<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/perceraian-1848775711.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar (tengah) menyampaikan paparan satu tahun capaian Kemenag di Jakarta (21/10). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar (tengah) menyampaikan paparan satu tahun capaian Kemenag di Jakarta (21/10). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash; Indonesia menghadapi tantangan ketahanan keluarga. Di satu sisi angka pernikahan terus menurun. Di sisi lain kasus perceraian masih tinggi. Kemenag berupaya mengatasinya dengan memperluas sasaran bimbingan perkawinan (Bimwin). Yaitu menyasar anak-anak usia sekolah, dengan materi yang disesuaikan.&nbsp; Berdasarkan data Ditjen Bimas Islam Kemenag, angka perkawinan yang tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) mengalami penurunan. Pada 2021 lalu tercatat kasus perkawinan ada 1.742.049 pasangan. Kemudian di 2022 turun menjadi 1.705.348 pasangan. Tren penurunan kembali terjadi pada 2023 yang tercatat 1.577.255 pasangan menikah. Selanjutnya pada 2024 kembali turun lagi, tinggal 1.478.302 pasangan. Menurunnya angka pernikahan tersebut disebabkan banyak faktor. Selain masalah ekonomi, juga terkait dengan tren budaya asing yang diadopsi sebagian masyarakat Indonesia. Sementara itu untuk kasus perceraian, angkanya masih tinggi. Pada 2021 lalu jumlah perceraian ada 447.743 kasus. Kemudian naik menjadi 516.344 kasus. Selanjutnya pada 2023 jumlah perceraian ada 463.654 kasus. Lalu di 2024 ada 446.359 kasus perceraian. Meskipun ada tren penurunan, tetapi angkanya masih cukup tinggi. Masalah tingginya kasus perceraian tersebut, disinggung Menag Nasaruddin Umar dalam paparan 1 tahun pencapaian kementerian yang diapimpin di Jakarta (21/10). &rsquo;&rsquo;(Sekitar) 35 persen dari jutaan yang menikah itu cerai. Ini harus kita buat ketahanan keluarga,&rsquo;&rsquo; kata dia. Nasaruddin mengatakan, untuk menekan angka perceraian dan membangun ketahanan keluarga, sebanyak 17.266 pasangan sudah diberikan pembinaan keluarga. Baik dalam bentuk bimbingan keluarga sakinah untuk keluarga Islam. Kemudian bimbingan keluarga sukinah untuk pasangan Hindu. Termasuk juga bimbingan Hittasukhaya bagi pasangan Buddha. Nasaruddin mengatakan membuat keluarga yang kuat adalah bagian dari dakwah sosial. &rsquo;&rsquo;Ajaran agama hadir bukan hanya di rumah ibadha. Tetapi di ruang publik seperti berbagi makanan, menjaga kesehatan, dan memperkuat keluarga,&rsquo;&rsquo; tandasnya. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad mengatakan, diantara upaya menangai masalah angka pernikahan turun dan mengurangi kasus perceraian adalah sosialisasi keluarga sakinah sejak usia dini. &rsquo;&rsquo;Kita mulai masuk pada anak-anak usia sekolah, seperti jenjang SMA atau Madrasah Aliyah. Termasuk di jenjang perguruan tinggi,&rsquo;&rsquo; katanya. Menurut Abu pengenalan keluarga sakinah sejak usia dini sangat penting. Sehingga benar-benar siap untuk membuka lembaran baru, yaitu berkeluarga. Abu menuturkan selama ini yang menonjol dilakukan adalah bimbingan perkawinan bagi pasangan yang sudah mendaftar menikah di KUA. Upaya tersebut akan diperluas dengan cara ditarik ke belakang. Yaitu melakukan kampanye keluarga sakinah sejak jenjang SMA sederajat.&nbsp; Abu mengatakan sosialisasi keluarga sakinah di luar pasangan yang akan menikah di KUA itu disesuaikan dengan anggaran Kemenag. Dia berharap ada keterlibatan pemda, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota untuk mendukung program tersebut. &rsquo;&rsquo;Perlu dikeroyok bersama-sama,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Dalam beberapa kesempatan Abu menegaskan bahwa ketahanan keluarga itu sangat penting. Keluarga adalah cerminan dari bangsa, namun dalam lingkungan paling kecil. Ketika keluarga itu kuat, maka bangsanya juga ikut kuat. Kasus perceraian harus bisa ditekan sekecil mungkin. &rsquo;&rsquo;Penyuluh kami door to door melakukan bimbingan pasca pernikahan. Tentu masuknya lewat silaturahmi,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Nantinya dengan pengalaman yang banyak, para penyuluh tersebut diharapkan bisa mengatasi masalah pada keluarga yang didatangi.

Kemenag memperluas bimbingan perkawinan untuk anak sekolah guna mengatasi menurunnya angka pernikahan dan tingginya kasus perceraian.

Angka Pernikahan Turun, Perceraian Masih Tinggi, Bimbingan Perkawinan Diperluas Sejak Bangku Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy - Dery Ridwansah (3)" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy - Dery Ridwansah (3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana menerapkan program bimbingan pranikah terus dimatangkan. Kemarin (19/11) Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy melakukan audiensi dengan tim penyusun modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin Kementerian Agama. Dalam pertemuan itu disebutkan bahwa salah satu pokok modul bimbingan tersebut adalah tidak menempatkan perempuan pada hal sekunder dalam berumah tangga.  Alissa Wahid sebagai ketua tim penyusun modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin Kementerian Agama menyatakan, sejak 2016 Kemenag ingin merevitalisasi kursus catin (calon pengantin). Kursus tersebut bukan hal yang baru. ”Sudah dilakukan, tapi belum di seluruh Indonesia,” tuturnya ditemui setelah audiensi di kantor Kemenko PMK kemarin (19/11).  Dengan kursus catin, kata dia, angka perceraian diharapkan berkurang. ”Setiap hari terjadi 1.100 perceraian dari dua juta perkawinan per tahun,” ungkapnya.  Selama ini pembekalan catin dilakukan secara mandiri oleh kelompok agama. Contohnya gereja. Namun, belum ada penyelarasan sesuai dengan tujuan negara.  Di sisi lain, tantangan keluarga cukup tinggi. Maka, diperlukan pembekalan. ”Yang dilihat, ini wajib atau tidak. Namun, pembekalan ini penting. Ini yang harus dipikirkan,” kata Alissa.  Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono menyebutkan, akan banyak kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pembekalan bagi calon pengantin.

Bimbingan Pranikah Tekan Angka Perceraian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/r10_2x_hero-image-minimalist-cred-marisa.jpg" alt="Ilustrasi pasangan pengantin merayakan pesta pernikahan (Wedding Wire)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pasangan pengantin merayakan pesta pernikahan (Wedding Wire)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pembicaraan pembinaan pranikah dan sertifikasi masih bergulir. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa bimbingan pranikah adalah tanggung jawab lintas sektor. Menurut dia, pemahaman yang perlu diberikan kepada calon pengantin bukan hanya soal keagamaan, melainkan juga multiaspek.  Dalam membangun rumah tangga, setidaknya dibutuhkan pemahaman mengenai perencanaan keluarga, kesehatan, ekonomi rumah tangga, hingga masalah reproduksi.  Untuk itu, Muhadjir menekankan tanggung jawab bimbingan pranikah tersebut dilakukan beberapa kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian PPPA, Kemenkop UKM, dan BKKBN. ”Pembekalan pranikah tersebut mestinya diberikan kepada setiap calon pengantin baru. Bahan materi pembekalan pun juga harus diperkaya,” ucapnya.  Selain itu, pola dan waktu penyelenggaraannya harus fleksibel. Tidak memberatkan calon pengantin, tetapi efektif. Bahan atau materinya bisa berupa modul secara daring maupun luring. ”Calon pengantin yang telah mengikuti pembekalan dengan baik memperoleh surat keterangan atau sertifikat,” tuturnya.  Muhadjir menjelaskan, bimbingan terhadap calon pengantin tidak hanya berhenti pada pembekalan. Harus ada tindak lanjut apabila ditemukan masalah. Misalnya, kalau diketahui bahwa calon pasangan pengantin belum punya penghasilan tetap dan ingin buka usaha, yang bersangkutan harus dibukakan akses pendanaannya melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Kebijakan tersebut harus diambil untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia.  Menurut dia, keluarga adalah bagian dari hulu pembangunan manusia Indonesia. Sementara itu, masih banyak kasus yang terjadi di dalam keluarga. Misalnya, masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. ”Apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, hal tersebut bisa menggagalkan upaya membangun generasi masa depan Indonesia,” kata Muhadjir.  Sementara itu, Deputi VI Bidang Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Ghafur Dharmaputra menuturkan, detail program bimbingan pranikah masih digodok pemerintah. Termasuk soal waktu bimbingan. Saat ditanya, apakah waktunya akan lebih panjang daripada yang berlaku saat ini, Ghafur tidak menjawab pasti. Sebagai informasi, bimbingan untuk yang beragama Islam saat ini dilakukan selama dua hari (16 jam). Itu pun tidak diwajibkan oleh beberapa KUA. Hanya disarankan. Biasa dikenal dengan nama rapak. Sementara itu, di Katolik ada kursus perkawinan.  Yang jelas, kata dia, bimbingan nanti berlaku untuk semua yang akan menikah. Tidak melihat agamanya. ”Tapi, akan ada target pesertanya,” katanya.

Bimbingan Pranikah Libatkan Sejumlah Kementerian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Wakil-Presiden-Maruf-Amin-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana sertifikasi pranikah yang digagas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dievaluasi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. Dia menyatakan, program itu sebaiknya menekankan pada substansinya. Tidak lantas kemudian orang yang tidak punya sertifikat dilarang menikah.  Ma’ruf menjelaskan, pada prinsipnya, penting untuk memberikan pelatihan pranikah kepada calon pengantin.  Dengan demikian, ketika menikah, mereka sudah siap mental dan fisiknya. Namun, dia menjelaskan, yang ditekankan dalam program ini harus substansinya, bukan proses sertifikasinya.  ”Bukan berarti yang gak punya sertifikat gak boleh nikah. Ini menakutkan,” tegasnya. Dia meminta masyarakat tidak takut atau khawatir akan program itu.  Ma’ruf menyatakan, pemerintah akan membicarakan lagi program itu. Dia menyampaikan, banyak muatan yang bisa dibawakan dalam bimbingan pranikah tersebut. Misalnya, urusan kesehatan yang bertujuan menghindarkan anak dari potensi stunting. Kemudian, pembekalan tentang cara menjalani kehidupan berkeluarga yang sejahtera. ”Bahasa agamanya itu sakinah. Rumah tangga yang sakinah,” ungkapnya.  Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama (Kemenag) Mohsen menuturkan, di Kemenag selama ini ada program <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/11/2019/pengin-nikah-calon-pasutri-wajib-ikut-dulu-bimbingan-3-bulan/">Bimbingan Perkawinan</a> (Bimwin). ”Selama ini program Bimwin belum menjadi wajib nasional,” katanya. Selain itu, dengan dana terbatas, program Bimwin Kemenag hanya menyasar 60 ribu pasangan setiap tahun.  Dia mengungkapkan, sasaran program Bimwin tersebut cukup rendah. Hanya setara dengan 17 persen jika dibandingkan dengan angka pencatatan nikah setiap tahun yang mencapai 2 juta. Anggaran program Bimwin di Kemenag setiap tahun berkisar Rp 70,4 miliar.  Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kirana Pritasari menyatakan, pihaknya bersama Kementerian Agama sudah menyiapkan hal apa saja yang harus masuk dalam pedoman pranikah. Untuk Kemenkes, pihaknya akan berfokus pada aspek kesehatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi.  ”Calon pengantin suami istri mendapat informasi kesehatan reproduksi, tentang gizi anak, pokoknya seputar tugas orang tua kalau nanti mereka telah menikah,” ujarnya di kantor kepala staf kepresidenan, Jakarta, kemarin (15/11).  Selain itu, lanjut dia, pihaknya mengusulkan agar pemeriksaan kesehatan dilakukan dalam pranikah. Hal itu dibutuhkan untuk mendeteksi kesehatan calon ibu dan ayah. Jika ada penyakit, diharapkan bisa diketahui sejak awal. Terlebih yang terkait dengan reproduksi. ”Misalnya, hipertensi. Itu kan kurang baik bagi kehamilan,” imbuhnya.

Wapres Tekankan Substansi Pelatihan Pranikah, Bukan Sertifikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Makin banyak saja aturan di negeri ini. Untuk menikah saja, pemerintah akan mewajibkan calon mempelai mengikuti program pranikah. Tidak tanggung-tanggung, program itu berjalan selama tiga bulan.  Program wajib ikut bimbingan pranikah tersebut digagas Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Ditemui di kantor wakil presiden kemarin (14/11), Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan bahwa program bimbingan pranikah itu bersifat wajib. ’’Yang ditekankan sertifikasinya. Jadi, harus ada pelatihan dan upgrade pembekalan terhadap semua calon pasangan suami istri,’’ kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) itu.  Muhadjir menyatakan, selama ini bimbingan pranikah dikerjakan Kementerian Agama (Kemenag) saja. Menurut dia, program pembekalan itu harus dilakukan lintas kementerian. Materi pembekalannya bukan hanya soal pemahaman aspek-aspek keagamaan, melainkan juga kesehatan, ekonomi rumah tangga, sampai masalah reproduksi.  Muhadjir sudah meminta deputi di Kemenko PMK untuk rapat soal bimbingan pranikah lintas kementerian. Mulai Kemenag, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA). ’’Kita usahakan (diterapkan, Red) 2020,’’ tuturnya.  Mengenai bentuknya apakah sertifikat atau kartu, Muhadjir mengatakan bahwa itu urusan teknis. Yang penting, ada dokumen sebagai penanda bahwa calon pengantin tersebut telah mengikuti bimbingan pranikah.  Muhadjir menuturkan, saat ini dirancang upaya agar bimbingan pranikah menggunakan kemajuan teknologi. Yakni, lewat online. Namun, tetap ada sesi tatap muka. Dia menyatakan, pada intinya, program tersebut ingin membekali calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.  Selain itu, kesehatan reproduksi turut dijaga. Termasuk menjaga agar keturunannya kelak benar-benar aman dan sehat sehingga tidak membawa kondisi yang tidak diinginkan. Misalnya, membawa risiko cacat dan stunting. Muhadjir juga mengatakan bahwa target program itu adalah menekan angka perceraian.

Pengin Nikah? Calon Pasutri Wajib Ikut Dulu Bimbingan 3 Bulan