<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/Bioethanol-E10-932550138.jpg" alt="PT Pertamina Patra Niaga melakukan uji coba penggunaan Bioethanol E10. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PT Pertamina Patra Niaga melakukan uji coba penggunaan Bioethanol E10. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah diminta untuk segera menyusun peta jalan (roadmap)&nbsp;bioethanol sebagai bahan bakar nabati (BBN) yang lebih jelas dan terstruktur. Apalagi, menurut pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM)&nbsp;Tumiran, bioethanol sudah ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN). "Roadmap&nbsp;(bioetanol) yang terstruktur sudah sangat mendesak. Kalau tidak segera dibuat, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap pengembangan bioetanol itu sendiri," ujarnya melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis (13/2). Menurut mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) tersebut, peta jalan pengembangan bioethanol harus jelas dan terstruktur dari sisi produksi, misalnya, berapa juta ton yang ditargetkan. Dari target tersebut, kemudian dipetakan lagi bahan bakunya misal tebu, jagung, singkong, dan sebagainya, pelaku usahanya, harganya. Ketiadaan peta jalan, tambahnya, bisa berdampak terhadap keseimbangan antara produksi dan penyerapan bioetanol itu sendiri. Selain itu,&nbsp;Tumiran juga mengingatkan, pentingnya regulasi harga. Pemerintah harus menghilangkan pajak bagi bioethanol untuk BBN, karena bioethanol untuk sumber energi tidak bisa disamakan dengan untuk minuman keras. "Itu juga harus dipetakan dulu oleh pemerintah. Termasuk apa saja hambatannya dan juga bagaimana skenarionya," katanya. Sementara itu, peneliti ekonomi Universitas Pasundan Bandung Acuviarta Kartabi menegaskan peta jalan merupakan alat untuk memperjelas tahapan dari sebuah proyek besar seperti PSN, termasuk pengembangan bioetanol apalagi, proyek ini multisektor. Menurut dia, peta jalan pengembangan bioethanol sangat penting karena kegiatan tersebut tidak bisa hanya dibebankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetapi ada juga kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian dan sebagainya. "Para kementerian itu harus berbagi peran untuk pengembangan bioetanol," katanya. Menurutnya, mulai dari strategi, kebijakan, program sampai ke pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan menjadi jelas dengan roadmap sehingga arah pengembangannya pun tidak kabur, selain itu, ada tenggat waktu yang jelas sehingga program bioetanol bisa mudah dimonitor dan dievaluasi. Tanpa roadmap yang terstruktur, lanjutnya, menjadikan para pihak yang terlibat pada program itu berjalan sendiri-sendiri karena peran dan fungsi mereka menjadi tidak jelas di bagian hulu dan hilirnya.

Pemerintah harus menghilangkan pajak bagi bioethanol untuk BBN, karena bioethanol untuk sumber energi tak bisa disamakan dengan untuk miras.

Pemerintah Perlu segera Susun Roadmap Bioethanol, Pengamat: Harusnya Tak Dipajaki karena Bukan untuk Miras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/Bioethanol-E10-932550138.jpg" alt="PT Pertamina Patra Niaga melakukan uji coba penggunaan Bioethanol E10. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PT Pertamina Patra Niaga melakukan uji coba penggunaan Bioethanol E10. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga menguji coba penggunaan Bioethanol E10 dalam rangka percepatan pembangunan ekosistem bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel di Indonesia. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, uji coba Bioethanol E10 dilakukan di wilayah Surabaya, Jawa Timur, selama satu tahun ke depan. Uji coba bekerja sama dengan PT Toyota-Astra Motor (TAM) dan PT Serasi Autoraya (TRAC) melalui skema&nbsp;use case collaboration. Penandatanganan kerja samanya dilakukan saat Gaikindo Jakarta Auto Week 2024 di Tangerang, Banten, Jumat (22/11). Riva mengatakan,&nbsp;use case collaboration&nbsp;merupakan kolaborasi untuk mempelajari efektivitas bauran energi alternatif dari etanol dalam mereduksi emisi kendaraan bermotor. Selain itu, untuk mengevaluasi performa kendaraan dengan harapan mendukung pencapaian target pemerintah mengurangi emisi karbon. Kolaborasi tersebut, lanjutnya, menjadi bukti keseriusan industri otomotif untuk menciptakan ekosistem biofuel dalam proses transisi energi hijau di Indonesia. "Berkolaborasi secara holistik dengan produsen kendaraan dan penyedia layanan mobil merupakan langkah besar untuk menghadirkan ekosistem biofuel di Indonesia. Kami percaya bahwa langkah ini tidak hanya akan mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dan mendorong percepatan target&nbsp;net zero emission&nbsp;pada 2060, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian negara, membuka peluang kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan petani lokal yang terlibat dalam rantai pasokan bioetanol," jelas Riva, dikutip Minggu (24/11). Uji coba Bioethanol E10 dilakukan pada 50 unit kendaraan berjenis Kijang Innova Zenix Hybrid EV, Avanza, Calya dan Agya, yang dikelola layanan sewa kendaraan TRAC. Dengan memanfaatkan teknologi&nbsp;fleet management system&nbsp;(FMS), kendaraan dipantau kondisi dan perilaku mengemudi secara&nbsp;real time, sehingga efektivitas penggunaan E10 dapat dipelajari melalui data&nbsp;fuel consumption,&nbsp;driving behavior&nbsp;dan&nbsp;engine condition. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso menjelaskan untuk kebutuhan&nbsp;use case&nbsp;tersebut, tangki Bioethanol E10 akan ditempatkan pada pool kendaraan TRAC di Wonosari, Surabaya. "Supply point&nbsp;Bioethanol E10 ini dari Fuel Terminal Surabaya dikirim ke lokasi pool TRSC yang sudah disiapkan tangki BBM di sana, sehingga pengisian BBM E10 ini bukan dilakukan di SPBU tetapi di lakukan di pool tersebut," ungkapnya. Vice President Director TAM Henry Tanoto menyampaikan Toyota mempelajari penggunaan bioetanol dengan melakukan pengambilan sampel data seperti&nbsp;dyno test,&nbsp;carbon deposit quantity&nbsp;dan uji emisi. "Usaha mencapai netralitas karbon tidak dapat dilakukan sendiri, tapi butuh kerja sama dengan&nbsp;key stakeholder. Kolaborasi kali ini dengan Pertamina Patra Niaga serta SERA, kami lakukan untuk mempelajari penggunaan campuran bahan bakar alternatif yaitu Bioethanol E10 dalam mobilitas sehari-hari&nbsp;customer&nbsp;Indonesia khususnya di Jawa Timur," terang Henry. Sementara, Presiden Direktur TRAC Mohammad Farauk menyampaikan kebutuhan penyediaan bahan bakar yang dapat mengurangi emisi karbon. "Kami selalu berkomitmen menjalankan bisnis transportasi yang ramah lingkungan. Kolaborasi ini merupakan salah satu wujud nyata usaha TRAC dalam menekan emisi karbon dengan uji coba pemanfaatan sumber energi yang lebih bersih. Harapannya, inisiatif ini dapat membantu kami dalam menyediakan transportasi yang lebih hijau serta untuk mencapai tujuan sustainability perusahaan," ungkapnya.

Uji coba Bioethanol E10 dilakukan pada 50 unit kendaraan berjenis Kijang Innova Zenix Hybrid EV, Avanza, Calya dan Agya.

Pertamina Patra Niaga Uji Coba Penggunaan Bioethanol E10 di Surabaya

Bioethanol E10

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bioethanol E10

Berita Terkini

Pemerintah Perlu segera Susun Roadmap Bioethanol, Pengamat: Harusnya Tak Dipajaki karena Bukan untuk Miras

Pertamina Patra Niaga Uji Coba Penggunaan Bioethanol E10 di Surabaya

Download Aplikasi JawaPos.com