<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/images-2023-07-05T233632945-1033432111.jpeg" alt="Ilustrasi: Hacker Bjorka mengklaim memiliki data Ditjen Imigrasi Kemenkumham. (Cybercrime Magazine)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Hacker Bjorka mengklaim memiliki data Ditjen Imigrasi Kemenkumham. (Cybercrime Magazine).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus akses ilegal dan manipulasi data, di balik akun media sosial @bjorkanesiaaa yang ditangkap di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September.&nbsp; Meski punya akun dengan nama identik dengan Hacker Bjorka, Polda Metro Jaya belum menegaskan bahwa pemuda 22 tahun itu adalah Bjorka yang sempat bikin gaduh netizen Indonesia.&nbsp; &rdquo;Penyidik masih terus lakukan pendalaman mengenai berapa yang sudah didapat oleh pelaku kemudian pendalaman-pendalaman lainnya masih terus dilakukan terkait dengan kesamaan nama. Ini juga masih terus dilakukan pendalaman. Kami berjanji dan berkomitmen, penyidik berkomitmen untuk melakukan pendalaman terus untuk melindungi warga,&rdquo; kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi. Keterangan itu disampaikan oleh Ade Ary saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta pada Jumat (3/10). Dia menyampaikan bahwa kasus yang kini tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya menjadi warning bagi masyarakat untuk berhati-hati saat bermedia sosial atau menggunakan ruang digital di internet. Apalagi yang berkenaan dengan data pribadi. Jangan sampai data tersebut disalahgunakan untuk tindak kejahatan.&nbsp; &rdquo;Kami juga berharap bagi oknum-oknum yang telah memiliki data dari berbagai kegiatan, data pribadi masyarakat apabila disalahgunakan, maka itu nanti apabila ada yang merugikan pasti akan diproses. Sehingga proses penyidikan ini masih terus berjalan. Penyidik masih terus lakukan pendalaman. Masyarakat tidak perlu khawatir, proses masih terus dilakukan pendalaman. Jadi, hati-hatilah membagi data pribadi,&rdquo; kata dia.&nbsp; Menurut Ade Ary, modus kejahatan di ruang maya sangat banyak. Misalnya, pelaku berpura-pura berasal dari instansi pemerintah atau institusi lainnya. Termasuk mengaku berasal dari bank tertentu. Mereka memancing masyarakat sehingga berkenan memberikan data pribadi. Bila mendapati hal mencurigakan dengan modus tersebut, polisi menyarankan masyarakat segera melapor agar bisa ditangani. Sebelumnya, Kasubdit IV Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edco Wijaya menyampaikan bahwa Hacker Bjorka ditangkap oleh jajarannya di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Selasa, 23 September 2025 lalu. Meski identitas lengkapnya belum diungkap, polisi menyatakan bahwa hacker tersebut berusia 22 tahun dengan inisial WFT.&nbsp; &rdquo;Yang bersangkutan bukan ahli IT, (pelaku WFT) orang yang tidak lulus SMK,&rdquo; terang dia kepada awak media di Jakarta.&nbsp; Herman menyampaikan bahwa penangkapan Hacker Bjorka bermula dari laporan salah satu bank swasta di Indonesia pada Februari lalu. Dalam laporan itu disampaikan bahwa pelaku menggunakan akun media sosial X @bjorkanesiaaa mengklaim telah melakukan peretasan terhadap 4,9 juta database nasabah bank swasta dimaksud. &rdquo;Niat daripada pelaku sebenarnya adalah melakukan pemerasan terhadap bank swasta tersebut. Atas dasar adanya postingan tersebut, maka kami tim Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya &nbsp;melakukan penyelidikan dan juga melakukan pengungkapan terhadap pelaku WFT,&rdquo; terang dia. &nbsp; &nbsp;

Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mendalami kasus ilegal akses data media sosial yang melibatkan pemuda berusia 22 tahun di Sulut.

Polisi Belum Pastikan Hacker Bjorka yang Ditangkap di Minahasa Adalah Peretas yang Sempat Bikin Gaduh Netizen Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/30/wakapolri-1330867307.jpg" alt="Mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Oegroseno dalam diskusi bertajuk" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Oegroseno dalam diskusi bertajuk</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberhentikan Dito Ariotedjo dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Menurutnya, keputusan itu tepat karena Dito dianggap telah membuat gaduh dunia olahraga nasional. &ldquo;Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberhentikan Menpora RI Sdr. Dito Ariotedjo,&rdquo; kata Oegroseno dalam unggahan media sosial Instagram, Rabu (10/9). Oegroseno menilai, selama menjabat Dito justru menciptakan ketidakharmonisan dalam pembinaan prestasi atlet di berbagai cabang olahraga. Hal ini dipicu oleh kebijakan yang dinilainya tidak berpihak pada kepentingan dunia olahraga, khususnya atlet yang berjuang mengharumkan nama bangsa. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) RI Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 18 Oktober 2024, atau hanya dua hari sebelum pelantikan Kabinet Merah Putih. Ia menyebut aturan tersebut telah merugikan olahraga di Indonesia. "Merugikan masyarakat olahraga Indonesia," tegasnya. Namun, hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum melantik Menpora baru setelah pemecatan Dito Ariotedjo, pada Senin (8/9). Sejumlah nama digadang-gadang masuk bursa Menpora, di antaranya Raffi Ahmad, Puteri Anetta Komarudin, hingga Moreno Soeprapto. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, calon Menpora baru sudah ditetapkan oleh Presiden. Namun, karena alasan teknis, prosesi pelantikan tidak dapat dilakukan bersamaan dengan menteri lainnya. &ldquo;Berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota,&rdquo; ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9). Ia menjelaskan, calon Menpora tersebut tidak bisa mengikuti pelantikan yang digelar sore ini di Istana Negara. Karena itu, pemerintah akan menjadwalkan ulang agar prosesi pelantikan berjalan sesuai ketentuan. &ldquo;Sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore ini. Akan dijadwalkan lagi di prosesi pelantikan berikutnya,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Mantan Wakapolri Oegroseno dukung keputusan Presiden Prabowo pecat Dito Ariotedjo dari Menpora, soroti kebijakan yang merugikan atlet.

Eks Wakapolri Oegroseno Apresiasi Presiden Prabowo usai Pecat Dito Ariotedjo dari Posisi Menpora, Bikin Gaduh Pembinaan Prestasi Atlet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Logo-Jaksa.jpg" alt="Ilustrasi Kejaksaan. kejari-ppu.go.id/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kejaksaan. kejari-ppu.go.id/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Revisi Undang-Undang Kejaksaan dan KUHAP masih belum lepas dari sorotan. Sejumlah ahli dan akademisi mengingatkan agar Presiden Prabowo Subianto berhati-hati. Mengingat perubahan aturan yang banyak menuai kritik, berpotensi memunculkan gejolak dan kegaduhan.&nbsp;Hal itu pernah terjadi saat Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi pada 2019 lalu.&nbsp; Melalui keterangan resmi yang diterima oleh JawaPos.com pada Rabu (5/2), Pendiri Haidar Alwi Institute R. Haidar Alwi menyampaikan bahwa Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP berpotensi mengulang kembali tragedi 2019. &rdquo;Kita harus mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar jangan sampai tragedi 2019 terulang kembali. Apalagi ini adalah tahun pertama pemerintahan beliau,&rdquo; kata dia.&nbsp; Jika tidak ingin muncul gejolak yang mengundang gelombang demonstrasi skala besar, Revisi UU Kejaksaan yang diusulkan oleh Komisi III dan KUHAP yang diusulkan oleh Baleg DPR harus menjadi atensi. Mengingat, kedua aturan itu sudah masuk dalam&nbsp;41 prolegnas prioritas 2025. Jika gelombang demonstrasi muncul akibat revisi tersebut, Haidar Alwi khawatir stabilitas keamanan terganggu.&nbsp; Revisi UU Kejaksaan memang dimaksudkan untuk memperkuat Korps Adhyaksa. Caranya dengan memberikan kewenangan penuh dalam penanganan perkara pidana melalui asas dominus litis. Meski niatnya baik, Haidar Alwi melihat ada masalah di situ.&nbsp; Dia menyampaikan bahwa asas dominus litis memang bisa meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa. Misalnya, berkas perkara tidak perlu lagi bolak-balik antara penyidik dan jaksa karena perbedaan pandangan terkait kelengkapan alat bukti. &rdquo;Namun di sisi lain, malah tumpang tindih apabila tidak ingin disebut melucuti kewenangan kepolisian dan kehakiman,&rdquo; kata dia.&nbsp; Selain melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri, nantinya jaksa juga bisa mengintervensi penyidikan yang dilakukan kepolisian. Tidak hanya itu, jaksa bebas menentukan kapan suatu perkara naik penyelidikan dan penyidikan serta kapan suatu perkara dilanjutkan atau dihentikan. Bahkan jaksa dapat menentukan sah atau tidaknya penangkapan dan penyitaan. Selama ini, hal itu masuk dalam kewenangan kehakiman. &rdquo;Itu rawan disalahgunakan karena mengabaikan checks and balances. Entah oleh tekanan politik, kepentingan pribadi, korupsi, atau kasus-kasus yang menyangkut elite,&rdquo; terang Haidar Alwi.&nbsp; Saat ini, Kejaksaan sudah turut serta dalam penanganan perkara korupsi. Mereka bisa menangani perkara korupsi mulai penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan. Persis seperti kewenangan yang diberikan kepada KPK. Malah, dalam hal itu dia menilai bahwa kejaksaan terkesan lebih kuat melaksanakan fungsi penyidikan dibanding menjalankan kewenangan utama mereka dalam fungsi penuntutan. Lebih lanjut, Haidar menyampaikan bahwa UU Kejaksaan memang memperbolehkan jaksa menjadi penyidik tindak pidana tertentu. Namun secara normatif yuridis, kejaksaan sebetulnya tidak lagi berwenang sebagai penyidik perkara tipikor. &rdquo;Jika jaksa sebagai penyidik tindak pidana tertentu, berarti jaksa sebagai PPNS. PPNS dalam melaksanakan tugasnya diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik kepolisian,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Hal itu, ujar Haidar, diatur oleh KUHAP. Dia menjelaskan, KUHAP menganut pemisahan antara fungsi penyidikan dan penuntutan. Merujuk pada KUHAP, wewenang penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan berada di tangan kepolisian. &rdquo;Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP yang bakal memungkinkan jaksa mengintervensi kewenangan kepolisian dan menyerobot kewenangan kehakiman, justru semakin menegaskan ambisi menjadi lembaga superbody,&rdquo; imbuhnya. Karena itu, tidak heran jika sorotan mulai bermunculan dan masyarakat mulai ramai menolak asas dominus litis melalui petisi online. Petisi tersebut sudah ditandatangani oleh hampir 40 ribu orang. Menurut Haidar, penolakan itu bisa tegas jika DPR dan pemerintah tidak merespons dengan bijak. Apalagi, bila Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP sampai disahkan diam-diam tanpa melibatkan publik.&nbsp; &rdquo;Seharusnya Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP dimaksudkan untuk memperkuat akses, transparansi, serta kesetaraan dalam sistem peradilan pidana. Bukan untuk memperkuat otoritas satu pihak, apalagi sampai melucuti kewenangan lembaga lainnya yang justru mendorong penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi dan melemahkan checks and balances,&rdquo; pungkas Haidar Alwi.&nbsp; &nbsp;

Pendiri Haidar Alwi Institute R. Haidar Alwi menyampaikan bahwa Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP berpotensi mengulang kembali tragedi 2019.

Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Berpotensi Bikin Gaduh, Ahli Sebut Jaksa Bisa Lucuti Wewenang Polisi dan Hakim Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65724_84841_wiranto_RAKA-DENNYJAWAPOS.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto didampingi Jaksa Agung M Prasetyo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung," width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto didampingi Jaksa Agung M Prasetyo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengeluhkan sikap masyarakat terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam kasus dugaan penistaan agama. Menurut Wiranto, sebelum Ahok ditetapkan tersangka, masyarakat mulai dari organiasasi masyarakat (ormas) mendesak agar mantan Bupati Belitung Timur itu segera ditangkap. Padahal saat itu kasus Ahok tengah ditangani oleh Bareskrim Polri. &quot;Muncul peradilan-peradilan di masyarakat yang memvonis, sebelum peradilan sesungguhnya berlangsung,&quot; ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (21/11). Oleh karena itu, mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) itu menilai, masyarakat telah membuat gaduh dalam kasus yang dihadapi oleh mantan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu. &quot;Ada suatu vonis yang membuat masalah menjadi runyam,&quot; katanya. Selain itu, masyarakat juga diharapkan oleh Wiranto agar mempercayakan saja kasus tersebut ke Bareskrim Polri. Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan tidak akan melakukan intervensi hukum. Mayarakat hanya perlu mengawasi jalannya proses hukum terhadap Ahok. Tanpa harus mengintervensi penegak hukum. &quot;Saya yakinkan tidak ada niatan dan sikap dari Presiden untuk mengintervensi,&quot; pungkasnya. Sekadar informasi, Wiranto menggelar silaturahmi dengan sejumlah tokoh lintas agama di Kantor Kemenko Polhukam. Sebelumnya, pada Rabu 16 November lalu, Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono mengatakan, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Ahok resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama Islam. Keputusan ini keluar setelah Bareskrim melakukan gelar perkara semi terbuka, rapat internal dan pemeriksaan sejumlah saksi, ahli maupun barang bukti. Selain menetapkan Ahok sebagai tersangka, Bareskrim juga memutuskan mencegah Ahok pergi ke luar negeri. Bareskrim juga langsung mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk menyidik Ahok dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Kasus dugaan penistaan agama ini bermula saat Gubernur DKI Jakarta Ahok dalam kunjungannya ke Kepulauan Seribu mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dengan politisasi ayat suci Alquran menggunakan Surah Al Maidah ayat 51. Dalam ayat tersebut adalah mengharuskan umat Islam tidak memilih pemimpin non muslim.(cr2/JPG)

Wiranto Tuduh Masyarakat Bikin Gaduh Pada Kasus Ahok

bikin gaduh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bikin gaduh

Berita Terkini

Polisi Belum Pastikan Hacker Bjorka yang Ditangkap di Minahasa Adalah Peretas yang Sempat Bikin Gaduh Netizen Indonesia

Eks Wakapolri Oegroseno Apresiasi Presiden Prabowo usai Pecat Dito Ariotedjo dari Posisi Menpora, Bikin Gaduh Pembinaan Prestasi Atlet

Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Berpotensi Bikin Gaduh, Ahli Sebut Jaksa Bisa Lucuti Wewenang Polisi dan Hakim Pengadilan

Wiranto Tuduh Masyarakat Bikin Gaduh Pada Kasus Ahok

Download Aplikasi JawaPos.com