<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/25/ecYe2krAmklBiDAJ9WKQEW34DVvHQUvmDVhBmIkj-823602832.jpg" alt="Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) saat membuka acara Bimtek 528 Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/4). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) saat membuka acara Bimtek 528 Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/4). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) meminta para kadernya yang terpilih menjadi anggota dewan untuk bisa membuat program-program yang berpihak kepada rakyat. Pernyataan itu disampaikan OSO saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) Partai Hanura di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/4). "Kepada anggota-anggota DPRD yang terpilih, karena mereka dipilih oleh rakyat, waktu mereka memilih kan mereka menjual, menjual info-info, menjual program-program dan itu harus dipenuhi. Nah itu salah satu bagian daripada moto yang telah dilakukan oleh Partai Hanura," kata OSO. Ia tak memungkiri, saat ini kondisi daerah sedang tidak baik-baik saja. OSO menginstruksikan ratusan kadernya yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mampu membela kepentingan rakyat daerah. "Daerah makmur, baru bisa Indonesia makmur," tegas OSO. Dalam Bimtek yang mengangkat tema, Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera ini, diharapkan 528 Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia dari Fraksi Partai Hanura dapat semakin menguatkan komitmen untuk memajukan daerah. "Ikuti Bimtek ini dengan baik. Pelajari semua demi kepentingan rakyat daerah," imbaunya. Karena itun, OSO mengimbau para kader Partai Hanura untuk tidak ragu membangun dan memakmurkan daerah. Sebab, ratusan kadernya bisa terpilih menjadi Anggota DPRD berkat suara rakyat. "Jangan takut bicara kepentingan daerah. Hanura jelas berpihak kepada daerah. Yang milih saudara adalah rakyat daerah. Berpihaklah kepada mereka," ujarnya. Lebih lanjut, OSO meyakini melalui kekompakan, soliditas, dan meningkatnya kapasitas kader lewat Bimtek, Hanura akan bangkit dan menjadi partai besar yang semakin bermanfaat bagi daerah. "Kita mulai kebangkitan Partai Hanura. Peran terbesar adalah kader di daerah. Bangun dan suarakan terus nurani dan filosofi Hanura," pungkasnya. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Siswadi Tarigan menyatakan, Bimtek Partai Hanura digelar untuk meningkatkan kompetensi, fungsi, dan tugas wewenang anggota fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dalam Pemerintahan Daerah. Bimtek yang juga dihadiri Perwakilan BPSDM Kemendagri ini merupakan rangkaian acara Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura Periode 2024-2029. Acara pengukuhan akan berlangsung di JCC, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (26/4) besok. &nbsp; &nbsp;

OSO mengajak kader Hanura untuk menyusun program yang berpihak pada rakyat dalam Bimtek di Jakarta..

OSO Minta 528 Kader Hanura yang Terpilih Menjadi Anggota DPRD Mampu Hadirkan Program Kerakyatan di Daerahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/WhatsApp-Image-2023-06-20-at-192021-1313993578.jpg" alt="Pengelola aplikasi WargaKu mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan pengaduan untuk meningkatkan kualitas dalam menangani komplain masyarakat." width="100%">
<figcaption>Pengelola aplikasi WargaKu mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan pengaduan untuk meningkatkan kualitas dalam menangani komplain masyarakat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan pengaduan bagi petugas pengelola pengaduan layanan publik (admin WargaKu) di Graha Sawunggaling, Selasa (20/6). Kegiatan itu diikuti 300 pengelola aplikasi WargaKu untuk meningkatkan kualitas dalam menangani komplain atau aduan masyarakat. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Diskominfo Surabaya menghadirkan para pemateri, di antaranya, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Timur dan Direktur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Tak hanya menyampaikan materi narasumber juga mengajak para peserta mencontohkan cara menangani aduan masyarakat melalui metode role play atau materi berbentuk permainan gerak yang melibatkan unsur keceriaan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya M. Fikser menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan pemberian bekal keterampilan teknis kepada para petugas pengelola yang menerima aduan di seluruh OPD di lingkungan Pemkot Surabaya. Harapannya, admin pengelola aplikasi WargaKu dapat memahami dan mengerti SOP pengaduan, serta cara bersikap sekaligus menangani masalah hingga tuntas. Dengan demikian, pelayanan bagi masyarakat dapat dijalankan dengan lebih baik karena masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau persoalan dengan leluasa. &rdquo;Untuk mendukung hal itu, kita datangkan ahlinya dari Ombudsman dan best practice dari akademisi. Sehingga itu menjadi bekal pengetahuan bagi mereka agar ada perbaikan yang lebih baik dalam menerima aduan. Tidak hanya sekadar menerima aduan dari warga, tetapi ada SOP yang dijalankan,&rdquo; kata Fikser. Menurut dia, bagaimana cara admin WargaKu menerima aduan, merupakan cermin dari kinerja Pemkot Surabaya yang dapat dilihat masyarakat. &rdquo;Sehingga kita harus menerima dengan baik dan cepat menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Maka masyarakat dapat melihat bahwa pemkot memiliki sifat responsif dan punya pelayanan yang baik,&rdquo; ujar Fikser. Sejauh ini, Fikser menjelaskan, dalam rentang waktu enam bulan terakhir, mulai Januari-Juni, aplikasi WargaKu menerima 6.223 aduan. Sebanyak 90 persen di antaranya telah diselesaikan dengan baik. &rdquo;Tentu melalui komunikasi dan koordinasi dengan OPD terkait. Terdapat batasan waktu dalam menyelesaikan aduan. Ini menjadi bagian dari kinerja dari OPD yang menerima aduan,&rdquo; tutur Fikser. &rdquo;Selain itu, ada beberapa aduan yang tidak bisa ditindaklanjuti, apakah aduan fiktif atau tidak. Yang jelas ketika mereka menyampaikan aduan, jika aduan itu benar, sebaiknya mereka juga menyampaikan identitas sebagai bukti bahwa aduan itu serius dan benar,&rdquo; jelas Fikser. Fikser mengaku, identitas pengadu yang kurang jelas, membuat aduan tersebut belum bisa terselesaikan. Petugas menerima aduan harus menanyakan detail identitas pelapor serta keperluannya. Hal itu menjadi bagian dari data, apakah aduan tersebut valid. &rdquo;Pemkot Surabaya menjamin kerahasiaan data pelapor apabila ada aduan yang bersifat membutuhkan kerahasiaan. Petugas punya kewajiban untuk menjamin itu. Tetapi akan tetap menindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait,&rdquo; ungkap Fikser.

Diskominfo Surabaya bersama Ombudsman gelar bimbingan teknis pengelolaan pengaduan bagi petugas pengelola pengaduan layanan publik

Latih Pengelola Layanan Publik Tangani Komplain Masyarakat, Pemkot Surabaya Gandeng Ombudsman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-17-at-18.55.20.jpg" alt="Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Brigjen Pol Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi menjadi pemateri Bimtek Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Partai Bulan Bintang di Menara Peninsula Hotel, Jumat (17/3). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Brigjen Pol Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi menjadi pemateri Bimtek Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Partai Bulan Bintang di Menara Peninsula Hotel, Jumat (17/3). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, perlu peningkatan pengawasan penggunaan dana desa oleh anggota DPRD maupun masyarakat.  Menurut Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, besarnya alokasi dana setiap desa membuat anggaran rentan penyelewengan. Padahal, dana desa itu seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah setempat.  ”Kehadiran dana lebih dari Rp 1 miliar per desa harus diiringi peningkatan roda ekonomi masyarakat. Program pembangunan perlu berdampak nyata dan dirasakan masyarakat desa,” ujar Kumbul saat jadi pemateri di acara Bimtek Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Partai Bulan Bintang di Menara Peninsula Hotel, Jumat (17/3).  Kumbul menambahkan, pentingnya mengoptimalkan peran masyarakat dan anggota dewan dalam menjalankan pengawasan alokasi dana desa. Itu karena dana desa diberikan untuk mempercepat pembangunan desa, bukan dimanfaatkan segelintir pihak.  Menurut dia, banyak masyarakat yang kecewa karena alokasi anggaran desa tidak sesuai peruntukan. Sehingga tidak sedikit kepala desa maupun perangkat desa yang terjerat kasus korupsi karena menyalahgunakan anggaran desa.  ”Dari data kami, ada 1.500-an kepala desa dan perangkat desa terjerat kasus korupsi karena menyelewengkan anggaran. Maka dari sini peran anggota DPRD, termasuk dari PBB dalam mengawasi anggaran serta penyalurannya,” jelas Kumbul.  ”Dewan harus memahami sumber dari mana saja anggaran desa, dana desa, alokasi dana desa, tujuan dana desa, bentuknya berupa apa. Sebelum mengetuk anggaran, dewan juga harus mengontrol anggaran-anggaran yang diajukan,” tambah dia.  Kumbul juga berterima kasih kepada PBB yang telah menggelar acara Bimtek dengan mengambil tema Peran Penting DPRD Dalam Pembangunan Desa Menyukseskan Pembangunan Nasional. Sebab, hal itu sejalan dengan program KPK yang sudah dibentuk yaitu Desa Antikorupsi.  ”KPK apresiasi Partai Bulan Bintang menjadi partai pertama yang mengundang KPK untuk membahas pembangunan desa, karena seirama dengan program KPK dalam pemberantasan korupsi dari dengan program Desa Antikorupsi,” ucap Kumbul.  Kumbul juga mengingatkan, korupsi adalah pilihan hidup. Hari ini tidak korupsi, besok belum tentu. ”Intinya dimulai dari diri sendiri, berawal dari desa, Indonesia bisa lebih baik,” ujar Kumbul.

KPK Minta Anggota DPRD PBB Awasi Penyaluran Dana Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-10-at-17.37.11-1.jpeg" alt="Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor memberikan arahan kepada para kader PBB pada Rakornas terkait persiapan menuju Pemilu 2024. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor memberikan arahan kepada para kader PBB pada Rakornas terkait persiapan menuju Pemilu 2024. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Partai Bulan Bintang terus memanaskan mesin partai di daerah. Itu dibuktikan dengan rangkaian acara yang digelar sejak 7–10 Desember di Aryaduta Hotel Jakarta.  Di mulai dari bimbingan teknis (bimtek) nasional anggota DPRD provinsi, kota, dan kabupaten, serta bupati seluruh Indonesia dari PBB, silaturahmi nasional, hingga rapat koordinasi nasional (rakornas) PBB. Rakornas tersebut mengambil tema Merajut Kebersamaan Menuju Indonesia Maju DPP dan DPW PBB serta Anggota DPRD Provinsi, Kota, dan Kabupaten Menuju Pemilu 2024.  Rakornas tahun ini untuk memantapkan kesiapan seluruh DPW, DPC, hingga PAC dalam menghadapi Pemilu 2024. Selain itu, perlu disiapkan berkas-berkas verifikasi parpol sesuai dengan undangan pemilu. Seperti pembentukan di DPW harus 100 persen, DPC 80 persen, dan PAC 75 persen.  ”Pada Pemilu 2024, kita harus satu komando dan all out memenangkan partai. Harus ada banyak legislator di Senayan dan kader PBB masuk pemerintahan,” tegas Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/12).  Menurut Afriansyah, untuk mewujudkan hal itu, harus memperkuat infrastruktur, kaderisasi, dan pencitraan. Selain itu, verifikasi parpol harus lengkap serta syarat-syarat terkait dengan administrasi wajib diselesaikan segera.  Afriansyah menegaskan, verifikasi harus lengkap, syarat administrasi wajib dibereskan. Sebab, pihaknya tidak ingin terulang dua pemilu sebelumnya. PBB ikut peserta pemilu harus ditentukan lewat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) dan Bawaslu.  ”Kelengkapan administrasi ini wajib diselesaikan, verifikasi parpol juga harus lengkap. Kita sudah sepakat hal dua pemilu sebelumnya jangan sampai terjadi lagi. Kita ingin ketika KPU mengumumkan hasil verifikasi, PBB langsung ikut pemilu tidak ada lagi kita berjuang di PTUN dan Bawaslu,” tegas Afriansyah.

Rakornas Partai Bulan Bintang, Sekjen Minta Verifikasi Harus Lengkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/mensos-dorong-penerima-pkh-mandiri-tidak-tergantung-pada-bansos_m_.jpg" alt="Mensos Agus Gumiwang saat diwawancarai awak media (Yesika/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mensos Agus Gumiwang saat diwawancarai awak media (Yesika/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya maksimal agar sektor industri dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19 atau New Normal. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) untuk aparatur industri di 34 provinsi seluruh Indonesia.  “Kegiatan ini jadi merupakan momentum paling tepat untuk menjawab tantangan, dalam rangka menyiapkan aparat industri yang mampu menjawab berbagai macam tantangan, khususnya ketika menghadapi Covid-19, dan bersiap menghadapi kenormalaan baru yang berkaitan dengan kegiatan industri,” terang Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melalui siaran pers, Rabu (27/5).  Kegiatan tersebut di maksudkan sebagai transfer ilmu sekaligus sinkronisasi persepsi antara aparatur industri di pusat dan daerah, terkait kebijakan pengembangan dan pembinaan industri pada masa pandemi dan setelah Covid-19.  “Peserta diharapkan berperan aktif selama mengikuti bimtek agar tujuan dari penyelenggaraan bimtek ini dapat dicapai secara optimal,” paparnya.  Kegiatan yang dimotori oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin itu diharapkan mampu menyiapkan aparatur industri, khususnya di daerah. Alasannya yakni agar pegawai mampu beradaptasi dalam menjalankan tugasnya mendampingi pelaku usaha atau industri dalam menghadapi berbagai macam situasi.  “Harus kita pahami, setelah pandemi Covid-19 ini membuat masyarakat harus menyesuaikan diri dengan yang disebut normal baru, sehingga aparatur industri sebagai pelayan publik dituntut untuk berinovasi dalam hal kebijakan yang bisa mendukung masyarakat industri,” tambahnya.  Ia menuturkan, dengan kegiatan bimtek aparatur industri ini diharapkan meningkatkan kemampuan peserta dalam membuat, mengevaluasi dan mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan sektor industri.  “Tentunya, termasuk memahami konsep dan kebijakan ekonomi, mampu menganalisa posisi sektor industri dalam kebijakan makro dan kebijakan sektoral, mengevaluasi dampak kebijakan nasional dan internasional terhadap sektor industri, serta menyusun kebijakan dan menganalisis kebijakan publik,” tutur Agus.  Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Eko Cahyanto mengatakan, para peserta bimtek aparatur industri merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik pusat maupun daerah yang khusus menangani bidang perindustrian. Peserta dari masing-masing provinsi terdiri dari aparatur dinas perindustrian baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.  “Sasaran yang hendak dicapai melalui bimtek aparatur industri yakni tersedianya aparatur industri di daerah pada tingkat provinsi yang memiliki wawasan terkait implementasi kebijakan pengembangan pembinaan industri pada masa pandemi Covid-19, serta menyiapkan industri di daerah untuk menghadapi normal baru,” terangnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=D8jSgA6oArc  https://www.youtube.com/watch?v=7d5WddlAWRc  https://www.youtube.com/watch?v=P3UUT2J48Iw

Kemenperin Siapkan Bimtek bagi Industri di Era New Normal