<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/18/52_ma-4277131433.jpg" alt="JELANG PURNATUGAS: Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>JELANG PURNATUGAS: Wapres Ma</figcaption>
</figure> Ma&rsquo;ruf Amin selalu membuka pagi dengan membaca koran dan tak pernah rewel soal makanan. Melakukan 150 perjalanan kerja selama lima tahun menjabat wakil presiden dan kondisinya selalu bugar. M. HILMI SETIAWAN-ZALZILATUL HIKMIA, Jakarta --- NUANSA bahagia sekaligus haru campur aduk di auditorium Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Jakarta, kemarin (17/10). Secara bergantian, sejumlah pejabat menyampaikan kenangannya selama bertugas dengan Ma&rsquo;ruf Amin. Kepala Setwapres Ahmad Erani Yustika, salah satunya. &rsquo;&rsquo;Tadi malam (Rabu malam, 16/10) saya bangun berkali-kali. Momen kali ini tidak mudah,&rsquo;&rsquo; tutur Erani yang mulai bertugas pada Oktober 2021 itu. Dia menyebut kedekatannya bersama Ma&rsquo;ruf sudah sangat personal. Nyaris setiap hari dia mendampingi suami Wury Ma&rsquo;ruf Amin tersebut. Bahkan pada Sabtu atau Minggu. Dia mengenang awal bertugas langsung dihadang pandemi Covid-19. Dia bersyukur Ma&rsquo;ruf dengan segala kelebihan keilmuannya bisa memberikan panduan-panduan. Di antaranya, fatwa beribadah di tengah pandemi. Yang juga selalu diingat Erani, tiap kali perjalanan di pesawat, Ma&rsquo;ruf jarang tidur. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk membaca. Macam-macam: mulai bahan paparan, buku, sampai Alquran. Ada sekitar 150 perjalanan ke luar kota dan luar negeri yang dijalani Ma&rsquo;ruf selama lima tahun menjabat. Tapi, di usia yang sudah menginjak 81 tahun pada 11 Maret lalu, kondisinya selalu prima. Erani juga mengenang Ma&rsquo;ruf sosok yang sangat sabar. Erani merasa banyak momen yang seharusnya dirinya pantas dimarahi. Tapi, pejabat yang akan digantikan Gibran Rakabuming Raka tersebut tidak melakukannya. Pengalaman tak terlupakan lainnya adalah beberapa kali dia diajak satu mobil dengan Ma&rsquo;ruf. &rsquo;&rsquo;Orang biasa seperti saya nebeng mobil Mercy RI 2 tentu luar biasa,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Sebagai salah satu orang terdekat, Erani tahu berbagai hal yang mungkin tak banyak diketahui orang tentang ayah delapan anak tersebut. Misalnya, kegemarannya membaca koran tiap pagi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015200117/ikut-bangun-kekuatan-armada-kapal-selam-wapres-maruf-amin-dapat-brevet-kehormatan-hiu-kencana">Ikut Bangun Kekuatan Armada Kapal Selam, Wapres Ma&rsquo;ruf Amin Dapat Brevet Kehormatan Hiu Kencana</a> Menonton tayangan berita di televisi kegemarannya yang lain. Pria yang pernah menjadi guru itu juga tidak pernah pegang ponsel. Untuk urusan makanan, Ma&rsquo;ruf tidak rewel. Apa pun yang tersaji di meja disantap. Para dokter pribadi justru kerap waswas jika sudah ada aneka camilan. Sebab, pria yang terlahir dengan nama Ma&rsquo;ruf al-Karkhi itu bakal sulit berhenti. Senang dan Tidak Senang Ma&rsquo;ruf mengaku tidak pernah tertawa sesering selama acara kemarin. &rsquo;&rsquo;Saya senang sekali,&rdquo; kata Ma&rsquo;ruf yang didampingi sang istri. Tapi, di sisi lain, dia juga tidak senang karena acaranya perpisahan. &rsquo;&rsquo;Saya tidak pernah bercita-cita jadi Wapres. Orang tua menghendaki saya jadi ulama,&rdquo; tuturnya saat memberikan sambutan. Dia kembali berpesan kepada semua jajaran perangkat di Setwapres untuk terus bekerja maksimal. Termasuk dalam memberikan pelayanan kepada Wapres yang baru nanti. &rsquo;&rsquo;Pelayanannya jangan berkurang. Kalau perlu ditingkatkan,&rsquo;&rsquo; tandasnya. Keharuan Bintang Puspayoga Isak haru juga mewarnai acara perpisahan antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang akrab disapa Bintang Puspayoga dan media di Jakarta kemarin. Suaranya bergetar saat menyampaikan rasa terima kasihnya atas hadiah khusus yang disiapkan jurnalis yang biasa bertugas mengawal pemberitaan di Kementerian PPPA. &rsquo;&rsquo;Ini kali pertama saya mendapatkan hadiah terkait kerja saya di kementerian. Ini hal yang tidak pernah saya pikirkan,&rdquo; ujar Bintang sambil menyeka air matanya. Tangisnya semakin pecah tatkala kembali mengenang perjalanan lima tahunnya bersama staf Kementerian PPPA dan media dalam menjalankan tugas. Bintang yang awalnya ragu saat diserahi tugas sebagai menteri PPPA justru berhasil memperjuangkan banyak hal untuk perempuan dan anak. Meski, menurut dia, belum semuanya sesuai target. &rsquo;&rsquo;Berbicara mengenai isu perempuan dan anak, selama lima tahun ini, ketika ditanya soal perempuan di Indonesia, jujur sampai saat ini saya masih meneteskan air mata,&rdquo; ujarnya dengan terbata. Sebab, kesetaraan yang sudah diamanatkan konstitusi dinilainya belum tercapai sepenuhnya. Dia pun mendoakan, penerusnya bakal lebih baik nantinya dalam memperjuangkan isu perempuan dan anak. (*/c7/ttg)

Ma’ruf Amin selalu membuka pagi dengan membaca koran dan tak pernah rewel soal makanan. Melakukan 150 perjalanan kerja selama lima tahun.

Pisah Kenang Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan Staf Setwapres: Ma’ruf Yang Tak Pernah Pegang Ponsel, Jarang Tidur saat di Pesawat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/menteri-pppa-142468847.jpg" alt="Menteri PPPA Bintang Puspayoga. (Kementerian PPPA)" width="100%">
<figcaption>Menteri PPPA Bintang Puspayoga. (Kementerian PPPA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, memberikan apresiasi kepada Polri atas pengungkapan cepat kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Nia Kurnia Sari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kasus ini berhasil diungkap oleh Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman, yang telah menangkap pelaku berinisial IS (26). "Saya sangat mengapresiasi gerak cepat dan kerja keras seluruh anggota Polri, terutama Polda Sumbar dan Polres Padang Pariaman, yang telah mengungkap kasus tragis ini," kata Bintang dalam pernyataan resminya, Rabu (25/9). Menurut Bintang, pengungkapan kasus ini menunjukkan komitmen Polri dan pemerintah dalam memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan anak-anak Indonesia. Ia menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak boleh ditoleransi di Indonesia. Bintang juga menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan yang aman di mana perempuan dan anak merasa dilindungi. "Kita harus terus mengirim pesan tegas bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak akan pernah ditoleransi. Kita perlu memastikan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang bagi perempuan dan anak-anak," lanjutnya. Selain itu, Bintang meminta agar kejadian memilukan ini dijadikan momentum untuk memperkuat komitmen dalam melindungi perempuan dan anak di seluruh tingkatan, dari keluarga hingga nasional. Ia berharap bahwa masyarakat bisa terus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman, positif, dan mendukung perkembangan individu. "Adinda Nia Kurnia Sari mungkin telah tiada, tetapi semangatnya akan terus hidup dalam perjuangan kita untuk melindungi semua perempuan dan anak di Indonesia," kata Bintang. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam pengungkapan kasus ini dan mengajak masyarakat untuk terus bersama-sama menciptakan lingkungan yang memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak. "Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengungkapan kasus ini. Mari kita terus bergandengan tangan untuk menciptakan perempuan berdaya, anak terlindungi, dan Indonesia maju," tutupnya.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga, memberikan apresiasi kepada Polri atas pengungkapan cepat kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Nia.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga Sebut Pengungkapan Kasus Pembunuhan Nia Penjual Gorengan Bukti Keadilan untuk Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/WhatsApp-Image-2024-09-25-at-114507_030cbe30-2846872621.jpg" alt="Menteri PPPA Bintang Puspayoga. (Kementerian PPPA)" width="100%">
<figcaption>Menteri PPPA Bintang Puspayoga. (Kementerian PPPA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, memberikan apresiasi terhadap langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) di Bareskrim Polri. Direktorat ini dipimpin oleh Brigjen Desy Andriani dan diharapkan dapat memperkuat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perdagangan orang, secara lebih efektif dan terpadu. &ldquo;Kami sangat menghargai pembentukan Direktorat PPA dan PPO di Bareskrim Mabes Polri mengingat penanganan kasus perempuan dan anak memerlukan pendekatan yang cepat, komprehensif, dan berlandaskan kepentingan terbaik mereka,&rdquo; ujar Bintang dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/9). Bintang berharap, Direktorat PPA dan PPO ini akan menjadi komando yang terpadu dalam menangani setiap kasus. Koordinasi antara berbagai pihak diharapkan semakin baik dan akan mempercepat proses penanganan sehingga para korban tidak harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan keadilan. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya empati dan kepekaan dari para petugas dalam menangani korban, terutama yang telah mengalami trauma. &ldquo;Kami yakin, dengan Direktorat PPA dan PPO, penanganan kasus akan lebih terpadu. Koordinasi yang lebih baik antara pihak terkait akan mempercepat proses penyelesaian kasus, memastikan korban segera mendapatkan dukungan psikologis, medis, dan hukum yang mereka butuhkan,&rdquo; tambahnya. Bintang juga menegaskan komitmen Kementerian PPPA untuk terus bermitra dengan Kepolisian RI dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Pemerintah terus berupaya untuk memastikan perempuan dan anak terbebas dari segala bentuk kekerasan. &ldquo;Setiap perempuan dan anak berhak atas kehidupan yang penuh martabat dan bebas dari kekerasan. Mari kita jadikan ini sebagai pengingat bahwa kita semua memiliki peran dalam mewujudkannya,&rdquo; lanjutnya. Selain itu, Bintang juga mengajak masyarakat yang mengetahui atau mengalami kekerasan untuk segera melaporkan ke Layanan SAPA 129 melalui call center atau WhatsApp di nomor 08111 129 129. Sebagai informasi, melalui Surat Telegram Nomor ST/2100/IX/KEP/2024 tanggal 20 September 2024, Kapolri resmi menunjuk Brigjen Pol Desy Andriani sebagai Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Perdagangan Orang. Pembentukan Direktorat ini sejalan dengan PERKAP Nomor 3 Tahun 2024 yang mengubah struktur organisasi Polri, serta menunjuk delapan perwira menengah untuk memperkuat Direktorat Tindak Pidana Siber di berbagai Polda di Indonesia. &nbsp;

Menteri PPPA Bintang Puspayoga apresiasi pembentukan Direktorat PPA dan PPO oleh Kapolri, dorong penanganan kasus kekerasan lebih terpadu.

Bintang Puspayoga Apresiasi Kapolri Sigit Bentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-25-at-14.08.18.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah mencatat ada 3.703 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di luar negeri.&nbsp;Mayoritas dari mereka dipekerjakan untuk melakukan penipuan online. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum mengungkapkan,&nbsp;data tersebut merupakan akumulasi sejak 2020 hingga Maret 2024. Para korban ini diketahui berasal&nbsp;dari kalangan usia produktif&nbsp;18 sampai 35 tahun, berpendidikan tinggi, bahkan&nbsp;melek teknologi. &rdquo;Mayoritas dari korban terjebak melakukan pekerjaan ilegal&nbsp;di&nbsp;bidang online scamming&nbsp;atau melakukan penipuan secara online,&rdquo; ujarnya dalam acara&nbsp;peringatan&nbsp;sedunia&nbsp;Hari Anti Perdagangan Orang&nbsp;oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)&nbsp;di Jakarta,&nbsp;Selasa (30/7). Lebih lanjut, Woro mendetailkan, bahwa para korban tersebut paling banyak dikirim ke&nbsp;Kamboja.&nbsp;Jumlahnya mencapai&nbsp;1.914 korban.&nbsp;Disusul&nbsp;Filipina&nbsp;sebanyak&nbsp;680&nbsp;korban, Thailand 360&nbsp;korban,&nbsp;dan Myanmar 332&nbsp;korban.&nbsp;&rdquo;Itu kalau kita bicara online scam&nbsp;ya,&rdquo;&nbsp;tuturnya. Sementara, untuk daerah asal para korban, Woro mengatakan, paling banyak berasal dari Sumatera Utara (Sumut). Karenanya, pendekatan dan sosialisasi masif tengah dilakukan di sana guna memperkuat upaya pencegahan. Dalam kesempatan yang sama,&nbsp;Menteri PPPA&nbsp;Bintang Puspayoga meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus-modus&nbsp;TPPO ini. Terlebih, untuk perempuan dan anak jasi&nbsp;salah satu kelompok masyarakat yang rentan terpapar tindak kejahatan ini. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) 2023, tercatat&nbsp;sebanyak&nbsp;252 orang&nbsp;dewasa yang menjadi korban TPPO. Sementara,&nbsp;korban anak mencappai 206 anak. &rdquo;Seringkali perempuan dan anak menjadi incaran,&nbsp;bahkan target dari para sindikat atau mafia TPPO.&nbsp;Jadi masyarakat harus waspada,&rdquo; ungkapnya. Saat ini,&nbsp;lanjut dia,&nbsp;mayoritas kasus TPPO terjadi melalui&nbsp;modus pengiriman&nbsp;pekerja migran Indonesia&nbsp;(PMI) ke luar negeri&nbsp;sebagai asisten rumah tangga.&nbsp;Lalu, ada pula&nbsp;program magang, dan yang terbaru lewat judi online. Bintang&nbsp;menegaskan, saat ini, pemerintah pun tengah bahu membahu&nbsp;memperkuat upaya pemberantasan TPPO di Indonesia.&nbsp;Keseriusan ini pun ditunjukkan melalui pembentukan satgas TPPO dan sosialisasi secara masif di akar rumput. (*)

Pemerintah mencatat ada 3.703 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di luar negeri

Jadi Korban TPPO, Ribuan WNI Dipaksa Lakukan Penipuan Online, Menteri PPPA Bintang Puspayoga: Masyarakat Harus Waspada Modusnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/18/IMG-20231217-WA0005-78414504.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Bintang Puspayoga. (Humas Kementerian PPPA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Bintang Puspayoga. (Humas Kementerian PPPA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jelang puncak acara Peringatan Hari Ibu Ke-95, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Men PPPA) Bintang Puspayoga mengunjungi enam perempuan pejuang. Momen itu turut digunakan untuk mengingatkan kembali makna Hari Ibu di Indonesia. Anjangsana dilakukan Bintang kemarin (17/12) mulai pukul 08.00 Wita. Dia berkunjung ke kediaman Ni Nyoman Teplo, 98, di kawasan Denpasar, Bali. Keduanya sempat berbincang ringan sambil diselingi guyonan. &rdquo;Umurnya 98? Tapi masih cantik,&rdquo; ujar Bintang yang disambut tawa malu-malu Ni Nyoman Templo. Dari sana, anjangsana berlanjut ke kediaman Ni Nyoman Sembero, 86; Ni Ketut Runtji, 93; Ni Luh Gede, 95; Rossalyna Revida Nasution, 76; dan ke rumah sakit menjenguk Ni Made Nganjungan, 94. Keenam pejuang itu diketahui pernah bertugas di bagian logistik hingga membantu penyaluran perlengkapan senjata untuk pejuang Indonesia di garis terdepan. Dalam kesempatan tersebut, Bintang turut menekankan bahwa Hari Ibu itu bukan sekadar Mother&rsquo;s Day. Makna Hari Ibu yang diperingati di Indonesia lebih dari itu. Momen tersebut adalah penghargaan untuk perjuangan pergerakan perempuan yang hulunya adalah Kongres Perempuan Pertama di Indonesia yang berlangsung 22&ndash;25 Desember 1928 di Jogjakarta. Diharapkan masyarakat juga memiliki pemahaman lebih bahwa Hari Ibu adalah pengakuan dari eksistensi perjuangan para perempuan pejuang di masa kemerdekaan. (mia/c17/fal)

Jelang puncak acara Peringatan Hari Ibu Ke-95, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Men PPPA) Bintang Puspayoga mengunjungi

Hari Ibu, Penghargaan untuk Perjuangan Pergerakan Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/menteri_bintang-106414683.jpg" alt="Menteri PPPA Bintang Puspayoga terima penghargaan Lifetime Achievement dalam ajang KORPRI Award 2023. (kemenpppa.go.id)" width="100%">
<figcaption>Menteri PPPA Bintang Puspayoga terima penghargaan Lifetime Achievement dalam ajang KORPRI Award 2023. (kemenpppa.go.id)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dinobatkan sebagai peraih penghargaan Lifetime Achievement dalam ajang Anugerah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Award 2023. Dilansir dari&nbsp;<a href="http://kemenpppa.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://kemenpppa.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1701405275377000&amp;usg=AOvVaw0ZbWuh5Ah8cAEB7WTpGxBI">kemenpppa.go.id</a>&nbsp;pada Kamis (30/11), penghargaan tersebut diterima oleh Menteri Bintang pada acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI ke-52 Tahun 2023 di Jakarta International Velodrome. Menteri PPPA menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan berkaitan dengan pengabdian, bakti, dan keberhasilan yang dicapai dalam melakukan transformasi dan kontribusi luar biasa dalam pembangunan Indonesia. &ldquo;Penghargaan ini merupakan pencapaian luar biasa bagi saya dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA),&rdquo; kata Bintang dalam keterangannya, Rabu (29/11). Menurut Menteri kelahiran Denpasar itu, capaian tersebut tidak luput dari adanya dukungan berbagai pihak yang berkontribusi dan melakukan transformasi pembangunan Indonesia, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.&nbsp; Menteri PPPA mengungkapkan kiprah KORPRI selama 52 tahun yang sudah berhasil membangun solidaritas, mempererat persahabatan, dan mempersatukan jiwa korsa ASN Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. KORPRI juga dianggap turut andil dan berkontribusi dalam menyejahterakan anggota dan keluarganya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013345421/hadapi-era-digital-pemkab-lamongan-harapkan-para-insan-pendidikan-dan-korpri-untuk-segera-adaptif">Hadapi Era Digital, Pemkab Lamongan Harapkan Para Insan Pendidikan dan Korpri untuk Segera Adaptif</a> Pada usia Korpri ke-52, diharapkan dapat menjadi penyemangat dalam upaya membangun kesatuan, kebersamaan, dan dedikasi antara ASN dan pemerintah. &ldquo;Sepak terjang KORPRI selama 52 tahun ini membuktikan bahwa KORPRI merupakan satu-satunya organisasi pegawai Republik Indonesia yang mampu membina dan meningkatkan jiwa korsa dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. KORPRI merupakan bagian integral dari pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,&rdquo; ucap Bintang. Menteri Bintang menambahkan bahwa Kemen PPPA bersama dengan KORPRI berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dalam pendayagunaan ASN agar berdaya saing dan mampu menghadapi berbagai tantangan global. &ldquo;Saya berharap ASN Republik Indonesia mampu menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan Indonesia." "Dengan menanamkan dan mewujudkan core value ASN yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Kolaboratif, Adaptif, dan Loyal (BerAKHLAK), sangat memungkinkan Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,&rdquo; pungkas Menteri PPPA. ***

Bintang Puspayoga dinobatkan sebagai peraih penghargaan Lifetime Achievement dalam ajang Anugerah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

Menteri PPPA Terima Penghargaan Lifetime Achievement di KORPRI Award 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/19/39_variasi-2672055745.jpg" alt="PANGAN LOKAL: Menteri PPPA Bintang Puspayoga (tengah) bersama Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menikmati kudapan ikan kuah kuning dan sayur pakis pepaya di Universitas Papua (18/11)." width="100%">
<figcaption>PANGAN LOKAL: Menteri PPPA Bintang Puspayoga (tengah) bersama Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menikmati kudapan ikan kuah kuning dan sayur pakis pepaya di Universitas Papua (18/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga memulai road show perdana Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke-95. Kemarin (18/11), di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dia mengajak perempuan Papua mandiri dan berdaya lewat olahan pangan lokal. &rdquo;Peringatan Hari Ibu di Indonesia bukanlah mother&rsquo;s day, melainkan sejarah panjang dari Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada 22 Desember 1928,&rdquo; kata dia di aula Universitas Papua. Karena itu, peringatan Hari Ibu punya makna luas. Tidak sekadar membahas jasa ibu, tetapi perempuan secara luas. Diharapkan, perempuan bisa bangkit dan berdaya. Di hadapan 62 organisasi perempuan dan mahasiswa se-Papua Barat, Bintang Puspayoga meminta perempuan Indonesia punya bargaining position. Salah satunya dengan bekerja dan memiliki penghasilan secara mandiri. Dia juga turut meminta perempuan timur bisa menyosialisasikan penggunaan diversifikasi pangan. Salah satunya dengan memanfaatkan bahan lokal yang melimpah seperti sagu, umbi, dan keladi yang bisa diolah secara ekonomi maupun disajikan untuk keluarga. &rdquo;Variasi pangan ini juga menjadi alternatif perbaikan gizi. Yang bisa membantu program penurunan stunting,&rdquo; paparnya. Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menyatakan, pemberdayaan perempuan di Papua Barat memang harus dimulai dengan perubahan mindset. Terutama dalam meyakinkan diri bahwa mereka mampu bersaing dan membantu perekonomian keluarga. Dia menyarankan dan mendorong agar perempuan memiliki penghasilan. Sebagai pejabat yang baru dilantik awal November lalu, Ali saat ini menyiapkan gerakan membeli produk pangan lokal yang dijual mama-mama Papua di pasar. &rdquo;Kami sudah sampaikan di setiap acara pemerintah, makanannya harus pangan lokal. Yang dibeli dari pasar,&rdquo; tegasnya. Solusi itu, lanjut dia, akan membantu perekonomian masyarakat, khususnya ibu-ibu. (elo/c14/fal)

Menteri PPPA Bintang Puspayoga memulai road show perdana Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke-95. Kemarin (18/11), di Kabupaten Manokwari.

Menteri PPPA: Hari Ibu di Indonesia Bukanlah Mother’s Day

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-25-at-14.08.18.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perempuan masih menjadi sasaran empuk pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Bukan hanya perempuan dewasa, tetapi juga anak-anak. Itulah yang terungkap dari data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (simfoni PPA) 2018&ndash;2022. Dari 2.082 korban TPPO, 90 persen merupakan perempuan dewasa dan anak perempuan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Men PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan, TPPO merupakan kejahatan luar biasa. Kejahatan ini adalah praktik pelanggaran terburuk terhadap hak asasi manusia. Karena itu, kata dia, diperlukan penegakan hukum yang tegas sesuai dengan undang-undang. Termasuk menghukum pelaku seberat-beratnya. &rdquo;Penegakan hukum ini merupakan upaya nyata untuk memerangi segala bentuk kejahatan TPPO di seluruh Indonesia, yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak,&rdquo; ujarnya kemarin (6/7). Seiring dengan penegakan hukum yang tegas, lanjut dia, upaya penanganan secara komprehensif dari hulu perlu dilakukan. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi, sinergi, dan kerja sama semua pihak. Mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, hingga masyarakat umum. Tujuannya, meningkatkan peran masing-masing dalam mengurai penyebab terjadinya TPPO. Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan deteksi dini, meningkatkan komunikasi, dan memberikan informasi kepada kelompok rentan dan daerah yang rawan TPPO. &rdquo;Pencegahan dan penanganan korban tetap menjadi prioritas,&rdquo; tegasnya. Dia menjelaskan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) gencar mengampanyekan pencegahan TPPO. Termasuk menginisiasi program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak. Setidaknya ada 10 indikator DRPPA. Salah satunya adalah tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak serta korban tindak pidana perdagangan orang. &rdquo;Melalui DRPPA, kami ingin meningkatkan kesadaran dan kompetensi masyarakat untuk tidak mudah tergiur iming-iming yang berujung pada praktik TPPO,&rdquo; jelasnya. Apalagi, saat ini modus perdagangan orang semakin beragam. Mulai memanfaatkan teknologi untuk menjerat korban lewat media sosial hingga tawaran adopsi ilegal untuk korban anak-anak. Pelaku TPPO biasanya memilih kelompok rentan sebagai calon korbannya, khususnya perempuan dan anak yang berekonomi lemah dan minim ilmu pengetahuan. (mia/c14/oni)

Perempuan masih menjadi sasaran empuk pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Bukan hanya perempuan dewasa, tetapi juga anak-anak.

Pelaku TPPO Incar Perempuan dan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-25-at-14.08.18.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Maraknya praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) turut menyedot perhatian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sepanjang 2023, mereka telah menyampaikan laporan hasil analisis kepada Polri. Secara keseluruhan, ada empat hasil analisis yang sudah dilaporkan kepada Korps Bhayangkara. Dan, menurut Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK M. Natsir Kongah, seluruh hasil analisis tersebut telah ditindaklanjuti Polri. Mereka sudah menetapkan beberapa tersangka. &rdquo;Pada 2023 PPATK telah menyampaikan empat hasil analisis terkait TPPO dengan nilai transaksi kurang lebih Rp 442 miliar,&rdquo; terang dia di Jakarta kemarin (8/6). Bukan hanya itu, saat ini PPATK juga tengah menelusuri jaringan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal. &rdquo;Baik itu jaringan Kamboja sebagaimana permintaan Polri maupun proaktif oleh PPATK. Sedang dilakukan penelusuran aliran dananya ke berbagai PJK (penyedia jasa keuangan, Red),&rdquo; ungkap Natsir. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyebutkan, 80 persen korban TPPO adalah perempuan. Berdasar data Polri 2020&ndash;2023, korban TPPO terdiri dari 796 perempuan dewasa dan 475 anak perempuan. Angka itu pun diduga masih hanya di level permukaan karena banyak yang tidak terdeteksi. Karena itu, Bintang meminta Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan TPPO yang akan dibentuk nantinya mempertimbangkan unsur PPA dalam institusinya. Sehingga secara kelembagaan di bawah naungan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan lebih efektif dan efisien. &rdquo;Unsur PPA akan menjadi perhatian yang sangat penting untuk direktorat ini,&rdquo; ujarnya. Kementerian PPPA bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyepakati percepatan pembentukan Direktorat PPA dan TPPO. Hal itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pencegahan TPPO pada 30 Mei 2023. Rencananya, Direktorat PPA dan TPPO akan menangani lima subdirektorat. Yakni kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, TPPO dalam negeri, TPPO wilayah Asia Timur dan Tenggara, serta TPPO di luar wilayah Asia Timur dan Tenggara. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkapkan, dengan adanya direktorat tersebut, jumlah personel pun akan kian bertambah. Saat ini di Markas Besar (Mabes) Polri isu TPPO ditangani 38 personel. Apabila dibentuk direktorat baru, minimal akan ada 126 personel yang mengawal. &rdquo;Harapan kita, struktur ini akan jauh menjadi lebih kuat dan hasilnya lebih maksimal,&rdquo; katanya. Dalam dua tahun terakhir, ribuan WNI dilaporkan menjadi korban TPPO di bisnis online scamming di luar negeri. Bukan hanya tak digaji, di sana mereka juga mengalami kekerasan jika tak mencapai target. (syn/mia/c9/ttg)

Maraknya praktik TPPO turut menyedot perhatian PPATK. Sepanjang 2023, mereka telah menyampaikan laporan hasil analisis kepada Polri.

PPATK Temukan Transaksi Rp 442 M Terkait TPPO, 80 Persen Korbannya Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-20-at-07.21.32.jpg" alt="Menteri Bintang Puspayoga menemui anak-anak korban self harm di Kabupaten Karangasem, Bali. Kemen PPPA/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Bintang Puspayoga menemui anak-anak korban self harm di Kabupaten Karangasem, Bali. Kemen PPPA/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menemui anak-anak korban tindakan menyakiti diri sendiri secara sengaja atau self harm di Kabupaten Karangasem, Bali.  ”Kami turut prihatin melihat adanya fenomena self harm di Indonesia, terutama korban masih berusia anak. Kita sebagai orang tua, guru, pemerintah, bahkan masyarakat, tentunya sepakat, mereka adalah generasi penerus bangsa yang perlu kita jaga dan penuhi hak-hak dasarnya, terutama hak atas kelangsungan hidup dan hak atas perlindungan,” kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga seperti dilansir dari Antara, Senin (20/3).  Menurut dia, Kementerian PPPA berkomitmen memantau kasus itu dan akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem. Yakni terkait upaya penanganan, perawatan, dan perlindungan korban.  Menteri Bintang menuturkan di salah satu sekolah tercatat ada 49 korban self harm.  ”Pihak sekolah melakukan inspeksi dadakan pada Desember 2022 dan Februari 2023 terkait fenomena ini. Seluruh korban berjenis kelamin perempuan. Ada 40 anak melakukan satu kali sayatan, sedangkan sembilan lainnya melakukannya secara berulang,” terang Bintang Puspayoga.  Menteri Bintang Puspayoga menekankan pentingnya pendampingan psikologi sesuai dengan kebutuhan korban. Pihaknya mengapresiasi komitmen Pemkab Karangasem melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPPAPPKB) bersama UPTD PPA dalam menangani korban yang melakukan self harm secara berulang.  Tercatat enam anak sudah mendapatkan konseling secara intens, satu di antaranya dijadwalkan menemui psikiater. Sebab, mengalami kondisi yang parah dan kerap melakukan penyebaran konten self harm.  Sementara itu, tiga anak lainnya telah mendapatkan konseling dari psikolog klinis Kementerian PPPA.

Menteri Bintang Temui Anak-Anak Korban Self Harm di Bali

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bintang Puspayoga

Berita Terkini