<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/IMG_4789PNG-3138562881.png" alt="perbedaan warna pada 5 kertas surat suara di Pemilu 2024 (Sumber Foto : Diskominfo Kaltim)" width="100%">
<figcaption>perbedaan warna pada 5 kertas surat suara di Pemilu 2024 (Sumber Foto : Diskominfo Kaltim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Menjelang pemungutan suara dalam agenda pesta demokrasi Indonesia yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024 mendatang, masyarakat yang memiliki hak suara diminta untuk melakukan pengecekan surat suara. Dilansir dari ANTARA pada Senin (12/2), Hasyim Asy'ari selaku&nbsp;Ketua Komisi Pemilihan Umum RI menghimbau agar pemilih dapat membuka surat suara terlebih dahulu sebelum memasuki bilik suara. "Mestinya sebelum masuk, (surat suara) dibuka dulu di situ, boleh. Untuk melihat surat suaranya kondisi bagus atau tidak," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, pada Senin (12/2). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014153440/bem-se-riau-deklarasi-pemilu-damai-ajak-rakyat-gunakan-hak-pilih">BEM Se-Riau Deklarasi Pemilu Damai, Ajak Rakyat Gunakan Hak Pilih</a> Hasyim mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan jika para pemilih menerima surat suara yang dianggap rusak, sehingga mereka dapat segera mendapatkan penggantian surat suara yang baru. "Karena di situ kalau kurang bagus kan dianggap rusak. Di situ diberi kesempatan untuk minta ganti," pungkasnya. Selain itu, bagi pemilih yang merasa melakukan kesalahan dalam mencoblos, juga diberikan kesempatan untuk menukar surat suara mereka. Namun, ini disesuaikan dengan kebijakan dan kondisi yang berlaku di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014153410/simak-cara-mudah-lapor-spt-pajak-2023">Simak, Cara Mudah Lapor SPT Pajak 2023</a> "Kalau (kuantitas) surat suaranya tidak cukup, ya tidak bisa (minta ganti surat suara baru)," tutur Hasyim lebih lanjut. Hasyim mengungkapkan bahwa KPU telah menyiapkan surat suara tambahan di setiap TPS, yang jumlahnya setara dengan 2 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT). "Surat suara cadangan ada 2 persen dari jumlah DPT. Katakanlah DPT-nya 300, jadi cadangannya cuman enam lembar,"pungkasnya

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari  RI menghimbau agar pemilih dapat membuka surat suara terlebih dahulu sebelum memasuki bilik suara.

KPU RI Himbau Pemilih untuk Buka Surat Suara Terlebih Dahulu Sebelum Memasuki Bilik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/Ketua-KPU-Hasyim-Asyari-Dery-Ridwansah-1JPG-410595610.jpg" alt="Ketua KPU Hasyim Asyari memberikan paparannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asyari memberikan paparannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KPU terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Segala kebutuhan untuk pesta demokrasi lima tahunan itu mulai dikerjakan, di antaranya soal logistik. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya telah memetakan persiapan jelang distribusi logistik. Pemetaan dilakukan secara detail karena situasi dan kondisi daerah beragam. Baik dari sisi jumlah pemilih maupun jarak geografis dari lokasi produksi. &rdquo;Kemudian, yang berikutnya lagi manajemen risiko situasi alam,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Hasyim menuturkan, risiko alam cukup beragam. Dari sisi musim, ada periode kemarau dan musim hujan. Karena pemungutan suara digelar 14 Februari 2024, tahap distribusi dipastikan berlangsung pada saat musim hujan. Dia mengakui, ada potensi kerawanan seperti banjir, ombak tinggi di perairan, hingga ancaman tanah longsor. Karena itu, dia meminta jajaran KPU di daerah untuk membaca pola kejadian di wilayah masing-masing dari beberapa tahun terakhir. &rdquo;Kalaupun ada banjir, kira-kira titik lokasi potensinya itu di mana saja. Termasuk penempatan logistik juga sudah berdasarkan situasi-situasi yang pernah terjadi terdekat," imbuhnya. Untuk mendukung kelancaran distribusi dan pengamanan, Hasyim menyebut KPU telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Khususnya untuk daerah-daerah terluar, tersulit, dan terjauh. Dia menerangkan, tahap pertama proses produksi logistik dimulai pada 23 September 2023. Pada tahap itu, produksi logistik hanya meliputi kotak dan bilik suara, tinta, segel, serta cable ties. Sementara itu, logistik lain seperti surat suara, sampul, dan formulir masih menuggu kepastian angka. Berdasar hasil perhitungan, Pemilu 2024 membutuhkan 4.164.552 kotak suara, 3.280.644 bilik suara, 1.640.322 botol tinta, 93.850.362 keping segel, dan 24.364.423 cable ties. Kemudian, 1.208.921.320 lembar surat suara, 61.161.473 lembar sampul, dan 8.137.230 set formulir. (idr/far/c6/oni)

Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya telah memetakan persiapan jelang distribusi logistik. Pemetaan dilakukan secara detail.

KPU Mulai Produksi Kotak dan Bilik Suara Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/1711-kpu2.jpeg" alt="Infografis jumlah kebutuhan barang umum yang digunakan untuk penerapan protokol kesehatan pada Pilkada 2020 di Jatim. Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Infografis jumlah kebutuhan barang umum yang digunakan untuk penerapan protokol kesehatan pada Pilkada 2020 di Jatim. Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur siapkan satu bilik suara khusus di setiap tempat pemungutan suara (TPS) untuk pemilih yang suhu badannya di atas 37,3 derajat Celcius pada Pilkada Serentak 2020.  ”Ini bagian dari penerapan protokol kesehatan ketat di TPS-TPS dan membuat pemilih merasa aman serta nyaman,” ujar anggota KPU Jatim Miftahur Rozaq seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Selasa (17/11). <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/11/2020/kpu-kabupaten-ngawi-mulai-terima-logistik-pilkada-2020/">KPU Kabupaten Ngawi Mulai Terima Logistik Pilkada 2020</a> </li> </ul> Di setiap TPS, kata dia, nantinya disiapkan satu kotak suara dan tiga bilik suara. Yakni dua bilik suara untuk pemilih suhu tubuh di bawah ketentuan dan satu bilik suara khusus. Terkait penerapan protokol kesehatan, anggota KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik tersebut menegaskan harus benar-benar dilaksanakan di seluruh TPS.  Berdasar data terakhir, diprediksi jumlah TPS pada Pilkada Serentak di 19 kabupaten/kota diprediksi mencapai 48.464 unit dan di setiap TPS maksimal 500 orang pemilih.  Sementara itu, bentuk penerapan protokol kesehatan pada Pilkada 2020, pihaknya telah menyiapkan alat kesehatan berbagai jenis. Dia merinci, jumlah kebutuhan alat kesehatan untuk seluruh TPS di Jatim yaitu 49.320 sarung tangan karet atau lateks, 146.740 masker sekali pakai, 47.117 unit thermo gun, dan 48.348 baju hazmat.  Kemudian untuk kebutuhan perbekalan kesehatan rumah tangga, yakni 99.134 sabun pencuci tangan, 61.008 unit disinfektan dan 50.610 hand sanitizer atau cairan pembersih tangan. Berikutnya, untuk kebutuhan barang umum meliputi 269.616 masker kain, 20.795.700 sarung tangan plastik, 406.376 tisu towel sheet, 117.264 kantong plastik sampah, 610.476 face shield, 54.878 semprotan atau sprayer serta 90.957 unit tempat air berkeran. <ul> 	<li>Baca juga :<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/10/2020/kpu-jatim-sebut-dpt-terbanyak-surabaya-paling-sedikit-kota-blitar/">KPU Jatim Sebut DPT Terbanyak Surabaya, Paling Sedikit Kota Blitar</a></li> </ul> ”Distribusi alat kesehatan ini menjadi prioritas karena untuk tiga tahap, masing-masing sortir pelipatan, pendistribusian serta pemungutan dan penghitungan rekapitulasi suara,” kata Rozaq.  Pilkada Serentak di Jatim digelar 9 Desember 2020 di 19 kabupaten/kota, yakni Kota Surabaya, Blitar, Pasuruan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Gresik, Jember, Lamongan, Malang, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Kabupaten Sumenep, Trenggalek, dan Tuban.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=n1Y-wlaJBx4

KPU Siapkan Bilik Suara Khusus Pemilih Suhu Badan di Atas 37,3 Derajat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uji-coba-bilik-suara-berbahan-karton-diinjak-ketua-kpu-jakarta-utara_m_.jpg" alt="Ketua KPU Kota Jakarta Utara Abdul Bahder Maloko" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Kota Jakarta Utara Abdul Bahder Maloko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Utara sudah menerima logistik berupa Bilik Suara berbahan dasar kardus. Hari ini, pihak KPU Kota Jakarta Utara melakukan uji coba kekuatan pada bilik suara berbahan dasar kardus tersebut. Ketua KPU Kota Jakarta Utara Abdul Bahder Maloko mengatakan, jika bahan yang digunakan bilik suara karton tersebut bukan merupakan bahan kardus biasa, dan lapisannya pun berbeda pada bahan dasar kardus biasanya. "Tadi sama-sama kita saksikan ya, kita rakit, kita periksa dalamnya. Memang karton duplex ini berbeda dengan kardus-kardus biasa. Dia lapisannya bahannya juga berbeda," kata Abdul saat ditemui JawaPos.com di Kantor KPU Kota Jakarta Utara Selasa (18/12). Dalam proses uji coba kekuatan bilik suara tersebut, Abdul mencoba untuk berdiri dan duduk diatas bilik suara yang terbuat dari kardus tersebut. Namun, dengan berat badan kurang lebih 61 kg, ajaibnya kardus tersebut tidak jebol. "Kita coba tadi untuk bisa berdiri. Berat saya 61 kg kurang lebih, duduk dengan berdiri juga sama-sama kita saksikan bisa (tidak jebol)," tutur Abdul. Sebelumnya, bilik berbahan dasar kardus itu disiram dengan air menggunakan selang. Akan tetapi Abdul mengungkapkan, air yang disiramkan di bagian luar bilik tidak tembus ke bagaian dalam bilik tersebut. "Lalu kita tes dengan air, berbeda kedap air dengan terendam. Kedap air itu percikan atau segala macam itu. Ternyata juga disaksikan semuanya, di dalamnya juga tidak jadi masalah (tidak tembus)," ungkapnya. Sementara dalam pendistribusiannya ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta Utara, dirinya menjelaskan, nantinya akan ditambahkan plastik transparan untuk mengantisipasi kerusakan saat pengiriman bilik tersebut. "Masing-masing seperti surat suara, ATK, tinta, sampul-sampul itu kita packing dengan plastik semua. Setelah dimasukkan kedalam, dikunci dengan gembok, dengan tali tis penghubung lalu kotaknya dibungkus lagi dengan plastik transparan. Setelah itu, baru kita distribusikan ke masing-masing TPS sesuai dengan alokasinya," jelas Abdul.

Uji Coba, Bilik Suara Berbahan Karton Diinjak Ketua KPU Jakarta Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/13-ribu-bilik-suara-di-palembang-hilang_m_183426.jpeg" alt="Ketua KPU Palembang Syarifuddin saat memberikan keterangan kepada wartawan." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Palembang Syarifuddin saat memberikan keterangan kepada wartawan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang mencatat 13 ribu bilik suara hilang sejak Pilkada Palembang 2013. Tidak diketahui secara pasti kemana raibnya puluhan ribuan sarana untuk menyalurkan aspirasi itu. Namun diduga ada oknum yang sengaja mengambilnya. Sebab bilik suara terbuat dari alumunium. "Bayangkan saja jika satu bilik suara itu seberat satu kilogram. Dikalikan tiga belas ribu tentu uang dihasilkan penjualan pun akan banyak," kata Ketua KPU Palembang Syarifuddin saat ditemui di Kantor KPU Sumsel, Selasa (23/1). Dengan hilangnya bilik suara, KPU Palembang akan melakukan pengadaan baru. Namun bahannya akan berbeda dari sebelumnya. Bilik suara yang baru akan menggunakan bahan kardus. Syarifuddin mengakui bahwa bilik berbahan kardus tentu tidak akan tahan lama. Mungkin hanya mampu bertahan satu sampai tiga hari. "Paling hanya dipakai satu kali. Beda seperti bilik suara dengan bahan alumunium yang sampai saat ini masih bisa dipakai," terangnya. Terkait proses Pilkada Serentak 2018 di Palembang, sekarang sudah memasuki masa pencocokan dan penelitian (coklit) hingga 18 Februari mendatang. Meskipun begitu, KPU masih belum menerima laporan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK). "Kami memberikan kebebasan kepada PPS dan PPK untuk melakukan coklit. Namun, kami meminta 10 hari sekali harus melaporkan diri berapa rumah yang sudah di verifikasi," ujar Syarifuddin. Ia memprediksi jumlah pemilih di Kota Palembang akan meningkat. Tapi peningkatannya tidak terlalu tinggi. Hanya sekitar 200 ribu suara. "Namun ini masih harus diverifikasi," pungkas Syarifuddin.

13 Ribu Bilik Suara di Palembang Hilang

bilik suara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bilik suara

Berita Terkini

KPU RI Himbau Pemilih untuk Buka Surat Suara Terlebih Dahulu Sebelum Memasuki Bilik

KPU Mulai Produksi Kotak dan Bilik Suara Pemilu 2024

KPU Siapkan Bilik Suara Khusus Pemilih Suhu Badan di Atas 37,3 Derajat

Uji Coba, Bilik Suara Berbahan Karton Diinjak Ketua KPU Jakarta Utara

13 Ribu Bilik Suara di Palembang Hilang

Download Aplikasi JawaPos.com