<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Proving-Flight-di-Bandara-YIA-0205119-AFA-07_1-1.jpg" alt="Yogyakarta International Airport (YIA). (Andreas Fitri Atmoko/Antara)" width="100%">
<figcaption>Yogyakarta International Airport (YIA). (Andreas Fitri Atmoko/Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah Kota Jogjakarat tengah menjajaki kerja sama dengan dua maskapai asal Tiongkok untuk membuka penerbangan langsung dari Yogyakarta International Airport (YIA) menuju Jeddah, Arab Saudi guna memangkas biaya perjalanan umrah.&nbsp;Wakil Wali Kota Jogjakarta Wawan Harmawan menyebut, dua maskapai asal Negeri Tirai Bambu itu yakni Hainan Airlines dan Loong Air. "'Direct flight' bisa mereduksi biaya hingga Rp 2 juta termasuk untuk kargo," ujar Wawan, dikutip dari Antara, Senin (18/8). Wawan menuturkan, jika jamaah umrah harus melakukan transit terlebih dahulu ke Jakarta maka beban biaya justru membesar. Dengan penerbangan langsung, selain lebih efisien juga berpotensi menambah jumlah jamaah umrah yang memilih berangkat melalui YIA. Menurut Wawan, jamaah umrah yang nantinya dapat memanfaatkan fasilitas penerbangan langsung itu tidak sebatas dari Kota Jogjakarta, tetapi juga bisa datang dari Karisidenan Kedu, Cilacap, Jawa Tengah hingga Pacitan, Jawa Timur. Ia menambahkan, potensi jamaah dari wilayah Jawa Tengah bagian selatan selama ini sangat besar sehingga bisa digarap melalui kolaborasi lintas pihak.&nbsp;"Pasarnya bisa mencapai lebih dari 20 juta orang per tahun. Ini yang ingin kita garap melalui kolaborasi inovatif," tutur dia. Wawan berkata kedua maskapai tersebut memungkinkan melabuhkan armada di YIA setidaknya tiga kali sepekan dengan kapasitas sekitar 160 penumpang setiap penerbangan.&nbsp;Selain untuk umrah, Wawan menyebut penerbangan langsung juga berpeluang meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui YIA. Pasalnya, selama ini penerbangan internasional langsung lebih banyak menuju Bali.&nbsp;"Nah, sekarang kita coba, dari luar itu mendaratnya di YIA, sehingga kita tidak cuma dapat sisa, tapi dapat di awal," ucapnya. Dengan kolaborasi berbagai pihak, kata Wawan, potensi YIA sebagai bandara internasional dapat dioptimalkan sekaligus meneguhkan posisi Kota Jogjakarta sebagai salah satu destinasi unggulan di Indonesia.&nbsp;"Itu kan potensinya sangat besar sekali dan bisa digarap. Sekarang yang dibutuhkan adalah inovasi dan kolaborasi pentahelix dari semua pihak," ujar Wawan.

Pemerintah Kota Jogjakarta menjajaki kerja sama dengan maskapai Tiongkok untuk penerbangan langsung ke Jeddah, mempermudah umrah.

Jogja Jajaki Kerja Sama dengan 2 Maskapai Tiongkok untuk Penerbangan Langsung YIA-Jeddah, Biaya Umrah Bisa Lebih Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/25_lihat-745280212.jpg" alt="FLEKSIBEL: Bhima dan istri umrah secara mandiri. Akhir tahun lalu, keduanya berumrah, lalu berlanjut jalan-jalan ke Turki." width="100%">
<figcaption>FLEKSIBEL: Bhima dan istri umrah secara mandiri. Akhir tahun lalu, keduanya berumrah, lalu berlanjut jalan-jalan ke Turki.</figcaption>
</figure> AKHIR tahun lalu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara melaksanakan ibadah umrah bersama istri. Keduanya memilih berumrah secara mandiri agar lebih bebas mengatur waktu. "Secara biaya juga jadi pertimbangan karena kalau hanya berdua lebih terjangkau pakai umrah mandiri," ucap Bhima kepada Jawa Pos kemarin (2/3). Dia memesan tiket penerbangan jauh-jauh hari dan mendapat harga miring. Setidaknya tiga bulan sebelum rencana keberangkatan, tiket sudah dipesan. Bhima mengaku rajin membandingkan harga tiket yang ditawarkan aplikasi-aplikasi perjalanan. Dia sengaja mencari yang promo. Tetapi, tetap mempertimbangkan faktor transit dan direct. "Contohnya, penerbangan Jakarta ke Jeddah lebih hemat daripada harus transit dulu di Istanbul, Turki. Kecuali memang ingin jalan-jalan lebih lama," terangnya. Dalam perjalanan umrah mandirinya, Bhima memilih maskapai yang menyediakan layanan visa umrah sekaligus. Mereka tinggal mengisi formulir digital dan memastikan masa berlaku visa masih minimal 6&ndash;9 bulan. Soal penginapan, Bhima dan istri tak terlalu mempermasalahkan jaraknya dengan Masjidilharam, asalkan tersedia shuttle atau bus 24 jam. "Bagi saya, lebih baik memilih penginapan murah asal shuttle tersedia dan nyaman," ujarnya. Bhima dan istri tak punya pembimbing khusus untuk menjalankan ibadah umrah. Keduanya belajar otodidak lewat video manasik yang beredar di YouTube. Mereka juga banyak bertanya kepada teman atau kerabat yang pernah berangkat umrah. Selama menunaikan ibadah, Bhima mengaku lebih banyak mengalah. Karena beribadah secara mandiri, mereka tak mau bersaing dengan jemaah lain untuk berebut antrean. Apalagi, banyak jemaah dari negara lain yang budayanya sangat kontras dengan Indonesia. Belum lagi, postur badan mereka lebih tinggi dan besar. "Ketika terjadi antrean, lebih baik mengalah. Sehingga kita jadi aman dalam beribadah," katanya. Bhima mengatakan, dalam ibadah sebaiknya fokus memenuhi rukun umrah lebih dulu. Setelah itu, baru pergi ke Madinah untuk beribadah di Masjid Nabawi dan berziarah ke makam Rasulullah. "Banyak yang langsung mendarat di Madinah. Mungkin karena terlalu bersemangat, ada sebagian yang menghabiskan banyak waktunya di Masjid Nabawi. Tapi, begitu mau menjalankan ibadah umrah udah capek," ungkap Bhima. Setelah semua urusan ibadah selesai, dia dan istri lanjut jalan-jalan ke Turki. Menurut dia, penghitungan ongkos perjalanan umrah sangat bergantung pada preferensi jemaah. Bisa jadi tiket pesawatnya murah, tapi tarif hotel yang dipilih mahal. Total biayanya pun bisa jadi malah lebih mahal. Karena itu, pertimbangan utama tidak selalu biaya, melainkan fleksibilitas waktu. "Umrah mandiri lebih cocok bagi anak muda yang ingin punya keleluasaan untuk menentukan waktu dan rute perjalanan," tandasnya. (han/c18/hep)

Bhima Yudhistira Adhinegara memilih berumrah secara mandiri alias backpacker agar lebih bebas mengatur waktu dan biaya lebih murah.

Umrah Backpacker Bebas Atur Jadwal dan Rute Perjalanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/umrah.jpg" alt="UMRAH KEMBALI DIBUKA: Sejumlah calon jemaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur saat memasuki T2 Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>UMRAH KEMBALI DIBUKA: Sejumlah calon jemaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur saat memasuki T2 Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tarif hotel di Arab Saudi naik signifikan. Hal itu membuat biaya umrah ikut melambung. Terutama pada waktu peak season seperti sekarang.  Forum Komunikasi Pengusaha Travel Umrah Haji (FK Patuh) Jatim memberikan imbauan kepada pengusaha travel agar mem-booking hotel sejak jauh hari. Termasuk menghindari transaksi dengan pihak kedua.  Desember dan Januari adalah puncaknya musim ibadah umrah. Waktu lain adalah saat Ramadan.  Naiknya permintaan itu membuat pengusaha hotel di Arab Saudi mengerek tarif hingga tiga kali lipat. Alasan lain juga untuk menutup kerugian sewaktu pandemi lalu. Karena itu, pihak travel harus putar otak.  Ketua FK Patuh Jatim A. Bajuri mengatakan, biaya umrah untuk saat ini naik Rp 3 juta–5 juta. Kenaikan itu untuk ibadah 9–12 hari. Artinya, yang waktu umrahnya melebihi dari itu bisa lebih mahal lagi.  Langkah menaikkan tarif juga dilakukan oleh maskapai yang mencapai Rp 1,5 juta. Meski demikian, kata Bajuri, jumlah jemaah umrah di Jatim saat ini naik 20–50 persen dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi. ’’Sebenarnya, hal seperti ini sudah diketahui travel,’’ ucapnya Senin (2/1) siang.  Bajuri menjelaskan, antisipasi sudah dilakukan dengan menerapkan harga yang berbeda. Keberangkatan Desember–Januari lebih mahal. Namun, situasi juga berubah. Ternyata, biaya operasional melebihi dari yang diperkirakan.  Bahkan, pihaknya mengimbau travel untuk segera pesan hotel. ’’Jangan booking atau transaksi dengan pihak kedua,’’ jelasnya.  FK Patuh Jatim mengimbau booking hotel langsung dengan pengelola. Khawatirnya, saat di Arab hotel tersebut bisa di-cancel sewaktu-waktu. Sebab, ada beberapa pengelola yang tiba-tiba meng-cancel hotel yang sudah dipesan karena ada tamu yang menawar dengan harga lebih tinggi.  Bajuri memperkirakan tarif umrah turun pada Februari nanti. Tapi, harganya naik kembali saat Maret karena memasuki Ramadan.  Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi dan Pemasaran Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Jatim Nanik Sutaningtyas menuturkan bahwa pengusaha travel menyesuaikan biaya operasional.  Yang pasti, jemaah yang sudah bayar tidak bisa dikenai biaya tambahan. Kenaikan tersebut hanya untuk jamaah yang baru atau belum bayar. Karena itu, adanya kenaikan tersebut akhirnya ditanggung travel.

Tarif Hotel di Arab Saudi Naik, Biaya Umrah Naik Rp 3 Juta–5 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/kakbah-masjidilharam.jpg" alt="TAWAF: Rombongan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melaksanakan umrah wajib kemarin (4/7). (MEDIA CENTER HAJI)" width="100%">
<figcaption>TAWAF: Rombongan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melaksanakan umrah wajib kemarin (4/7). (MEDIA CENTER HAJI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Biaya umrah diprediksi kembali naik. Sebab, tarif sewa hotel di Makkah dan Madinah terus meroket. Bahkan, ada yang kenaikannya mencapai 300 persen. Meski demikian, hampir semua hotel di Tanah Suci terisi.  Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M. Nur kemarin (1/1). Dia menyatakan, animo masyarakat dunia untuk menjalankan ibadah umrah terus meningkat.  Itu menyebabkan harga tiket pesawat dan tarif sewa hotel di Saudi naik. ’’Tingkat hunian hotel di Makkah dan Madinah sampai saat ini masih tinggi. Semua hotel menyatakan fully booked. Hal ini mengakibatkan penyelenggara perjalanan ibadah umrah kesulitan untuk mendapatkan kamar hotel,” katanya. Dia menyebut kejadian itu baru kali pertama dalam sejarah.  Sebenarnya high season telah dimulai November lalu. ’’Hampir semua biro travel tidak mendapat kamar hotel untuk Desember. Padahal, pemesanan dilakukan mulai September, Oktober, dan November,” ceritanya. Karena permintaan yang tinggi itu, tarif hotel melambung hingga 300 persen. Tingginya permintaan hotel tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan yang ada.  Firman mengatakan, saat ini hotel-hotel di Saudi membuat kebijakan reservasi grup tidak sebanyak sebelum pandemi. Hotel hanya bisa memberikan reservasi sebanyak 60 persen dari kuota sebelumnya. ’’Kami berharap masyarakat memaklumi kondisi saat ini yang begitu berat bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah untuk tetap dapat memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.  Sekjen AMPHURI Farid Aljawi menyarankan pelaku usaha perjalanan ibadah umrah menyampaikan kondisi saat ini kepada calon jemaah masing-masing. Dia meminta penyelenggara usaha untuk bermusyawarah dengan calon jemaah. ’’Jika memang harus menambah biaya, harus sesuai dengan keadaan sesungguhnya,” sarannya. Begitu pula ketika harus mengubah hotel, sebaiknya disosialisasikan kepada calon jemaah. ’’Jika ada perubahan program dan harga, penyelenggara bisa menawarkan program tersebut dengan komitmen baru yang disetujui calon jemaah,” imbuhnya.

Tarif Hotel di Saudi Naik hingga 300 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/uji_coba-umrah.jpg" alt="JAGA JARAK LAGI: Jemaah umrah melaksanakan salat di Masjidilharam dengan saf renggang. Otoritas Saudi memberlakukan kembali social distancing setelah kasus Covid-19 di sana melonjak. (AFP)" width="100%">
<figcaption>JAGA JARAK LAGI: Jemaah umrah melaksanakan salat di Masjidilharam dengan saf renggang. Otoritas Saudi memberlakukan kembali social distancing setelah kasus Covid-19 di sana melonjak. (AFP)</figcaption>
</figure><h3>Belum Termasuk Kebutuhan Hotel untuk Karantina</h3> JawaPos.com - Harga referensi atau acuan ibadah umrah sudah ditetapkan dan tinggal menunggu pengesahan. Besarannya Rp 28 juta per orang. Naik Rp 2 juta dibandingkan dengan biaya minimal sebelumnya Rp 26 juta per orang. Namun, besaran itu belum termasuk biaya hotel untuk karantina jemaah.  Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus Kemenag Noer Alya Fitra menuturkan, harga acuan minimal pemberangkatan umrah tersebut belum disahkan. ’’Hanya kesepakatan antara pemerintah dan seluruh asosiasi travel umrah, dengan biaya seperti itu,’’ katanya kemarin (11/1).  Saat ini Kemenag sedang menuntaskan draf keputusan menteri agama (KMA) tentang harga referensi umrah terbaru. Sebelumnya, Kemenag menetapkan harga referensi umrah sebesar Rp 26 juta per jemaah. Lebih jauh, sebelum ada pandemi Covid-19, Kemenag menetapkan harga acuan minimal perjalanan ibadah umrah sebesar Rp 20 juta per orang.  Pria yang akrab disapa Nafit itu mengatakan, harga acuan umrah Rp 28 juta per orang tersebut belum termasuk ongkos sewa hotel untuk karantina. ’’Baik itu karantina di Indonesia maupun karantina di Saudi,’’ tuturnya.  Aturan yang berlaku saat ini, kata dia, sebelum berangkat umrah jemaah karantina dulu semalam. Setiba di Saudi, karantina kembali lima hari. Lalu, sepulang dari Saudi, jemaah wajib karantina tujuh hari di tanah air. Aturan durasi karantina itu berubah-ubah, mengikuti perkembangan kasus Covid-19 di kedua negara.  Pria asal Kabupaten Jember, Jawa Timur, itu mengungkapkan, sampai saat ini sudah ada tiga rombongan jemaah umrah. Pertama, rombongan yang terbang pada 8 Januari menggunakan Lion Air sebanyak 414 jemaah. Kemudian, pada 10 Januari dengan pesawat Emirates sebanyak 24 jemaah. Lalu, 11 Januari diterbangkan jemaah umrah sebanyak 433 jemaah.  Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPHU) Wawan Suhada membenarkan adanya keputusan bersama biaya minimal umrah tersebut. Dia berharap Kemenag segera mengeluarkan kebijakan resmi untuk mengesahkannya.  Dia menyampaikan beberapa pertimbangan kenaikan harga minimal biaya umrah itu. Di antaranya adalah harga visa umrah naik dari USD 175 menjadi USD 202 per jemaah. Harga visa naik karena di dalamnya ada komponen untuk asuransi Covid-19.  Kenaikan harga juga disebabkan sewa bus di Arab Saudi yang ikut naik. Komponen tersebut naik karena kapasitas bus dibatasi untuk jaga jarak di tengah pandemi Covid-19. Wawan juga menyebut adanya kewajiban swab PCR membuat biaya umrah tersebut naik dibandingkan tahun lalu.

Naik Rp 2 Juta, Biaya Umrah Minimal Rp 28 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/umrah_rasa_haji.jpg" alt="SIAP TERBANG: Sejumlah calon jemaah umrah di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kemarin (8/1). Total ada 419 orang yang berangkat umrah kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIAP TERBANG: Sejumlah calon jemaah umrah di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kemarin (8/1). Total ada 419 orang yang berangkat umrah kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Jemaah Umum Perdana Berangkat, Dilepas di Asrama Haji</h3> JawaPos.com – Setelah berhenti sekitar dua tahun, pemberangkatan umrah untuk jemaah umum mulai digelar lagi kemarin (8/1). Penerbangan perdana berisi 419 jemaah dari travel PT Samira Ali Wisata. Disusul rombongan dari PT Jannah Firdaus sebanyak 109 orang.  Dua travel yang kebagian pemberangkatan perdana itu bergabung dalam Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh). Sekjen Himpuh M. Firman Taufik menuturkan, secara umum rangkaian pemberangkatan umrah perdana berjalan lancar. ’’Umrah rasa haji,’’ katanya.  Sebab, sehari sebelum keberangkatan, jemaah menjalani karantina dahulu di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Setelah itu, kemarin pagi mereka dilepas secara resmi oleh Kementerian Agama (Kemenag). Acara tersebut juga dihadiri perwakilan dari Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Kemudian, bersama-sama mereka naik bus menuju Bandara Soekarno-Hatta. Mirip seperti pemberangkatan haji.  Firman mengatakan, jemaah yang berangkat itu campuran. Ada yang benar-benar baru mendaftar umrah. Namun, lebih banyak yang sudah mendaftar lama, tetapi gagal berangkat akibat pandemi. Rentang biaya umrah yang ditetapkan untuk rombongan itu mulai Rp 28 juta. Paling mahal Rp 38 juta per orang. ’’Biaya ini sudah mencakup semuanya,’’ katanya. Termasuk biaya hotel untuk karantina di Saudi selama lima hari. Menurut Firman, biaya hotel tersebut sekitar Rp 6,8 juta per orang. Kemudian juga biaya hotel untuk karantina ketika nanti pulang dari perjalanan umrah.  Dia menegaskan, ada beberapa biaya tambahan akibat skema yang diberlakukan sekarang. Di antaranya, biaya akomodasi selama jemaah berada di Asrama Haji Pondok Gede sebesar Rp 950 ribu per orang. Biaya itu sudah termasuk tiga kali makan dan satu kali swab PCR untuk keperluan perjalanan udara menuju Saudi.  Biaya lainnya yang bertambah adalah pengurusan visa umrah. Sebelum pandemi, biaya visa umrah dipatok USD 175 per jemaah. Sekarang naik menjadi USD 202 per orang. Kenaikan tersebut, antara lain, untuk asuransi jika jemaah terkena Covid-19 ketika berada di Saudi.  Firman mengatakan, paket umrah yang mereka jalankan itu selama 12 hari. Setiba di Madinah, mereka menjalani karantina dahulu lima hari. Setelah selesai ziarah di Masjid Nabawi, jemaah menuju Makkah untuk umrah. Paket yang dijual hanya melayani dua kali umrah. Tetapi, sekarang jemaah bebas melakukan umrah berkali-kali. Dengan catatan, mengeluarkan ongkos sendiri untuk sewa transportasi menuju titik miqat untuk memulai niat berumrah.  Dia menjelaskan, skema penyelenggaraan umrah dengan lebih dahulu karantina di Asrama Haji Pondok Gede hanya diterapkan untuk empat penerbangan awal. Setelah itu, travel bebas memilih hotel untuk karantina. Tetapi, untuk kepentingan swab PCR, hanya bisa di tiga laboratorium yang disetujui perwakilan Saudi di Indonesia. Ketentuan tersebut ditetapkan untuk menghindari adanya pemalsuan dokumen hasil swab PCR.  Firman mewakili asosiasi menyampaikan beberapa masukan untuk pemerintah Indonesia. Antara lain, pemerintah bisa menjalankan diplomasi untuk memastikan ketentuan karantina bagi jemaah setiba di Saudi. Menurut dia, saat ini terjadi kerancuan aturan karantina di Saudi. ’’Surat dari Kementerian Haji Saudi, jemaah yang menggunakan vaksin Sinovac wajib karantina tiga hari,’’ tuturnya. Sedangkan jemaah yang divaksin AstraZeneca, Pfizer, Johnson &amp; Johnson, dan Moderna tidak wajib karantina. Tetapi, kemudian muncul surat dari otoritas penerbangan sipil Saudi (GACA) yang isinya berbeda lagi. Surat dari GACA itu mengharuskan semua jemaah, dengan vaksin apa pun, untuk menjalani karantina lima hari setiba di Saudi. Sekarang yang dipakai maskapai adalah aturan dari GACA tersebut.  Harapan lainnya adalah durasi karantina sepulang dari umrah bisa dikurangi. Apalagi, perjalanan umrah mereka hanya 12 hari. Tidak melampaui ketentuan 14 hari perjalanan luar negeri dari satgas Covid-19. Bahkan, jika diperlukan, jemaah cukup karantina sehari saja sambil menunggu hasil PCR. Setelah itu, dilanjutkan karantina mandiri di rumah masing-masing.  Jika aturan karantina di Saudi dan Indonesia bisa diperpendek, tentu itu berpengaruh pada biaya umrah. Biaya umrah bisa semakin murah. Sedangkan untuk jemaah, dia berharap lebih siap mental. Mereka menjalankan ibadah umrah di tengah protokol yang ketat. Sebab, Indonesia maupun Saudi masih sama-sama dalam situasi pandemi Covid-19.  Salah seorang jemaah umrah yang berangkat kemarin adalah Silvi. Perempuan 42 tahun asal Batam itu mengutarakan rasa syukur bisa berangkat umrah. Dia mengaku mendaftar Maret 2021. Tetapi, saat itu pemberangkatan umrah masih dihentikan karena pandemi Covid-19. ’’Alhamdulillah, kami memang sudah diberi jadwal dari awal, tanggal sekian akan berangkat,’’ tuturnya. Jemaah dari Batam mendapatkan jadwal keberangkatan pada 8 Januari ini. Dia mengatakan, calon jemaah menyambut haru dan sukacita atas keberangkatan tersebut. Bahkan, sejumlah jemaah sampai menangis karena merindukan untuk bisa beribadah di Masjidilharam dan Masjid Nabawi.  Pelepasan umrah perdana kemarin dipimpin langsung oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief. Kepada para jemaah dan travel umrah, dia berharap mereka menaati peraturan protokol kesehatan. ’’Jaga kepercayaan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi,’’ katanya. Hilman berharap jemaah bisa menunjukkan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Kedisiplinan itu penting karena pandemi Covid-19 di Indonesia maupun Saudi belum berakhir.  Dia menambahkan, sampai saat ini Kemenag masih menuntaskan regulasi penyelenggaraan umrah pada masa pandemi. Termasuk integrasi sistem milik pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Saudi. Dengan integrasi itu, diharapkan proses verifikasi sertifikat vaksinasi, tes kesehatan, karantina, dan skrining kesehatan bisa berjalan lebih mudah, cepat, serta akurat.

Umrah Rasa Haji, Ongkos Maksimal Rp 38 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/masjdilharam-umrah.jpg" alt="SAF RAPAT: Aturan menjaga jarak saat salat di Masjidilharam telah dihapus. Kapasitas masjid kini juga bisa diisi 100 persen. (AFP)" width="100%">
<figcaption>SAF RAPAT: Aturan menjaga jarak saat salat di Masjidilharam telah dihapus. Kapasitas masjid kini juga bisa diisi 100 persen. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerajaan Arab Saudi membuka kembali pelaksanaan ibadah umrah bagi jamaah asal Indonesia. Merespons hal itu, Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) segera merevisi besaran biaya umrah pada masa pandemi.  Adapun kebijakan yang perlu direvisi dalam hal ini Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 719 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19. Selain itu, Komisi VIII DPR RI meminta Kemenag mengkaji kembali KMA Nomor 777 Tahun 2020 yang mengatur biaya umrah pada masa pandemi.  “Perlu segera dikaji ulang apakah akan tetap sama atau akan terjadi perubahan biaya. Satu hal yang perlu menjadi catatan Komisi VIII DPR RI adalah agar penetapan biaya referensi penyelenggaraan ibadah umrah tidak terlalu memberatkan calon jamaah," ungkap Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto dalam keterangannya, Rabu (1/12).  Ke depan, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan bahwa pihaknya dan pemerintah akan membentuk Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 untuk membahas komponen biaya dan kebijakan operasional penyelenggaraan ibadah haji.  Adapun, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut sedikitnya 18.752 jamaah umrah Indonesia siap diberangkatkan pada Desember mendatang. Mereka sebelumnya tertunda umrah karena pandemi.  Yaqut menerangkan pemberangkatan 18 ribu jamaah umrah itu akan dilakoni setelah otoritas penerbangan Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA) membuka pintu kedatangan bagi WNI. Di sisi lain, Yaqut mengatakan pihaknya juga akan mengkaji ulang biaya umrah di masa pandemi.  Kata dia, kini Kemenag tengah melakukan revisi KMA Nomor 719 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaran perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19, dan KMA Nomor 177 tahun 2020 tentang biaya penyelenggaraan ibadah umrah referensi masa pandemi.  “Sebagaimana disampaikan pimpinan rapat bahwa biaya umrah ini harus dikaji ulang dievaluasi agar tidak memberatkan jemaah," kata dia.

Komisi VIII Minta Kemenag Lakukan Revisi Biaya Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/calon-jamaah-haji-umrah.jpg" alt="PENGECEKAN: Sejumlah calon jamaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur mengantre di T2 Bandara Internasional Juanda tahun lalu. Tahun ini pemerintah Arab Saudi mulai membuka ibadah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENGECEKAN: Sejumlah calon jamaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur mengantre di T2 Bandara Internasional Juanda tahun lalu. Tahun ini pemerintah Arab Saudi mulai membuka ibadah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Ketum Himpuh) Budi Darmawan mengatakan ada kemungkinan biaya umrah mengalami kenaikan. Sebab, ada ketentuan seperti kewajiban tes PCR dan karantina yang tentunya menambah biaya.  Dijelaskan bahwa sebelum pandemi, referensi biaya umrah adalah sebesar Rp 20 juta dan pada masa pandemi Covid-19 menjadi Rp 26 juta. Lalu, karena ada penyesuaian lagi, diperkirakan akan ada penambahan sebesar 30 persen.  "Kemungkinan akan menjadi kenaikan lagi kurang lebih 30 persen lagi. Jadi bisa jadi diatasRp 30 juta-an, itu hanya sekedar gambaran," ungkap dia dalam dalam acara daring, Jumat (22/10).  Hal ini sebenarnya dilema juga bagi pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pasalnya, ada calon jamaah yang sudah membayar, perlu menambah biaya lagi.  "Karena kasus ini terjadi dengan adanya harus berkarantina dan di sana juga harus cover asuransi, jelas akan terjadi peningkatan harga lagi," tutur dia.  Dia mengharapkan dari sisi para calon jamaah memahami kondisi tersebut. Ditekankan juga bahwa kenaikan ini bukan dari segi paket biaya umrah, namun karena kebijakan tambahan dari Saudi.  "Ini juga menjadi pemberitahuan atau informasi yang harus dimengerti oleh kondisi jamaah harga-harga yang akan terjadi kenaikan, bukan dari harga paketnya, tetapi karena aturan-aturan yang dibuat baik itu dari karantinanya PCR di Indonesia maupun asuransi yang harus diterapkan oleh pemerintah Saudi," ucapnya.  Para PPIU pun diminta untuk menghitung kembali biaya yang harus ditambakan untuk memberangkatkan calon jamaah umrah. "Kepada pihak PPIU juga harus berhitung kembali tentang kondisinya atas kenaikan yang terjadi, karena memang situasi dan kondisinya dan aturan aturan dari pemerintah Indonesia maupun Saudi tentang kesehatan," pungkas dia.

Himpuh Perkirakan Biaya Umrah di Atas Rp 30 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/calon-jamaah-haji-umrah.jpg" alt="PENGECEKAN: Sejumlah calon jamaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur mengantre di T2 Bandara Internasional Juanda tahun lalu. Tahun ini pemerintah Arab Saudi mulai membuka ibadah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENGECEKAN: Sejumlah calon jamaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur mengantre di T2 Bandara Internasional Juanda tahun lalu. Tahun ini pemerintah Arab Saudi mulai membuka ibadah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) berencana melakukan revisi biaya pelaksanaan penyelenggaraan ibadah umrah. Hal ini dilakukan atas penyesuaian sejumlah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Direktur Bina Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag Nur Arifin menjelaskan bahwa saat ini, perihal biaya masih merujuk pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 777 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Referensi Masa Pandemi Covid-19. "Kami juga rencanakan setelah teknis selesai, kami juga melakukan pembahasan revisi KMA Nomor 777 Tahun 2021 tentang biaya referensi jamaah umrah era pandemi," ungkap dia dalam acara daring, Jumat (22/10). Adapun, biaya referensi yang ditetapkan adalah sebesar Rp 26 juta atau naik sekitar 30 persen dari biaya pada masa sebelum pandemi. Keputusan tersebut mempertimbangkan biaya operasional pemberangkatan calon jamaah, seperti jumlah tempat duduk pesawat yang dikurangi yang menyebabkan penambahan biaya. "Kita kemarin memiliki KMA itu biaya Rp 26 juta, kalau biaya normal Rp 20 juta, karena pandemi naik 30 persen jadi 26 juta minimal," jelasnya. Kata dia, revisi ini diperlukan mengingat adanya kebutuhan tambahan akibat penyesuaian kebijakan penyelenggaraan umrah dari pihak Saudi dan Indonesia. Mulai dari kewajiban karantina hingga tes PCR. "Tahun 2021 ini kita akan revisi, sebenarnya real kebutuhannya berapa, apakah masih sama Rp 26 juta atau naik, kami sedang mengumpulkan tahapan-tahapan teknis yang menjadi pertimbangannya," pungkas Arifin.

Umrah Wajib Karantina dan PCR, Kemenag Akan Revisi Referensi Biaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/biaya_minimal-umrah.jpg" alt="TANPA JARAK LAGI: Petugas mencopot social distancing di Masjidilharam, Makkah. (AFP)" width="100%">
<figcaption>TANPA JARAK LAGI: Petugas mencopot social distancing di Masjidilharam, Makkah. (AFP)</figcaption>
</figure>Karantina di Asrama Haji dengan Durasi Lebih Singkat  JawaPos.com – Sambil menunggu dibukanya pengiriman jamaah umrah, Kementerian Agama (Kemenag) menggodok harga referensi atau patokan minimal paket umrah. Dengan sejumlah pelonggaran, harga referensi diperkirakan mengalami penurunan.  Setelah terjadi kasus penipuan umrah dengan harga paket yang sangat murah, Kemenag menetapkan harga minimal atau harga referensi sebesar Rp 20 juta/jamaah.  Kemudian setelah ada pandemi Covid-19, akhir 2020 Kemenag menaikkan harga minimal paket umrah menjadi Rp 26 juta/orang.  Saat ini Kemenag menggodok patokan terbaru harga minimal umrah. ’’Kita sedang membahas poin per poin pelayanan umrah,’’ ujar Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus Kemenag Noer Alya Fitra dalam media gathering Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag di Jakarta kemarin (18/10).  Pelayanan umrah yang memengaruhi biaya paket, antara lain, akomodasi atau sewa hotel di Saudi. Kemudian, layanan transportasi selama di Saudi, tiket penerbangan, dan biaya karantina. Dia mengakui bahwa pandemi Covid-19 memicu terjadinya kenaikan tarif minimal umrah sekitar 30 persen.  Namun, untuk tarif yang sedang digodok saat ini, dia mengatakan masih bisa berubah lagi. ’’(Harganya, Red) tetap akan dibahas bersama asosiasi umrah untuk mendapatkan biaya referensi yang paling realistis,’’ katanya. Pejabat yang akrab disapa Nafit itu mengatakan, tidak tertutup kemungkinan patokan minimal biaya umrah itu menjadi lebih murah.  Penyebabnya, antara lain, pada tarif yang berlaku saat ini, penetapan biaya karantina mempertimbangkan penggunaan hotel. Tetapi, saat ini Kemenag membuka opsi pelaksanaan karantina jamaah umrah di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta atau di Asrama Haji Bekasi. Dengan demikian, harganya bisa lebih terjangkau ketimbang karantina di hotel.  Durasi karantina yang lebih pendek juga memengaruhi patokan biaya umrah. Sebelumnya, paket umrah dihitung dengan masa karantina delapan hari atau bahkan lebih di Indonesia. Kemudian, ketentuan karantina setiba di Arab Saudi selama tiga hari. Tetapi, saat ini karantina di Indonesia rencananya hanya lima hari. Di Arab Saudi jamaah tidak perlu karantina selama memenuhi ketentuan vaksin di sana.  Meski begitu, Nafit meminta jamaah bersabar menunggu keputusan resmi dari Kemenag. Selain keputusan soal patokan biaya umrah, juga keputusan tentang kapan bisa kembali berangkat umrah. Dia mengatakan, ketika penyelenggaraan umrah ditutup oleh Saudi, ada lebih dari 59 ribu calon jamaah yang sudah terdaftar di sistem Kemenag. Dari jumlah tersebut, 41 ribu orang sudah membayar. ’’Ada yang membayar awal dan membayar lunas,’’ katanya.  Dari jumlah tersebut, calon jamaah umrah yang sudah memiliki tiket dan visa sekitar 18 ribu orang. Lalu, ada 1.628 calon jamaah umrah yang sudah berada di negara transit, tetapi batal melanjutkan perjalanan ke Saudi. Mereka kembali ke Indonesia karena pintu kedatangan di Saudi telanjur ditutup akibat pandemi.  Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, durasi karantina sangat dinamis. Semuanya bergantung pada kebijakan satgas Covid-19 dengan melihat kondisi pandemi di Indonesia. ’’Minggu lalu (karantina setelah dari luar negeri, Red) wajib delapan hari, sekarang turun lima hari,’’ katanya.  Lebih jauh lagi, saat itu pernah ada aturan karantina 14 hari. Kemudian, diturunkan jadi delapan hari. Dia menegaskan, Kemenag masih berkoordinasi dengan kementerian terkait durasi karantina. Yang jelas, dia mengatakan, asrama haji dipersiapkan sebagai tempat karantina jamaah umrah.  Dia juga mengomentari penggunaan vaksin booster kepada jamaah umrah yang sebelumnya telah disuntik vaksin Sinovac. Dia mengatakan, kebijakan itu bakal menyesuaikan hasil lobi-lobi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia dan Kemenkes Arab Saudi.  ’’Syukur-syukur, vaksin versi Indonesia (Sinovac, Red) diterima,’’ katanya. Dia menegaskan, urusan vaksinasi merupakan domain Kemenkes. Kemenag hanya mengikuti aturan yang berlaku.  Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin (18/10) mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berupaya negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. ”Kebetulan baru terjadi pertukaran menteri di Arab. Menteri hajinya bekas menteri kesehatan, teman saya,” ucapnya. Dari rapat-rapat yang dilakukan, menteri haji Arab Saudi berkenan untuk membantu pemerintah Indonesia.  ”Sebenarnya, Sinovac sudah bisa, tapi harus karantina lima hari,” ucapnya. Dengan adanya celah itu, menurut Budi, ada peluang calon jamaah umrah dan haji bisa berkunjung ke Arab Saudi. ”Cuma di sana lebih lama. Tidak apa-apalah karena salat di Masjid Nabawi dan Masjidilharam berlipat pahalanya,” ungkapnya.

Biaya Minimal Umrah Bisa Kurang dari Rp 26 Juta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#biaya umrah

Berita Terkini