<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pengembangan-kasus-suap-meikarta-dilakukan-jika-ada-bukti-baru_m_.jpg" alt="Pembangunan apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/10). Pembangunan proyek Meikarta tetap berlanjut usai penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap." width="100%">
<figcaption>Pembangunan apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/10). Pembangunan proyek Meikarta tetap berlanjut usai penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap proyek Meikarta yang telah menjerat sebelas orang. Terbaru, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa dan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek perumahan mewah tersebut.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah menduga masih ada pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap izin proyek Meikarta. Menurutnya, ada keterlibatan pihak lain seperti yang terungkap dalam fakta persidangan.  "Dari fakta-fakta yang ada kami duga masih ada pihak lain yang menerima aliran dana, ataupun masih ada pihak lain yang diduga berperan dalam konstruksi perkara ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (30/7).  Sebab dalam fakta persidangan, anggota DPRD Bekasi Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Soleman disebut mempertemukan Iwa Karniwa dengan Henry Lincoln selaku Sekretaris Dinas PUPR dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR. Dalam persidangan, Soleman disebut mengetahui janji Rp 1 miliar untuk Iwa.  Febri menyampaikan, dimungkinkan Soleman akan diperiksa terkait kasus suap izin proyek Meikarta untuk tersangka Iwa Karniwa. Sebab, sebagian anggota DPRD Bekasi telah diperika terkait kasus tersebut.  "Nanti saksi-saksi yang lain tentu akan kami periksa juga sesuai dengan kebutuhan dan juga jadwal yang sudah disusun oleh para penyidik," ucap Febri.  Kendati demikian, Febri belum bisa memastikan kapan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi itu akan diperiksa oleh penyidik KPK. Menurutnya, penyidik akan kembali memberikan informasi siapa saja yang bakal diperiksa untuk tersangka Iwa maupun mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto.  "Itu tentu akan kami informasikan lebih lanjut," tukas Febri.  Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka baru. Mereka adalah mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto, dan Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat Iwa Karniwa.  Bartholomeus diduga sebagai pihak dari PT Lippo Cikarang yang‎ bersama-sama dengan terpidana kasus korupsi ini yakni, Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi, serta Fitra Djaja Purnama berupaya meloloskan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait pembangunan proyek Meikarta.  Mereka diduga menyuap mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin sebesar Rp 10,5 miliar yang uangnya disinyalir berasal dari PT Lippo Cikarang. Uang tersebut untuk mengurus IPPT terkait pembangunan proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.  Sementara Iwa Karniwa‎ diduga menerima suap Rp 900 juta untuk mengurus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang masih berkaitan dengan proyek Meikarta. Uang tersebut juga diduga berasal dari PT Lippo Cikarang.  Atas perbuatannya, Iwa Karniwa dijerat pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sedangkan, Bartholomeus Toto disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Anggota DPRD Bekasi Soleman akan Dipanggil Sebagai Saksi Iwa Karniwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Iwa-Karniwa-Sekda-jabar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai sikap Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa yang akan kooperatif terkait kasus suap izin proyek Meikarta yang menjeratnya. Bahkan Gubernur Jawa Barar, Ridwan Kamil telah menunjuk Asisten I Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pemprov Jabar Daud Ahmad sebagai pelaksana harian (Plh) Sekda Jabar.  "Kami hargai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang segera mengambil tindakan cepat setelah konpers (konferensi pers) kemarin. Hal ini dilakukan agar tidak ada katakan lah seperti persinggungan hal-hal lain yang akan merugikan di dua sisi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (30/7) malam.  Febri menuturkan, penyelenggara negara yang terjerat perkara korupsi di KPK akan terhambat kinerjanya. Maka sudah selayaknya dinonaktifkan sementara untuk menjalani proses hukum yang berlaku.  "Jadi, jabatan itu akan terhambat dan di sisi lain juga mungkin tidak akan maksimal menghadapi proses hukum tersebut," ucap Febri.  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyampaikan, untuk mendalami peran Iwa dan mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto, keduanya akan diperiksa sebagai tersangka. Penyidik akan mengagendakan pemeriksaan kedua orang tersebut.  "KPK akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka Iwa ataupun tersangka Bartholomeus Toto, tergantung jadwalnya kapan yang akan dilakukan oleh penyidik," tegas Febri.  Sebelumnya, Sekda Jabar (nonaktif) Iwa Karniwa menyatakan akan kooperatif mendukung kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Hal ini menyusul penetapan dirinya sebagai tersangka kasus suap izin proyek Meikarta.  "Saya akan menaati, mengikuti serta bersikap kooperatif sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk turut membantu KPK dalam upaya pemberantasan korupsi," ucap Iwa di Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/7).  Iwa mengaku legawa dengan status hukumnya saat ini. Ia menyerahkan sepenuhnya kelanjutan kasusnya kepada penegak hukum.  "Atas penetapan status tersangka pada saya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, saya menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berjalan," tukas Iwa.  Dalam perkara ini, Iwa Karniwa diduga telah menerima uang Rp900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan proses RDTR.  Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta. Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa diduga berasal dari PT Lippo Cikarang.  Iwa Karniwa terjerat pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Acungi Jempol Pemprov Jabar yang Langsung Nonaktifkan Sekdanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pengembangan-kasus-suap-meikarta-dilakukan-jika-ada-bukti-baru_m_.jpg" alt="Pembangunan apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/10). Pembangunan proyek Meikarta tetap berlanjut usai penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap." width="100%">
<figcaption>Pembangunan apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/10). Pembangunan proyek Meikarta tetap berlanjut usai penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (Perda RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. KPK menduga, Iwa Karniwa menerima Rp 900 juta dari PT Lippo Cikarang.  Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan, Iwa diduga menerima Rp 900 juta terkait izin suap proyek Meikarta. Mulanya, Iwa meminta Rp 1 miliar untuk menyelesaikan proses RDTR Kabupaten Bekasi.  Perkara tersebut dimulai pada 2017 ketika Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili, menerima sejumlah uang terkait dengan pengurusan Peraturan Daerah tentang RDTR Kabupaten Bekasi.  "Kemudian, uang tersebut diberikan kepada beberapa pihak dengan tujuan agar memperlancar proses pembahasannya," kata Saut dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (29/7).  Menurut Saut, sekitar April 2017 setelah masuk pengajuan Rancangan Perda RDTR, Neneng Rahmi diajak oleh Sekretaris Dinas PUPR untuk bertemu pimpinan DPRD di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi. Dalam pertemuan itu, Sekretaris Dinas PUPR menyampaikan permintaan uang dari pimpinan DPRD terkait pengurusan tersebut.  Setelah Rancangan Perda RDTR Kabupaten Bekasi disetujui oleh DPRD Bekasi dan dikirim ke Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pembahasan, namun Raperda tidak segera dibahas oleh POKJA Badan Koordinasi Penataan ruang Daerah (BKPRD) sedangkan dokumen pendukung sudah diberikan.  "Didapatkan informasi bahwa agar RDTR diproses Neneng Rahmi harus bertemu dengan tersangka IWK [Iwa Karniwa] selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat," ucap Saut.  Neneng yang sudah diputus bersalah di pengadilan kemudian mendapatkan informasi bahwa tersangka Iwa meminta uang Rp 1 miliar untuk penyelesaian proses RDTR di Provinsi.  Menurut Saut, permintaan tersebut diteruskan pada salah satu karyawan PT Lippo Cikarang dan direspons bahwa uang itu akan disiapkan. Beberapa waktu kemudian, pihak Lippo pun menyerahkan uang itu pada Neneng Rahmi.  "(Uang diserahkan) sekitar Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng melalui perantara menyerahkan uang pada tersangka IWK dengan total Rp 900 juta terkait dengan pengurusan RDTR di Provinsi Jawa Barat," jelas Saut.  Atas perbuatannya, Iwa diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. KPK juga telah menetapkan sedikitnya sembilan orang tersangka dalam kasus Meikarta ini.  Beberapa di antaranya telah mendapatkan vonis hukuman penjara dan denda ratusan juta rupiah. Empat orang selaku pemberi dari pihak swasta yakni Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryudi dan Fitra Djaja Purnama (Konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (pegawai Lippo Group).  Sementara lima orang tersangka lainnya dari pihak penerima suap perizinan Meikarta di antaranya Neneng Hasanah Yasin (Bupati Bekasi), Jamaludin (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi), serta Sahat Maju Banjarnohor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi). Kemudian, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Terkait Kasus Meikarta, Sekda Jabar Kecipratan Rp 900 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/berkas-dilimpahkan-neneng-segera-hadapi-persidangan_m_.jpg" alt="Bupati Bekasi Non Aktif Neneng Hasanah Yasin usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta" width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi Non Aktif Neneng Hasanah Yasin usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, penyelidik tengah melakukan pengembangan perkara terkait izin suap pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat. Penyelidikan atas kasus yang menjerat mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro ini sudah dilakukan lembaga antirasuah.  "Untuk Meikarta kami pastikan ada pengembangan, karena memang cukup banyak nama yang muncul di fakta persidangan tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/7) malam.  Namun Febri enggan menjelaskan pihak yang tengah ditelisik keterlibatannya. Febri pun tak menampik jika penyelidik KPK tengah membidik korporasi sebagai tersangka.  "Semua pihak bisa ditelusuri lebih lanjut, apakah itu orang-perorangan ataupun korporasi sepanjang ada bukti yang cukup," ucap Febri.  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini memastikan, tim KPK tengah mempelajari lebih jauh fakta persidangan kasus ini. Febri berjanji akan segera mengumumkannya jika penyelidikan kasus ini sudah ditingkatkan ke penyidikan.  "Jika sudah ada informasi yang lebih lengkap terkait pengembangan perkara ini, kami sampaikan lebih lanjut," tegas Febri.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-suap-meikarta-kpk-panggil-presiden-direktur-lippo-karawaci_c_1540447565_253663.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar.  Dalam kasus suap izin Meikarta, mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin divonis 6 tahun penjara denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan, Neneng terbukti bersalah menerima suap sebesar Rp 10,630 miliar dan SGD 90 ribu.  Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yakni 7 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain Neneng, dalam kasus ini KPK juga menjerat delapan orang lainnya.  Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.  Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group.

KPK Terus Kembangkan Kasus Meikarta, Kemungkinan Ada Tersangka Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-ajukan-banding-atas-vonis-eks-petinggi-lippo-group-billy-sindoro_m_.jpg" alt="Billy Sindoro, saat menjalani sidang kasus yang melilitnya di PN Tipikor Bandung" width="100%">
<figcaption>Billy Sindoro, saat menjalani sidang kasus yang melilitnya di PN Tipikor Bandung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis terhadap petinggi Lippo Group Billy Sindoro. Billy merupakan terdakwa&nbsp;kasus suap pembangunan proyek Meikarta. Dia terbukti menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara. "Jaksa penuntut umum KPK sudah mengajukan permohonan banding untuk vonis di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung terhadap terdakwa Billy Sindoro," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (13/3). Febri menuturkan, permohonan banding ini dikarenakan putusan Billy dipandang belum proporsional dengan tuntutan jaksa.&nbsp;Adapun, tuntutan jaksa yakni 5 tahun hukuman penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. "Kedua, kami mencermati tentu saja bahwa Billy sebelumnya pernah diproses dalam kasus tindak pidana korupsi oleh KPK. Tentu kita berharap hukuman yang maksimal. Sehingga kami harap ini bisa menjadi pertimbangan lebih lanjut," jelas Febri. Sementara, kata dia, terkait tiga terdakwa dari pihak Lippo Group dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta ini. Pihaknya, menerima vonis tersebut. Ketiga terdakwa itu adalah Henry Jasmen, Fitradjaja Purnama dan Taryudi. "Kami menyatakan menerima putusan tersebut karena sudah sesuai," tukasnya. Menurut Febri, ketiganya sudah kooperatif dan terbuka pada proses persidangan. Beberapa keterangan yang mereka sampaikan juga membantu proses pembuktian dalam kasus ini. Henry Jasmen divonis penjara selama 3 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Sementara itu, Fitradjaja Purnama divonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Terakhir, Taryudi divonis penjara 1 tahun 6 bulan, pidana denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Sebelumnya, keempat terdakwa ini dinyatakan terbukti bersalah memberikan suap kepada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Suap itu untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. Vonis disampaikan majelis hakim di sidang kasus suap proyek perizinan pembangunan Meikarta, di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (5/3) lalu.

KPK Ajukan Banding Atas Vonis Eks Petinggi Lippo Group Billy Sindoro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ketua-kpk-semestinya-hakim-mempertimbangkan-rekam-jejak-billy-sindoro_m_.jpg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo, saat diwawancarai awak media di Malang, beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo, saat diwawancarai awak media di Malang, beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Billy Sindoro divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara. Vonis itu dibacakan majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (5/3). Dalam vonis itu dijelaskan bahwa Billy terbukti memberikan suap kepada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam memuluskan perizinan proyek Meikarta. Menanggapi vonis itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan hukuman yang diterima Billy masih terlalu ringan. Menurutnya, dalam hal ini semestinya hakim bisa mempertimbangkan rekam jejak Billy yang pernah tersangkut kasus korupsi sebelum kasus Meikarta. "Makanya kalau sudah yang kedua kali gitu ya kami sangat berharap sebetulnya hakim juga mempertimbangkan itu. Semestinya, seperti residivis dipertimbangkan untuk diperberat, jangan hanya dua per tiga dari tuntutan kalau hanya gitu kan," ungkap Agus, di Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta Selatan, Senin (11/3). Kendati demikian, Agus enggan membeberkan langkah selanjutnya yang akan ditempuh KPK terkait vonis Billy. "Ya, nanti itu masih kita bicarakan ya," tukas Agus. Sebelumnya, Billy pernah berurusan dengan KPK. Saat itu, dia terjerat kasus penyuapan pada 16 September 2008, Billy dan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Iqbal ditangkap di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Billy disangka terlibat penyuapan dengan barang bukti pecahan uang Rp 100.000 sebesar Rp 500 juta yang disimpan di dalam tas hitam. Pemberian uang itu terkait perkara yang dilaporkan PT Indosat Mega Media, Indonesia Tele Media, dan MNC Sky Network kepada KPPU pada September 2007. Mereka melaporkan, televisi berbayar Astro TV dan PT Direct Vision melakukan monopoli siaran Liga Inggris. Billy diganjar hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan oleh majelis hakim tindak pidana korupsi pada tahun 2009. Sementara, terkait Meikarta, Billy disebut memberikan uang pada jajaran pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000 dengan tujuan memuluskan perizinan proyek Meikarta.

Ketua KPK: Semestinya Hakim Mempertimbangkan Rekam Jejak Billy Sindoro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/billy-sindoro-dan-terdakwa-lainnya-menunduk-saat-dengar-vonis-hukuman_m_.jpg" alt="Ilustrasi sidang suap izin Meikarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang suap izin Meikarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat terdakwa kasus dugaan suap proyek Meikarta milik PT Lippo Cikarang jalani sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa (5/3). Sebelumnya telah dilakukan pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Seperti biasa, terdakwa Billy Sindoro mengenakan batik lengan panjang. Sementara terdakwa Henry Jasmen mengenakan kemeja lengan pendek, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi memakai stelan yang sama yakni kemeja lengan panjang. Keempatnya hadir untuk mendengarkan tuntutan akhir majelis hakim. Majelias hakim membacakan tuntutan empat terdakwa. Disebutkan selama sidang kasus perizinan kasus Meikarta, Jaksa KPK telah menghadirkan puluhan saksi dan ratusan bukti-bukti surat. "Keempat terdakwa pun sebelumnya telah meminta keringanan (pekan lalu)," kata majelis hakim di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (5/3). Selama majelis hakim membacakan tuntutan, keempat terdakwa terlihat hanya tertunduk mendengarkan semua fakta dan pertimbangan dalam sidang vonis. Untuk diketahui, sebelumnya terdakwa Billy Sindoro dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dengan subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa lainnya yakni Henry Jasmen dituntut 4 tahun dan denda Rp 200 juta dengan subsider 6 bulan penjara, sedangkan Fitradjaja Purnama dan Taryudi dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara serta denda Rp 100 juta dengan subsider 3 bulan kurungan. Keempat terdakwa telah memberi uang suap perizinan Meikarta kepada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Dengan total suap yang sebesar Rp Rp 16.182.020.000 dan SGD 270 ribu atau senilai Rp 2,7 miliar lebih dalam kurs saat ini. Maka totalnya menjadi Rp 18 miliar lebih.

Billy Sindoro dan Terdakwa Lainnya Menunduk Saat Dengar Vonis Hukuman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/suap-meikarta-billy-sindoro-dituntut-5-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Sidang kasus proyek Meikarta dengan agenda tuntutan kepada empat terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (21/2)" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus proyek Meikarta dengan agenda tuntutan kepada empat terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (21/2)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang kasus proyek Meikarta kembali digelar dengan agenda tuntutan kepada empat terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (21/2). Disebutkan keempat terdakwa dituntut selama dua hingga lima tahun penjara. Empat terdakwa tersebut diantaranya Billy Sindoro, Henry Jasmen, Fitradjadja Purnama, dan Taryudi. Mereka&nbsp;merupakan orang-orang pemegang jabatan di Lippo Group. Dari kelimanya&nbsp;Billy Sindoro dituntut paling lama, yakni 5 tahun penjara. Jaksa KPK I Wayan Riyana mengatakan, bahwa keempatnya disebut bersalah sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan melalui 55 saksi. Selain itu juga ditemuan fakta baru di luar BAP dan juga pertimbangan karena terdakwa berkata dengan benar dalam persidangan. Dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta ini, keempat terdakwa dijerat Pasal 5 huruf b tentang tindak pidana korupsi. Tututan pidana sesuia hal-hal memberatkan&nbsp;dan fakta di persidangan. "Bersarakan uraian tersebut, menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung, mengadili dan menetapkan Billy Sindoro yang terbukti dan secara sah melakukan tindak korupsi. Menjatuhkan pidana selama 5 tahun dengan denda Rp 200 juta dengan subsidiar enam bulan penjara," kata Wayan Riyana di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (21/2). Sedangkan tiga terdakwa lainnya yakni Henry Jasmen, Fitradjadja Purnama dan Taryudi dituntut lebih rendah. Untuk terdakwa Henry Jasmen dituntut selama 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dengan subsidiar 6 bulan penjara. "Sedangkan Fitradjadja Purnama dan Taryudi dituntut dua tahun penjara serta denda Rp 100 juta dengan subsidiar 3 bulan penjara," paparnya. Selama persidangan keempat terdakwa lebih banyak menunduk dan menyimak pemaparan tuntutan yang dibacakan Jaksa KPK. Untuk diketahui, dalam dakwaan kasus suap perizinan Meikarta bahwa keempatnya telah memberikan suap kepada Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin dan jajaran Pemerintah&nbsp;Kabupaten (Pemkab) Bekasi dengan total kurang lebih Rp 18 miliar. Uang tersebut merupakan ditujukan untuk pelicin atau permudahan izin pembangunan proyek Meikarta.

Suap Meikarta, Billy Sindoro Dituntut 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jadi-saksi-kasus-meikarta-billy-sindoto-akui-tak-tahu-proyek-mandeg_m_.jpg" alt="Sidang kasus Meikarta" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus Meikarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Billy Sindoro dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Fitradjaja dalam kasus suap perizinan megaproyek Meikarta, Bekasi. Billy mengaku tidak tahu soal mandegnya proyek Meikarta terungkap dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (14/2). Billy yang juga sebagai terdakwa dalam kasus yang sama menjelaskan perkenalannya dengan terdakwa Fitradjaja. Bahwa saksi dikenalkan oleh Hendry Jasmen di Bandara Juanda, Surabaya. Kemudian ada pertemuan berikutnya di Jakarta dan saling berkomunikasi melalui handphone dan Whatsapp. Diungkapkan bahwa pertemuan berikutnya bersama Fitra dan Hendry Jasmen dilakukan di VIP Room Lippo Karawaci. Sebab itu adalah tempat nongkrong Billy Sindoro. Namun dalam kesaksiannya, Billy tidak tahu bahwa proyek Meikarta tersendat dalam hal perizinan. Karena sejauh ini, ia tahu Meikarta ketika menghadiri acara lauching di Meikarta. "Tidak tahu, lagian saya tidak tahu persis soal Meikarta," kata Billy di PN Bandung, Kamis (14/2). "Meikarta salah satu proyek di Lippo Cikarang. Sedangkan hubungannya dengan Lippo tidak ada. Kalau Karawaci walaupun saya di Siloam tidak ada urusan kerjaan tapi itu (Karawaci) adalah induk dari perusahaan. Saya di Siloam jabatannya non struktural," ujarnya. Menurut saksi bahwa Fitra dikenal sering menceritakan soal sosial dan politik Indonesia. Dari zaman dulu hingga sekarang dia hapal. Namun soal itu tidak ada urusan dengan proyek. Ia mengaku hanya kenal Fitra sebagai orang yang paham soal perizinan tanah. "Saya tahu Fitra bergabung dengan Meikarta dari Bartholomeus Toto. Saya tetap komunikasi tapi tidak melulu soal Meikarta," jelasnya. Kemudian Jaksa KPK menanyakan soal perizinan proyek Meikarta harus dapat sari rekomendasi Pemerintah Provinsi Jabar. Saksi pun mengetahui hal itu dari media bahwa harus melalui rekomendasi Pemprov. "Saya enggak paham masalah Meikarta itu apa? Karena di media banyak sekali masalahnya," tegasnya. Untuk dikatahui, bahwa kasus perizinan Meikarta ini melibatkan beberapa pejabat Pemkab Bekasi bahkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Uang miliaran rupiah tersebar di kantong-kantong para pejabat tersebut dengan dalih uang pemudahan proyek Meikarta.

Jadi Saksi Kasus Meikarta, Billy Sindoro Akui Tak Tahu Proyek Mandeg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-jika-dalam-rangka-tugas-tak-tepat-bawa-keluarga-apalagi-dibiayai_m_.jpg" alt="ILUSTRASI PELESIRAN. Sejumlah anggota DPRD Bekasi diduga dijamu pelesiran terkait pembahasan RDTR, untuk mengakomodasi proyek Meikarta." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PELESIRAN. Sejumlah anggota DPRD Bekasi diduga dijamu pelesiran terkait pembahasan RDTR, untuk mengakomodasi proyek Meikarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dugaan pembiayaan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi untuk wisata ke luar negeri terkait kasus dugaan suap Meikarta tengah ditelusuri. Sebab, pembiayaan itu diduga ada kaitannya dengan revisi Perda Tata Ruang terkait Meikarta ini. "Kami menduga anggota DPRD ataupun keluarganya ini dibiayai untuk pergi liburan atau wisata ke salah satu negara. Dan dalam konteks inilah kami menelusuri lebih lanjut keterkaitan-keterkaitan dengan kewenangan DPRD untuk merumuskan aturan-aturan tentang tata ruang di Kabupaten Bekasi," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (10/1). Menurut Febri, aturan terkait tata ruang di Kabupaten Bekasi ini menjadi salah satu kendala proyek Meikarta. Dia juga mengatakan, ada pengembalian duit sekitar Rp 100 juta dari beberapa anggota DPRD. Tapi, dia juga enggan membeberkan nama-nama tersebut. "Kami menduga dalam kasus terkait dengan proyek Meikarta ini sejak awal aspek aturan tata ruang merupakan salah satu kendala atau problem yang menjadikan perizinan meikarta diduga bermasalah di Kabupaten Bekasi ini yang perlu kami telusuri lebih lanjut," paparnya. Dia juga mengungkapkan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi bersama keluarga jalan-jalan ke salah satu negara yang ada di Asia. Namun, mantan aktivis ICW ini tak menjelaskan negara mana yang dimaksud. "Beberapa anggota DPRD dan keluarganya ke kawasan wisata di salah satu negara di Asia. Jadi, itu tentu perlu kami dalami, karena pada prinsipnya kalau misalnya ada penugasan tentu tidak tepat juga membawa keluarga apalagi kalau sampai dibiayai," jelas Febri. Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan sembilan orang tersangka, termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Empat dari sembilan tersangka itu saat ini sedang menjalani proses persidangan. Keempatnya merupakan para tersangka yang diduga sebagai pemberi, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Dalam dakwaan keempat orang itu, ada total uang Rp 16 miliar dan SGD 270.000 yang mengalir ke sejumlah pejabat di Pemkab Bekasi.

KPK: Jika dalam Rangka Tugas, Tak Tepat Bawa Keluarga Apalagi Dibiayai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#billy sindoro

Berita Terkini