juga. "Total yang ingin saya cairkan Rp 142 juta. Sampai sekarang belum jelas uangnya," ujarnya.&nbsp; Evi sempat menangis dan tidak bisa tidur malam akibat susahnya mencairkan pengembalian uang itu. Sebab, keluarga besarnya, yang kebanyakan berada di Lampung, sudah menunggu untuk mengalihkan ke perusahaan travel lain. "Saya sampai berencana tidak mudik ke Lampung Lebaran ini. Karena malu sama keluarga," ungkapnya.&nbsp; Menurut Arfi, sesuai dengan ketentuan, jika mediasi tidak tembus dan pelanggaran masih terjadi, Kemenag akan memberikan sanksi teguran kepada para travel bermasalah. Tingkat berikutnya adalah sanksi pembekuan operasi. Sanksi paling berat adalah pencabutan izin operasi.&nbsp; Tapi, bagi Siti, Edi, Haris, Evi, dan para calon jamaah umrah yang jadi korban lainnya, semua tingkat hukuman itu mungkin tidak penting. Sebab, yang ada di benak mereka saat ini adalah bagaimana bisa sesegera mungkin beribadah ke Tanah Suci. "Ibu saya memang tidak pernah menanyakan lagi sekarang. Tapi, saya tahu beliau pasti terus mengimpikan kapan bisa segera berumrah," kata Puput. (*/c9/ttg)&nbsp;

Edi Dikejar Pertanyaan Belasan Saudara, Evi Malu Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/ylki-siap-laporkan-tiga-biro-umrah-nakal-ke-polisi_m_131663.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Umat muslim akhir-akhir ini dihebohkan dengan berbagai modus dugaan penipuan biro umrah. Banyak korban yang batal berangkat atau hanya dijanjikan akan berangkat tanpa kepastian. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memiliki catatan siapa saja biro umrah nakal yang akan dilaporkan ke pihak polisi.&nbsp; Sedikitnya, YLKI mendapatkan laporan dari para korban di tiga biro umrah yang melakukan berbagai modus hampir serupa. Ketiga biro umrah tersebut yakni Basmalah Tour, Hannien Tour, dan First Travel. YLKI sudah menerima pengaduan dari beberapa korban yang belum juga berangkat padahal sudah menyetorkan sejumlah uang. "Sebelum First Travel, kami sudah menerima laporan korban dari Basmalah di Bandung sebanyak 40 orang. Itu satu grup belum berangkat. Paling banyak Hannien Tour dan First Travel ada beberapa perwakilan," kata Pengurus Harian YLKI Sularsi kepada JawaPos.com, Minggu (21/5).&nbsp; Sularsi membeberkan berbagai modus yang diduga dilakukan para biro umrah itu. Bahkan ada juga yang belum berangkat padahal kelas utama (Gold Class). Modusnya misalnya, pihak biro umrah meminta tambahan uang ongkos lagi.&nbsp; "Misalnya berangkat bulan X, tetapi tak ada kepastian bahkan molor sampai lama. Justru meminta tambahan lagi Rp 2,5 juta atau ada yang menjanjikan habis lebaran. Artinya tak ada kepastian," tukas Sularsi.&nbsp; Sularsi menegaskan modus seperti ini murni komersial dan penipuan murni. Akan tetapi ada saja alasan pihak biro umrah yang meminta korban untuk bersabar karena ini menyangkut panggilan Tuhan. "Biro umrah beralasan sabar ya, sabar ya, ini semua panggilan Allah. Ini yang harus diluruskan. Orang ingin berhaji itu masa tunggunya bisa 5-10 tahun bahkan lebih. Karena itu orang memilih umrah dulu. Namun biro umrah bahkan mengizinkan ada 5 kali perubahan jadwal berangkat, ini kan sudah aneh," katanya.&nbsp; Pihaknya dengan tegas akan mendampingi para korban untuk membuat laporan ke kepolisian dalam waktu dekat. Di satu sisi, pihak YLKI juga masih terus mengumpulkan data dari para korban khususnya dari biro umrah First Travel.&nbsp; "Ini sudah tiga yang ketahuan. Kami akan lakukan pendampingan korban ke polisi untuk meminimalisir penipuan dalam waktu dekat, ya bisa pekan depan. Sebab kata para korban, para biro umrah ini masih terus melakukan berbagai promo," ungkap Sularsi.&nbsp; Modus lainnya, kata dia, misalnya ada biro umrah yang berjanji memberikan refund namun ternyata cek kosong dan refund tak dilakukan. Kuat dugaan, kata dia, pihak biro umrah sengaja mengulur waktu. Bahkan ada pula korban yang sudah diberangkatkan, tetapi saat di tanah suci, akomodasi hotel yang dibayarkan hanya selama dua hari.&nbsp; "Ada yang sudah diberangkatkan tapi ditelantarkan di sana. Mereka (korban) tak boleh pulang, dicegah pulang sampai melunasi biaya hotel," ujarnya. &nbsp; Sularsi meminta agar negara hadir dalam kasus ini yaitu Kementerian Agama dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk ikut menindak tegas kasus ini serta mendampingi para korban. Banyak pula kasus para korban di Jakarta alasannya visa dan tiket belum ada sehingga tidak diberangkatkan.&nbsp; "Bahkan sampai ke daerah-daerah ada pengumpulan dana seperti nabung setiap bulan Rp 50 ribu seperti arisan, kolektif, ini kan harus ada pengawasan. Dengan hal-hal seperti ini ada dugaan penipuan murni dan negara harus hadir. Jika didiamkan, ini sudah seperti bom waktu," tandasnya. (cr1/JPG)

YLKI Siap Laporkan Tiga Biro Umrah Nakal ke Polisi

biro umroh nakal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#biro umroh nakal

Berita Terkini

Kasus Abu Tours, Kemenag: Khawatir Ada Pola Keuangan Yang Salah

Edi Dikejar Pertanyaan Belasan Saudara, Evi Malu Mudik

YLKI Siap Laporkan Tiga Biro Umrah Nakal ke Polisi

Download Aplikasi JawaPos.com