<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/gubernur-lampung-3843147261.jpg" alt="Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (kiri) dan Kadinkes Provinsi Lampung Reihana Wijayanto (kanan)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (kiri) dan Kadinkes Provinsi Lampung Reihana Wijayanto (kanan).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui sedang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung, Reihana. Hal ini setelah Reihana ramai diperbincangkan warga bergaya hidup mewah di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedang kita review lhkpnnya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dikonfirmasi, Rabu (19/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim Kedeputian Pencegahan KPK membuka peluang mengundang Reihana untuk diklarifikasi jika ditemukan kejanggalan dalam LHKPN miliknya. Saat ini, KPK masih meninjau dan menganalisa LHKPN milik Reihana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya bakal diklarifikasi tergantung analisa awal ya," ucap Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reihana disorot berbagai pihak setelah video Tiktoker Bima Yudho Saputro yang berisi kritikan terhadap Pemerintah Provinsi Lampung viral. Reihana disebut-sebut merupakan Kadinkes terlama di Lampung. Ia sudah 14 tahun menjabat sebagai Kadinkes Lampung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan hasil penelusuran dari website resmi lhkpn KPK,&nbsp;Reihana memiliki harta kekayaan sebesar Rp 2.715.000.000 atau Rp 2,7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harta Reihana tersebut meliputi aset berupa satu rumah dan tiga bidang tanah yang tersebar di Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Selatan senilai Rp 1,9 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Reihana juga tercatat memiliki tiga unit mobil merek Nissan Elgrand tahun 2007; Toyota Minibus tahun 2010; serta Mercedes Benz V230 tahun 2002. Ketiga unit mobil Reihana tersebut senilai Rp 450 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reihana juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 6,7 juta serta kas dan setara kas Rp 300 juta.</div> <p>&nbsp;</p>

Reihana disebut-sebut merupakan Kadinkes terlama di Lampung. Ia sudah 14 tahun menjabat sebagai Kadinkes Lampung. Gaya hidupnya mewah.

Gaya Hidup Mewahnya Viral, KPK Periksa LHKPN Kadinkes Lampung Reihana

<p><strong>JawaPos.com</strong> - TikToker Bima Yudho Saputro diketahui sempat dilaporkan ke Polda Lampung beberapa hari lalu buntut dari kritikan pedas-tajam yang dilayangkannya terhadap pemerintah daerah&nbsp; setempat. Kritikan itu dilakukannya dengan melihat daerahnya seperti kurang diurus dengan kondisi jalanan banyak yang rusak.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/Tiktokers-Bima-IG-1870195666.jpg" alt="TikToker Bima Yudho Saputro." width="100%">
<figcaption>TikToker Bima Yudho Saputro.</figcaption>
</figure> <p><br />Bima yang kini berada di Australia untuk tujuan belajar di sana mengaku was-was saat mendengarkan suara sirine. Dia khawatir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada dirinya.<br /><br />"Ada suara sirine, was was nggak sih lo kalau jadi gua?&nbsp; Padahal kasus gua sudah diangkat, tidak ada kriminal," ujar Bima dalam video dalam unggahannya di Instagram.<br /><br />Bima sempat ditanya apakah dirinya akan akan mudik di momen Lebaran Idul Fitri tahun ini ke kampung halamannya di Lampung. Dia pun secara tegas menyatakan belum mau mudik.<br /><br />"Kagak lah, masih was-was gua. Memang nggak ada rencana pulang sih sebenarnya. Tapi gua tanggal 30 (April) sampai 8 (Mei) di Malaysia. Terus gua di Bangkok sampai tanggal 12. Habis itu balik ke Sydney," jelasnya.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01560569/komisi-iii-dpr-minta-polda-lampung-tak-tindaklanjuti-laporan-terhadap-tiktoker-bima-yudho">Komisi III DPR Minta Polda Lampung Tak Tindaklanjuti Laporan Terhadap TikToker Bima Yudho</a></strong><br /><br />Sebelumnya, TikToker Bima Yudho Saputro membuat kritikan pedas terhadap Lampung yang dinilainya tidak maju-maju. Kritikan itu dibuat lewat konten video yang kemudian viral di media sosial.<br /><br />Buntut dari kritikan Bima terhadap Lampung, advokat Gindha Ansori melaporkannya ke Polda Lampung. Dia mempersoalkan penyebutan kata 'dajjal' dalam pernyataan Bima. Gindha yang sempat dikait-kaitkan dengan kepala daerah nomor wahid di Lampung, mengklarifikasi melalui video kalau laporannya dia lakukan sendiri tanpa ada suruhan dari pihak lain.<br /><br />Selain dilaporkan ke polisi, Bima melalui unggahannya di Instagram juga menyebut orang tuanya mendapat intimidasi atau diancam. Bima merasa tidak terlalu khawatir karena berada di luar negeri. Yang dikhawatirkannya adalah keluarganya yang tinggal di Lampung.<br /><br />Baru-baru ini, Polda Lampung akhirnya memastikan kasus Bima tidak dapat diproses lebih lanjut secara hukum. Penyebabnya. kesimpulan dari kasus tersebuut tidak mengandung unsur pidana.<br /><br />"Penanganan perkara tersebut (kasus Bima, Red) telah kami hentikan dengan alasan bahwa perkara itu bukan merupakan sebuah tindak pidana,&rdquo; kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombespol Donny Arief Praptomo.</p> <div>&nbsp;</div>

"Ada suara sirine, was was nggak sih lo kalau jadi gua?  Padahal kasus gua sudah diangkat, tidak ada kriminal," ujar Bima dalam video

Dengar Sirene di Australia, TikToker Bima Yudho Saputro Akui Was-was

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/humas-polda-lampung-3709349897.jpg" alt="STOP PENYELIDIKAN: Kabidhumas Polda Lampung Kombespol Zahwani Pandra Arsyad (kiri) dan Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Donny Arief Praptomo di Mapolda Lampung kemarin." width="100%">
<figcaption>STOP PENYELIDIKAN: Kabidhumas Polda Lampung Kombespol Zahwani Pandra Arsyad (kiri) dan Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Donny Arief Praptomo di Mapolda Lampung kemarin.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Polda Lampung telah menghentikan penyelidikan terhadap TikToker Bima Yudho Saputro. Setelah memeriksa enam saksi, Korps Bhayangkara menyimpulkan bahwa kasus yang dilaporkan pengacara Gindha Ansori tersebut tak mengandung unsur pidana.</p> <p>&rdquo;Jadi, untuk saat ini, dapat kami informasikan kepada rekan-rekan semuanya. Bahwa penanganan perkara tersebut (kasus Bima, Red) telah kami hentikan dengan alasan bahwa perkara itu bukan merupakan sebuah tindak pidana,&rdquo; terang Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombespol Donny Arief Praptomo seperti dilansir Radar Lampung kemarin (18/4).</p> <p>Donny menjelaskan, enam saksi tersebut terdiri dari 3 saksi masyarakat, termasuk pelapor, serta 1 ahli bahasa dan 2 ahli pidana. Polda Lampung akhirnya melakukan gelar perkara. Dari sana disimpulkan, kasus Bima yang saat ini masih berkuliah di Australia tersebut tak mengandung unsur pidana.</p> <p>Sebelumnya Bima dilaporkan Gindha Ansori ke Polda Lampung setelah video kritiknya tentang alasan &rdquo;Kenapa Lampung Gak Maju-Maju&rdquo; viral di jagat maya tanah air. Sempat beredar kabar bahwa Gindha anggota tim penasihat hukum Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Tapi, dia kemudian menepisnya dengan mengatakan bukan lagi anggota tim tersebut.</p> <p>Sementara itu, perseteruan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dengan Bima Yudho Saputro turut menyita perhatian Kementerian Hukum dan HAM. Dirjen Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenkum HAM Dhahana Putra mengatakan, langkah hukum Arinal dalam merespons konten Bima sangat disayangkan. Sebab, konten Bima masih dapat dikategorikan sebagai bentuk kritik.</p> <p>Dhahana menjelaskan, kritik merupakan kebebasan berpendapat yang penting dalam pemerintahan yang demokratis. Kritik itu juga menjadi elemen kunci dalam HAM. &rdquo;Dan itu dijamin oleh konstitusi kita,&rdquo; tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos kemarin. <strong>(muh/tyo/c9/ttg)</strong></p>

Polda Lampung telah menghentikan penyelidikan terhadap TikToker Bima Yudho Saputro. Penghentian setelah memeriksa enam saksi.

Kasus TikToker Bima Yudho Distop Polisi setelah Periksa Enam Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/bima-lampung-4062064545.jpeg" alt="Bima Yudho Saputro. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Bima Yudho Saputro. (Instagram)</figcaption>
</figure> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung telah menghentikan laporan terkait dugaan ujaran kebencian terhadap TikTokers Bima Yudho, yang mengatakan bahwa Lampung sebagai provinsi dajjal. Penghentian penyelidikan dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan gelar perkara terhadap barang bukti dan pemeriksaan saksi-saksi.</p> <p>Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho menilai, langkah Polda Lampung menghentikan penyelidikan kasus TikTokers Bima Yudho Saputro tersebut sudah tepat. Bima Yudho sebelumnya dilaporkan karena mengkritik pembangunan Provinsi Lampung. &rsquo;&rsquo;Tepat sekali, saya dukung sejak awal (agar kasus dihentikan) karena tak melihat unsur pidana, saya sendiri melihatnya bukan tindak pidana,&rdquo; kata Hibnu kepada wartawan, Selasa (18/4).</p> <p>Hibnu menuturkan, Polda Lampung tidak bisa menolak laporan terhadap Bima Yudho yang dilayangkan oleh Ginda Ansori. Menurutnya, polisi memang harus menerima setiap laporan yang dibuat oleh masyarakat. &rsquo;&rsquo;Polda sebagai penegak hukum mekanisme hukum dilakukan, penyelidikan, lalu setelah gelar perkara dinyatakan tidak ada unsur pidana,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sejak video kritik Bima viral dan dilaporkan ke polisi, kata Hibnu, dirinya meyampaikan bahwa tak ada unsur pidana dalam kasus ini. Menurutnya, Bima hanya menyampaikan kritik atas pembangunan di daerah asalnya. &rsquo;&rsquo;Saya sepakat sejak awal tidak ada tindak pidana,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Lebih lanjut, Hibnu berharap pemerintah daerah lebih bijak terhadap kritik yang dilontarkan masyarakat. Ia mengingatkan, kritik merupakan bentuk evaluasi dari masyarakat sehingga sah-sah saja disampaikan. &rsquo;&rsquo;Cuma memang kritik yang santun, dengan bahasa yang baik. Jadi kritik kritik yang menarik masyarakat. Tidak menggunakan istilah yang mengandung SARA,&rdquo; ucap dia.</p> <p>Sebelumnya, Polda Lampung telah menghentikan penanganan perkara kasus TikTokers Bima Yudho Saputro yang dilaporkan oleh Ginda Ansori atas dugaan ujaran kebencian. Polda Lampung nyatakan tidak menemukan tindak pidana atas viralnya video Lampung 'Dajjal' tersebut.</p> <p>Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, dari hasil gelar perkara yang dilakukan serta meminta keterangan beberapa saksi ahli tidak ditemukan tindak pidana. <strong>(*)</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Ditreskrimsus Polda Lampung telah menghentikan laporan terkait dugaan ujaran kebencian terhadap TikTokers Bima Yudho

Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed Apresiasi Langkah Polda Lampung Hentikan Laporan kepada Bima Yudho

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/images-2023-04-18T192533079-106490692.jpeg" alt="Ilustrasi: Jalan rusak, salah satu infrastruktur dan pembangunan di daerah yang banyak dikeluhkan masyarakat. (Dok.JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Jalan rusak, salah satu infrastruktur dan pembangunan di daerah yang banyak dikeluhkan masyarakat. (Dok.JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Baru-baru ini, sosok Bima Yudho menuai kontroversi setelah kritik yang disampaikan terhadap pemerintah Lampung melalui akun TikToknya @awbimaxreborn menjadi viral. Bima yang lahir dan besar di Lampung mengidentifikasi beberapa masalah yang menghambat pembangunan daerah di Lampung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cukup pelik, hal yang diutarakan Bima terkait Provinsi Lampung diantaranya infrastruktur, pendidikan, dan korupsi. Pemaparan Bima nyatanya sejalan dengan hasil riset Praxis Public Relations (Praxis) yang mengukur tingkat kepuasan populasi Generasi Z (Gen Z) di Indonesia akan pelayanan publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01565523/menko-pmk-klaim-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem-di-jambi-sudah-menurun">Menko PMK Klaim Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Jambi Sudah Menurun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Survei terbaru Praxis menemukan sebanyak 69,47 persen Gen Z merasa pembangunan infrastruktur sebagai layanan eksekutif pemerintah daerah belum memuaskan. Selain pembangunan infrastruktur, responden Gen Z juga merasa penegakan hukum, termasuk penanggulangan korupsi (67,79 persen), serta pendidikan (57,98 persen) belum memuaskan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Data survei Praxis ini memvalidasi ketidakpuasan Bima yang juga merupakan salah satu representasi populasi Gen Z. &ldquo;Keberanian Bima untuk menyampaikan kritik yang membangun ini harus diapresiasi. Saya harap, kedepannya semakin banyak generasi muda yang berani untuk menyuarakan opini maupun kritik mereka,&rdquo; ungkap Ketua Komisi Bidang Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers Dewan Pers Indonesia Paulus Tri Agung Kristanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01565522/perang-sudan-kian-memburuk-100-orang-lebih-tewas-942-luka-luka-rumah-sakit-kewalahan-rawat-korban">Perang Sudan Kian Memburuk, 100 Orang Lebih Tewas, 942 Luka-luka, Rumah Sakit Kewalahan Rawat Korban</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Paulus menambahkan, sejauh ini, dirinya juga melihat bahwa media telah melakukan peranannya dalam mengawal opini publik melalui berbagai pemberitaan terkait peristiwa ini, dan ini juga harus diapresiasi. "Saya percaya proses serupa akan dapat membawa dampak positif terhadap sistem demokrasi di Indonesia," lanjut Paulus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain kepuasan terhadap layanan publik, survei Praxis juga mencari tahu preferensi responden terhadap pemimpin yang ideal. Praxis mendapati tiga karakteristik figur tokoh eksekutif yang dianggap paling penting bagi Gen Z, antara lain: kejujuran dan integritas yang tinggi (62,75 persen), etos kerja yang kuat (46,78 persen), dan visi misi yang jelas untuk masa depan (40,34 persen).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01565521/muhaimin-tegur-langsung-wagub-lampung-bupati-lampung-timur-ingatkan-untuk-tidak-ikut-ikut-antikiritik">Muhaimin Tegur Langsung Wagub Lampung-Bupati Lampung Timur, Ingatkan untuk Tidak Ikut-ikut Antikiritik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bima yang merupakan perwakilan Gen Z disebut berhasil menunjukkan bahwa generasi penerus Indonesia memiliki pemikiran kritis. Di saat yang sama, mereka juga sudah memiliki gambaran akan sosok pemimpin yang ideal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, saya ingin mengajak masyarakat untuk melakukan upaya yang paling efektif untuk membawa perubahan, yaitu melalui penggunaan hak pilih secara bijak dan cermat pada tahun politik 2024 mendatang,&rdquo; ungkap Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01565518/diduga-lakukan-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-paruh-baya-di-as-wni-ditangkap">Diduga Lakukan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Paruh Baya di AS, WNI Ditangkap</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Survei independen ini dilaksanakan oleh Praxis bersama lembaga survei Jajak Pendapat (Jakpat) pada 16-18 Maret 2023. Survei yang mempelajari persepsi dan harapan masyarakat Indonesia terhadap pelayanan publik, serta kualitas pemimpin eksekutif dan legislatif ini dilakukan terhadap 1.102 responden dengan rentang usia 16 sampai 45 tahun yang tersebar di 12 provinsi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hasil dan insights dari penelitian tersebut memungkinkan kami untuk merancang strategi dan taktik komunikasi yang lebih akurat dan efektif. Secara berkala kami akan terus melakukan berbagai penelitian untuk meningkatkan pemahaman bersama kita terhadap isu-isu penting dan relevan,&rdquo; ucap Founder and Director Praxis Adwi Yudiansyah.</div>

Baru-baru ini, sosok Bima Yudho menuai kontroversi setelah kritik yang disampaikan terhadap pemerintah Lampung melalui akun TikToknya

Bukan Cuma Bima Yudho Saputro, Survei Ungkap 70 Persen Gen Z Nggak Puas Pembangunan di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/bima-lampung-4062064545.jpeg" alt="Bima Yudho Saputro. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Bima Yudho Saputro. (Instagram)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung secara resmi menghentikan laporan perkara Bima Yudho Saputro. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung Kombes Pol Donny Arief Praptomo dalam konferensi pers di ruang Ditreskrimsus Polda Lampung, Selasa (18/4).</p> <p>Donny mengatakan, pihaknya sebelumnya telah menerima pengaduan yang kemudian menjadi laporan polisi (LP) terkait unggahan Tiktoker Lampung tersebut. Dalam tahap penyelidikan, kepolisian telah melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan 6 orang saksi.</p> <p>Tiga orang saksi dari masyarakat termasuk pelapor, dan tiga orang saksi ahli. &ldquo;Ahli bahasa satu orang dan ahli pidana dua orang,&rdquo; ucapnya seperti dikutip<em> PojokSatu (Jawa Pos Group)</em>.</p> <p>Berdasar alat bukti serta keterangan dari 6 saksi tersebut pihaknya kemudian melakukan gelar perkara pada Senin 17 April 2023 malam. Hasilnya, pihaknya menyimpulkan bahwa perkara tersebut bukan tindak pidana sehingga dihentikan penyelidikannya.</p> <p>&ldquo;Jadi bisa kami sampaikan, penanganan perkara tersebut dihentikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana, &rdquo; tutupnya.</p> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;<span class="il">Bima</span>&nbsp;Yudho Saputro, pelajar asal Lampung di Australia menyita perhatian publik setelah video kritikan berjudul 'Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-Maju' viral. Salah satu kritikan&nbsp;<span class="il">Bima</span>&nbsp;terhadap pemerintah daerah Provinsi Lampung terkait jalanan yang rusak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menggambarkan jalanan di kampung halamannya itu 1 kilometer bagus dan 1 kilometer berikutnya rusak. Siapa sangka, kritikan&nbsp;<span class="il">Bima</span>&nbsp;terhadap pemerintah daerah justru berujung pada pelaporan polisi. Dia dilaporkan karena menyebutkan 'dajjal' sehingga membuat pemerintah daerah gerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01565338/wapres-maruf-amin-tni-dan-polri-sudah-saatnya-tegas-terhadap-kkb-papua">Wapres Ma'ruf Amin: TNI dan Polri Sudah Saatnya Tegas Terhadap KKB Papua</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak sampai di situ saja, orang tua&nbsp;<span class="il">Bima</span>&nbsp;yang merupakan PNS diintervensi dipanggil oleh Bupati Lampung Timur. Kabarnya berusaha dicari-cari kesalahan&nbsp;<span class="il">Bima</span>, terutama soal biaya kuliahnya di luar negeri. Ibunya kabarnya turut diperiksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bokap gua PNS biasa. 99 persen dari nyokap gue. Bokap gue nggak pernah kirim gua duit. Satu dolar pun nggak pernah. Nggak bakal cukup juga PNS dan hari ini bokap gua dipanggil Lampung Timur sama polisi," curhat&nbsp;<span class="il">Bima</span>&nbsp;di akun media sosial. Orang tuanya yang tidak tahu apa-apa turut diperiksa, mereka hanya bisa menangis.</div>

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung secara resmi menghentikan laporan perkara Bima Yudho Saputro.

Tak Ada Unsur Pidana, Laporan TikToker Bima Yudho soal Lampung Akhirnya Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/masyarakat-lampung-puas-gubernur-arinal-djunaidi-di-puncak-elektabilitas_116595-2307748011.jpg" alt="Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia ( Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan) Dhahana Putra menyayangkan langkah Gubernur&nbsp; Lampung, Arinal Djunaidi yang memilih jalur hukum dalam merespon sikap TikToker Bima Yudho Saputro di media sosial. Sebab, konten yang disebarkan Bima Yudho Saputro terkait kondisi infrastruktur di Lampung, masih dikategorikan sebagai bentuk kritik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kritik adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang tidak hanya merupakan bagian penting di dalam sebuah pemerintah yang demokratis, tetapi juga elemen kunci di dalam Hak Asasi Manusia yang&nbsp; dijamin oleh konstitusi kita,&rdquo; kata Dhahana dalam keterangannya, Selasa (18/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI), kebebasan berpendapat dan berekspresi telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3). Ada pun bunyi ayat tersebut yakni, 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01565304/jawaban-tegas-kapolda-metro-jaya-ke-pak-ogah-soal-u-turn-ditutup">Jawaban Tegas Kapolda Metro Jaya ke Pak Ogah Soal U-Turn Ditutup</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dhahana mengutarakan, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvenan hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Di dalam ICCPR, negara pihak didorong untuk menjamin kebebasan berpendapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebebasan berpendapat disebutkan di dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2). Karena itu, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam UU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mengingat pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam peraturan perundang-undangan kita, kami harap Pak Gubernur Lampung dapat mempertimbangkan kembali langkah hukum yang telah diambil dalam menyikapi Mas Bima,&rdquo; ujar Dhahana.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01565320/mediatek-kenalkan-chip-dimensity-auto-bawa-inovasi-teknologi-kendaraan-pintar">MediaTek Kenalkan Chip Dimensity Auto, Bawa Inovasi Teknologi Kendaraan Pintar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, sambung Dhahana, isu langkah hukum Gubernur Lampung ini telah menyita besar perhatian publik. Menurutnya, mengedepankan dialog dengan publik dalam menjelaskan tantangan maupun kendala, saat mengimplementasikan program-program pemerintah merupakan langkah yang lebih positif dan konstruktif yang sejalan dengan semangat HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kebebasan berekspresi adalah syarat yang diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sangat penting dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia,&rdquo; pungkasnya.</div>

Dhahana Putra menyayangkan langkah Gubernur  Lampung, Arinal Djunaidi yang memilih jalur hukum dalam merespon sikap TikToker Bima Yudho.

Kemenkumham Sesalkan Gubernur Lampung Polisikan Tiktoker Bima Yudho

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/IMG-20230417-WA0080_1-956160020.jpg" alt="Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika saat memberikan keterangan di Bandarlampung, Senin, (17/4/2023). (ANTARA/Dian Hadiyatna)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika saat memberikan keterangan di Bandarlampung, Senin, (17/4/2023). (ANTARA/Dian Hadiyatna)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Polda Lampung menerima laporan yang ditunjukkan kepada pengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bernama Bima Yudho Saputro, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /><br />"Ya, laporannya ada, sedang kami pelajari," kata Kapolda Lampung Irjen Pol.&nbsp;Helmy Santika&nbsp;di sela-sela peninjauan kesiapan angkutan Lebaran di Bandarlampung, Senin (17/4).</p> <p>Helmy mengatakan pihaknya sedang mendalami laporan yang dilayangkan oleh seorang bernama Ghinda&nbsp;Ansori&nbsp;tersebut. Namun, tambahnya, Polda Lampung kini sedang fokus pada penjagaan kegiatan mudik Lebaran.<br /><br />"Sedang didalami, tapi kami sedang fokus melakukan urusan mudik Lebaran karena ini lebih penting, menurut saya, daripada (laporan soal pengkritik Pemprov Lampung) itu," kata dia.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01564983/buat-warga-yang-mau-mudik-simak-pesan-kapolri">Buat Warga Yang Mau Mudik, Simak Pesan Kapolri</a></strong><br /><br />Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Ghinda Ansori&nbsp;membenarkan dirinya membuat laporan polisi terhadap Bima Yudho&nbsp;pada Kamis (13/4).<br /><br />"Yang saya laporkan bukan soal kritiknya pada pemerintah (Provinsi Lampung), tapi kata-kata 'provinsi satu ini dajal', itu saja&nbsp;<em>sih</em> sebenarnya yang menjadi keberatan," kata Ghinda.<br /><br /><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01560854/berdasakan-pengalaman-ridwan-kamil-masyarakat-mudik-saat-malam-hari-malah-menjadi-macet">Berdasakan Pengalaman, Ridwan Kamil: Masyarakat Mudik saat Malam Hari, malah Menjadi Macet</a></strong><br /><br />Dia menegaskan bahwa laporan yang dibuatnya itu bukan atas permintaan atau suruhan dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Ghinda&nbsp;mengaku laporan itu dibuatnya atas inisiatifnya sendiri.<br /><br />"Tak ada suruh gubernur, saya langsung yang laporkan.&nbsp;<em>Kan</em> kalau disuruh gubernur, kenapa Bima saja yang dilaporkan?&nbsp;<em>Kan</em> banyak konten lain, termasuk&nbsp;<em>content&nbsp;creator</em> dan media <em>online</em>&nbsp;lainnya yang mengkritisi, tapi tidak saya laporkan. Dan kenapa Bima? Karena dia ada bahasa itu. Ini dari saya pribadi, dari putra daerah Lampung yang merasa daerahnya direndahkan dengan sebutan dajal oleh Bima," kata Ghinda.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01564980/legislator-pan-larangan-salat-id-pada-21-april-sangat-tidak-bijaksana">Legislator PAN: Larangan Salat Id pada 21 April Sangat Tidak Bijaksana</a></strong><br /><br />Sebelumnya, pihak keluarga Bima Yudho yang diwakili&nbsp;pamannya, Bambang Kuncoro, mengatakan tidak ingin masalah itu terus berlanjut.<br /><br />Namun, pihaknya juga menyatakan siap menerima konsekuensi dari konten yang dibuat oleh Bima serta menyiapkan kuasa hukum apabila ada surat panggilan dari Polda Lampung.</p>

Polda Lampung menerima laporan yang ditunjukkan kepada pengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bernama Bima Yudho Saputro.

Polda Lampung Terima Laporan Terhadap Bima Yudho Saputro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/masyarakat-lampung-puas-gubernur-arinal-djunaidi-di-puncak-elektabilitas_116595-2307748011.jpg" alt="Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjadi sorotan publik usai memaki-maki dan memarahi orang tua Bima Yudho Saputro, pemilik akun <em>TikTok @awbimaxreborn</em>. Hal ini setelah Bima mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung melalui video bertema 'Alasan Kenapa Lampung Nggak Maju-maju'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gubernur Lampung menyebut orang tua Bima yang merupakan PNS dianggap tidak becus dalam mendidik anaknya. Ia bahkan akan membawa kasus tersebut hingga ke jalur hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menelisik harta kekayaan Arinal Djunaidi dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman&nbsp;<a href="http://elhkpn.kpk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://elhkpn.kpk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1681793900956000&amp;usg=AOvVaw3vfjbtPvEUhNi7ldiOAKMK">elhkpn.kpk.go.id</a>, Senin (17/4),&nbsp;memiliki total kekayaan senilai Rp 22.600.702.572. Hal ini berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 22 Maret 2022 untuk tahun periodik 2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01560833/stabilitas-stok-jadi-kendala-realisasi-distribusi-cadangan-pangan-di-jatim">Stabilitas Stok Jadi Kendala Realisasi Distribusi Cadangan Pangan di Jatim</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Golkar ini tercatat memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Bandar Lampung, Kota Lampung Selatan, Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan dan Kota Sleman. Total harta tidak bergerak milik Arinal Djunaidi itu berjumlah Rp 7.090.120.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga tercatat memiliki harta berupa kendaraan mobil Toyota 2008, Toyota Camry 2013 dan Honda BRV 2016. Harta berupa alat transportasi miliki Arinal Djunaidi ini senilai Rp 494.627.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arinal Djunaidi juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sejumlah Rp 320.186.200. Ia juga tercatat memiliki harta berupa kas dan setara kas senilai Rp 14.710.660.708. Namun, Arinal dilaporkan memiliki utang sejumlah Rp 14.891.336. Keseluruhan harta Arinal Djunaidi mencapai Rp Rp 22.600.702.572.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01560830/geger-bayi-perempuan-dalam-kantong-plastik-ditemukan-di-irigasi-sungai-dalam-keadaan-meninggal">Geger Bayi Perempuan dalam Kantong Plastik Ditemukan di Irigasi Sungai dalam Keadaan Meninggal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Bima Yudho Saputro, pelajar asal Lampung di Australia menyita perhatian publik setelah video kritikan berjudul 'Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-Maju' viral. Salah satu kritikan Bima terhadap pemerintah daerah Provinsi Lampung terkait jalanan yang rusak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menggambarkan jalanan di kampung halamannya itu 1 kilometer bagus dan 1 kilometer berikutnya rusak. Siapa sangka, kritikan Bima terhadap pemerintah daerah justru berujung pada pelaporan polisi. Dia dilaporkan karena menyebutkan 'dajjal' sehingga membuat pemerintah daerah gerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak sampai di situ saja, orang tua Bima yang merupakan PNS diintervensi dipanggil oleh Bupati Lampung Timur. Kabarnya berusaha dicari-cari kesalahan Bima, terutama soal biaya kuliahnya di luar negeri. Ibunya kabarnya turut diperiksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bokap gua PNS biasa golongan. 99 persen dari nyokap gue. Bokap gue nggak pernah kirim gua duit. Satu dolar pun nggak pernah. Nggak bakal cukup juga PNS dan hari ini bokap gua dipanggil Lampung Timur sama polisi," curhat Bima di akun media sosial.</div>

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjadi sorotan publik usai memaki-maki dan memarahi orang tua Bima Yudho Saputro.

Jadi Sorotan Publik Usai Dikritik Bima Yudho, Gubernur Lampung Punya Harta Rp 22,6 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/IMG_20230416_175415-828963602.jpg" alt="Juru bicara Keluarga Tiktokers Bima Yudho yang mengkritisi Pemprov Lampung, Bambang Kuncoro (kiri)." width="100%">
<figcaption>Juru bicara Keluarga Tiktokers Bima Yudho yang mengkritisi Pemprov Lampung, Bambang Kuncoro (kiri).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pihak Keluarga Tiktokers Bima Yudho menyatakan siap menghadapi konsekuensi dari viralnya konten yang dibuat terkait kritik terhadap infrastruktur di Provinsi Lampung.</p> <p>&rdquo;Kami siap terhadap konsekuensi yang timbul dari viralnya konten yang dibuat Bima tersebut,&rdquo; kata Juru Bicara Keluarga Tiktoker Bima Yudho, Bambang Kuncoro seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Bandarlampung.</p> <p>Bambang Kuncoro yang juga paman dari Bima mengungkapkan, apa pun persoalan yang dihadapi keponakannya, pihak keluarga akan senantiasa mendukung. &rdquo;Termasuk mendampinginya bila permasalahan ini dibawa melalui jalur hukum,&rdquo; ujar Bambang Kuncoro.</p> <p>Bahkan, lanjut dia, pihak keluarga juga akan menyiapkan kuasa hukum, apabila dalam waktu dekat terdapat panggilan dari Polda Lampung buntut adanya laporan polisi terhadap Bima.</p> <p>&rdquo;Keluarga kami taat hukum, jadi kami akan ikuti sesuai aturan yang berlaku, dan kalau dalam waktu dekat ada surat pemanggilan, secepatnya keluarga akan siapkan kuasa hukum,&rdquo; tutur Bambang Kuncoro.</p> <p>Menurut dia, sebenarnya sudah banyak konten kreator bahkan media <em>mainstream</em> lokal maupun nasional yang menginformasikan hancurnya infrastruktur di Lampung.</p> <p>&rdquo;Kami pihak keluarga terkejut, saya saja tak mengira akan se-viral ini konten yang dibuat Bima. Padahal persoalan infrastruktur ini sudah diangkat media nasional tapi tidak juga viral, ketika Bima dengan gaya komunikasi yang ada kata-kata negatif viral, terutama saat mengkritik jalan karena yang menonjol adalah jalan,&rdquo; papar Bambang.</p> <p>Dia juga menyayangkan respons yang kurang baik dari pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati dan lainnya. &rdquo;Kami pihak keluarga hanya sayangkan respons kurang baik dari entah pemda, gubernur, bupati, dan lain-lain, karena kalau menurut kami inilah cara anak muda zaman sekarang dalam mengkritik,&rdquo; terang Bambang.</p> <p>Menurut Bambang, orang tua Bima menyebut sudah ada laporan polisi meskipun hanya pengaduan tertulis yang dibuat salah seorang pengacara. &rdquo;Orang tua Bima menyampaikan kepada saya sempat dipanggil Wakil Bupati Lampung Timur ke rumah dinas, lalu sampai di sana disampaikan ada telepon dari Gubernur dan diberikan telepon itu kepadanya,&rdquo; ujar Bambang.</p> <p>&rdquo;Setelah menerima telepon tersebut, ternyata Gubernur Lampung memarahi orang tua Bima dan meminta agar Bima tidak mengeluarkan pernyataan lagi. Bahkan bapaknya Bima disebut tidak bisa didik anak. Inilah yang menjadi kekecewaan keluarga. Bahkan persoalan ini akan tetap dinaikkan ke jalur hukum, tentu ketakutan itu ada pada orang tua Bima, karena kami orang kampung tidak tau hukum, terlebih yang bicara sekelas Gubernur, bisa dibayangkan,&rdquo; tutur Bambang.</p> <p>Sementara itu, Direktur LBH Bandarlampung Sumaindra Jarwadi menegaskan, siap memberikan pendampingan hukum terhadap permasalahan Bima Yudho. &rdquo;Kami siap mendampingi persoalan Bima ini di jalur hukum,&rdquo; ucap Sumaindra Jarwadi.</p>

Pihak Keluarga Tiktokers Bima Yudho siap hadapi konsekuensi dari viralnya konten terkait kritik terhadap infrastruktur di Lampung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bima Yudho Saputro

Berita Terkini