<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/biodiesel-2084157550.jpg" alt="Biodiesel." width="100%">
<figcaption>Biodiesel.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktur Jenderal EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya menargetkan, penyaluran biodiesel B35 dapat menghemat belanja negara sekitar USD 10,75 triliun setara dengan Rp 161 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, serapan tenaga kerja ditaksir dapat mencapai 1,65 juta orang serta pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 34,9 juta ton CO2e," kata Dadan dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, B35 merupakan salah satu dari sejumlah program aksi pemerintah yang bisa menjadi solusi pengurangan tekanan impor BBM yang memberatkan neraca perdagangan Indonesia. Tidak itu saja, sejumlah program pemerintah termasuk mengembangkan B35, B40, B50, hingga B100 diharapkan bisa menurunkan polutan emisi kendaraan, selain mendorong ketahanan energi negara ini melalui energi hijau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut laporan Kementerian ESDM, realisasi penyaluran B35 berbasis minyak sawit telah mencapai 5,6 juta kiloliter hingga 6 Juli 2023.&nbsp; Realisasi penyaluran bauran solar itu hingga pertengahan tahun ini telah mencapai 42,58 persen dari alokasi biodiesel program mandatori B35 yang dipatok di angka 13,15 juta kl.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, alokasi biodiesel tahun ini naik 19 persen jika dibandingkan dengan kuota 2022 di level 11,02 juta kl. &ldquo;Tinggal 3 terminal bahan bakar minyak (TBBM) di Jakarta, Semarang, dan Surabaya yang masih penyesuaian sarana prasarananya untuk implementasi B35,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasar catatan Kementerian ESDM, tren selisih harga indeks pasar (HIP) BBN jenis biodiesel dengan HIP minyak solar sebagai acuan pemberian subsidi kepada pemasok mengalami penurunan selepas April 2023 setelah mengalami tren penguatan sejak Juli 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada perdagangan Januari 2023, HIP biodiesel sebesar Rp11.520 per liter, sedangkan HIP minyak solar sebesar Rp10.805,20 per liter. Selanjutnya, HIP biodiesel untuk Juli 2023 sebesar Rp9.998 per liter dengan HIP minyak solar di level Rp8.371 per liter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari data HIP tersebut tren selisih HIP biodiesel dengan HIP minyak solar sebagai acuan pemberian insentif mengalami kenaikan sampai April, kemudian mengalami tren penurunan," tutur Dadan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Dadan menambahkan, kementeriannya masih mematangkan sejumlah persiapan dan kajian uji B40 tahun ini sebelum diimplementasi lebih luas di tengah masyarakat. Saat ini, dia menuturkan, kajian uji B40 bakal berlanjut untuk uji terap pada sektor alat berat, kapal laut, alat mesin pertanian, dan kereta api.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk penerapan B40, perlu dipertimbangkan dengan baik aspek suplai dari produsen, kecukupan insentif, dan juga mempertimbangkan penggunaan CPO untuk pangan, bahan baku industri dan bahan bakar," tandasnya.</div>

B35 merupakan salah satu dari sejumlah program aksi pemerintah yang bisa menjadi solusi pengurangan tekanan impor BBM.

Kementerian ESDM Targetkan Penyaluran B35 Bisa Hemat Belanja Negara hingga Rp 161 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/BIODIESEL-FEDRIK3-1.jpg" alt="petugas menunjukkan sampel bahan bakar B30 saat peluncuran uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di halaman Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Uji jalan kendaraan berbahan bakar campuran biodiesel 30 persen pada b" width="100%">
<figcaption>petugas menunjukkan sampel bahan bakar B30 saat peluncuran uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di halaman Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Uji jalan kendaraan berbahan bakar campuran biodiesel 30 persen pada b</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah meningkatkan pencampuran bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar. Dari yang sebelumnya campuran 20 persen bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit ke solar atau B20, sekarang menjadi 35 persen. Penggunaannya berlaku per hari ini (1/2).  "Dibandingkan mandatory biodiesel di seluruh dunia, Indonesia merupakan negara yang tingkat pencampurannya konsisten dalam tujuh tahun terakhir, bahkan mencapai 36 persen dari capaian realisasi energi baru dan terbarukan dalam bauran pada 2021," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di acara Energy Corner Special B35 Implementation bertajuk B35 untuk Ketahanan dan Kemandirian Energi Menuju Transisi Energi yang Merata dan Berkeadilan di Jakarta Selasa (31/1).  Airlangga menyebutkan, implementasi kebijakan B35 diharapkan dapat menghemat devisa sebesar USD 10,75 miliar atau berkisar Rp 161,2 triliun. Selain itu, meningkatkan nilai tambah hilir sawit sebesar Rp 16,76 triliun. Serta, mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 34,9 juta ton CO2.  Menurut Arlangga, mandatory biodiesel merupakan salah satu strategi untuk merespons pembatasan demand minyak sawit di pasar global dengan meningkatkan serapan dalam negeri. "Implementasi program B35 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng untuk konsumsi dalam negeri. BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sudah menjamin ketersediaan di dalam negeri mencukupi. Pasokan sudah ditingkatkan," tegasnya.  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan program bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan persentase 35 persen telah lolos uji. "Kami sudah lakukan dua-duanya, kami lakukan uji B35. Kami juga lakukan uji B40," ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana.  Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menegaskan, produsen sudah sanggup memenuhi jumlah alokasi B35 tahun ini. "Volume yang kami produksi sampai hari ini, kapasitas produksinya 17,5 juta kl. Jumlah alokasi B35 untuk 2023 itu sekitar 13 juta kl. Teorinya ini cukup untuk mendukung program B35," ungkapnya.  TIMELINE IMPLEMENTASI BIODIESEL DI INDONESIA  Tahun | Jenis Biodiesel  2006 | B2,5  2016 | B20  2020 | B30  2023 | B35  Sumber: Kemenko Perekonomian

Penerapan B35 Tak Ganggu Kebutuhan Bahan Baku Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Menko-Airlangga-Hartarto-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penerapan biodiesel B35 akan menghemat devisa negara hingga USD 10,75 miliar. Selain itu, penggunaan B35 juga disebut bakal memberi nilai tambah industri sawit sebesar Rp 16,76 triliun.  "Kebijakan B35 juga diperkirakan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO2. Sebagai negara berkembang, Indonesia tentu mendorong energi hijau yang terjangkau," kata Airlangga dalamacara Energy Corner Special B35 Implementation di Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (31/1).  Ia menjelaskan, program pencampuran minyak sawit dan solar ini sudah dimulai sejak 2006 yang dilanjutkan dengan presentase pencampuran biodiesel 2,5 persen. Lalu meningkat menjadi 20 persen pada 2012 dan menjadi 30 persen pada 2020.  Bahkan, Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut bahwa B30 berkontribusi besar dalam capaian 36 persen realisasi Energi Baru Terbarukan (EBT) pada 2021. Oleh sebab keberhasilan tersebut, Indonesia punya inisiatif dalam program B35.  Lebih lanjut, Airlangga juga memastikan progam B35 tidak menganggu pasokan CPO untuk minyak konsumsi. Ini ditunjukkan dengan komitmen para produsen yang akan menyuplai Domestic Market Obligation (DMO) atau suplai CPO di dalam negeri sebesar 450 ribu ton per bulan, naik dari sebelumnya sekita 350 ribu ton per bulan.  "Ini (biodiesel B35) adalah untuk menangani lemahnya demand tentu berkurangnya demand akibat adanya gerakan-gerakan di Eropa, maka tentu kita mengantisipasi dengan peningkatan demand dalam negeri dan ini suplai di dalam negeri tidak terganggu," ujarnya.  Pada kesempatan yang sama, pemerintah akan menerapkan bahan bakar nabati (BBN) B35 atau BBM Solar 35 persen mulai besok, 1 Februari 2023. Selama penerapan ini, B35 yang akan disalurkan sebanyak 13,15 juta kiloliter (KL).  Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, penerapan B35 ini dilakukan berawal dari kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani sawit. Selain itu, didasarkan pada keberhasilan uji jalan biodiesel pada tahun-tahun sebelumnya.  "Mandatori B35 diawali dengan kerja sama baik, hal ini tecermin dari uji jalan pada tahun 2022 lalu. Penyaluran biodiesel B35 diperkirakan sebanyak 13,5 juta kiloliter," kata Musdhalifah.  Untuk diketahui, B35 adalah campuran bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit, yaitu Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Dalam B35 berisi kandungan 65 persen jenis solar dan 35 persen lainnya, yakni minyak kelapa sawit.

Airlangga Sebut Penerapan Biodiesel B35 Bakal Hemat Devisa USD 10,75 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/abaikan-uni-eropa-cpo-bidik-penjualan-lokal-dan-pasar-ekspor-baru_m_-e1658924417182.jpg" alt="Ilustrasi buah sawit sebagai bahan mentah Crude Palm Oil (CPO)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buah sawit sebagai bahan mentah Crude Palm Oil (CPO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri minyak kelapa sawit masih dalam batas yang aman dan mampu bertahan di tengah pandemi. Namun, kinerjanya terbilang stagnan selama empat tahun terakhir.  Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) membeberkan bahwa tingkat produksi dan ekspor CPO belum berhasil mencatatkan peningkatan yang signifikan karena dipengaruhi banyak hal. Gapki mencatat produksi crude palm oil (CPO) tahun lalu sebesar 46,729 juta ton.  Jumlah tersebut lebih rendah dari hasil 2021 sebesar 46,88 juta ton. Ketua Umum Gapki Joko Supriyono menjelaskan, penurunan produksi merupakan tahun keempat yang terjadi secara berturut-turut.  "Produksi CPO cenderung terus turun atau stagnan sejak kelapa sawit diusahakan secara komersial di Indonesia," ujarnya akhir pekan lalu di Jakarta.  Sedangkan ekspor tahun lalu mencapai 30,803 juta ton. Realisasi ini menurun dibanding 2021 sebesar 33,674 juta ton.  "Ada penurunan ekspor sekitar 8,5 persen," ucapnya.  Kondisi penurunan ekspor tersebut juga jadi tahun keempat berturut-turut. Meski demikian, nilai ekspor tahun lalu mencapai USD 39,28 miliar, lebih tinggi dari 2021 sebesar USD 35,5 miliar.  Menurut Joko, kinerja industri sawit nasional 2022 dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya, cuaca yang ekstrem basah, lonjakan kasus Covid-19 pada Februari, dimulainya perang Ukraina-Rusia pada Februari, harga minyak nabati termasuk minyak sawit yang sangat tinggi, serta harga minyak bumi yang sangat tinggi.  Ditambah, kebijakan pelarangan ekspor produk minyak sawit oleh pemerintah pada 28 April hingga 23 Mei 2022. Selain itu, produksi sawit nasional dipengaruhi oleh harga pupuk yang tinggi dan sangat rendahnya capaian program peremajaan sawit rakyat (PSR).  "Kejadian tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja industri sawit Indonesia baik dalam produksi, konsumsi, maupun ekspor," urainya.  Joko menyampaikan, kondisi yang memengaruhi industri sawit sepanjang 2022 diperkirakan masih akan berdampak pada kinerja tahun ini. Produksi diperkirakan belum akan meningkat atau stagnan.  Sementara, konsumsi dalam negeri diperkirakan akan meningkat akibat penerapan kewajiban B35 mulai 1 Februari 2023. Adapun konsumsi dalam negeri tahun lalu secara total mencapai 20,96 juta ton.  Capaian tersebut lebih tinggi dari 2021 sebesar 18,422 juta ton. Yang didominasi untuk industri pangan tercatat hingga 9,941 juta ton.  Realisasi itu lebih tinggi dari 2021 sebesar 8,954 juta ton. Bahkan, kebutuhan tersebut juga lebih tinggi dari 2019 sebelum pandemi sebanyak 9,86 juta ton.  Kemudian, konsumsi industri oleokimia tahun lalu mencapai 2,185 juta ton atau 2,8 persen lebih tinggi dari 2021 sebesar 2,126 juta ton. Sedangkan biodiesel 2022 mencapai 8,842 juta ton. Angka itu lebih tinggi dari 2021 sebesar 7,342 juta ton.  "Biodiesel tumbuhnya tinggi karena konsumsi solar meningkat pascapandemi," pungkasnya.

Produksi CPO Empat Tahun Terakhir Stagnan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/empat-poin-kesepakatan-kemenhub-dan-pengusaha-soal-b20_m_.jpg" alt="Ilustrasi Biodiesel B20" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Biodiesel B20</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan mulai 1 Februari 2023 pemerintah akan mulai menggunakan bahan bakar nabati (BBN) B35 atau BBM Solar 35 persen.  "Mulai Februari tahun ini, implementasi program Bahan Bakar Nabati B35 resmi digunakan!," tulis Kementerian ESDM dalam akun Instagram resmi @kesdm, dikutip Minggu (8/1).  Untuk diketahui, B35 adalah campuran bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit, yaitu Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Dalam B35 berisi kandungan 65 persen jenis solar dan 35 persen lainnya, yakni minyak kelapa sawit.  Lebih lanjut, Direktur Jenderal Energi Baru Terbatukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan implementasi B35 ini dilakukan untuk mengurangi impor BBM dan lonjakan harga minyak dunia.  Adapun penerapannya sebagaiamana telah tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal EBTKE Nomor: 10.E/EK.05/DJE/2022/ Disebutkan guna meningkatkan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan, salah satunya dengan mandatori campuran biodiesel untuk BBM solar 35 persen atau B35 mulai 1 Februari tahun 2023.  "Implementasi program B35 merupakan langkah untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia serta menekan impor solar," kata Dadan.  Sementara itu, perlu diketahui program mandatori biodiesel sudah mulai diimplementasikan pada tahun 2008. Saat itu diterapkan dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5 persen. Lalu pada 2010, keberhasilan program mandatori membuat kadar biodiesel secara bertahap ditingkatkan hingga 7,5 persen rentang waktu 2008 sampai dengan 2010.  Sementara sejak April 2015 persentase biodiesel kembali ditingkatkan dari 10 persen menjadi 15 persen. Selanjutnya tanggal 1 Januari 2016, ditingkatkan lagi hingga 20 persen atau B20.  Pada tahun 2020, sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015, maka persentase biodiesel ditingkatkan menjadi B30. Kemudian tahun 2023, biodiesel yang digunakan dengan kandungan 35 persen, yakni B35.

Tekan Impor Solar, Pemerintah Massifkan Penggunaan Biodiesel B35

biodiesel B35

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#biodiesel B35

Berita Terkini

Kementerian ESDM Targetkan Penyaluran B35 Bisa Hemat Belanja Negara hingga Rp 161 Triliun

Penerapan B35 Tak Ganggu Kebutuhan Bahan Baku Minyak Goreng

Airlangga Sebut Penerapan Biodiesel B35 Bakal Hemat Devisa USD 10,75 M

Produksi CPO Empat Tahun Terakhir Stagnan

Tekan Impor Solar, Pemerintah Massifkan Penggunaan Biodiesel B35

Download Aplikasi JawaPos.com