<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Instalasi-Kelistrikan-PLN-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Petugas melakukan pengecekan atau quality control di Kantor PLN Pusat Sertifikasi (Pusertif) Duren Tiga, Jakarta, Rabu (22/7/2020). PLN Pusertif melakukan pengujian terhadap instalasi kelistrikan, kWh meter, dan seluruh peralatan listrik sesuai standar ya" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pengecekan atau quality control di Kantor PLN Pusat Sertifikasi (Pusertif) Duren Tiga, Jakarta, Rabu (22/7/2020). PLN Pusertif melakukan pengujian terhadap instalasi kelistrikan, kWh meter, dan seluruh peralatan listrik sesuai standar ya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan, pada Mei dan Juni mereka menerima 410 keluhan pelanggan PT PLN (Persero) terkait tagihan listrik yang dinilai tidak wajar. Deputo Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan, pihaknya menemukan sejumlah keanehan tagihan listrik pelanggan di lapangan.  Misalnya, yang dialami oleh pelanggan PLN di Malang, Jawa Timur. Purbaya menceritakan, pelanggan yang bernama Teguh tersebut memiliki bisnis las listrik. Tagihan listriknya melonjak hingga Rp 70 juta.  "Ini kami lagi cek meteran di sana, dan bagaimana sebetulnya sampai gila-gilaan itu. Di akhir bulan sampai Rp 70 juta. Kasus-kasus aneh di luar kewajaran, kami masih investigasi," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (10/9).  Ia menekankan, dalam hal ini pihaknya menampung keluhan masyarakat soal kenaikan tagihan listrik yang melonjak tajam pada saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kala itu, polemik terjadi karena PLN bersikukuh bahwa mereka sama sekali tidak menaikkan tarif listrik.  Beberapa kasus keluhan juga langsung ditindaklanjuti di lapangan. Pihaknya juga melakukan kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Setelah turun ke lapangan, Purbaya tidak membantah ada beberapa kasus yang aneh seperti di Malang tersebut.  Ia mengaku, dalam penelusuran tersebut juga ada beberapa kejadian kesalahan data entry yang merupakan human error. Pada akhirnya, kesalahan ini akan membuat perbedaan pemakaian dan tagihan listrik.  Meskipun demikian, secara keseluruhan, Kemenko Marves mencatat para pelanggan sudah ditagih listrik dengan besaran sesuai pemakaian. Sebab, PSBB diakui memang membuat konsumsi listrik menjadi meningkat.  https://www.youtube.com/watch?v=5vrae6mlcjc

Kemenko Marves Terima 410 Aduan Terkait Lonjakan Tagihan Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Meteran-Listrik-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama" width="100%">
<figcaption>Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI lagi-lagi menyinggung soal keluhan sebagian masyarakat yang tagihan listriknya melonjak. Sebagian besar pelanggan PLN yang komplain tersebut merasa ada kenaikan tak wajar tagihan listrik.  Merespons pertanyaan yang dilontarkan berulang-ulang itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini pun menegaskan pihaknya sangat memahami kegelisahan pelanggan yang tagihan listriknya melonjak (billing shock). "Kami ingin menyampaikan pada kesempatan baik ini bahwa kami sungguh bersimpati terhadap semua pelanggan kami yang saat ini mengalami kenaikan dari tagihan," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (22/6).  Menurutnya, perseroan telah berusaha memberikan keringanan bagi pelanggan yang mengalami billing shock. Salah satu relaksasinya adalah pembayaran tagihan listrik dengan cara dicicil.  "Kami sudah menyampaikan solusi terkait dengan kenaikan tagihan itu," tuturnya.  Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menyampaikan keluhan masyarakat tentang kenaikan tagihan listrik. "Karyawan kami dari daerah tiba-tiba restoran tutup selama 2 bulan ini tapi tagihannya tetap sama ketika normal. Ini banyak terjadi oleh restoran milik kawan-kawan kami di daerah. Hati rakyat kami terluka," ucapnya.  Senada, anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron juga menyampaikan aspirasi serupa. "Bahkan ada kawan saya tarifnya naik 300 persen. Lalu nanti apa dampaknya pada masyarakat kalau nanti (PLN) kita berikan bantuan (penyertaan modal negara/PMN)?" imbuhnya.

Tagihan Listrik Melonjak, Anggota Komisi VI: Hati Rakyat Kami Terluka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Meteran-Listrik-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama" width="100%">
<figcaption>Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pola komunikasi antara PLN dan konsumen menjadi sorotan DPR. Akibatnya, muncul polemik saat terjadi lonjakan tagihan listrik (billing shock).  Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PLN kemarin (17/6), Komisi VII DPR mendesak perusahaan BUMN energi itu memperbaiki pola komunikasinya dengan pelanggan. PLN harus lebih proaktif.  Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menilai pola komunikasi PLN kurang baik dalam menjelaskan penyebab tagihan listrik yang melonjak kepada konsumen. Dia juga menuntut PLN memberikan penjelasan yang masuk akal kepada masyarakat. Terlebih, billing shock terjadi di tengah situasi pandemi. ”Masyarakat lagi susah, kaget dengan lonjakan tagihan. Jadi, tolong dari PLN jangan sampai ada kata-kata bahwa masyarakat tentu bekerja dari rumah, banyak yang nonton drama Korea, nggak usah, Pak. Itu kan bahasa-bahasa yang nonsains, Pak,” katanya.  Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat Sartono Hutomo juga mempertanyakan sikap PLN yang tak memberikan penjelasan terlebih dahulu perihal billing shock terjadi karena petugas yang tak bisa mencatat meteran ke rumah warga. PLN didorong untuk bisa transparan dan terus mengevaluasi kinerjanya.  Komisi VII meminta PLN mencari inovasi agar pencatatan meteran tidak lagi dilakukan secara konvensional. Di luar masalah billing shock, DPR menyoroti keuntungan PLN yang terus tergerus.  Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini meminta maaf apabila komunikasi yang dilakukan belum mampu mengurai persoalan yang terjadi. Menurut dia, pihaknya kesulitan untuk menjangkau 79 juta pelanggan secara bersamaan. ”Komunikasi yang kami lakukan hanya melalui media dan media sosial, tetapi belum bisa menjangkau seluruh masyarakat,’’ jelasnya.  Ke depan, dia berjanji menyosialisasikan penghitungan tagihan listrik, terutama kepada masyarakat yang belum terjangkau akses internet. PLN juga akan memasang pemberitahuan di setiap kantor PLN di daerah.  Zulkifli kembali menegaskan bahwa kenaikan tagihan listrik masyarakat terjadi karena adanya skema penghitungan tagihan menggunakan formula pemakaian listrik rata-rata tiga bulan terakhir. ”PLN telah mengambil kebijakan dengan membuat skema angsuran untuk yang mengalami kenaikan di atas 20 persen,’’ jelasnya.  Terkait dengan kinerja perusahaan, Zulkifli memerinci, kuartal I tahun ini PLN merugi hingga Rp 38,8 triliun. Kerugian itu dipicu adanya pelemahan kurs. Pada awal tahun, nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.367 per dolar AS. Maka, berdasar pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 10, perusahaan berkewajiban mencatat selisih kurs. ”Itu adalah rugi accounting akibat selisih kurs,” katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OB3snCbdMjo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5zOWBDEezEE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LnUuuwJMF-k

Soroti Polemik Billing Shock, DPR Desak PLN Perbaiki Pola Komunikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Meteran-Listrik-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama" width="100%">
<figcaption>Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) memberikan keringanan kepada pelanggan yang tagihan listriknya membengkak berupa skema cicilan. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini berharap skema ini dapat membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19, meskipun diakui hal itu membebani keuangan perseroan.  "Langkah tersebut diambil oleh PLN supaya pelanggan yang sedang menghadapi masa-masa sulit akibat terhentinya aktivitas ekonomi karena pandemi tidak harus menanggung beban tambahan akibat lonjakan pemakaian," ujarnya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI yang disiarkan secara langsung di situs web DPR RI, Rabu (17/6).  Namun demikian, kata Zulkifli, tidak semua pelanggan PLN bisa membayar tagihan listrik dengan cara mencicil. Sebab, relaksasi tersebut hanya diberikan kepada 1,93 juta pelanggan yang berpotensi mengalami lonjakan tagihan listrik.  Relaksasi berupa pembayaran dicicil, diberikan untuk pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan listrik lebih dari 20 persen dibandingkan bulan sebelumnya. "PLN telah mengambil kebijakan perlindungan lonjakan dengan membuat skema angsuran terhadap lonjakan yang terjadi untuk yang mengalami kenaikan di atas 20 persen," imbuhnya.  Ia memaparkan, mekanismenya, pada bulan Juni hanya ditagihkan sebesar 40 persen dari kenaikan tagihan sesuai poin di atas. Carry over sebesar 60 persen dari kenaikan diangsur 3 kali mulai rekening Juli 2020.

Tidak Semua Tagihan Listrik Membengkak Bisa Dicicil, ini Kriterianya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Meteran-Listrik-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama" width="100%">
<figcaption>Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan lonjakan tagihan listrik. Catatan PT PLN (Persero), sejak Maret hingga hari ini aduan yang masuk mencapai sebanyak 80.344 pelanggan dari seluruh wilayah di Indonesia. Angka tersebut naik dibandingkan data per Kamis (11/6) lalu yang jumlahnya 65.786.  "Keluhan pada bulan Juni 45.480 keluhan dan dari April-Juni ada 80.344 (pengaduan)," kata Senior Executive Vice President Bisnis &amp; Pelayanan Pelanggan PLN, Yuddy Setyo Wicaksono melalui telekonferensi, Senin (15/6).  Yuddy mengklaim, 97,85 persen pengaduan sudah terselesaikan. Pelanggan dihubungi langsung oleh PLN. Setelah diberikan penjelasan, rata-rata pelanggan memahami penyebab tagihan listriknya bisa naik.  "Karena data-data pencatatan kami per bulannya juga lengkap berikut dengan foto-foto untuk meter yang sesuai dengan stand meter yang ada di catatan kami," imbuhnya.  Sementara itu, Koordinator Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E Halim meminta PLN membuat pernyataan resmi secara rutin untuk menyampaikan informasi secara lengkap dan jelas. Sebab menurutnya, masih banyak masyarakat konsumen PLN yang belum sempat melaporkan billing shock.  "Misalnya tagihan saya biasa Rp 1 juta tiba-tiba tagihan saya Rp 6 juta tapi saya enggak mau ambil pusing karena saya tahu PLN lagi susah jadi saya bayar saja," pungkasnya.

Aduan Bertambah, 80.344 Pelanggan Keluhkan Lonjakan Tagihan Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Meteran-Listrik-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama" width="100%">
<figcaption>Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tuntutan agar PT PLN (Persero) mengadopsi teknologi yang lebih canggih dalam mencatat konsumsi listrik pelanggan mencuat. Itu seiring dengan polemik tagihan listrik yang melonjak lantaran tidak adanya pencatatan oleh petugas selama masa PSBB sehingga memicu protes banyak pelanggan.  Direktur Eksekutif Institut for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, sudah waktunya PLN menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk mencatat meteran listrik pelanggan. Berkaca dari negara maju, pengukuran listrik perlu mengadopsi smart meter yang mampu mencatat secara real time.  Teknologi itu, kata Fabby, juga memungkinkan pelanggan mengontrol konsumsi listriknya. ”Persoalan pencatatan ini penting untuk jadi perhatian,” ujarnya.  Senada, pengamat energi Komaidi Notonegoro menuturkan, perusahaan BUMN sekelas PLN semestinya memiliki teknologi yang mumpuni untuk mengurai persoalan tersebut. Ke depan PLN harus bisa mencari solusi berupa teknologi yang bisa mencatat billing secara otomatis. ”Jadi, tanpa petugas di lapangan pun tetap bisa dilakukan pencatatan,” jelasnya.  PLN seharusnya berkomunikasi intensif dengan pelanggan meski dihadapkan pada keterbatasan saat PSBB. Sebab, polemik yang terjadi saat ini mencerminkan bahwa masih belum banyak pelanggan yang mengetahui kebijakan PLN.  Sementara itu, konsumen juga harus melihat apakah kenaikan yang dialami dalam batas kewajaran atau tidak. Terlebih, ada kondisi yang mengharuskan masyarakat melakukan seluruh aktivitas dari rumah yang berdampak pada naiknya konsumsi listrik. ”Kalaupun karena kenaikan konsumsi, ya itu adalah konsekuensi yang harus dibayarkan konsumen. Berarti, awareness kita sebagai konsumen juga kurang. Kerja, sekolah, main game semuanya di rumah, ya konsumsinya bisa lebih dari kondisi normal,” kata dia.  Di bagian lain, Menteri BUMN Erick Thohir kembali menegaskan bahwa billing shock bukan karena tarif dasar listrik (TDL) yang naik. Melainkan, pencatatan meteran yang terkendala PSBB.  Erick sudah meminta PLN untuk mengedepankan inovasi dalam memberikan layanan. Misalnya, dengan smart meter, smart distribution, dan smart procurement. Untuk saat ini, kata dia, PLN pun sudah memberikan solusi, yaitu pelanggan bisa mencicil pembayaran listrik dalam tiga kali pembayaran selama tiga bulan ke depan.  Direktur Bina Usaha Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi mendorong PLN terbuka dan menampung segala keluhan masyarakat. Dia menegaskan kepada masyarakat bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik atau subsidi silang.

Atasi Polemik Billing Shock, PLN Disarankan Pakai Smart Meter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Meteran-Listrik-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama" width="100%">
<figcaption>Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) kembali menegaskan bahwa lonjakan tagihan listrik yang dirasakan oleh masyarakat bukan dikarenakan adanya subsidi silang. Lonjakan tagihan listrik pelanggan murni karena kenaikan konsumsi listrik selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  "Tapi kalau ditanya apakah ada subsidi silang? PLN kan dapat bantuan dari pemerintah jadi enggak begitu lah," kata Direktur Niaga dan Manajemen Pelayanan Pelanggan PLN, Bob Sahril dalam diskusi virtual, Kamis (11/6).  Ia menjelaskan, tarif dasar listrik tidak mengalami penyesuaian sejak 2017. Pemerintah telah menahan tarif dasar listrik dengan berbagai pertimbangan.  Bob juga mengingatkan bahwa bukan PLN yang menetapkan tarif dasar listrik, melainkan pemerintah. "Kalau pemerintah suruh turun ya PLN harus patuh. Siapa lagi? Kalau kita enggak patuh dari pemerintah, mau jadi apa negara ini?" imbuhnya.  Dalam kesempatan sama, Direktur Bisnis dan Usaha, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hendra Wahyudi mengatakan, bahkan tarif listrik yang dinikmati masyarakat saat ini lebih rendah dari harga keekonomiannya. "Sebenarnya nih, harusnya yang dibayar Rp 1.485 per kWh. Tapi, kenyataannya kita bayar Rp 1.467 per kWh," tuturnya.  "Nah, biaya ini ditanggung pemerintah. Makanya, kita sama-sama hargai, gunakan listrik secara bijak," tegas Hendra.

PLN Tegaskan Lonjakan Tagihan Listrik Bukan karena Ada Subsidi Silang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Meteran-Listrik-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama" width="100%">
<figcaption>Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Seorang pelanggan listrik PLN yang merupakan pemilik bengkel las asal Desa Bedali di Malang mengeluh tagihan listriknya melonjak hingga 20 kali lipat. Dia mendapati lonjakan tagihan listrik dari yang biasanya hanya Rp 1,2 jutaan menjadi lebih dari Rp 20,1 juta.  PLN pun menjelaskan itu dikarenakan adanya kerusakan alat penyimpanan energi. Direktur Niaga dan Manajemen Pelayanan Pelanggan PLN, Bob Sahril menjelaskan, ada kerusakan pada kondensantor atau kapasitor pemilik bengkel.  Menurutnya, salah satu risiko usaha las yaitu mengalami ketidakstabilan tegangan listrik. Sehingga diperlukan kapasitor untuk menyimpan dan menstabilkan tegangan listrik.  Kapasitor sendiri menghasilkan daya reaktif (kVArh) yang biayanya berbeda dari tarif listrik pada umumnya, yakni kWh. "Itu ada selisih yang ditetapkan yang harus dibayar kompensasi," ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (11/6).  Kapasitor yang dimiliki tersebut mengalami kerusakan tanpa disadari olehnya pemiliknya. Sehingga mengakibatkan adanya kebocoran daya kVArh.  Meskipun demikian, pemilik bengkel las tersebut harus tetap bertanggung jawab terdapat tagihannya. Bob menambahkan, pihak PLN pun memberikan keringanan pembayaran dengan cara dicicil.  "Tetap harus bayar, kami kasih bayar cicilan karena kehidupan ini berjalan terus," pungkasnya.

Tagihan Listrik Pemilik Bengkel Las Melonjak Rp 20 Juta, ini Kata PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ylki-dukung-pertamina-larang-motor-berknalpot-modifikasi-masuk-spbu_m_170272.jpeg" alt="Ketua Harian YLKI Tulus Abadi" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian YLKI Tulus Abadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lonjakan tagihan listrik yang dirasakan sejumlah pelanggan menjadi topik hangat yang mewarnai media sosial. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi pun menyarankan, konsumen dalam hal ini pelanggan PLN, yang merasa tagihan listriknya naik tak wajar segera menghubungi perusahaan setrum pelat merah tersebut.  Dengan demikian, pelanggan dapat mengetahui apa yang sebenarnya terhadi, dari hasil pengecekan dan penjelasan dari pihak penyedia listrik. "Jangan biarkan tagihan melonjak tanpa diklarifikasi," ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (11/6).  Seperti diketahui, akhir-akhir ini banyak pelanggan PLN yang mengeluhkan lonjakan tagihan listrik (billing shock) Juni. Bahkan ada pelanggan yang kenaikan tagihannya mencapai lebih dari 200 persen.  Kenaikan tagihan listrik ini sudah diprediksi oleh PLN sebelumnya. Mereka memperkirakan ada 1,9 juta pelanggan yang tagihan listriknya naik bervariasi dari 50 hingga 200 persen.  Tulus menyebut, pihak PLN menegaskan, billing shock terjadi sebagai imbas pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat beraktivitas di rumah saja. "Ini yang kemudian manajemen menggunakan jurus pamungkasnya yakni menggunakan pemakaian rata-rata tiga bulan terakhir, sehingga ada istilah kWh tertagih (carry over)," jelasnya.  Di sisi lain, Tulus memberikan masukan agar PLN lebih mempermudah kanal pengaduan. Sebab, YLKI banyak menerima keluhan dari konsumen yang mengalami kesulitan saat ingin melaporkan kasusnya via call center 123, atau akses lainnya.  "Ini menunjukkan kanal pengaduan yang ada belum optimal mewadahi keluhan atau pengaduan konsumen," pungkasnya.

Tagihan Listrik Dirasa Melonjak Tak Wajar, YLKI: Segera Hubungi PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Meteran-Listrik-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama" width="100%">
<figcaption>Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tagihan listrik yang membengkak masih menjadi pembahasan di masyarakat. Kebijakan stay at home yang mengharuskan kegiatan bekerja dan belajar di rumah, telah menyebabkan tagihan listrik rumah tangga membengkak.  Direktur Niaga dan Manajemen Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero), Bob Sahril membeberkan, hingga siang hari ini pihaknya telah menerima sebanyak 65.786 pengaduan dari pelanggan PLN di seluruh Indonesia. "Sampai hari ini sekitar 65.786 (pengaduan) pelanggan, per jam ini ya, karena dia (akan) naik terus," ujarnya melalui diskusi virtual, Kamis (11/6) siang.  Adapun pelanggan PLN yang banyak melayangkan aduan berasal dari kota-kota besar, seperti DKI Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Merespons fenomena billing shock ini, dia menjelaskan, PLN telah membuka contact center di 123 serta melalui berbagai media sosial.  "Kalau ada yang langsung datang ke kantor kami kita siapkan tenda, kami siapkan untuk berusaha sebaik-baiknya," tuturnya.  PLN berkomitmen memberikan pemahaman ke pelanggan bahwa billing shock memang dikarenakan tingginya pemakaian selama mereka stay at home. "Yang kita tagihkan adalah murni dipakai oleh pelanggan. Kenaikan ini murni disebabkan oleh kenaikan pemakaian akibat Covid-19," tuturnya.  Dalam kesempatan sama, Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Bambang Sumantri merasa, penjelasan PLN soal penyebab billing shock tidak masuk di akal masyarakat. "Kalau dilihat hitungan dari PLN dan dari ESDM memang kelihatannya kok wajar, ambil rata-rata dibagi tiga. Tapi, kenyataan di lapangan agak jauh. Tidak kelihatan rata-ratanya, tapi melonjaknya signifikan," ucapnya.  Dia pun meminta kepada pemerintah dan PLN untuk terbuka kepada masyarakat sebagai konsumen listrik di tanah air. "Mudah-mudahan memang tidak ada kenaikan (tarif) terselubung," katanya.  Bambang berharap pemerintah dan PLN bisa membantu menjawab keresahan masyarakat atas persoalan ini. "Kalau tadi diterangkan begitu, kok kaya enggak terjawab kenyataan di masyarakat. Konsumen susah mengerti dan paham, karena naiknya bisa 200 persen. Apalagi yang komplain sudah 65 ribu. Saya kira ada something wrong!" tukas Bambang.

65.786 Komplain Masuk ke PLN, BPKN: Saya Kira Ada 'Something Wrong'

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#billing shock

Berita Terkini