<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/26/amTUU009cCy6htgPlMKUQSk0rnBDb9Sknm4abWen-3740812928.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji menyampaikan apresiasi atas penganugerahan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, oleh Presiden Prabowo Subianto. &ldquo;Bintang Mahaputera Adipurna sebagai tanda kehormatan tertinggi dalam Bintang Mahaputera menunjukkan betapa besarnya kepercayaan Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap kinerja Bahlil Lahadalia, baik sebagai Menteri ESDM maupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar,&rdquo; kata Sarmuji kepada wartawan, Selasa (26/8). Menurut Sarmuji, penghargaan ini tidak hanya menjadi pengakuan atas kerja keras Bahlil di bidang energi dan investasi, tetapi juga merefleksikan legitimasi atas kontribusi besar Partai Golkar dalam mendukung agenda strategis pemerintah. &ldquo;Golkar memandang penghargaan ini sebagai momentum untuk terus memperkuat konsistensi dalam mendukung program hilirisasi, ketahanan energi, serta kemandirian ekonomi nasional,&rdquo; ucapnya. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menambahkan, penghargaan yang diterima Bahlil menjadi kebanggaan seluruh kader Partai Golkar. &ldquo;Kami berharap pencapaian ini makin memacu semangat kader Golkar di seluruh tingkatan untuk bekerja lebih giat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Bahlil Lahadalia dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8). Bahlil dinilai berjasa luar biasa di bidang energi dan investasi melalui kebijakan hilirisasi mineral, penguatan investasi strategis, serta pengembangan energi baru terbarukan yang meningkatkan kemandirian energi nasional. Bintang Mahaputera Adipurna merupakan tanda kehormatan negara yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Anugerah ini diberikan kepada tokoh yang berjasa luar biasa di berbagai bidang dengan manfaat besar bagi bangsa dan negara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan kepada 141 tokoh nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73&ndash;78/TK Tahun 2025. &nbsp;

Partai Golkar apresiasi Bintang Mahaputera Adipurna untuk Bahlil, wujud kepercayaan Presiden Prabowo.

Golkar Sebut Penghargaan Bintang Mahaputera Adipurna yang Diterima Bahlil Bentuk Kepercayaan Presiden Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/WhatsApp-Image-2025-08-25-at-11058-PM-3738090124.jpeg" alt="Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menerima Anugerah Bintang Mahaputera Adipurna. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menerima Anugerah Bintang Mahaputera Adipurna. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menerima Anugerah Bintang Mahaputera Adipurna dari Presiden Prabowo Subianto. Penyematan penghargaan ini digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8). Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu&nbsp;mendapat&nbsp;penghargaan Bintang Mahaputera Adipurna atas jasa luar biasa beliau dalam bidang pemberdayaan masyarakat.&nbsp; "Beliau berjasa luar biasa dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan peningkatan kapasitas tenaga kerja, penfuatan program kesejahteraan keluarga, serta dukungan bagi ekonomi kerakyatan," ucap pembawa acara. Bintang Mahaputera Adipurna merupakan tanda kehormatan negara tertinggi dari lima jenjang, yakni Bintang Mahaputera Adipurna, Adipradana, Utama, Pratama, dan Nararya. Penghargaan ini diberikan kepada individu yang menunjukan darmabakti dan kesetiaan luar biasa kepada bangsa dan negara Indonesia. Menerima penghargaan ini, Cak Imin menyampaikan rasa terima kasihnya. Dia berkomitmen untuk terus mendorong program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi rakyat, serta memajukan pemberdayaan di berbagai sektor. &ldquo;Penghargaan ini saya dedikasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama para pekerja dan keluarga yang menjadi fokus kami dalam membangun bangsa yang lebih maju dan sejahtera,&rdquo; ujarnya. &nbsp;

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menerima Anugerah Bintang Mahaputera Adipurna dari Presiden Prabowo Subianto.

Berjasa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin Terima Anugerah Bintang Mahaputera Adipurna dari Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_PENGAMANAN-GEDUNG-MK-JELANG-SIDANG-PUTUSAN-PHPU_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="JKT_PENGAMANAN GEDUNG MK JELANG SIDANG PUTUSAN PHPU_MIFTAHULHAYAT (1)" width="100%">
<figcaption>JKT_PENGAMANAN GEDUNG MK JELANG SIDANG PUTUSAN PHPU_MIFTAHULHAYAT (1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan penganugerahan Bintang Mahaputera kepada enam hakim konstitusi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan memengaruhi independensi dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya. Kekhawatiran terhadap independensi hakim konstitusi merupakan salah satu bentuk perhatian dan kecintaan publik pada MK.  "Kekhawatiran muncul ya sah-sah saja sebagai pendapat. Malah, itu merupakan salah satu bentuk perhatian dan kecintaan publik pada MK. Kami memahami dan mengapresiasi hal itu," kata juru bicara MK, Fajar Laksono kepada JawaPos.com, Rabu (12/11).  Fajar menjelaskan, penganugerahan Bintang Mahaputera sudah ada aturan dan ukuran obyektifnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUD 1945, Presiden mereprentasikan negara memiliki kewenangan untuk itu.  "Siapapun figur yang dipandang telah memenuhi ukuran-ukuran obyektif itu, Presiden dapat menganugerahkan tanda kehormatan tersebut dalam momentum dan waktu-waktu sebagaimana yang ditentukan," ujar Fajar.  Terkait masifnya judicial review (JR) Omnibus Law Undang-Undang tentang Cipta Kerja ke MK, sambung Fajar, tidak akan mempengaruhi independensi MK dalam memutus setiap perkara. Dia memastikan, enam hakim MK objektif dalam memutus perkara.  "Peristiwa apapun Insya Allah tidak akan memengaruhi kejernihan hati serta pikiran dan kemerdekaan Hakim Konstitusi dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya," cetus Fajar.  Penghargaan tanda kehormatan Bintang Mahaputera, lanjut Fajar, justru membuktikan bahwa Hakim Konstitusi yang menerima penghargaan tersebut diakui secara obyektif oleh negara. Berjasa dan menjalankan kewenangan dengan sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya, termasuk dalam menjaga independensinya sebagai hakim.  "Ke depan, penghargaan demikian justru semakin menguatkan dan memantapkan prinsip independensi yang senantiasa dipegang erat-erat Hakim Konstitusi dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya," tegas Fajar.  Sebelumnya, enam hakim MK menerima penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11). Tiga dari enam hakim MK yang diberi anugerah yakni Arief Hidayat, Anwar Usman dan Aswanto yang menerima gelar Bintang Mahaputera Adipradana.  Sedangkan tiga hakim lainnya yakni Wahiduddin Adams, Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul diberi penganugerahan Bintang Mahaputera Utama.  Total ada 71 pejabat negara atau mantan pejabat negara Kabinet Kerja periode 2014-2019 serta ahli waris dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani Covid-19 yang mendapat Bintang Mahaputera dan bintang jasa.  Tanda kehormatan ini diberikan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 118 dan 119/TK/TH 2020 tertanggal 6 November 2020.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=E6JdDrPWglM&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Anugerah Bintang Mahaputera 6 Hakim Konstitusi Tak Ganggu Independensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Yasona-Bintang-Mahaputra.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (11/11). Menurut Yasonna, tanda kehormatan tersebut menjadi suntikan semangat untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah (PR) besar, terkait hukum dan perundang-undangan di Indonesia ke depan.  "Walaupun Bintang Mahaputera Adipradana diperuntukkan bagi perorangan, sesungguhnya ini juga merupakan penghargaan kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI. Tanda kehormatan ini sekaligus menjadi suntikan semangat bagi saya dan kami semua untuk terus mengabdikan diri dan terus memegang teguh komitmen, bagi perbaikan hukum dan perundang-undangan di Indonesia," ucap Yasonna dalam keterangannya.  Menurut Yasonna, pengabdian serta komitmen tinggi sangat dibutuhkan. Mengingat masih banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan ke depan.  "Komitmen tinggi harus tetap dijaga karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan terkait hukum dan perundang-undangan Indonesia, seperti KUHP yang akan memerdekakan Indonesia dari hukum pidana era kolonial serta RUU Pemasyarakatan," ucap Yasonna.  Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, diperlukan kerja keras untuk menyelesaikan perundang-undangan. Mengingat pekerjaan tersebut teramat besar, sebagaimana halnya dengan UU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law yang menyederhanakan banyak sekali tumpang tindih UU.  Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi menyerahkan tanda kehormatan kepada 71 tokoh. Pemberian tanda jasa dan kehormatan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan pada 2020 setelah kegiatan yang sama pada Agustus lalu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/11/2020/presiden-jokowi-berikan-bintang-tanda-jasa-berikut-daftar-penerimanya/">Presiden Jokowi Berikan Bintang Tanda Jasa, Berikut Daftar Penerimanya</a>  "Sesuai dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, serta kemakmuran bangsa dan negara," demikian tertera dalam Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden Joko Widodo tersebut.  Undang-Undang Nomor 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyatakan, Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera merupakan bintang peghargaan sipil dan setingkat di bawah Bintang Republik Indonesia. Bintang Mahaputera Adipradana yang diterima oleh Yasonna merupakan salah satu dari lima Bintang Mahaputera selain Bintang Mahaputera Adipurna, Bintang Mahaputera Utama, Bintang Mahaputera Pratama, dan Bintang Mahaputera Nararya.  Bintang Mahaputera diberikan kepada sosok yang dianggap memenuhi tiga syarat khusus. Syarat pertama ialah berjasa luas biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.  Kedua, pengabdian dan pengorbanan di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang yang bermanfaat lainnya. Adapun syarat terakhir menyatakan bahwa darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1NvH6bZOwbM

Terima Bintang Mahaputera, Yasonna: Suntikan Semangat Selesaikan UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/elite-pdip-blak-blakan-soal-kehadiran-gatot-di-istana-bahas-pilpres_m_.jpg" alt="Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Gatot" width="100%">
<figcaption>Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Gatot</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanda jasa berupa Bintang Mahaputra kepada beberapa tokoh. Namun, salah satu tokoh yakni mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tidak menghadiri pemberian bintang tanda jasa tersebut.  "(Gatot, Red) Tidak hadir," ujar Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan, Rabu (11/11).  Heru menambahkan, tidak hadirnya Gatot Nurmantyo membuat bintang tanda jasa itu akan dikembalikan lagi kepada negara.  "Kalau nggak hadir ya mungkin tanda jasanya diserahkan ke negara lagi," katanya.  Heru melanjutkan, ketidakhadiran Gatot dalam prosesi penyerahan bintang tanda jasa tersebut sudah diketahui Jokowi lewat surat yang dikirim.  "Pak Gatot sudah tersurat kepada bapak Presiden bahwa dia tidak hadir," ungkapnya.  Ihwal alasan Gatot tidak hadir, Heru mengaku tidak mengetahuinya. "Yang jelas negara memberikan melaksanakan tugas dan kewajiban untuk memberikan kepada para mantan menteri pejabat tinggi yang memang patut diberikan," pungkasnya.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan bahwa penyerahan tanda jasa Bintang Mahaputra kepada Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo sudah sesuai ketentuan yang berlaku.  Menurutnya, jabatan Panglima TNI merupakan bagian dari kabinet sehingga semua anggota kabinet yang mendapat tugas di pemerintahan sampai satu periode dan mampu diselesaikan mendapat Bintang Mahaputra.

Gatot Nurmantyo Tidak Hadir, Bintang Mahaputra Dikembalikan ke Negara