<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/ENERGI-30-A-1411204849.jpg" alt="Kuliah tamu bertajuk &ldquo;Bio Energi: Mimpi Menuju Ketahanan Energi&rdquo; di kampus ITPLN, Jakarta, Kamis, (30/10)/(Dimas Choirul/Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Kuliah tamu bertajuk &ldquo;Bio Energi: Mimpi Menuju Ketahanan Energi&rdquo; di kampus ITPLN, Jakarta, Kamis, (30/10)/(Dimas Choirul/Jawapos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Direktur Bioenergi PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), Hokkop Situngkir, mengatakan, peluang kerja di bidang energi hijau (green job) masih sangat terbuka lebar. Hal ini karena seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan. Ia mendorong mahasiswa tak hanya siap bekerja di industri besar, tapi juga berani membangun startup di sektor bioenergi. &ldquo;Sekarang startup energi itu lagi digemari anak muda. Teman-teman ITPLN bisa ambil peran di situ,&rdquo; ujar Hokkop dalam kuliah tamu bertajuk &ldquo;Bio Energi: Mimpi Menuju Ketahanan Energi&rdquo; di kampus ITPLN, Jakarta, Kamis, (30/10) Ia memaparkan data hasil kerja sama PLN EPI dengan Kementerian Dalam Negeri yang menunjukkan bahwa sekitar 70 persen pimpinan organisasi kepemudaan di Indonesia berusia 18 hingga 28 tahun. Dari jumlah itu, 70 persen di antaranya aktif membahas isu pembangunan berkelanjutan (sustainability development). Hokkop menilai tren tersebut menandakan meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan dan energi bersih. Ia mendorong mahasiswa untuk menjadikan diskusi keberlanjutan sebagai bagian dari gaya hidup. &ldquo;Kalau tongkrongan kalian enggak ngomongin sustainability development, kalian salah gaul,&rdquo; ujarnya disambut tawa mahasiswa. Dalam kesempatan itu, Hokkop juga menegaskan bahwa transisi energi menuju net zero emission tak akan berhasil tanpa peran aktif generasi muda. Menurutnya, bioenergi bisa menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan ketahanan energi nasional berbasis sumber daya lokal. &ldquo;Bioenergy is the future. Tapi masa depan itu hanya bisa diisi oleh orang-orang muda yang mau belajar dan berani mencoba,&rdquo; katanya. Menurutnya, Indonesia tengah duduk di atas &ldquo;gunung emas hijau&rdquo; yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Potensi bioenergi nasional, katanya, mencapai 140 juta ton per tahun, namun yang baru terserap untuk pembangkit listrik hanya sekitar 5 persen. &ldquo;Seluruh dunia sudah mulai mengoptimalkan bioenergi. Negara seperti Amerika, Norwegia, bahkan yang punya reaktor nuklir pun tetap mengolah sumber hayatinya jadi energi,&rdquo; ucap Hokkop. Menurut data PLN Energi Primer Indonesia, total ketersediaan biomassa di Indonesia mencapai 80,3 juta ton per tahun, dengan potensi total bioenergi hingga 140 juta ton per tahun yang bersumber dari konsesi kehutanan, limbah pertanian dan industri. Dari jumlah itu, baru 30,7 juta ton yang dimanfaatkan seperti untuk ekspor biomassa, konsumsi domestik dan co-firing PLTU. Lebih lanjut, jelas Hokkop, potensi biomassa terbesar berasal dari Sumatera dengan 40,9 juta ton per tahun, disusul Kalimantan 17,2 juta ton, Jawa 13,8 juta ton, Sulawesi 5 juta ton, Maluku-Papua 1,8 juta ton, serta Nusa Tenggara dan Bali 1,5 juta ton per tahun. Jenis biomassa yang dominan berasal dari kelapa sawit, kayu, dan padi. Hal senada disampaikan Pengamat Energi Ali Ahmudi. Ali menilai potensi bioenergi di Indonesia sangat banyak. Salah satu contohnya adalah minyak jelantah yang kini dikembangkan oleh Pertamina untuk bahan bakar pesawat Sustanable Aviaton Fuel (SAF). "Itu bagian dari pemanfaatan limbah nabati untuk Biofuel," ujarnya. Sementara itu, Rektor ITPLN, Prof. Iwa Garniwa, menegaskan bioenergi merupakan salah satu kunci penting dalam transisi energi nasional. Ia menekankan bahwa ketahanan energi tak sekadar soal ketersediaan sumber daya, tetapi juga mencakup akses energi bagi seluruh masyarakat serta harga yang terjangkau. &ldquo;Energi disebut tahan jika tiga hal terpenuhi: energinya ada, semua masyarakat punya akses, dan harganya terjangkau,&rdquo; katanya. Iwa juga menyoroti pentingnya dukungan ekosistem energi bersih, terutama melalui program co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). &ldquo;Bayangkan, kebutuhan batu bara nasional untuk PLTU sekitar 125 juta ton per tahun. Jika 10 persen di antaranya dikonversi menjadi biomassa, berarti kita butuh sekitar 12 juta ton bioenergi per tahun. Ini peluang sekaligus tantangan,&rdquo; tutur Iwa. &nbsp;

Peluang kerja di bidang energi hijau (green job) terbuka lebar seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan.

Bioenergi Baru Terserap 5 Persen, Peluang Green Job Terbuka Lebar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/50_presiden-2185493941.png" alt="SIMPAN POTENSI: Presiden Jokowi memecah kelapa sebagai salah satu simbolis pembukaan International Cocotech Conference and Exhibition di Surabaya kemarin (22/7). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIMPAN POTENSI: Presiden Jokowi memecah kelapa sebagai salah satu simbolis pembukaan International Cocotech Conference and Exhibition di Surabaya kemarin (22/7). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Indonesia merupakan produsen kelapa nomor dua di dunia. Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pengelolaan kelapa untuk mewujudkan ekonomi hijau. Harapan itu disampaikan Jokowi saat membuka Konferensi dan Pameran Kelapa Internasional (Cocotech) Ke-51 di Surabaya kemarin (22/7). Acara yang digagas Kementerian Perdagangan tersebut dihadiri ratusan peserta dari berbagai negara. Selain pejabat dan pengusaha, ada akademisi yang terlibat. Menurut Jokowi, ekonomi hijau bisa diwujudkan dengan pengelolaan kelapa. Mengingat, saat ini Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar kedua dunia dengan luas lahan produksi 3,8 juta hektare dan panen 2,8 juta ton per tahun. &rdquo;Ekonomi hijau merupakan peluang, potensi sangat besar, bagi negara kita. Baik itu berkaitan dengan cokelat, bakau, vanili, kopi, cengkih, dan lain-lain. Utamanya, yang punya potensi besar adalah kelapa,&rdquo; katanya. Ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan. Baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. Dalam upaya meningkatkan potensi, Jokowi mengingatkan sejumlah hal. Pertama, meningkatkan produksi. Kedua, hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Dengan peningkatan itu, nilai ekspor juga bisa naik. &rsquo;&rsquo;Berkaitan hilirisasi, nilai tambah penting utamanya untuk penciptaan lapangan kerja. Kemudian memanfaatkan teknologi,&rdquo; tambahnya. Pemanfaatan teknologi untuk kelapa tersebut, lanjut Jokowi, sudah dilakukan. Saat ini mulai mengembangkan limbah kelapa menjadi bioenergi dan bioavtur. &rsquo;&rsquo;Saya banyak melihat limbah kelapa sekarang jadi bioenergi. Ini penting dikembangkan,&rdquo; kata Jokowi. Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono menyebut bioavtur dalam tahap pengembangan. Dia mengatakan, ada beberapa investor yang berminat. &rsquo;&rsquo;Masih terus dikembangkan,&rdquo; ujarnya. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengajak para petani hingga pelaku industri kelapa untuk melakukan hilirisasi. Hal tersebut sesuai dengan instruksi presiden. Menurut dia, hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah komoditas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014893854/polda-jatim-gagalkan-peredaran-narkoba-jenis-sabu-seberat-88-kilogram-jaringan-fredy-pratama">Polda Jatim Gagalkan Peredaran Narkoba Jenis Sabu Seberat 88 Kilogram Jaringan Fredy Pratama</a> &rsquo;&rsquo;Kita harus berhenti ekspor kelapa mentah saja. Saat ini mulai ekspor nata de coco, arang, tempurung kelapa, dan lain-lain,&rdquo; katanya. Zulhas &ndash;sapaan Zulkifli Hasan&ndash; berharap kegiatan diskusi maupun konferensi yang digelar di Surabaya selama tiga hari ini dapat memunculkan inovasi teknologi. Mengingat acara tersebut dihadiri 21 negara pengembang industri kelapa.&nbsp;(hen/c7/ttg)

Indonesia merupakan produsen kelapa nomor dua di dunia. Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pengelolaan kelapa.

Untuk Wujudkan Ekonomi Hijau, Presiden Jokowi Dorong Pengembangan Limbah Kelapa Jadi Bioenergi-Bioavtur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/24/IMG-20240324-WA0002-623186664.jpg" alt="Sebaran deforestasi di Indonesia sepanjang 2023." width="100%">
<figcaption>Sebaran deforestasi di Indonesia sepanjang 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Auriga Nusantara memotret luas deforestasi di Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai 257.384 Hektare (Ha), atau bertambah 26.624 Ha dibanding deforestasi tahun sebelumnya (2022) yang seluas 230.760 Ha. Berdasarkan pulau, Kalimantan menjadi pulau dengan deforestasi terparah. Ketua Auriga Nusantara, Timer Manurung mengatakan, deforestasi yang terjadi di Kalimantan Barat mencapai 35.162 Ha, Kalimantan Tengah (30.433 Ha), Kalimantan Timur (28.633 Ha), Kalimantan Selatan (16.067 Ha), dan Kalimantan Utara (14.316 Ha). "Di Kalimantan saja angkanya kalau dijumlahkan sudah 124.611 Ha. Hampir separo deforestasi di 2023 terjadi di Kalimantan. Ini alarm bahaya," ujar Timer dalam 'Rilis Data Deforestasi Indonesia 2023', Jumat (22/3). Di luar Pulau Kalimantan, daerah yang mengalami deforestasi terbesar tahun lalu yakni Sulawesi Tengah (16.679 Ha), Riau (13.268 Ha), Papua Selatan (12.640 Ha), Papua Tengah (11.336 Ha), dan Papua Barat (10.990 Ha). "Di Papua 34 ribuan Ha, 13 persen lah deforestasi Indonesia ada di Papua. Tidak sebesar di Kalimantan. Kalimantan menurut saya memang harus menjadi perhatian kita kedepan," lanjut Timer. Beberapa waktu lalu, sebagaimana diketahui, terjadi dispute data deforestasi antara KLHK dengan Global Forest Watch (GFW). Timer mengakui, perbedaan data umum terjadi saat metodologi yang digunakan untuk menghitung deforestasi berbeda. Misalnya, metode pemetaan yang digunakan GFW dan Universitas Maryland adalah interpretasi citra satelit Landsat menggunakan metode klasifikasi semi-otomatis. Sedangkan metode pemetaan yang digunakan KLHK yaitu interpretasi citra satelit Landsat menggunakan metode visual (digitalisasi secara manual). Periode akuisisi citra satelit GFW dan Universitas Maryland di rentang Januari-Desember. Sedangkan KLHK, Juli-Juni. Kemudian, luas pemetaan terkecil atau Minimum Mapping Unit (MMU) yang digunakan GFW dan Universitas Maryland yakni 0,09 Ha (30x30m). Sedangkan threshold yang digunakan KLHK yakni 6,25 Ha (250x250m). Auriga menganalisis, area pemetaan terkecil yang digunakan KLHK (6,25 Ha) tersebut berpotensi tidak menangkap seluruh kejadian deforestasi yang ada (di bawah MMU). "Kami menemukan even pada rentang Juli 2021-Juni 2022, rentang KHLK, kami menemukan 61.240 Ha deforestasi yang tidak ada di peta itu. Karena threshold 6,25 Ha, deforestasi di bawah itu tidak terekam," ungkap Timer. Sepanjang 2022, ditemukan 73.000 Ha area deforestasi di luar area deforestasi KLHK (104.000 Ha). Dengan metodologi yang dilakukan Auriga Nusantara, deforestasi 2023 yang mencapai 257.384 Ha terdeteksi dari 63.559 poligon. Timer menuturkan, jika penghitungan deforestasi dilakukan dengan menggunakan MMU yang digunakan KLHK, maka akan ada 91.039 Ha yang tidak tertangkap sebagai area deforestasi. "Bagaimana kalau KLHK masih setia pada 6,25 Ha? Ada 25-30 persen, sedemikian besar tidak ter-capture, kalau KLHK tidak memperbaiki caranya. Jadi, saya pikir ini adalah seruan secara besar-besaran agar KLHK memperbaiki metodologinya untuk kemudian Indonesia punya data yang lebih valid," pungkas Timer. Berikut 10&nbsp;provinsi yang mengalami deforestasi terparah 2023 1. Kalimantan Barat (35.162 Ha) 2. Kalimantan Tengah (30.433 Ha) 3. Kalimantan Timur (28.633 Ha) 4. Sulawesi Tengah (16.679 Ha) 5. Kalimantan Selatan (16.067 Ha) 6. Kalimantan Utara (14.316 Ha) 7. Riau (13.268 Ha) 8. Papua Selatan (12.640 Ha) 9. Papua Tengah (11.336 Ha) 10. Papua Barat (10.990 Ha)

"Di Kalimantan saja angkanya kalau dijumlahkan sudah 124.611 Ha. Hampir separo deforestasi di 2023 terjadi di Kalimantan," kata Timer.

Daftar 10 Provinsi di Indonesia yang Mengalami Deforestasi Terparah pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/03/IMG-20221016-WA0025-3039109479.jpg" alt="Co-firing PLN. (Dok. PLN)" width="100%">
<figcaption>Co-firing PLN. (Dok. PLN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kinerja PT PLN (Persero) dalam pemanfaatan co-firing pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang mampu mereduksi emisi hingga 1,05 juta ton CO2e dan memproduksi energi bersih sebesar 1,04 terawatt hour (TWh) sepanjang 2023 dinilai positif untuk menekan emisi karbon. Pengamat Ekonomi Energi UGM&nbsp;Fahmy Radhi menyatakan di era transisi energi, inovasi yang telah dilakukan oleh PLN dalam pemanfaatan co-firing cukup signifikan dalam menekan emisi karbon. "Hal itu membuktikan bahwa PLN telah mampu bertransformasi sebagai penyedia energi yang lebih ramah lingkungan," ujarnya dalam pernyataan tertulis, di Jakarta, Rabu (24/1). Secara garis besar, menurut dia, teknologi co-firing merupakan pemanfaatan biomassa pada PLTU. Hal itu membuktikan bahwa PLN terus mengembangkan teknologi dalam menjawab tantangan zaman. Sesuai dengan data 2023, katanya pula, penggunaan co-firing meningkat jika dibandingkan realisasi 2022. Dalam produksi reduksi emisi misalnya, PLN mampu menambah pengurangan emisi hingga 450.000 ton CO2. Produksi energi bersih pun tumbuh hingga lebih dari 77 persen dari realisasi 2022 sebesar 575 gigawatt hour (GWh). Teknologi Co-firing merupakan sebuah terobosan dalam transisi energi di tanah air, kata dia lagi, sebab dengan teknologi ini, banyak manfaat yang didapatkan, selain pengurangan emisi juga akan mengurangi penggunaan energi fosil. Menurutnya, co-firing tidak hanya menghasilkan listrik andal, namun tetap murah bagi masyarakat. Lebih dari itu, co-firing juga mendorong perekonomian kerakyatan lewat keterlibatan langsung masyarakat dalam pengembangan biomassa. "Kini substitusi batu bara dengan biomassa tak hanya mampu mengurangi emisi karbon, namun juga menggerakkan ekonomi kerakyatan," katanya lagi. Berdasarkan data 2023, PLN berhasil menyerap 1 juta ton biomassa untuk 43 PLTU di Indonesia, meningkat 71 persen dibandingkan tahun 2022. Dia berharap, PLN terus melakukan uji coba teknologi co-firing hingga tahun 2025, agar 52 PLTU di Indonesia dapat menggunakan co-firing secara penuh. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013446986/di-cop28-dubai-menteri-esdm-sebut-indonesia-targetkan-pengurangan-emisi-sektor-energi-358-juta-ton-co2-pada-2030">Di COP28 Dubai, Menteri ESDM Sebut Indonesia Targetkan Pengurangan Emisi Sektor Energi 358 Juta Ton CO2 pada 2030</a> Selain itu, PLN juga diharapkan dapat terus meningkatkan ekonomi masyarakat melalui rantai pasok biomassa yang melibatkan langsung masyarakat. Ekosistem biomassa pun terus dikembangkan dengan menggandeng komunitas lokal, koperasi, UMKM, hingga pemerintah daerah setempat. Inovasi yang dikembangkan PLN tersebut, ujarnya pula, saat ini telah berhasil menyasar berbagai aspek, mendorong ekonomi kerakyatan, menjaga kelestarian hutan, dan rehabilitasi lahan tandus serta melepas ketergantungan atas bahan bakar fosil.

Data 2023, PLN berhasil menyerap 1 juta ton biomassa untuk 43 PLTU di Indonesia, meningkat 71 persen dibandingkan tahun 2022.

Co-firing PLN Dinilai Mampu Tekan Emisi Karbon dan Gerakkan Ekonomi Rakyat Lewat Pengembangan Biomassa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/04/WhatsApp-Image-2024-01-03-at-191516-1-581324307.jpeg" alt="Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog dengan masyarakat Kabupaten Tanah Datar dalam kegiatan bertajuk &ldquo;Desak Anies edisi Sumbar&rdquo; di Lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog dengan masyarakat Kabupaten Tanah Datar dalam kegiatan bertajuk &ldquo;Desak Anies edisi Sumbar&rdquo; di Lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menilai bahwa transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) adalah sebuah keniscayaan. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Timnas AMIN, Irvan Pulungan dalam diskusi daring yang mengangkat tema 'Meneropong Bioenergi di Tangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029', beberapa waktu lalu. "Kami mencoba menghadirkan keadilan ekologis yang backbone-nya adalah mendorong transisi energi yang berkeadilan," kata Irvan. Irvan mengatakan, Anies-Cak Imin berkomitmen mendorong progres transisi energi&nbsp;dengan target 4 persen per tahun. Untuk mencapai target ini, Pasangan AMIN akan mendorong kegiatan-kegiatan berbasis transisi energi yang berkeadilan. "Pertama, dia (kegiatan itu) harus kolaboratif. Itu berarti meningkatkan partisipasi masyarakat dan seluruh aktor dalam proses perubahan kebijakan hingga implementasi kebijakan, khususnya masyarakat rentan, (yaitu) perempuan, difabel, dan anak untuk terlibat dalam proses-proses tersebut," jelas Irvan. Kedua, lanjut Irvan, mendorong perbaikan tata kelola harmonisasi vertikal dan horizontal. Yang berarti harus ada harmonisasi kebijakan dan aksi di tingkat nasional dan daerah, serta antar lembaga. Ketiga, mencari inovasi pendanaan atau blended financing untuk kegiatan-kegiatan EBT. Irvan menuturkan, Pasangan AMIN akan mendorong penguatan taksonomi hijau dan mengembangkannya dengan Climate Budget Tagging (CBT). Keempat, melakukan intervensi supply and demand dalam rangka pensiun dini PLTU batu bara, serta mengembangkan sumber-sumber energi baru. "Kita perlu dokumen perencanaan yang holistik dan komprehensif, yang bisa menjawab target-target kita di EBT khususnya di hydro, air terjun," lanjutnya. Lebih lanjut, Irvan juga menekankan, dalam mendorong bauran EBT, paslon nomor urut 1 itu tidak hanya bertumpu pada bioenergi. Tetapi juga memanfaatkan sumber energi lain seperti panas bumi, surya, dan air, serta mengembangkan ekonomi sirkular. Di samping itu, Anies-Cak Imin juga mengusulkan adanya audit lingkungan dalam program transisi energi. Menurut Irvan, audit lingkungan ini penting dilakukan guna mencegah deforestasi terencana dalam kegiatan transisi energi, khususnya dari sektor bioenergi. "Menggunakan instrumen audit lingkungan sebagai instrumen untuk menelaah secara komprehensif deforestasi terencana. PSN yang memiliki potensi dampak besar itu diaudit. Kita pikirkan kembali bagaimana mengelolanya. Bioenergi itu kami sepakat harus dilihat kritis dan komprehensif," terangnya. Audit lingkungan ini, menurut Irvan, harus dilakukan -termasuk dalam pengembangan kendaraan listrik- agar perencanaan kebijakan bisa lebih memihak masyarakat rentan dan tidak merusak lingkungan. "Menurut saya, itu kan yang hilang dari proses perencanaan dan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia akses partisipasi, akses informasi, access to justice," tukasnya. Dalam diskusi tersebut, Manager Kampanye, Advokasi, dan Media Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga&nbsp;mengingatkan perlunya desain&nbsp;instrumen kebijakan lingkungan yang kuat untuk menjaga ruang hidup masyarakat. Sehingga upaya membangun ketahanan energi tidak sampai mengorbankan lingkungan. "Apalagi bicara energi yang dibangun energi berkeadilan. Berkeadilan bagaimana ketika misalkan, saya melihat langsung hutan-hutan yang dirusak adalah wilayah jelajahnya Suku Anak Dalam," kata Anggi dalam diskusi yang digelar Traction Energy Asia, Trend Asia, dan Forest Watch Indonesia (FWI), Rabu (10/1). Hasil pemantauan FWI di Provinsi Jambi, ruang hidup Suku Anak Dalam yang berada di dalam konsesi PT Hijau Artha Nusa (HAN), terancam. PT HAN memegang konsesi 32 ribu hektare (Ha), yang terletak di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun. "Kita tahu Suku Anak Dalam sangat bergantung pada hutan dan fungsinya. Bukan bicara soal mereka diberdayakan atau dimanfaatkan sebagai pekerja atau termasuk karyawan, bukan," ujarnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/InShot_20240118_103937211-1302915125.jpg" alt="Permukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi." width="100%">
<figcaption>Permukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.</figcaption>
</figure> "Tapi mereka sangat bergantung dengan hutan alam yang dulu mereka jaga, mereka manfaatkan secara berkelanjutan, namun dengan adanya proyek energi ini mengubah tatanan kehidupan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi," lanjut Anggi. Temuan lain, PT HAN hanya menanam kembali tanaman energi berupa sengon seluas 64,5 Ha. Sangat timpang dibanding deforestasi terencana yang mencapai 3.732 Ha. "Kalau tadi bicara good governance, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan saya tambahkan penegakan hukum, ini juga harus diuji. Apakah dalam pemenuhan biomassa sudah menerapkan good governance? Harus ditinjau ulang apakah pemenuhan biomassa dengan menjadikan subjek pada konsesi pelaku utama itu tepat atau tidak?" pungkasnya.

"Pertama, dia (kegiatan itu) harus kolaboratif. Itu berarti meningkatkan partisipasi masyarakat dan seluruh aktor," kata Irvan.

Anies-Cak Imin Janjikan Transisi Energi Berkeadilan dan Usulkan Audit Lingkungan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-11-at-18.41.48.jpeg" alt="Co-firing PLTU Paiton. (dok. PLN)" width="100%">
<figcaption>Co-firing PLTU Paiton. (dok. PLN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemanfaatan bioenergi menjadi masif ketika Indonesia dan dunia menjadikannya sebagai energi terbarukan. Dalam beberapa dokumen kebijakan energi Indonesia seperti kebijakan energi nasional, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), bahkan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (EBET), bioenergi diprospek dapat meningkatkan target porsi bauran energi nasional. Indonesia memiliki target 23 persen bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2025, yang harus dicapai dengan dalih sebagai upaya pengurangan emisi nasional yang juga sejalan dengan target NDC yang diajukan kepada sekretariat UNFCCC. Bioenergi terutama biomassa kayu yang digunakan sebagai pengganti batu bara pada beberapa PLTU dihasilkan dari kerusakan sumber daya alam, terutama deforestasi pada hutan alam yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tinggi pada beberapa tipe ekosistem. KLHK tengah membangun hutan tanaman energi (HTE) guna menyuplai kebutuhan produksi biomasa kayu. Nilainya untuk memenuhi kebutuhan nasional saja mencapai 8 juta ton wood pellet per tahun. Ada 31 perusahaan HTE di Indonesia dengan luas konsesi mencapai 1,3 juta hektare (Ha) dan baru 13 yang sudah menyatakan sebagai implementor serta melakukan perencanaan usahanya. Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga menerangkan bahwa ada sejumlah hutan alam yang sudah dikorbankan dalam upaya memenuhi pasokan biomassa kayu, nilainya mencapai 55 ribu Ha. "Hutan alam yang dikorbankan ini merupakan ekosistem penting sebagai habitat spesies kunci yang dilindungi undang-undang, yakni harimau Sumatera dan gajah," jelas Anggi. Kemudahan investasi dan sistem perizinan menjadi jalan konsesi perusahaan untuk mengusahakan HTE melalui skema multiusaha kehutanan, sehingga memperluas kemungkinan deforestasi untuk memenuhi target produksi biomasa. KLHK sendiri menargetkan pembangunan hutan tanaman baru seluas 6 juta Ha yang akan dipenuhi melalui penerbitan izin baru (pada HPH dan PS), serta multiusaha kehutanan, kemitraan, dan kerja sama PS. "Oleh karena itu kami, FWI memproyeksikan hutan alam yang harus dikorbankan dari upaya memenuhi kebutuhan biomasa kayu yang dijadikan sebagai bioenergi dapat mencapai 4,65 juta Ha", tutup Anggi. Direktur LTB, Yudha menambahkan bahwa konsesi HTE di Jambi telah menguasai hutan dan lahan di Kabupaten Merangin dan Sarolangun. "Selain deforestasi, hutan yang hilang merupakan ruang hidup masyarakat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi," tegas Yudha. Isu bioenergi di internasional merupakan termasuk ke dalam kejahatan lingkungan. Dimana ada banyak sekali pembangkit listrik yang menggunakan biomasa kayu sebagai energi final pengganti batu bara. Tren transisi energi memaksa negara-negara di bagian utara untuk menghentikan penggunaan batu bara. Biomasa kayu dalam pembakaran di pembangkit listrik dianggap netral karbon karena berasal dari tumbuhan yang ditanam (hutan tanaman). Meskipun kenyataannya bukan, karena negara-negara di bagian selatan lah yang harus menanggung beban produksi untuk menyuplai kebutuhan biomassa kayunya. Peg dari Environmental Paper Network (EPN) turut menambahkan bahwa transisi energi yang masih menggunakan biomasa kayu akan menghantarkan kita pada situasi jurang-jurang transisi. Ketidakadilan dalam penggunaan biomassa kayu dimana negara bagian selatan harus menanggung kerusakan lingkungan dan penyumbang emisi, yang merupakan kolonialisme iklim, tutup Peg. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/01439661/pln-epi-targetkan-pasok-10-juta-ton-biomassa-untuk-cofiring-pltu-2025">PLN EPI Targetkan Pasok 10 Juta Ton Biomassa untuk Co-firing PLTU 2025</a> Program Manajer Bioenergi Trend Asia, Amalya Reza Oktaviani menerangkan bahwa di Indonesia biomasa kayu digunakan sebagai energi pengganti batu bara. Setidaknya ada sekitar 52 PLTU di Indonesia yang akan melakukan cofiring (pembakaran bersama biomasa) dalam porsi 5 sampai 10 persen. "Selain itu dalam kebijakan energi kita, tiap-tiap provinsi diwajibkan minimal membangun Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa (PLTBm). Ini merupakan solusi palsu dalam mengatasi krisis iklim karena masih melakukan&nbsp;bakar-bakar," tegas Amalya. Somang mewakili Solution for Our Climate dalam kegiatan Biomass Regional Working Group Meeting juga menyampaikan penilaiannya bahwa biomasa sebagai bioenergi harus segera dihapuskan.

Hutan alam yang harus dikorbankan dari upaya memenuhi kebutuhan biomasa kayu yang dijadikan sebagai bioenergi dapat mencapai 4,65 juta Ha.

Ironis, Jutaan Hektare Hutan Alam Terancam Hilang demi Cita-cita Energi Bersih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/BIO.jpg" alt="Peluncuran produk kecantikan Bio-Oil Skincare Oil (Natural) dengan ukuran 125 ml yang membantu permasalahan kulit." width="100%">
<figcaption>Peluncuran produk kecantikan Bio-Oil Skincare Oil (Natural) dengan ukuran 125 ml yang membantu permasalahan kulit.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terus memacu program implementasi pengembangan bioenergi, sebagai wujud dukungan dan sinergi dalam pengembangan dan pencapaian target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional.  Pemerintah Indonesia melalui PP No.22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) telah menetapkan target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025, sementara berdasarkan data Kementerian ESDM realisasi hingga tahun 2020 baru tercapai 11,51%.  Langkah ini ditempuh lewat peningkatan bauran EBT dengan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% pada tahun 2030 melalui program kerja perusahaan seperti penggunaan biomassa perkebunan sebagai sumber energi utama, hilirisasi bisnis perkebunan, serta optimasi &amp; pengembangan pembangkit listrik maupun sumber EBT lainnya. Program tersebut dilaksanakan secara mandiri maupun bekerjasama dengan mitra strategis.  Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani mengungkapkan PTPN III beserta seluruh Anak Perusahaan, telah memanfaatkan EBT sebagai sumber energi utama yang digunakan untuk operasional industri perkebunan. ”Total produksi listrik berbasis EBT di PTPN Group sebesar 318 MW atau setara 1.831.680 MWh/tahun, sumber energi ini dapat dimanfaatkan untuk operasional di Perkebunan” papar Ghani.  Menurutnya, dari 318 MW energi yang dihasilkan, potensi pengurangan emisi (dekarbonisasi) sebesar 1,9 Juta Ton CO2/tahun.  Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menggunakan cangkang dan serabut (fiber) kelapa sawit sebagai bahan bakar utama pembangkit listriknya, sementara Pabrik Gula (PG) menggunakan bagas tebu sebagai bahan bakar utama pembangkit listriknya.  Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), menjelaskan, bahwa saat ini PTPN Group tengah melakukan inisiasi kerjasama pemanfaatan limbah perkebunan sebagai sumber EBT dengan beberapa mitra strategis.  “Saat ini kami sedang menjalankan beberapa program inisiasi kerjasama pemanfaatan limbah perkebunan sebagai sumber EBT dengan beberapa mitra strategis," imbuhnya. Adapun program yang saat ini sedang berjalan antara lain : Penyediaan Biomassa untuk Cofiring PLTU PT PLN, Pengembangan Biogas Cofiring di PKS PTPN Group, Pengembangan Bio-CNG di PKS PTPN Group, dan Pengembangan Biopelet dari Tandan Kosong,” jelas Ghani.

Gunakan Bioenergi, Holding PTPN III Hasilkan 318 MW Listrik Per Tahun

bioenergi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bioenergi

Berita Terkini