<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tutup-selisih-hip-solar-dan-biodiesel-begini-langkah-kementerian-esdm_m_194750.jpeg" alt="ILUSTRASI BIO DIESEL. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI BIO DIESEL. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penerapan mandatori biodiesel B50 pada 2026 berpotensi memicu ketidakseimbangan dalam industri sawit nasional.&nbsp; Kondisi itu merupakan hasil kajian Tim peneliti Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (Pranata UI). Dengan kebutuhan bahan baku mencapai 59 juta ton per tahun untuk B50, industri sawit Indonesia menghadapi ancaman defisit pasokan, tekanan ekspor, serta gejolak harga yang berdampak langsung pada daya saing global dan kesejahteraan petani.&nbsp; Tim peneliti Pranata UI, Dr Widyono Soetjipto mengatakan, kebijakan B50 itu harus dijalankan secara fleksibel dan adaptif agar tidak menekan ekspor dan merugikan petani. &ldquo;Penelitian kami merekomendasikan agar seluruh pemangku kepentingan dalam industri ini mempertimbangkan seksama kapasitas produksi sawit nasional, daya saing ekspor, dan kesejahteraan petani agar manfaat program ini terasakan secara menyeluruh,&rdquo; kata Widyono Soetjipto dalam forum Focus Group Discussion (FGD) bertajuk &ldquo;Keseimbangan Kebijakan Energi dalam Implementasi Mandatori Biodiesel di Indonesia&rdquo;.&nbsp; FGD itu diselenggarakan oleh Sekolah Kajian Stratejik dan Global Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia di Jakarta, Jumat (17/10).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015743796/erick-thohir-serahkan-221000-hektare-lahan-sawit-ke-pt-agrinas-palma-nusantara-bakal-diolah-jadi-biodiesel-secara-bertahap">Erick Thohir Serahkan 221.000 Hektare Lahan Sawit ke PT Agrinas Palma Nusantara, Bakal Diolah Jadi Biodiesel Secara Bertahap</a> Lebih jauh Widyono Soetjipto menuturkan, kebijakan yang mempertimbangkan seluruh faktor serta parameter pada industri kelapa sawit Indonesia secara ilmiah akan mendukung efektivitas upaya membangun kemandirian energi lewat peningkatan mandatori pencampuran biodiesel dari B40 ke B50. &nbsp; Indonesia saat ini merupakan produsen dan konsumen minyak sawit (CPO) terbesar di dunia. Produksinya mencapai 48,2 juta ton (54%) dari pasokan global, serta luas areal perkebunan sekitar 16,8 juta hektare. Namun, produksi 2025 diproyeksikan hanya mencapai 49,5 juta ton.&nbsp; Sementara implementasi mandatori B50 menuntut peningkatan kapasitas produksi minyak sawit nasional sekitar 59 juta ton per tahun guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Stagnasi pasokan menjadi risiko utama dalam mendukung mandatori biodiesel dan daya saing ekspor. &nbsp; Simulasi yang dilakukan Pranata UI menunjukkan mandatori B50 memang mampu menghemat devisa impor solar hingga Rp 172,35 triliun. Namun, kebijakan ini juga berpotensi menekan ekspor CPO sebesar Rp 190,5 triliun, nilai yang justru melebihi penghematan impor. Kondisi tersebut dapat menggerus surplus neraca perdagangan, menekan cadangan devisa, dan melemahkan nilai tukar rupiah.&nbsp; Penurunan ekspor mendorong harga CPO naik bahkan kerap lebih mahal dari minyak nabati lain seperti kedelai, dengan selisih harga mencapai lebih dari USD 100 per ton. "Sementara negara importir utama seperti India mulai mengalihkan permintaan ke minyak kedelai dan bunga matahari, sehingga impor CPO Indonesia diperkirakan turun ke titik terendah sejak 2019/2020," jelasnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015540363/menko-perekonomian-airlangga-pastikan-keran-ekspor-biodiesel-cpo-ke-uni-eropa-segera-dibuka-usai-indonesia-menang-di-wto">Menko Perekonomian Airlangga Pastikan Keran Ekspor Biodiesel CPO ke Uni Eropa Segera Dibuka Usai Indonesia Menang di WTO</a> Kenaikan mandatori biodiesel dari B40 ke B50 berpotensi untuk meningkatkan harga minyak goreng domestik hingga 9%, dan mendorong harga Tandan Buah Segar (TBS) naik sekitar Rp 618 per kilogram, seiring meningkatnya permintaan minyak sawit untuk bahan baku biodiesel. &nbsp; Di balik potensi keuntungan tersebut, penelitian menemukan kebijakan B50 juga menimbulkan beban fiskal baru karena kebutuhan subsidi yang semakin besar untuk menjaga keekonomian program biodiesel.&nbsp; Kenaikan tarif pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) justru menekan harga TBS di tingkat petani. Peningkatan tarif sebesar 1% diperkirakan menurunkan harga TBS sekitar Rp333 per kilogram. Bahkan, untuk mendanai pelaksanaan B50, jika tarif ekspor dinaikkan lebih jauh hingga 15,17% dari sebelumnya 10%, tekanan terhadap harga TBS bisa mencapai Rp 1.725 per kilogram. Dampak ini paling berat dirasakan oleh petani swadaya yang memiliki posisi tawar lemah dalam rantai pasok sawit.&nbsp; Menurut tim Pranata UI Surjadi, tingkat campuran biodiesel yang optimal berada pada kisaran B35&ndash;B40, di mana manfaat energi, ekspor, dan stabilitas harga masih seimbang sehingga tidak perlu menaikan pungutan ekspor. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/014989464/antisipasi-krisis-pangan-dan-energi-dunia-mentan-amran-uji-coba-pemanfaatan-biodiesel-b-50">Antisipasi Krisis Pangan dan Energi Dunia, Mentan Amran Uji Coba Pemanfaatan Biodiesel B-50</a> "Tim peneliti merekomendasikan kebijakan blending rate dinamis, yakni menyesuaikan kadar pencampuran sesuai fluktuasi harga solar, CPO, dan TBS. Kebijakan serupa telah diterapkan di beberapa negara seperti Brasil, Malaysia, dan Thailand, yang menerapkan model fleksibilitas mandatori untuk menjaga keseimbangan antar sector," papar Surjadi.&nbsp; Kajian itu juga menyoroti pentingnya peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam menjaga keseimbangan alokasi dana antara subsidi biodiesel, program peremajaan sawit rakyat (replanting), dan stabilisasi harga minyak goreng. "Proporsi pendanaan yang terlalu besar untuk subsidi energi dapat mengurangi dukungan bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani," tegasnya. &nbsp; Guru Besar IPB University Bayu Krisnamurthi mengingatkan, rencana penerapan kebijakan biodiesel B50 jika dijalankan tanpa perhitungan matang, bisa menjadi &ldquo;genta kematian&rdquo; bagi industri sawit. Menurutnya, sejak dua tahun terakhir, Indonesia bukan hanya stagnan produksi tapi juga investasi karena kebijakan yang tidak menentu. "Daya saing sawit saat ini sudah sangat menurun dibandingkan minyak nabati lain, banyak negara konsumen yang beralih dari sawit," jelasnya. &nbsp; Sementara itu, program B50 akan membutuhkan tambahan subsidi hingga Rp 46,45 triliun, naik sekitar Rp 10&ndash;12 triliun dari angka sebelumnya. &ldquo;Kalau BPDP harus menanggung subsidi sebesar itu, habis uangnya. Program replanting bisa terlupakan,&rdquo; paparnya. Program B50 juga akan berdampak langsung pada harga minyak goreng dan tandan buah segar (TBS).

Penerapan mandatori biodiesel B50 pada 2026 berpotensi memicu ketidakseimbangan dalam industri sawit nasional.

Menilik Dampak Mandatori Biodiesel B50 pada 2026 dalam Industri Sawit Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/gibran-ke-papua-2161269506.jpg" alt="Wakil Presiden Gibran Rakabuming. (Humas Setwapres)" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Gibran Rakabuming. (Humas Setwapres)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia segera memproduksi Biodiesel 50 (B50), yaitu bahan bakar campuran yang terdiri atas bahan bakar fosil diesel 50 persen dan bahan bakar dari minyak sawit 50 persen.&nbsp;Gibran menjelaskan, Biodiesel 50 yang merupakan program nasional itu merupakan upaya pemerintah mempercepat transisi energi dari energi fosil yang kotor menjadi energi hijau yang bebas emisi. "Ini kalau sekarang kita sudah punya B35, B40, kedepan Pak Presiden menargetkan B50. Jadi, nanti (ada juga) untuk bioavtur, bioetanol, biodiesel, banyak dan potensi bioenergi kita besar sekali, ini mencapai 57 GigaWatt, dan kalau yang namanya sawit, rumput laut, kita termasuk yang terbesar di dunia," kata Wapres Gibran Rakabuming Raka saat berbicara dalam acara Green Impact Festival, dikutip dari Antara, Sabtu (26/7). Dalam pidatonya itu, Gibran membagikan sejumlah program pemerintah yang berkaitan dengan transisi energi, termasuk di antaranya dukungan terhadap kendaraan listrik, dan komitmen membangun sejumlah pembangkit listrik dari hasil pembakaran sampah (PLTSa). "Saat ini sudah ada Satgas Percepatan Pengelolaan Sampah. Nanti di 12 kota, ada yang namanya pembangkit listrik tenaga sampah. Ada dua percontohan di Surabaya dan di Solo. Nah, itu sudah saya cicil pada waktu saya masih Wali Kota. Ini yang di Surabaya 12 MegaWatt, yang di Solo 8 MegaWatt. Ini sudah selesai waktu saya masih wali kota, dan ya Insya Allah di 12 kota nanti bisa segera meniru dua kota ini," ujar Wapres Gibran. Gibran kemudian menyebutkan alasan pemerintah serius untuk transisi energi, karena krisis iklim merupakan ancaman nyata yang dihadapi bersama, bukan hanya rakyat Indonesia, tetapi warga dunia terlepas di mana pun mereka tinggal. "Saya yakin teman-teman di sini sudah tahu, banyak negara, negara-negara besar di dunia yang saat ini terdampak perubahan iklim karena pemanasan global," kata Gibran dalam forum yang dihadiri oleh generasi muda. Menurut dia, sejumlah dampak perubahan iklim seperti kekeringan ekstrem, banjir, kenaikan permukaan laut, hingga ancaman gagal panen kini menjadi tantangan nyata di Indonesia yang tak bisa diabaikan.&nbsp;"Tantangannya sudah ada di depan mata dan kita harus segera bertindak," kata Gibran.

Wapres Gibran Rakabuming Raka sampaikan target produksi Biodiesel B50 untuk transisi energi hijau, hadapi krisis iklim.

Gibran Pamer Sudah Memulai Percontohan PLTSa di Solo sejak Dirinya jadi Wali Kota, 12 Kota Lain Siap Implementasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/18/IMG-20240818-WA0064-1510952804.jpg" alt="Mentan Andi Amran Sulaiman (depan, tiga dari kanan) memimpin uji coba dan soft launching pemanfaatan biodiesel B-50 di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, Minggu (18/8). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mentan Andi Amran Sulaiman (depan, tiga dari kanan) memimpin uji coba dan soft launching pemanfaatan biodiesel B-50 di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, Minggu (18/8). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memimpin uji coba dan soft launching implementasi pemanfaatan biodiesel B-50. Uji cob aitu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan dan energi. "Puluhan negara di dunia saat ini menghadapi krisis pangan dan energi. Solusi masalah pangan dan energi dunia ini adalah Indonesia," kata Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Minggu (18/8). Andi menjelaskan, jika Indonesia konsisten, maka dalam tiga tahun mendatang kembali akan mengalami swasembada pangan seperti era 2017-2020 dan dapat menjadi lumbung pangan dunia. Demikian juga dengan implementasi B-50 ini. Indonesia diyakini akan mampu menjadi lumbung energi dunia khususnya biodiesel. Menurut Amran, implementasi B-50 merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi nasional dan energi hijau. Di mana Indonesia akan menguasai 58 persen produksi CPO dunia. "Ini merupakan kekuatan, jika dimanfaatkan dengan baik akan berdampak secara ekonomi dan politik. Harga minyak dunia akan turun, sementara harga CPO akan naik. Ini sejarah baru bagi Indonesia," ucap Amran. Amran menambahkan, penggunaan biodiesel dapat menghemat devisa negara untuk impor solar hingga Rp 300 triliun&ndash;Rp 400 triliun per tahun. Di sisi lain, pemanfaatan minyak sawit untuk B-50 menjadi upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor sawit. "Jadi sudah jelas target kita adalah bersiap untuk implementasi penggunaan biodiesel B-50. Melalui kegiatan soft launching ini akan menjadi catatan sejarah tersendiri sebagai pelopor implementasi B-50 di tanah air," ujar Amran. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Eshan Agro Sentosa (EAS) Group Bambang A Wisena mengatakan, pihaknya optimistis dengan kebijakan biodiesel pemerintah ke depan. Berdasarkan data Statistik DItjen Perkebunan, Angka Sementara Tahun 2023 Kelapa Sawit memiliki lahan seluas 16,8 Juta hektare dengan&nbsp;produksi sebesar 46,9 juta ton.&nbsp; "Ke depan diyakini kebutuhan biodiesel berbasis kelapa sawit sangat besar, khususnya untuk konsumsi dalam negeri dalam mewujudkan ketahanan energi nasional," ujar Bambang.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memimpin uji coba dan soft launching implementasi pemanfaatan biodiesel B-50.

Antisipasi Krisis Pangan dan Energi Dunia, Mentan Amran Uji Coba Pemanfaatan Biodiesel B-50

biodiesel B50

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#biodiesel B50

Berita Terkini

Menilik Dampak Mandatori Biodiesel B50 pada 2026 dalam Industri Sawit Nasional

Gibran Pamer Sudah Memulai Percontohan PLTSa di Solo sejak Dirinya jadi Wali Kota, 12 Kota Lain Siap Implementasi

Antisipasi Krisis Pangan dan Energi Dunia, Mentan Amran Uji Coba Pemanfaatan Biodiesel B-50

Download Aplikasi JawaPos.com