<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/Pedagan-Pasar-Pramuka-2370880002.jpg" alt="Penutupan kios farmasi di Pasar Pramuka oleh Perumda Pasar Jaya memicu protes dari pedagang yang merasa dirugikan. (Yogi/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Penutupan kios farmasi di Pasar Pramuka oleh Perumda Pasar Jaya memicu protes dari pedagang yang merasa dirugikan. (Yogi/JawaPos)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com&nbsp;&ndash; Penutupan kios farmasi di Pasar Pramuka, Jakarta Timur oleh Perumda Pasar Jaya pada hari Kamis (13/11) memicu reaksi keras dari para pedagang. Kuasa hukum pedagang yang juga Direktur Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) Asriyadi Tanama, menilai tindakan tersebut melanggar aturan dan instruksi Gubernur DKI Jakarta. &nbsp; Asriyadi mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan sepihak ini. "Kami cukup kecewa dengan tindakan seperti ini. Surat pemberitahuan baru dikirim kemarin, dan tidak ada kesempatan bagi pedagang untuk melakukan langkah-langkah tertentu," ujarnya di Pasar Pramuka, kemarin (13/11).&nbsp; &nbsp; Menurut Asriyadi, hingga saat ini belum ada Surat Keputusan (SK) Direksi terbaru yang menjadi dasar hukum sah penetapan harga perpanjangan Hak Pemakaian Tempat Usaha (HPTU). Ia menduga penutupan kios didasarkan pada SK lama yang sudah tidak berlaku. "Kami sekarang menunggu terbitnya SK baru. Karena pasca-audiensi dengan Gubernur, sudah jelas akan diterbitkan SK Direksi yang baru. SK 126 membatalkan SK 154, dan yang sekarang ini harusnya SK terbaru untuk membatalkan SK 126. Tapi SK itu belum pernah diberitahukan ke pedagang," jelasnya. &nbsp; Asriyadi juga menyoroti bahwa kebijakan Pasar Jaya ini tergesa-gesa dan melanggar instruksi Gubernur DKI Jakarta yang meminta agar tidak ada penutupan atau pengosongan kios sebelum ada kesepakatan harga yang layak bagi pedagang. "Dalam audiensi dengan Gubernur, sudah jelas diinstruksikan agar tidak dilakukan pengosongan atau penutupan sebelum ada kesepakatan harga yang layak. Tapi Pasar Jaya justru mengingkari instruksi itu dengan secara sepihak menutup kios," tegasnya. &nbsp; Minimnya transparansi dari pihak pengelola juga menjadi sorotan utama. Pedagang tidak mendapatkan kejelasan terkait SK yang digunakan, harga yang ditetapkan, serta teknis dan mekanisme pembayarannya. "Pedagang sama sekali tidak tahu dasar penutupan ini. Tidak tahu SK-nya, tidak tahu harga perpanjangan, tidak tahu mekanisme pembayaran. Tiba-tiba kios ditutup," ungkap Asriyadi. &nbsp; Asriyadi menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penataan Pasar, setiap penetapan HPTU harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dan dituangkan dalam perjanjian bersama antara pengelola dan pedagang. Namun, hal itu belum pernah dilakukan. "Belum ada perjanjian yang dibuat bersama. Masih proses negosiasi. Jadi kalau SK belum ada dan perjanjian belum dibuat, penutupan ini jelas tidak punya dasar hukum. Ini melanggar batas-batas yuridis yang telah ditentukan," tuturnya. &nbsp; LABH menyatakan siap menempuh langkah hukum dan advokasi terhadap tindakan sepihak Pasar Jaya. "Langkah pertama, kami akan membuat pengaduan resmi ke Gubernur DKI Jakarta berdasarkan data yang ada, karena tindakan ini melanggar instruksi gubernur dan tidak punya dasar yuridis," tegas Asriyadi. &nbsp; Ia menambahkan bahwa dalam konteks pelayanan publik, setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat harus diinformasikan secara terbuka. "Bukan pedagang yang harus bersurat meminta SK, tapi pihak Pasar Jaya yang wajib memberitahukan," ucapnya. &nbsp; Para pedagang Pasar Pramuka pun menyampaikan aspirasi mereka dengan nada emosional. "Tutup aja, tutup semua! Masa kita tidak boleh dagang," teriak seorang pedagang perempuan di tengah kerumunan. Pedagang lainnya menambahkan, "Kalau ditutup, cicilan kita bagaimana? Rumah, listrik, orang tua, beli susu anak. Semangat satu suara!" &nbsp; Para pedagang meminta agar kebijakan penutupan ditunda sampai ada kejelasan hukum dan kesepakatan bersama antara pengelola dan pedagang. &nbsp; Perumda Pasar Jaya Lakukan Low Investment di Pasar Permuka &nbsp; Perumda Pasar Jaya melalui Kepala Divisi Operasional Pasar Wilayah II Yohanes Daramonsidi, menyatakan bahwa pihaknya hari ini melaksanakan low investment terhadap para pedagang Pasar Permuka. Tindakan ini didasari oleh amanat Perda dan merupakan hal yang lazim di Pasar Jaya. Low investment diberikan kepada pedagang yang melanggar ketentuan. &nbsp; "Dari 401 pedagang, 102 telah membayar kewajiban, sementara sisanya dikenakan low investment berupa penyegelan. Untuk hari ini sebanyak 21 tempat usaha disegel, khusus bagi pedagang yang mengontrakkan tempatnya. Dari total 401 tempat usaha di Pasar Permuka, 204 di antaranya dikontrakkan. Penyegelan dilakukan karena pengontrak tidak membayar kewajiban, " kata Yohanes.&nbsp; &nbsp; Yohanes menyampaikan bahwa jika pemilik tempat usaha tidak menebus, prioritas akan diberikan kepada pedagang yang saat ini berjualan. Proses ini akan terus berlanjut jika pedagang tidak memenuhi kewajibannya. Namun, Pasar Jaya menekankan bahwa pedagang yang bersedia memenuhi kewajiban akan diutamakan. &nbsp; "Proses ini telah berjalan hampir dua tahun dengan sosialisasi lebih dari delapan kali, " ujarnya.&nbsp; &nbsp; Terkait harga, Yohanes menjelaskan bahwa harga kios di Pasar Pramuka berdasarkan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) mencapai Rp1,7 miliar. Namun, harga tersebut dijadikan dasar penetapan harga dengan mempertimbangkan kemampuan pedagang. Harga kemudian diturunkan dari Rp600 juta menjadi Rp450 juta, hingga akhirnya mencapai harga terakhir. &nbsp; "Saat ini, harga yang ditawarkan adalah Rp390 juta untuk kios di lantai dasar dan Rp345 juta untuk lantai satu, dengan ukuran standar 4 meter. Jika dihitung per meter, harga lantai dasar adalah Rp97 juta per meter dan lantai satu Rp86.250.000 per meter, " jelasnya.&nbsp; &nbsp; Yohanes menegaskan bahwa pemilik hak sewa tidak diperbolehkan menyewakan kembali tempat usahanya karena melanggar ketentuan. Hal ini merupakan bagian dari upaya penertiban dan revitalisasi pasar sesuai Perda. Selain itu, kepemilikan kios dibatasi maksimal tiga unit dan tidak boleh dikontrakkan. Revitalisasi ini bertujuan untuk memperbaiki pasar, memberikan legalitas yang baik dan benar kepada pedagang, serta menertibkan administrasi. &nbsp; Pasar Permuka telah dibangun sejak tahun 1981, sehingga perbaikan dan revitalisasi sangat diperlukan. Yohanes menambahkan bahwa pedagang pengontrak yang telah berdagang lebih dari lima hingga sepuluh tahun berminat untuk memiliki tempat usaha tersebut. Pihaknya telah melakukan sosialisasi sebanyak enam kali dan menawarkan skema yang memudahkan pedagang, termasuk mengikuti ketentuan perbankan. &nbsp; Yohanes menjelaskan bahwa prosedur untuk berdagang di Pasar Jaya adalah dengan memiliki SIPTU yang diperpanjang setiap tahun dan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) dengan masa berlaku 20 tahun. Namun, saat ini SIPTU dan SHPTU sudah tidak berlaku, namun pedagang masih mengontrakkan tempat usahanya kepada orang lain. &nbsp; Terkait antisipasi pihak kedua yang menyewa ke pihak pertama, Yohanes menyatakan bahwa aturan tersebut sudah ada dalam Perda. Pihaknya akan membuat perjanjian pemakaian tempat usaha yang mengatur hak dan kewajiban. Setelah revitalisasi, aturan ini akan ditegakkan. Pemilik kios akan diberikan jangka waktu untuk memenuhi kewajibannya.

Penutupan kios farmasi di Pasar Pramuka oleh Perumda Pasar Jaya memicu protes dari pedagang yang merasa dirugikan

Dukung Revitalisasi Pasar Pramuka, Pedagang Tolak Kenaikan Biaya Sewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/07/Screenshot_2025-09-07-21-30-48-935_comandroidchrome-edit-3412451846.jpg" alt="Banyak kios yang tutup di Blok M District, Jakarta Selatan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Banyak kios yang tutup di Blok M District, Jakarta Selatan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kawasan Blok M District atau Plaza 2 Blok M kembali menjadi sorotan setelah kabar kenaikan biaya sewa kios viral di media sosial. Pantauan JawaPos.com pada Minggu (7/9), suasana di lokasi tersebut tampak lengang. Banyak kios tutup, hanya sisa beberapa saja tenant yang masih bertahan membuka usaha mereka. Berdasarkan isu yang berkembang, biaya sewa kios di sana dipatok Rp 3 juta per bulan, plus biaya tambahan Rp 1,5 juta. Jika ditotal, pedagang harus menyiapkan Rp 4,5 juta untuk satu kios berukuran 3 meter persegi. Bahkan, bagi pedagang yang menempati tiga kios sekaligus, biayanya bisa mencapai Rp 13,5 juta per bulan. Namun tidak semua pedagang merasakan kenaikan tersebut. Guntur, pedagang jam tangan yang sudah 30 tahun berjualan di Plaza 2 Blok M, mengaku masih membayar Rp 500 ribu per bulan kepada Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai (Kopema). &ldquo;Kalau saya nggak naik. Kita orang lama di sini. Jadi paling bayar Rp 500 ribu sebulan untuk keamanan, sampah, dan air,&rdquo; ujarnya saat ditemui JawaPos.com. Lebih lanjut, ia menyampaikan sebagian besar kios di Plaza 2 Blok M, sebenarnya merupakan milik pribadi dan dikelola oleh Kopema, koperasi yang bertugas menarik iuran hingga membayarkan ke pihak MRT. &ldquo;Dulu bayarnya ke Blok M Mall, sekarang ke koperasi. Jadi kita setor ke koperasi dulu,&rdquo; lanjutnya. Meski tidak terdampak langsung, Guntur mengaku merasakan imbas dari sepinya kios kuliner di Blok M District itu. Padahal sebelumnya, saat tenant makanan ramai dibuka dan ramai pengunjung, tokonya ikut kebanjiran pembeli. Bahkan, ia mengaku jam operasionalnya ikut menyesuaikan tenant kuliner yang berada di depan kiosnya itu. Lantaran Kedai Ngayamin Blok M biasanya buka sampai pukul 10 malam, kata dia, tokonya pun ikut-ikutan. Namun saat ini berbeda, ia mengaku sudah menutup kiosnya saat waktu menunjukkan pukul 7 malam. &ldquo;Waktu ada pedagang makanan, saya ikut buka sampai jam 10 malam. Sekarang sejak pada tutup, jam 7 aja sudah gelap,&rdquo; tuturnya. Situasi ini, kata Guntur, mengingatkannya kembali pada masa dirinya berjuang di tengah pandemi Covid-19 lalu. Dia mengaku, kiso-kios di Plaza 2 Blok M hampir seluruhnya gulung tikar. Namun, ia memilih bertahan, meskipun berat. Guntur pun mengaku sedih lantaran Plaza 2 Blok M terasa kembali ke era pandemi Covid-19. Saat ramai sejak awal tahun 2025, ia mengaku kembali memiliki semangat untuk berdagang. Ternyata sekarang udah sepi karena pada pindah, sedih kita," ujarnya. "Kita ingat lagi kisah-kisah zaman Covid, begini ini situasinya. Persis kayak gini, enggak ada bedanya. Empat tahun saya sengsara begini. Pas kemarin rame, akhirnya timbul lagi semangat berdagang," ujar pedagang asli Padang ini. Ia juga mendengar kabar bahwa banyak pedagang hengkang akibat biaya sewa yang melonjak, meski dirinya tidak tahu persis kebenarannya. &ldquo;Katanya pindah karena biaya sewanya naik, tapi saya nggak ngerti detailnya. Yang pasti kios sudah tutup total,&rdquo; imbuhnya. Meski begitu, Guntur tetap optimistis. Ia berharap Plaza 2 Blok M kembali hidup dan dipenuhi pedagang baru. &ldquo;Ada yang sudah lihat-lihat kios kosong, tapi kapan masuknya saya nggak tahu. Mudah-mudahan cepat ramai lagi,&rdquo; pungkasnya. (*)

Kenaikan biaya sewa kios di Blok M District membuat pedagang mengeluh, namun ada harapan untuk kembali ramai.

Suasana dan Pengakuan Pedagang yang Masih Bertahan di Blok M District Setelah Heboh Biaya Sewa Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/Umkm-bandara-dhoho-3765085092.jpg" alt="Pemkab Kediri terus melakukan persiapan produk UMKM dan Gratiskan Biaya Sewa Selama Enam Bulan Bagi UMKM di Bandara Dhoho. (Radar Kediri)" width="100%">
<figcaption>Pemkab Kediri terus melakukan persiapan produk UMKM dan Gratiskan Biaya Sewa Selama Enam Bulan Bagi UMKM di Bandara Dhoho. (Radar Kediri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pemerintah Kabupaten Kediri tengah giat mempercepat persiapan untuk pembukaan Bandara Dhoho, salah satunya yakni pengaturan stan khusus UMKM yang akan menjadi daya tarik tersendiri di dalam bandara. Dilansir dari Radar Kediri (JawaPos Group) terdapat kabar gembira bagi pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berencana membuka stan di bandara.&nbsp;Pasalnya selama enam bulan awal, mereka tidak akan dibebani oleh biaya sewa. &ldquo;Untuk enam bulan pertama kami digratiskan oleh pihak bandara,&rdquo; ujar Mamiek Amiyati selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Kopusmik) Kabupaten Kediri. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014034716/bandara-dhoho-kediri-bakal-gratiskan-biaya-sewa-stan-untuk-umkm-selama-6-bulan">Bandara Dhoho Kediri Bakal Gratiskan Biaya Sewa Stan untuk UMKM selama 6 Bulan&nbsp;</a> Dalam upaya meningkatkan daya tarik bandara, Pemerintah Kabupaten sedang mempersiapkan deretan produk menarik dari UMKM yang akan menjadi daya tarik utama. Rencananya terdapat tiga jenis produk yang akan dijual di Bandara Dhoho, melibatkan kuliner dengan kategori makanan dan minuman (mamin), produk kerajinan (craft), hingga varian olahan kopi. Bagi kategori makanan dan minuman (mamin) serta olahan kopi telah melalui tahap kurasi. Hasilnya sebanyak 70 produk mamin dan 10 ragam olahan kopi telah melewati proses kurasi dan siap untuk dijual. Sementara itu, produk kerajinan (craft) masih dalam tahap kurasi. Apabila tak ada penundaan, produk-produk menarik ini dijadwalkan untuk mulai tersedia pada 1 Februari mendatang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014034188/jelang-beroperasi-pemkab-kediri-persiapkan-taksi-khusus-dan-trayek-bus-menuju-bandara-dhoho">Jelang Beroperasi, Pemkab Kediri Persiapkan Taksi Khusus dan Trayek Bus Menuju Bandara Dhoho</a> Produk-produk tersebut akan dijual di tiga stan yang berlokasi di Bandara Internasional Dhoho Kediri, terutama di terminal umum yang mudah diakses oleh para pengunjung. Untuk tahap awal, pemilik UMKM beruntung karena tidak dikenakan biaya sewa selama enam bulan. Setelah periode tersebut, PT Angkasa Pura I akan membahas tarif sewa yang berlaku. &ldquo;Untuk berapa harga sewa, itu nanti akan dibahas lagi,&rdquo; ujar Mamiek lebih lanjut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014034166/pemkab-kediri-siapkan-transportasi-umum-tambahan-dukung-kepadatan-di-bandara-dhoho">Pemkab Kediri Siapkan Transportasi Umum Tambahan Dukung Kepadatan di Bandara Dhoho</a> Mamiek berharap pelaku UMKM bisa memanfaatkan peluang ini, mengingat kemungkinan besar produk mereka akan mendapatkan penerimaan luas setelah dijual di bandara, tidak hanya dikenal di Kabupaten Kediri, tetapi juga di luar daerah. &ldquo;Apalagi nanti bandara akan digunakan untuk penerbangan internasional,&rdquo; ujarnya. Mamiek berharap UMKM terus melakukan persiapan dengan matang, terutama dalam meningkatkan kualitas produk. Hal ini penting mengingat stan jenis craft tidak hanya ditempati oleh UMKM lokal Kediri, tetapi juga oleh 12 daerah sekitar Wilis. Oleh karena itu, penting untuk memastikan produk UMKM Kediri tetap bersaing dengan produk dari daerah lain yang kemungkinan memiliki kualitas lebih baik. &ldquo;Kami sudah beri pembekalan agar produk memiliki nilai jual yang lebih tinggi,&rdquo; ujarnya lebih lanjut.

Pemerintah Kabupaten Kediri gratiskan biaya sewa bagi umkm yang akan menjual produknya di bandara dhoho.

Pemkab Kediri Gratiskan Biaya Sewa Selama Enam Bulan Bagi UMKM di Bandara Dhoho

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/FLAT-GRUDO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-  Warga yang tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) atau flat Pemkot Surabaya, kini mendapatkan keringanan biaya. Melalui Perwali Nomor 65 Tahun 2021, pemkot memberikan diskon hingga 50 persen kepada seluruh penyewa.  Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Pemkot Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan, regulasi itu merupakan respons pemkot atas kondisi saat ini. Perekonomian belum berjalan lancar karena penerapan kebijakan pembatasan. Dampaknya, pendapatan warga ikut turun.  Bagi penghuni flat, saat pandemi, tanggungan tentu semakin bertambah. Warga harus memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, makan serta belanja. Beban tersebut kian berat lantaran biaya sewa flat. ”Melihat beban itu, tarif untuk bayar flat pun dipotong,’’ jelasnya.  Pengurangan biaya sewa flat itu berlaku mulai 1 September 2021 hingga 31 Desember atau empat bulan pembayaran sewa. Tarif sewa flat milik pemkot sejatinya terbilang ringan. Contohnya, di Flat Grudo biaya sewa paling mahal di lantai 1. Nominalnya hanya Rp 80 ribu per bulan. Lain halnya dengan tarif sewa di Flat Penjaringan Sari II. Harga paling tinggi dipatok Rp 59 ribu bagi warga yang menempati lantai 1.  Untuk mendapatkan diskon sewa itu, lanjut Maria, warga tidak perlu mengajukan permohonan. Seluruh penghuni flat langsung menerima pemotongan biaya sewa. Total flat di Surabaya mencapai 19 gedung. ”Kebijakan ini diberikan kepada seluruh pemegang sewa,’’ ucapnya.  Sementara itu, Kabaghumas Febriadhitya Prajatara menjelaskan, peminat flat memang terus bertambah. Ada sejumlah alasan. Pertama, harga rumah dan tanah di Kota Pahlawan terus melambung. Faktor kedua dipicu keterbatasan lahan perumahan. Pada 2018, tercatat ada sebanyak 1.633 orang tinggal di flat. Selang setahun kemudian, jumlahnya melejit mencapai 2.105 orang.  Febri, sapaan akrab Febriadhitya Prajatara, mengatakan bahwa pemberian diskon itu merupakan upaya pemkot membantu warga. Terutama masyarakat yang tidak mampu. ”Karena yang tinggal di flat merupakan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Karena itu, pemkot harus hadir atau turun tangan meringankan warga,” jelasnya.  &nbsp;

Pemkot Surabaya Beri Diskon Biaya Tinggal di Rusunawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tunggakan-biaya-sewa-warga-rusun-dki-hingga-rp-32-miliar_m_148611.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tunggakan sewa di semua rumah susun (rusun) di DKI Jakarta mencapai puluhan miliar. Pada Juni 2017, jumlah tunggakan sewa rusun membengkak sebesar Rp 32 miliar. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, masyarakat yang memiliki tunggakan rusun harus bertanggung jawab untuk membayarnya. "Sekedar untuk berpartisipasi itu kan sebenarnya bukan sewa, pemerintah ini masih subsidi. Itu sebagai tanggung jawab dari warga negara," ujarnya saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (3/8). Tunggakan itu, kata Saefullah, terdapat di 23 rusun yang tersebar di lima wilayah kota. Kebanyakan penunggak ini tak membayar sewa karena tidak memiliki pekerjaan tetap, atau mereka yang juga berpenghasilan tidak sebanding dengan pengeluaran. Dari hasil survei yang dilakukan, Saefullah menybut sebagian besar atau sebanyak 93 persen adalah warga yang dalam usia produktif. Mereka masih bisa mencari pekerjaan dan seharusnya bisa menutupi tunggakan. Begitu juga dengan para ibu rumah tangga. Dengan bantuan berupa pelatihan-pelatihan keterampilan yang diberikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mereka bisa menghasilkan uang. "Ternyata yang tinggal di rumah susun itu yang usia produktifnya itu 93 persen masih bisa bekerja. Kita sudah programkan pelatihan-pelatihan mereka. Kebanyakan ibu-ibu nih yang di rumah. Ada yang mau latihan rias wajah, kecantikan, salon. Orang punya ketrampilan, nah, didistribusikan keterampilannya," jelas Saefullah. Kemudian dia ingin warga setidaknya menyicil tunggakan tersebut. "Kemarin saya minta untuk ditagih. Sementara tagih dulu, cicil boleh. Itu kan itikat baik. Jadi kalo niat tidak bayar itu tidak baik," katanya. Menurutnya, tidak ada orang yang hidup gratis. Maka pola hidup merekalah yang harus berubah. Mengutamakan tunggakan daripada memakai uang untuk yang lain. Pemprov DKI Jakarta tidak akan menalangi tunggakan tersebut selain subsidi. "Saya tidak setuju kalau ini semua dihapus karena ini sebagai konsekuensi dari perjuangan hidup," pungkas Saefullah.

Tunggakan Biaya Sewa Warga Rusun DKI Hingga Rp 32 Miliar

biaya sewa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#biaya sewa

Berita Terkini

Dukung Revitalisasi Pasar Pramuka, Pedagang Tolak Kenaikan Biaya Sewa

Suasana dan Pengakuan Pedagang yang Masih Bertahan di Blok M District Setelah Heboh Biaya Sewa Naik

Pemkab Kediri Gratiskan Biaya Sewa Selama Enam Bulan Bagi UMKM di Bandara Dhoho

Pemkot Surabaya Beri Diskon Biaya Tinggal di Rusunawa

Tunggakan Biaya Sewa Warga Rusun DKI Hingga Rp 32 Miliar

Download Aplikasi JawaPos.com