<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/27/WhatsApp-Image-2024-09-27-at-153610-3852121090.jpeg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyambangi Binus School Simprug, Jakarta Selatan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyambangi Binus School Simprug, Jakarta Selatan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyambangi Binus School Simprug, Jakarta Selatan,&nbsp;Jumat (27/9). Kedatangan Sahroni kali ini bermaksud memberikan sosialisasi pendidikan anti bullying kepada para murid SMA Binus School Simprug. Apalagi,&nbsp;Sahroni memang dikenal sebagai anggota DPR yang cukup vokal menyuarakan keprihatinannya atas aksi bullying. Di hadapan para siswa,&nbsp;dia mengingatkan kepada para murid terkait pentingnya menanamkan dan menerapkan nilai budi pekerti. Terlebih diai tidak ingin, para siswa bergaul dengan melihat latar belakang, sehingga membeda-bedakan. &ldquo;Ingat, selalu adab di atas ilmu. Jangan sampai adik-adik sekalian pintar, visioner, tapi lupa soal adab. Karena sebenarnya itu yang paling penting. Belajar yang baik dan jaga attitude,"&nbsp;ujar Sahroni dalam keterangannya. "Saling menghargai satu sama lain, berteman dan bergaul apa adanya. Bukan karena dia anak siapa dan punya apa, jangan. Karena kalau pertemanan dilandaskan oleh hal-hal seperti itu, pasti rentan terjadi permusuhan bahkan bullying,&rdquo; ungkapnya. Sahroni meyakini, pihak pengajar di Binus School Simprug pastinya telah memberi pendidikan moral yang baik kepada para murid. Sehingga, menurut Sahroni, para murid harus benar-benar menerapkan hal tersebut di kehidupan sehari-hari. &ldquo;Dan saya yakin pihak Binus pastinya telah memberikan pendidikan moral yang baik, menjunjung tinggi kejujuran dan nilai-nilai moral lainnya. Jadi justru sebagai murid, yang nantinya juga akan menjadi alumni Binus, adik-adik harus bangga dan menjaga nilai-nilai yang diajarkan," tutur dia. "Jadi kalau ada kegiatan negatif, misalnya bullying, itu sudah pasti kan tidak diajarkan oleh sekolah. Lagian saya rasa, tidak ada satu sekolahpun yang mengajarkan bullying. Maka jangan pernah coreng nama sekolah, nama pribadi, nama keluarga dengan aksi-aksi seperti itu,&rdquo; imbuhnya. Terakhir, Sahroni kembali menekankan terkait pentingnya menjaga attitude. Karena menurutnya, karakter dan value seseorang dapat dilihat melalui attitude-nya. &ldquo;Jadi sekali lagi, tolong diingat bahwa attitude itu yang terpenting. Kita bisa lihat seseorang dari attitude-nya. Jika dia suka merendahkan orang, suka bullying, tidak memanusiakan manusia, sudah pasti value orang itu tidak ada,&rdquo; tutup Sahroni.

Kedatangan Sahroni kali ini bermaksud memberikan sosialisasi pendidikan anti bullying kepada para murid SMA Binus School Simprug.

Usai Viral Kasus Bullying, Komisi III Tekankan Pentingnya Pendidikan Karakter ke Pelajar Binus Simprug

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/Screenshot_2024-09-17-13-25-47-141_comandroidchrome-edit-1230098984.jpg" alt="Rapat dengar pendapat dilakukan di Komisi III DPR terkait kasus perundungan siswa SMA Binus School Simprug, Selasa (17/9). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)" width="100%">
<figcaption>Rapat dengar pendapat dilakukan di Komisi III DPR terkait kasus perundungan siswa SMA Binus School Simprug, Selasa (17/9). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan harapannya agar kasus dugaan perundungan (bullying) dan pengeroyokan di SMA Binus School Simprug, Jakarta Selatan, bisa diproses dengan cepat. Komisioner KPAI Diyah Puspitarani mengatakan bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Ayat 59 tentang Perlindungan Anak, kasus yang melibatkan anak di bawah umur harus ditangani dengan cepat. Diyah menambahkan, walaupun saat ini pelapor RE, 18, sudah menginjak usia dewasa, insiden yang dilaporkan terjadi pada 31 Januari, 2024, saat RE masih berusia di bawah umur. Oleh karena itu, kasus tersebut akan diproses dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. "Karena kejadian dan pelaporannya di 31 Januari, saat itu pelapor masih berusia anak," ujar Diyah dalam keterangannya, Selasa (24/9). Sebelumnya, RE menyampaikan dalam sejumlah kesempatan bahwa dirinya merupakan korban perundungan dan pengeroyokan sejumlah siswa pada 30 dan 31 Januari. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 31 Januari oleh Sudiarmon, selaku bapak dari RE. Dalam proses penyelidikan, sudah ada 18 saksi yang diperiksa.&nbsp; Upaya mediasi yang dihadiri pihak terlapor dan pelapor telah dilakukan pada Jumat (13/9). Namun, belum menemukan titik terang karena orang tua RE menolak upaya tersebut. Kasus ini makin menarik perhatian karena sejumlah pernyataan RE yang berubah-ubah dan berlawanan dengan bukti-bukti dan fakta lapangan dari pihak sekolah, pernyataan saksi-saksi, dan juga hasil visum polisi. Salah satunya, pernyataan RE bahwa ia mengalami rahang bengkok, wajah berdarah, dan gigi hampir copot, yang mana tidak ditemukan pada hasil visum dari pihak kepolisian. Polisi juga tidak menemukan ada indikasi pelecehan seksual sebagaimana diangkat ke publik oleh pihak RE. Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPAI Dr. Aris Adi Leksono, M.M.Pd, mengatakan bahwa saat ini polisi bertugas membuktikan dalam penyidikan fakta yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Saat ini KPAI menekankan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengutamakan kepentingan anak, tidak hanya pada keviralan kasus ini. "Kami imbau semua pihak yang mungkin akan masuk di kasus ini, tolong kepentingan terbaik bagi anak diutamakan. Jadi, tidak hanya viralnya saja, tidak hanya juga (karena) momentum, dia keluarga siapa dan lain sebagainya, tetapi tolong (utamakan) kepentingan terbaik anak. Hal anak dan identitas anak yang harus dilindungi. Kemudian, tolong ini kan media sosial sangat tidak terkontrol sama sekali, itupun juga mohon perhatikan kepentingan terbaik anak," ujar Diyah.

Walaupun saat ini pelapor sudah menginjak usia dewasa, insiden yang dilaporkan terjadi pada 31 Januari, 2024, saat RE masih di bawah umur.

KPAI Buka Peluang Pelaku Bullying di SMA Binus Simprug Diproses dengan UU Perlindungan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/22/dede-1756723479.jpg" alt="Ketua Departemen Kesejahteraan DPP Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf." width="100%">
<figcaption>Ketua Departemen Kesejahteraan DPP Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mendesak agar pihak sekolah bertanggung jawab atas kasus bullying siswa SMA Binus Simprug, Jakarta. Komisi X DPR juga mendorong Pemerintah memperbanyak program atau event bagi anak remaja menyusul maraknya kasus bullying yang terjadi di sekolah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut saya Binus sebagai sekolah harus diperiksa juga dan harus ada sanksi. Untuk itu kami minta kepada Kemendikbud agar melakukan teguran dan sanksi kepada sekolah-sekolah jika melakukan pembiaran kejadian bullying di lingkungan sekolah," kata Dede Yusuf kepada wartawan, Senin (23/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dede menyebut, ada tiga faktor yang dapat menyebabkan terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Pertama, pihak&nbsp; sekolah menjadikan itu sebagai sesuatu yang umum atau biasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, satgas anti-bullying yang dibentuk oleh Permendikbud itu tidak jalan dan ketiga ada kemungkinan guru ataupun juga tenaga pengajar yang ada di sana takut dengan siswanya.&nbsp;"Nah kenapa takut dengan siswanya, ini yang harus diselidiki apakah karena faktor ekonomi, faktor keuangan, faktor jabatan atau apapun juga," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Soal bentuk sanksi, Dede menyerahkan kembali kepada pihak Pemerintah untuk menentukan yang terbaik. Namun harus dipastikan ada efek jera di dalamnya sehingga tidak terulang kembali kasus bullying di sekolah pada masa mendatang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hukuman itu bisa bentuk administratif, bisa juga dalam bentuk skala aturan. Ini saya pikir yang paling tepat, dan yang bisa memberikannya adalah dari Pemerintah sendiri. Baik dinas pendidikan dan kementerian pendidikan," jelas Dede.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam konteks perundungan, lanjut Dede, peran sekolah menjadi sangat penting. Pasalnya berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus bullying di sekolah pada tahun 2023 meningkat dari 21 kasus pada tahun 2022 menjadi 30 kasus.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari 23 kasus bullying yang tercatat oleh FSGI pada Januari hingga September 2023, 50&nbsp;persen terjadi di jenjang SMP, 23 persen di jenjang SD, 13,5&nbsp;persen di jenjang SMA, dan 13,5&nbsp;persen di jenjang SMK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dede menyebut, sekolah harus bertindak tegas mengatasi masalah bullying dengan melakukan evaluasi sistem. Sehingga kasus perundungan tidak terkesan dibiarkan oleh sekolah dan menjadi budaya yang berulang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebenarnya perundungan bisa terjadi karena mungkin ada pembiaran yang terjadi dari pihak sekolah, tapi itu tidak ditegur karena dianggap bagian dari budaya," pungkasnya.</div>

"Menurut saya Binus sebagai sekolah harus diperiksa juga dan harus ada sanksi. Untuk itu kami minta kepada Kemendikbud agar beri teguran".

Soal Kasus Bullying SMA Binus Simprug, Dede Yusuf: Sekolah Harus Diperiksa juga dan Ada Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/Screenshot_2024-09-17-13-25-47-141_comandroidchrome-edit-1230098984.jpg" alt="Rapat dengar pendapat dilakukan di Komisi III DPR terkait kasus perundungan siswa SMA Binus School Simprug, Selasa (17/9). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)" width="100%">
<figcaption>Rapat dengar pendapat dilakukan di Komisi III DPR terkait kasus perundungan siswa SMA Binus School Simprug, Selasa (17/9). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong kepolisian untuk mencari fakta sesungguhnya dalam kasus bullying yang menimpa RE di SMA Binus Simprug, Jakarta Selatan. RE telah melakukan audiensi dengan Komisi III DPR, pada Selasa (17/9) kemarin. "Kami prihatin atas kasus dugaan perundungan atau bullying dan pelecehan seksual yang dialami seorang siswa di SMA Binus Simprug. Kami berharap pihak kepolisian melakukan investigasi menyeluruh dan menemukan fakta sesungguhnya, karena banyak keterangan berbeda," kata Gilang kepada wartawan, Rabu (18/9).&nbsp; Saat audiensi dengan Komisi III DPR, RE selaku korban mengaku menerima bullying hingga kekerasan fisik dari awal masuk sekolah pada November 2023. Hingga mengakibatkan dirinya harus dirawat di rumah sakit.&nbsp; RE juga mengaku mendapat ancaman dari terduga pelaku yang mengaku sebagai anak ketua umum partai politik (parpol). Karena itu, Gilang meminta kepolisian untuk mengusut dengan netral, tanpa kepentingan apapun dalam kasus tersebut.&nbsp; &ldquo;Transparansi dan integritas penegak hukum dalam penanganan kasus ini menjadi harapan banyak pihak. Penegak hukum punya tanggung jawab moral. Apalagi masalah perundungan di SMA Binus Simprug sudah menjadi perhatian masyarakat,&rdquo; ucap Gilang. Dia mengatakan, terdapat perbedaan pengakuan dari pihak korban maupun pihak sekolah. Sehingga perlu ada penjelasan yang lebih meyakinkan dari hasil penyelidikan. Ia juga meminta pihak sekolah untuk bekerja sama demi kelancaran pengusutan kasus. "Saya meminta agar sekolah berperan aktif dalam investigasi dan mendukung proses hukum, bukan menutupi fakta," tegas Gilang. Gilang berharap kasus-kasus bullying yang sampai pada ranah pidana dapat diproses seadil-adilnya, tanpa melupakan hak-hak bagi korban dan pelaku anak. "Saya harap penegak hukum dapat memberikan keadilan bagi korban, dengan menghukum pelaku jika bersalah sesuai aturan. Dan stakeholder terkait harus memberikan bantuan serta pendampingan kepada korban agar mereka dapat pulih dari trauma yang mereka alami," pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong polisi untuk mencari fakta sesungguhnya dalam kasus bullying di SMA Binus Simprug.

DPR Dorong Polisi Investigasi, Cari Fakta Sesungguhnya di Kasus Bullying di SMA Binus Simprug

binus simprug

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#binus simprug

Berita Terkini

Usai Viral Kasus Bullying, Komisi III Tekankan Pentingnya Pendidikan Karakter ke Pelajar Binus Simprug

KPAI Buka Peluang Pelaku Bullying di SMA Binus Simprug Diproses dengan UU Perlindungan Anak

Soal Kasus Bullying SMA Binus Simprug, Dede Yusuf: Sekolah Harus Diperiksa juga dan Ada Sanksi

DPR Dorong Polisi Investigasi, Cari Fakta Sesungguhnya di Kasus Bullying di SMA Binus Simprug

Download Aplikasi JawaPos.com